Tarakan Borneo

Walikota Tarakan Terima Penghargaan Dari Dirjen Migas

2011-10-25T23:45:00.000-07:00

Tarakan, Walikota Tarakan H, Udin Hianggio menerima penghargaan dari Dirjen Migas sebagai kepala daerah yang paling banyak memberi bantuan dan sumbang pemikiran perkembangan di salah satu daerah penghasil minyak bumi.

Dalam penjelasannya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika H. Ruslan Arifin menjelaskan penghargaan tersebut telah diberikan kepada Walikota Tarakan dalam acara Forum Kota Penghasil Migas (FKPM) tanggal 20 Oktober 2011 di Bali.

“Penghargaan tersebut telah diterima pada tanggal 20 Oktober lalu, bersamaan dengan rapat anggota FKPM yang akan digelar di Bali,” Tuturnya.

Ruslan juga mejelaskan bahwa penghargaan ini merupakan yang pertama diberikan kepada kepala daerah penghasil minyak bumi, dan pilihannya jatuh kepada Walikota Tarakan yang dianggap telah memberikan banyak sumbangan pemikiran dalam pembangunan Kota Tarakan. Rapat anggota FKPM dihadiri oleh seluruh Kepala Daerah se-Indonesia

TT – DD, Diskominfo Tarakan

Sumber : tarakankota.go.id (26 Oktober 2011)

Mau Nyabu, Anggota DPRD Tarakan Ditangkap

2011-10-25T23:42:00.000-07:00

TARAKAN - Hendak menggelar pesta sabu bersama 3 orang temannya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan berisinial RR ditangkap tim gabungan Polres Tarakan. Selain RR juga diamankan 3 orang lainnya, yakni PAJ (31) wanita yang beralamatkan Jl Prapatan RT 13 Balikpapan, kemudian KZ warga Jembatan Besi Kelurahan Lingkas Ujung Kecamatan Tarakan Timur dan JUH warga RT 10 Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah.

Menurut sumber Radar Tarakan di lingkungan Polres Tarakan, selain keempatnya, tim gabungan juga mengamankan sejumlah barang bukti. Seperti, sabu-sabu berukuran bungkus besar (sekitar setengah bungkus rokok), bong dan alat isap lainnya (komplet), barang bawaan PAJ dan Toyota Innova plat dinas DPRD Tarakan bernomor polisi KT 1760 FC yang diselama ini digunakan anggota DPRD Tarakan ini. Masih menurut sumber tadi, keempat orang yang diduga akan menggelar pesta sabu ini, diamankan di kamar 305 salah satu hotel di bilangan Jl Mulawarman. “Sebenarnya pesta yang akan mereka gelar sebelum tertangkap itu bukan baru. Pesta yang akan digelar itu lanjutan dari hari sebelumnya. Karena sudah semalam mereka ngumpul di hotel tersebut,” jelas sumber tadi. Hingga pukul 21.30 Wita tadi malam, keempatnya masih diinterogasi di ruangan terpisah. Untuk RR diinterogasi dalam ruangan penyidik narkoba. Sementara ketiga temannya diinterogasi di ruangan lainnya. Sampai tadi malam, RR belum bisa dimintai keterangan. Handphonenya tak aktif.

Kapolres Tarakan AKBP Drs Agustinus Budi Prasetyo SH MH, melalui Kasubag Humas AKP Subarjo, saat dikonfirmasi membenarkan adanya tangkapan keempat orang yang diduga hendak pesta sabu. Namun Subarjo enggan membeberkan keterangan lebih lanjut. “Besok (hari ini) saja,” katanya. Untuk diketahui, RR adalah salah satu penggiat olahraga di Tarakan. Anggota dewan dari partai pemenang pemilu nasional ini adalah mantan sekretaris Percasi Tarakan dan sekarang menjabat sebagai pengurus PB Percasi Pusat. Sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya ada anggota DPRD Tarakan yang juga

Terpisah, Ketua DPD Partai Demokrat Kota Tarakan Sabirin Sanyong mengaku sudah mendengar kabar tertangkapnya RR oleh pihak kepolisian akibat keterlibatannya dalam kasus sabu-sabu. Dihubungi malam tadi, Sabirin mengatakan pihaknya belum mengambil keputusan tentang status RR di kepengurusan DPD Partai Demokrat Kota Tarakan. “Kita biarkan dulu proses hukum berjalan. Tunggu hasil pemeriksaan polisi, karena ini informasinya dia (RR) tertangkap tangan. Oleh karena itu biarkan pihak kepolisian dulu memutuskan,” kata Sabirin melalui sambungan telepon selulernya.

Meski demikian, diakuinya sanksi terberat yang bakal diterima RR adalah dikeluarkan dari partai pimpinan Anas Urbaningrum ini. Kata Sabirin, bagi partainya, ada tiga pelanggaran terberat yang tidak bisa ditolelir lagi hingga berujung pada pemecatan. Yakni, keterlibatan dalam narkoba, keterlibatan kasus illegal logging (kayu ilegal), serta korupsi. “Ini bagi kami haram. Harus ditindak tegas,” ungkap Sabirin.

Dalam waktu dekat DPD Demokrat Tarakan akan menggelar rapat terkait kasus RR ini. Jika RR terbukti terlibat, jelas Sabirin, pihaknya akan langsung mengeluarkan RR dari partai. “Secara otomatis haknya akan gugur jadi anggota DPRD, oleh karena itu persoalan ini kita serahkan ke aparat hukum, dari sisi organisasi akan kita rapatkan, kalau terbukti akan kita pecat dari kepengurusan partai, nanti DPD Kaltim dan DPP menggunakan kewenangannya tentang statusnya di DPRD Tarakan,” jelasnya. “Tunggulah hasil rapat kami,” tandasnya. (noi/ash/iza)

Sumber : radartarakan.co.id (26 Oktober 2011)

10 Bulan, 80 Tersangka Narkoba di Tarakan

2011-10-25T23:35:00.000-07:00

SEJAK Januari hingga 24 Oktober 2011, Satuan Narkoba Polres Tarakan berhasil mengungkap 52 kasus psikotropika dengan jumlah tersangka sebanyak 80 orang. “Jumlah tersangka ini terdiri dari 10 orang wanita dan 70 lainnya adalah pria,” rinci Kapolres Tarakan AKBP Drs Agustinus Budi Prasetyo SH MH, melalui Kasat Narkoba AKP Ngadimin. Ini belum termasuk 4 orang yang ditangkap kemarin. Jika mereka terbukti dan dijadikan tersangka, maka tersangka kasus psikotropika mencapai 84 orang.

Selain tersangka, barang bukti berupa sabu yang disita selama 9 bulan dan 24 hari itu terdiri dari sabu-sabu sebanyak 75 gram dan doble L sebanyak 2.526 butir. “Barang bukti ini belum termasuk bong, pipet, jarum pembakar, korek gas, dan barang bukti lainnya,” tegas kasat.

Ngadimin menjelaskan, dari 80 tersangka yang ditangkap itu, sebagian besar sudah dalam proses hukum di pengadilan. Bahkan ada yang sudah mendapatkan putusan hukum tetap, dan ada beberapa tersangka yang merupakan tangkapan bulan September dan Oktober, masih tahap penyidikan penyidik narkoba. Kalau dilihat dari peran tersangka yang tertangkap, lanjut kasat bahwa sangat beragam. Yakni, ada yang berperan sebagai pengedar, ada bandar, ada perantara dan ada yang hanya sembagai pemakai. Sementara barang berupa sabunya sendiri, sebagaimana keterangan pelaku yang tertangkap, didatangkan dari negara tetangga Sabah Malaysia.(noi/iza)

Sumber : radartarakan.co.id (26 Oktober 2011)

Saksi dari PLN Diperiksa

2011-10-25T23:34:00.000-07:00

Kasus Lahan PLTU Sungai Maya

TARAKAN- Penyidik tindak pidana korupsi (tipikor) Polres Tarakan terus berusaha menyelesaikan kasus dugaan korupsi pada pembebasan lahan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Sungai Maya, Juata Laut, Tarakan Utara. Setelah menyita sejumlah dokumen, uang tunai dan buku tabungan milik ML dengan saldo Rp 700 juta lebih dan menyita sejumlah dokumen di bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Setkot Tarakan, informasinya mulai hari ini, tim penyidik tindak pidana korupsi (tipikor) Polres Tarakan akan memeriksa saksi dari pihak PLN regional Kalimantan (Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Kalimantan, Pikitring, Balikpapan).

Kapolres Tarakan, AKBPP Drs Agustinus Budi Prasetyo SH MH, melalui Kasubag Humas AKP Subarjo, ketika dikonfirmasi mengaku belum tahu jika pagi ini agenda pemeriksaan saksi dari PLN Balikpapan. Namun, sumber koran ini di lingkungan PLN menyatakan, saksi dari Pikitring Balikpapan, sesuai panggilan polisi mulai dimintai keterangannya Rabu (26/10) dan Kamis (27/10) pekan ini. Saksi itu akan tiba di Tarakan Selasa malam.

Meski demikian, saksi yang sudah dimintai keterangan oleh penyidik diakui Subarjo sudah lebih dari 10 orang. Dan tidak menutup kemungkinan, akan ada penyitaan dokumen seperti di rumah ML, terhadap pihak lain akan dilakukan. Penyidik juga sudah memeriksa saksi dari anggota polisi lainnya.

Sebelumnya diberitakan, Kamis (13/10) pekan lalu, tim penyidik reskrim Polres Tarakan kembali menyita sejumlah dokumen dari rumah ML. ML adalah salah satu nama yang diketahui sebagai pemilik lahan yang rencananya akan digunakan untuk kegiatan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) tersebut. ML juga telah menerima uang pembebasan dari PLN melalui Tim 9 Pemkot Tarakan. ML sendiri selama ini berprofesi sebagai kontraktor listrik.

Ada pun dokumen yang disita penyidik antara lain, buku tabungan bank milik ML yang diduga kuat ada hubungannya dengan traksasi pembebasan lahan dengan nominal saldo Rp700-an juta. Kemudian uang tunai sebesar Rp 16,9 juta, print out kegiatan transaksi, juga slip penyetoran dan penarikan yang dilakukan dari rekening yang disita. Juga disita slip traksaksi lewat ATM dan dokumen lainnya yang ada hubungannya dengan pembebasan lahan di Sungai Maya. Lebih jauh bahkan penyidik telah bekerjasama dengan bank untuk pemblokiran rekening ML.

Lebih detail Subarjo menjelaskan, semua dokumen yang disita itu, tentunya ada hubungan antara nama-nama yang terkait dalam menerima uang ganti rugi (pembebasan lahan) dan ada pula yang namanya tidak masuk dalam kepemilikan lahan, tetapi ada hubungannya dengan transaksi lewat rekening yang sama. ML sendiri kata Subarjo, sudah dimintai keterangannya sebagai saksi sejak awal. “Namun penyidik akan memintai keterangannya ulang terkait dengan penyitaan dokumen oleh penyidik dari rumahnya itu,” katanya. (noi/iza)

Sumber : radartarakan.co.id (26 Oktober 2011)

Pelebaran Sungai Karang Anyar Warga Merasa Selalu Dirugikan

2011-10-25T23:31:00.000-07:00

TARAKAN – Penanganan banjir di Sungai Karang Anyar ternyata tidak hanya menyisakan polemik ganti rugi tanah yang selama ini kerap dilontarkan banyak pihak. Warga justru menuding Pemerintah Kota Tarakan (Pemkot) tidak adil dalam proses pelebaran Sungai Karang Anyar.

Warga RT 36 Kelurahan Karang Anyar, Agus menjelaskan, pelebaran sungai Karang Anyar selalu merugikan mereka. Pasalnya, tanah mereka yang terkena imbas pelebaran tidak sesuai dengan ukuran yang mereka inginkan saat pelebaran sungai beberapa tahun lalu. “Maunya tanah yang sebelah (seberang sungai dari rumah Agus, Red) itu juga terkena pelebaran. Tapi nyatanya, tanah kami yang banyak diambil, sebelah tidak. Makanya kami tidak terima pelebaran sehingga pelebaran waktu itu tidak dilanjutkan,” jelas Agus kepada Radar Tarakan di kediamannya, kemarin (25/10).

Pemilik 29 pintu kontrakan inipun mengaku heran dengan cara Pemkot mengatasi banjir. Belum lagi, dua buah rumah orang penting di pemerintah kota dan DPRD berada tepat diatas bantaran sungai malah tidak banyak terkena pelebaran. “Semua mau (dilebarkan, Red) asal adil, jangan setengah-setengah,” ujarnya.

Tidak hanya itu, warga juga mengaku sering mendengar rencana pelebaran sungai dan ganti rugi tanah, namun sejauh ini mereka tidak pernah diajak duduk bersama membahas ganti rugi. “Memang pernah disampaikan edaran, tapi tidak pernah membicarakan ganti rugi. Nego-nego pun belum pernah, apalagi dipanggil,” aku Agus.

Hal serupa disampaikan seorang warga yang juga punya rumah di bantaran Sungai Karang Anyar. Bahkan, rumahnya sempat dibongkar untuk kepentingan pelebaran sungai, namun proyek itu tiba-tiba berhenti tanpa alasan.

“Demi kepentingan orang banyak, saya malah mau dengan senang hati dilebarkan. Tapi, selama ini tidak pernah diajak berdiskusi,” ungkap wanita yang tidak berkenan namanya dikorankan kepada Radar Tarakan kemarin.

Terkait pelebaran, warga RT 36 Kelurahan Karang Anyar ini juga mengungkapkan, tindakan pemerintah yang tidak adil menyebabkan warga di sekitar tempatnya tinggal tidak mau tanahnya dikorbankan. “Maunya, biar adil, ukur dari tengah. Misalnya ke sini 5 meter, ke sana 5 meter. Tapi yang terjadi, tanah kami banyak yang diambil. Inikan tidak adil namanya,” akunya kesal.

Kendati demikian, kedua warga Karang Anyar ini mengaku antusias menunggu realisasi rencana Pemkot memberikan paparan terkait penanggulangan banjir di Sungai Karang Anyar.

“Biar kita saling tahu kemauan masing-masing. Kalau sama-sama diam dan tidak dibicarakan, siapa yang tahu kemauan kita. Intinya, harus adil,” kata Agus lantas mengusulkan pelebaran sebaiknya dilakukan dari muara sungai. “Sungai yang dekat Jalan Straat Buntu (sungai antara samping Masjid Darul Faizin-Jalan Cenderawasih, Red.). Kita kan semua tahu, sungai di situ kurang lebar, jadi perlu dilebarkan terlebih dahulu biar air lancar ke laut,” usulnya.

Terpisah, Lurah Karang Anyar, Wijianto SE juga menyambut baik rencana Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Tarakan memaparkan hasil kajian dan penanganan Sungai Karang Anyar. Meski mengaku belum mendengar langsung rencana paparan itu, Wijianto berharap agar penanggulangan banjir di lingkungan kerjanya disusun dalam rencana pembangunan jangka pendek.

“Jangan terlalu lama. Karena warga menginginkan pekerjaan ini cepat selesai dan mereka terbebas dari masalah banjir,” ujarnya kepada wartawan, kemarin (25/10).

Soal warganya yang meminta keadilan dalam proses pelebaran sungai, pria ramah ini hanya berharap paparan itu segera direalisasikan. “Kita berharap bukan hanya harapan pemerintah yang direalisasikan. Apa maunya warga, apa maunya pemerintah, semua akan diakomodir dalam paparan itu,” tandasnya.

Dari pantauan Radar Tarakan siang kemarin, penyelesaian masalah banjir di Karang Anyar tampaknya akan sedikit ruwet. Pasalnya, banyak rumah warga yang sudah melewati bantaran sungai. Bahkan, ada beberapa rumah baru berbahan beton sengaja dibangun tepat di bibir sungai. Jika Pemkot tidak mau repot dikemudian hari, seharusnya rumah-rumah baru ini tidak diberikan izin atau sebaiknya dilarang mendirikan bangunan yang melanggar GSS (Garis Sempadan Sungai) sejak sekarang. (nat/ash)

Sumber : radartarakan.co.id (26 Oktober 2011)

Harga Beras Kian Meroket

2011-10-25T23:29:00.000-07:00

Harga Komoditi Sembako Lainnya Tetap Stabil

TARAKAN – Harga kebutuhan dasar berupa beras kini terus beranjak naik sejak beberapa bulan terakhir. Mulai dari pasar tradisional hingga di tingkat pertokoan di Kota Tarakan.

Bahkan selama Oktober 2011, harga per karungnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan, melonjak hingga Rp 10 ribu. Salah seorang pedagang kebutuhan pokok di Pasar Gushe, Zulkifli, mengatakan, kenaikan harga beras yang disuplai dari Pulau Jawa itu berlaku mulai dari ukuran karung 10 kilogram maupun 25 kilogram. “Semuanya naik Rp 10 ribu,” sebut Zulkifli kepada Radar Tarakan, kemarin (25/10).

Sementara, lanjut dia, untuk beras yang berat bersihnya 10 kilogram, jika sebelumnya dijual seharga Rp 95-100 ribu per karungnya, sekarang menjadi Rp 110 ribu. Hal serupa juga dialami harga beras yang 25 kilogram dari Rp 240 ribu naik menjadi Rp 250 ribu.

Menurut informasi yang diperolehnya, penyebab kenaikan harga beras tersebut lantaran pasokan saat ini berkurang karena sejumlah daerah penghasil beras di Pulau Jawa sedang mengalami gagal panen, lantaran kemarau panjang. Selain itu, kedatangan beras ke Tarakan juga dianggap sebagai pemicu melonjaknya harga. “Masuknya lambat. Kebanyakan beras ini didatangkan dari Jawa melalui distributor yang ada di Tarakan,” katanya.

Diungkapkan Adi, penjaga salah satu toko sembako beras di Jalan Yos Sudarso , mengatakan hal senada. Dikatakannya, kenaikan harga beras berlaku untuk semua merek beras. “Naik semuanya mas, rata-rata (Rp) 10 ribu per karungnya. Dimana-mana semua naik seperti itu,” terangnya.

Para pedagang memprediksikan kenaikan tersebut akan bertahan hingga menjelang akhir tahun ini seiring beberapa persoalan yang terjadi di Pulau Jawa, termasuk kendala transportasi atau alat angkut ke Tarakan.

Sementara itu, meski harga beras naik, namun sejumlah harga kebutuhan pokok lainnya justru terus mengalami penurunan. Gula merah misalnya, saat ini per kilogramnya dijual seharga Rp 13 ribu dari sebelumnya Rp 15 ribu untuk jenis batangan. “Adapun harga terigu, minyak goreng, gula, bawang merah, bawang putih, hingga telur ayam masih stabil,” kata Adi. (sur/ash)

Sumber : radartarakan.co.id (26 Oktober 2011)

Sekolah Harus Lakukan Pengawasan Ketat

2011-10-25T23:28:00.000-07:00

Terkait Penggunaan Handphone di Lingkungan Sekolah

TARAKAN – Penggunaan telepon seluler (ponsel) atau handphone (HP) bagi para pelajar di lingkungan sekolah juga mendapat tanggapan dari Dewan Pendidikan Kota Tarakan. Diungkapkan melalui sekretarisnya, Drs Agus Sutrisno, handphone ini merupakan alat komunikasi yang diperlukan. “Memang ada keunggulan dan kelemahannya. Salah satu keunggulannya, siswa bisa segera pulang ke rumah jika sekolah memulangkan siswa lebih awal dari jadwal yang sudah ditetapkan. Mereka langsung menghubungi orangtuanya atau pihak yang sudah ditugaskan untuk menjemputnya,” kata Agus Sutrisno.

Di sisi lain, jelasnya, tugas sekolah diharapkan dapat mencermati penggunaan alat komunikasi tersebut yang digunakan para siswa. Mengingat tidak semua perangkat dalam handphone bisa masuk ke dalam ranah pendidikan, seperti maraknya foto-foto dan situs-situs yang berbau pornografi. “Penggunaan handphone sebenarnya boleh selama pengawasan di sekolah harus ekstra. Solusi mengatasi penggunaan handphone harus disosialisasikan kepada siswa, mana yang perlu dan tidak,” terangnya.

Ditambahkannya, bila masuk jam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), handphone harus tidak diaktifkan. Bila diaktifkan maka akan timbul persoalan, “Misalnya siswa saling mengirim SMS (Short Message Service/layanan pesan pendek) untuk mengetahui jawaban saat menghadapi ujian. Inikan tidak dibolehkan,” jelasnya.

Sehingga penggunaan handphone perlu diatur tata tertib sekolah itu sendiri, yang mengarah kepada kebijakan-kebijakan sekolah agar menjadi lebih baik. Bila pun siswa sekolah tidak boleh membawa handphone maka akan ada persoalan terhadap orang tua kepada anak. “Untuk mengatasi hal ini peran orang tua agar memberikan pembekalan, karena teknologi ke depannya makin serba bagus,” ungkap Agus. (ipk/ash)

Sumber : radartarakan.co.id (26 Oktober 2011)

Waspada DBD, Sudah 4 Meninggal

2011-10-25T23:27:00.000-07:00

Hingga September Penderita 196 Orang

TARAKAN – Tarakan dan sekitarnya mulai memasuki musim hujan. Diperkirakan Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG) Tarakan, musim hukan melanda hingga akhir November 2011 ini. Oleh karenanya Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tarakan mengimbau warga agar tetap waspada, utamanya penyebaran penyakit demam berdarah dengue (DBD).

“Kita mengharapkan disaat-saat seperti ini (musim hujan,red) warga lebih peka terhadap tempat-tempat yang bisa digenangi air yang dapat menjadi tempat berkembangnya jentik nyamuk,” imbau Arifin, SKM, Kepala Seksi Pencegahan dan Penanggulan Penyakit Dinkes Tarakan saat ditemui wartawan koran ini, kemarin (25/10). Untuk itu, pihaknya meminta kepada seluruh warga untuk mewaspadai genangan air dengan melakukan gerakan 3M (menguras, menutup dan mengubur) tempat-tempat yang bisa digenangi air serta menebarkan bubuk abate ke tempat penampungan air.

“Seiring dengan kondisi cuaca, kami akan terus meningkatkan upaya mengantisipasi penyakit DBD seperti membagikan bubuk abate dan gerakan pemberantasan sarang nyamuk kepada sejumlah warga terutama di wilayah yang tingkat endemisnya tinggi,” kata pria yang sebelumnya bertugas di Makassar ini kepada Radar Tarakan.

Ia menyebutkan, selama kurun waktu 2011 atau hingga 25 Oktober kemarin, di Kota Tarakan tercatat 196 kasus DBD dan meninggal sebanyak 4 orang. “Untuk bulan Oktober sendiri sampai saat hari ini (kemarin) ada 24 kasus, September lalu ada 29 kasus dan meninggal satu orang, mudah-mudahan jumlah ini bisa berkurang dan kita upayakan tidak ada yang meninggal lagi,” imbuhnya.

Gerakan abatisasi dan bersih-bersih dengan pola 3M merupakan salah satu upaya untuk menekan bertambahnya kasus DBD di kota ini. “Dari 20 Kelurahan yang ada hampir semuanya termasuk daerah endemis, tapi ada beberapa wilayah yang endemisnya tinggi seperti di Sebengkok dan Karang Anyar Pantai,” cetus Arifin. Menurut pantauan Dinkes Tarakan, timbulnya nyamuk aedes aegypty juga terdapat didalam rumah atau perkantoran yang dipicu melalui beberapa penampungan air minum seperti penampungan air di daerah dispenser yang tidak pernah dibersihkan.

“Penyebab meninggalnya penderita DBD pada September lalu itu karena ada sampah yang menggenang di bagian bawah rumah. Jadi meskpiun rumahnya bersih, risiko tempat perindukan nyamuk tetap ada,” tambah Arifin. Selain itu, Dinkes menilai keterlambatan masyarakat untuk membawa berobat keluarganya ke puskesmas ataupun rumah sakit juga salah satu penyebab meninggalnya pasien DBD.

Oleh karenanya, Ia berharap jika ada keluarga masyarakat yang menderita gejala DBD yang disertai panas tak menentu atau berlangsung hingga beberapa hari segera dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif. “Gejala awal DBD ini terus terang saja memang sulit terdeteksi sehingga kita selalu observasi. Karena kita berpatokan pada trombosit, trombosit itu kalau dibawah seratus ribu baru dia divonis DBD, tapi kalau gejala-gejala awal itu biasanya trombositnya tidak turun sampai seratus ribu kebawah, biasanya kalau sudah 100 ribu itu sudah parah sekali,” jelas Kepala Dinkes Tarakan, dr Khairul menambahkan.

Gejala awal DBD, lanjut dia, terkadang demam biasa dan demam tinggi. Namun jika penderita mengeluh hingga ke ulu hati serta muntah-muntah dan pendaraahan atau bintik-bintik merah harus segera ditangani. “Pencegahannya, kalau ada gejala-gejala seperti itu atau panas yang tidak jelas begitu, harus banyak minum dan istirahat,” saran dr Khairul. (sur/iza)

Sumber : radartarakan.co.id (26 Oktober 2011)

Lion Air dari Tarakan Tergelincir, Sepinggan Lumpuh 7 Jam

2011-10-24T00:24:00.000-07:00

Ratusan Penerbangan Terganggu

BALIKPAPAN- Insiden masih mengakrabi dunia penerbangan negeri ini. Yang terbaru terjadi di Bandara Internasional, Sepinggan, Balikpapan, Minggu (23/1) pagi Wita. Pesawat Lion Air JT-673 dari Tarakan, ambles dan membuat ratusan jadwal penerbangan dari dan ke Sepinggan berantakan.

Roda burung besi tipe Boeing 737 ER 900 itu ambles di ujung runway, sekira 10 meter dari garis akhir. Cuaca Kota Minyak kemarin pagi memang kurang bersahabat. Hujan gerimis membuat landasan basah. Setelah rodanya terbenam di landasan, evakuasi sebanyak 198 penumpang pun dilakukan. Barang-barang mereka juga segera diturunkan.

Namun, efek paling fatal dari kejadian kemarin adalah imbas ke mana-mana. Sejak kejadian sekira pukul 07.30 hingga bandara kembali dibuka pukul 15.00 Wita, praktis lebih tujuh jam aktivitas penerbangan di Sepinggan lumpuh total.

Semua maskapai tak bisa menggunakan satu-satunya bandara internasional di Kaltim itu. Baik yang ingin berangkat maupun mendarat. Dari data yang diperoleh Kaltim Post, sebanyak 58 pesawat datang dan 60 pesawat yang sedianya berangkat, harus mengalami delay. Pesawat yang ingin berangkat itu rencananya terbang ke berbagai kota, seperti Tarakan, Surabaya, Jogjakarta, Jakarta, maupun Makassar.

Selain itu, penerbangan dari Manado, Surabaya, dan Jakarta, terpaksa dialihkan ke kota lain. Khusus pesawat dari Makassar, Banjarmasin, Berau dan Tarakan diminta kembali ke bandara keberangkatan (RTB/return to base). “Dua pesawat yang RTB ke Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, dan Bandara Sam Ratulangi, Manado. Satu divert (dialihkan) ke Bandara Syamsuddin Noor, Banjarmasin,” kata Humas PT Angkasa Pura (AP) 1 Bandara Sepinggan, Abdullah Husein.

Ribuan penumpang juga kecewa berat. Ini karena tak ada kejelasan kapan pesawat mereka bisa berangkat. Terminal keberangkatan Lion yang baru pun dipadati oleh lautan manusia. M Salahuddin, salahseorang penumpang yang sedianya bertolak ke Makassar pukul 11.00 Wita dengan pesawat bernomor JT 679, akhirnya baru berangkat pukul 19.35 Wita. “Ada sih makanan disiapkan pihak Lion, tapi tak semuanya kebagian karena jumlah terlalu banyak. Yang jelas, penumpang hanya teriak “huuuu” bila mendengar (pengumuman) pesawat yang ditunda keberangkatannya,” ujar dia.

Insiden Lion juga berdampak ke maskapai lain. Sejumlah pendaratan pesawat Garuda dari Jakarta menuju Balikpapan pun dialihkan, seperti ke Makassar dan Banjarmasin. “Akibat pengalihan pendaratan tersebut, penerbangan Garuda dari Balikpapan menuju Jakarta juga terpaksa tidak dapat diberangkatkan, dan hal tersebut berdampak pada keterlambatan penerbangan-penerbangan Garuda selanjutnya atau lainnya," kata VP Corporate Communication PT Garuda Indonesia, Pujobroto.

Sedangkan, Manajer Operasional Bandara Sepinggan Kasiadi menjelaskan, sejak dibukanya landasan pukul 15.00, penerbangan kembali normal. Hanya, ada pengurangan landasan 250 meter dari jumlah yang semestinya 2.500 meter. Ini demi menghindari insiden dengan bodi pesawat Lion Air yang masih tertahan di pengujung runway. Evakuasi pesawat berlangsung lama. “Dengan menggunakan dua unit buldozer (dari pekerjaan proyek terminal Sepinggan, Red). Alat dongkraknya belum kuat. Kami masih nunggu alat tambahan lagi,” papar Kasiadi, kemarin sore.

Pukul 23.12 Wita, pesawat akhirnya baru bisa bergerak setelah ditarik menggunakan tiga unit push back car. Sebelumnya, pesawat baru bisa terangkat setelah didongkrak menggunakan hidrolik jack khusus untuk tipe Boeing 737 ER 900. Hingga berita ini diturunkan, proses penarikan pesawat ke hanggar masih berlangsung.

Insiden di Sepinggan juga terpaksa dirasakan bandara di kota lain. Penumpang Lion Air di Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, misalnya. Mereka hanya bisa mengelus dada ketika ingin mencoba alternatif mengubah penerbangan dengan maskapai lain menuju Balikpapan. Ini karena masalahnya memang bukan pada maskapai, tapi kerusakan di landasan Sepinggan.

“Kalau mau ganti ke maskapai lain juga sama saja, karena masalahnya memang di bandaranya,” kata petugas perempuan check-in di konter Lion Air Juanda. Demi meyakinkan penumpang, petugas lainnya di konter itu lantas menunjukkan foto insiden tergelincirnya pesawat yang terjadi kemarin pagi. "Ini, Mas. Aspalnya ambles," katanya, sambil menunjukkan foto yang beredar di BlackBerry Messenger (BBM).

Meski sudah memastikan sejumlah penerbangan delay, Lion Air dan maskapai lain tetap melayani check in penumpang sesuai jadwal. Calon penumpang yang sudah check in pun menumpuk di ruang tunggu, seperti di pintu 3 dan 4. Penundaan terjadi sekira delapan jam. Seperti jadwal Lion Air yang mestinya terbang pukul 14.45 WIB, baru dapat kepastian terbang pada pukul 20.00 WIB.

Sementara Lion Air dengan nomor penerbangan JT 262 jurusan Balikpapan yang harusnya terbang pada pukul 07.20 WIB, baru terdengar panggilan untuk diminta naik pesawat pukul 14.35 WIB. Di Juanda, penerbangan ke Balikpapan baru dimulai lagi pada pukul 14.00 Wita. Pada jam itu, sudah terdengar panggilan naik pesawat untuk penumpang dengan tujuan Balikpapan dan Tarakan. Dua maskapai yang pesawat mereka terbang pada waktu tersebut adalah Sriwijaya Air dan Batavia Air. Tak lama disusul panggilan dari maskapai Lion Air.

Di Tarakan sejumlah penerbangan juga mengalami penundaan. Bahkan pesawat terakhir yang terbang dari Tarakan tadi malam pada pukul 23.04 Wita. “Ya kami tetap berangkat, tapi ya gini jam 11-an malam. Mau diapakan lagi,” kata seorang penumpang jurusan Jakarta, tadi malam. Tadi malam pesawat terakhir yang masuk di bandara Juwata pada pukul 23.45 Wita.

Penundaan jadwal penerbangan ke Balikpapan juga berimbas di Berau, kemarin (23/10). Pesawat tujuan Balikpapan yang harusnya terbang pagi terpaksa berangkat sekira pukul 15.30 Wita. Sebelumnya, jadwal penerbangan menuju Balikpapan berlangsung normal. Pesawat Sriwijaya Air yang bersiap-siap terbang menuju Balikpapan sekira pukul 7.30 terpaksa harus kembali ke Kalimarau.

“Saya dapat informasi pesawat Lion Air tergelincir di Balikpapan sekitar jam setengah delapan. Yah pesawat terpaksa kembali ke apron,” kata pilot pesawat Sriwijaya Air Capt. Sugeng Hartoyo. “Padahal sudah sempat di landasan mau take off menuju Balikpapan,” tambahnya.

Penumpang Sriwijaya Air pun kembali diturunkan dan dibawa ke ruang tunggu keberangkatan Bandara Kalimarau. Hingga beberapa jam menunggu dan belum mendapat kepastian keberangkatan, satu per satu penumpang pun terpaksa keluar dari ruang tunggu.

Bahkan beberapa penumpang yang tidak betah menunggu lama di bandara terpaksa pulang ke rumahnya. Demikian pula penumpang Trigana Air dengan tujuan Balikpapan, terlihat sebagian meninggalkan bandara lantaran tidak betah menunggu lama.

“Daripada lama menunggu belum ada juga kepastiannya, bagus pulang dulu atau jalan-jalan,” kata Kamaluddin, salah seorang penumpang Trigana Air. Sekira pukul 14.00 penumpang akhirnya mendapat informasi mengenai keberangkatan. “Sekarang saya sudah di dalam pesawat mau berangkat ke Balikpapan,” ujar Liliansyah, penumpang Trigana Air lainnya saat dihubungi melalui telepon seluler sekira pukul 15.20.

(far/*/lim/adm/end)

Sumber : radartarakan.co.id (24 Oktober 2011)

Rp 40 M untuk Penanggulangan Banjir

2011-10-24T00:19:00.000-07:00

Ditargetkan Rampung Desember, Sungai Sebengkok Tunggu Tahun Depan

TARAKAN-Perlahan tapi pasti, penanggulangan banjir terus diupayakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan. Belakangan, beberapa proyek pembangunan di bidang pengairan terus dikebut untuk mengurangi dampak banjir yang selama ini menjadi persoalan serius di kota ini. Anggarannya pun tidak main-main, sekitar Rp 40 miliar (M) dikucurkan Pemkot Tarakan khusus penanganan banjir dalam bentuk pembangunan saluran dan gorong-gorong.

Kepala Bidang (Kabid) Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Tarakan, Abdul Khair mengatakan, proyek penanganan banjir berupa pembangunan saluran dan gorong-gorong ini tersebar di beberapa titik rawan banjir. Paket pembangunan saluran dan gorong-gorong tersebut dipastikan rampung akhir Desember tahun ini. “Kita upayakan akhir tahun ini sekitar 70 persen pengerjaan saluran dan gorong-gorong selesai,” terangnya kepada Radar Tarakan, kemarin (23/10).

Salah satu proyek yang terpantau Radar Tarakan adalah perbaikan saluran di sungai Jalan Pulau Banda. Dijelaskan Abdul Khair, sungai yang mengalir dari hulu Kampung Satu Pebabri hingga Dermaga Pamusian itu dibangun untuk mengantisipasi banjir di kawasan Kampung Satu dan sekitarnya. Sebelum dibangun, sungai ini memang kerap meresahkan warga yang tinggal di sekitar bantaran sungai tersebut saat hujan turun. Jika meluap, banjir pun menenggelamkan beberapa rumah warga sekitar.

“Pembangunan di sungai itu (Sungai Jalan Pulau Banda, red.) memang untuk mengantisipasi banjir dan memang di tempat itu langganan banjir,” katanya.

Lantas, bagaimana dengan nasib sungai-sungai lainnya, seperti sungai Karang Anyar yang tiap hujan pasti menggenangi rumah warga? “Karang Anyar ada satu paket pembangunan saluran dan gorong-gorong,” ungkap Abdul Khair kepada wartawan media ini.

Saat ini, lanjutnya, banyak proyek pembangunan saluran dan gorong-gorong yang masih menjalani proses tender. Meki sebagiannya ada yang sudah berjalan. “Sebenarnya sudah berjalan, tinggal dievaluasi saja,” katanya.

Sementara itu, nasib beberapa saluran di Kelurahan Sebengkok yang merupakan salah satu titik paling sering tergenang banjir, dipastikan tidak mendapatkan perbaikan tahun ini. “Sebengkok belum, kita rencanakan tahun depan karena anggaran kita memang terbatas,” katanya.

Abdul Khair juga mengaku, sejauh ini seluruh proyek pembangunan saluran dan gorong-gorong belum mengalami kendala berarti. Meskipun hujan kerap turun dan mengganggu pekerjaan, Abdul Khair memastikan hujan itu tidak mengganggu teknis proyek di lapangan. “Kan hujannya sebentar saja, sehingga menurut kami tidak terlalu mengganggu,” katanya.

Dia juga optimis, seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan pengendalian banjir bisa rampung sesuai dengan waktu yang ditetapkan. “Minta doanya saja, semua sudah direncanakan dan dikerjakan, kita yakin bisa selesai,” katanya mengakhiri. (nat/ngh)

Sumber : radartarakan.co.id (24 Oktober 2011)

Soal Pengawasan Penggunaan Ponsel bagi Siswa Sekolah

2011-10-24T00:15:00.000-07:00

Peran Orang Tua Paling Utama

TARAKAN – Pengawasan dan pengaturan penggunaan telepon seluler (Ponsel) atau handphone (HP) bagi para pelajar tidak cukup hanya dilakukan di lingkungan sekolah saja. Namun orang tua lebih peran di sini. Orang tua juga diharapkan dapat memberikan pengawasan.

“Pengawasan serta tanggung jawab dalam mendidik anak tentu bukan hanya tanggung jawab dari pihak sekolah. Akan tetapi dari keluarga dan lingkungan pun turut menentukan karakter kepribadian anak,” kata Surianti SPsi, salah satu psikolog dari Lembaga Konsultasi Psikolog dan Pengembangan SDM Kota Tarakan.

Menurutnya, penggunaan ponsel bagi remaja, baik itu pelajar sebenarnya tidak ada salahnya. Apalagi kalau hanya untuk melakukan komunikasi. Perlu diketahui, bahwa selain memiliki hal negatif ponsel juga banyak manfaatnya. Apalagi mengenai internet. Misalnya, sebut dia, parasiswa bisa mengetahui berita atau informasi yang terjadi di luar daerah.

“Di sini, didikan orang tua sangat penting. Yang paling penting komunikasi. Sesibuk apapun orang tua perlu memberikan waktu yang berkualitas dengan anak-anaknya untuk berbagi,” ujar wanita yang juga berkantor di Polres Tarakan ini.

Dikatakan, waktu berkualitas bersama antara orang tua dan anak-anak tidak hanya ditentukan oleh banyak atau sedikitnya waktu yang disediakan oleh orang tua untuk anak-anaknya. Namun waktu berkualitas sangat ditentukan oleh tingginya intensitas komunikasi antara orang tua dan anak.

Sedianya orang tua harus menyediakan waktu berkualitas yang sebanyak-banyaknya untuk anak-anaknya. “Minimal orang tua harus menyediakan waktu minimal 20 menit untuk anak-anaknya agar prinsip-prinsip pengasuhan dapat dilaksanakan,” ujar wanita ini saat ditemui di kediamannya di Jl Pulau Nias Rt 4 No 32 Tarakan Tengah, kemarin (23/10).

Dia mengatakan, ada beberapa komponen penting dalam membentuk karakter anak. Salah satunya adalah keluarga (pendidikan informal) yang dalam hal ini diberikan para orang tua di saat mereka berada di dalam rumah. Para orang tua, kata Suriati, harus bisa memberikan contoh perilaku yang baik serta memberikan pengawasan apa yang silakukan si anak pada saat mereka berada di dalam rumah. “Dengan konsistensi kita menyiapkan waktu berkualitas bersama keluarga kita, keakraban dan ikatan emosional antara anak dan orang tua akan semakin erat terjalin,” jelasnya.

Sementara itu, Wati (37) salah seorang warga mendukung jika penggunaan ponsel di sekolah sangat perlu dilakukan pengawasan. Karena dengan adanya pengawasan penggunaan ponsel di lingkungan sekolah, penggunan ponsel lebih terpantau, dan bisa menghindari dampak-dampak negatif yang diakibatkan.

Seperti diberitakan sebelumnya penggunaan ponsel di sekolah menjadi bahan perhatian sejumlah pihak. Pihak dinas pendidikan Kota Tarakan bahkan berencana mengeluarkan surat edaran kepada seluruh sekolah untuk mengeluarkan aturan atau pembatasan penggunaan ponsel di lingkungan sekolah. Di sisi lain, sejumlah sekolah ternyata sudah lebih dahulu menerapkan aturan ini. (*/sam/ngh)

Sumber : radartarakan.co.id (24 Oktober 2011)

Radar Tarakan Ekspo Kembali Digelar

2011-10-24T00:13:00.000-07:00

Dimulai di Bulungan pada 15 November 2011

TARAKAN- Surat Kabar Harian (SKH) Radar Tarakan kembali bakal menggelar even akbar di utara Kaltim di penghujung tahun 2011 ini. RADAR TARAKAN EXPO TOUR 2011. Melalui kegiatan ini, Event Organizer Radar Tarakan selaku penyelenggara, berusaha menjembatani serta berkomitmen untuk memajukan perekonomian di daerah dengan berbagai upaya.

Salah satu bentuk dengan menggerakkan aktifitas kegiatan pekan promosi, melalui sebuah pameran yang dikemas dengan konsep terpadu, yaitu promosi dan hiburan. Pelaksanaan RADAR TARAKAN EXPO 2011 ini, dijadwalkan dimulai di Kabupaten Bulungan pada 15 November mendatang. Bertempat di Lapangan Aghatis Tanjung Selor.

Berbekal pengalaman telah melaksnakan beberapa kali event expo di berbagai kabupaten/kota di Kalimantan Timur, EO RADAR TARAKAN akan menghadirkan even kali ini lebih spektakuler. “Di even RADAR TARAKAN EKSPO 2011, akan memprioritaskan seluruh klien iklan RADAR TARAKAN, baik kalangan pemerintahan dan swasta yang ada di masing-masing kabupaten kota untuk mempromosikan produknya secara langsung di tengah-tengah masyarakat,” ungkap Nur Aksa Yahya, manajer EO RADAR TARAKAN.

Selain klien yang akan digiring RADAR TARAKAN, tentunya para pedagang yang selama ini telah terakomodir dan selalu menjadi bagian dari ekspo yang diselenggarakan RADAR TARAKAN sebelumnya juga akan turut kembali memeriahkan dalam pelaksanaan tour ini. Sebut saja peserta dari Malang, Surabaya, Bandung, Jakarta, Sumatera, Samarinda, Sulawesi Selatan dan peserta lokal pedagang utara kaltim akan mulai mempromosikan product unggulan masing-masing.

RADAR TARAKAN EXPO TOUR 2011 akan menampilkan konsep yang lebih ekslusif dibandingkan ekspo yang berlangsung beberapa tahun silam. Kali ini akan menghadirkan produksi tenda rouders atau tenda raksasa dengan partisi type R-8. Selain itu juga menghadirkan produksi yang lebih menarik, permainan dan panggung hiburan, dan akan menjadi prioritas utama pada pelaksanaan ekspo ini. Untuk informasi pendaftaran, Gedung Silver RADAR TARAKAN lantai 3 divisi Event Organizer atau bisa menghubungi ke HP.081254023816/0811591168/0811353052. (*/eo/ngh)

Sumber : radartarakan.co.id (24 Oktober 2011)

Pesawat Sriwijaya Tujuan Balikpapan Putar Haluan ke Tarakan

2011-10-23T21:21:00.000-07:00

TARAKAN – Sebanyak 92 penumpang pesawat Sriwijaya Air yang berangkat dari Tarakan menuju Balikpapan, Minggu (23/10/2011) pukul 07.10 terpaksa dipulangkan. Pesawat boeing 737 serie 300 tersebut kembali ke Bandara Juwata Tarakan menyusul ditutupnya bandara Sepinggan Balikpapan akibat insiden tergelincirnya pesawat Lion Air tadi pagi.

Akibat kejadian itu sejumlah penerbangan tujuan Balikpapan pun ditunda. Menurut Staf Sriwijaya Tarakan Ade Iwan, setelah menerima informasi dari otoritas Bandara Sepinggan Balikpapan, pilot Sriwijaya yang sudah mengudara sekitar 15 menit terpaksa memutar haluan untuk melakukan pendaratan di Bandara Juwata Tarakan.

“Sebelumnya sudah 15 menit terbang dan posisinya di sekitar daerah Berau, tapi karena informasi dari Bandara Sepinggan ditutup, maka pilot akhirnya memutuskan untuk kembali mendarat di Tarakan,” ujarnya.

92 penumpang kini masih berada ruang tunggu Bandara Juwata untuk menunggu keberangkatan. Mereka adalah penumpang tujuan Balikpapan, Palu, Makassar dan Surabaya. Menurut informasi yang diterima pihak Sriwijaya, kemungkinan penumpang baru akan diberangkatkan sekitar pukul 13.30, setelah Bandara Sepinggan Balikpapan dinyatakan siap.

Editor : Reza Rasyid Umar
Sumber : Kompas.com

Sumber : tribunnews.com (23 Oktober 2011)

Pesawat Sriwijaya Jakarta - Tarakan Dialihkan ke Banjarmasin

2011-10-23T21:19:00.000-07:00

TARAKAN – Ditutupnya Bandara Sepinggan Balikpapan Minggu (23/10/2011) pagi, mengakibatkan sejumlah penerbangan mengalami penundaan (delay). Salah satunya maskapai Sriwijaya Air yang berangkat dari Jakarta dengan tujuan Tarakan.

Pesawat yang mengangkut 108 penumpang tersebut dijadwalkan tiba di Bandara Juwata Tarakan pukul 11.00. Namun, akibat ditutupnya bandara Sepinggan Balikpapan, pendaratan terpaksa dialihkan ke Banjarmasin.

Akibatnya, ratusan penumpang yang kini berada di Tarakan harus menunggu selama beberapa jam. Rencananya pesawat tersebut akan kembali melakukan penerbangan dari Tarakan menuju Makassar dan Jakarta.

Menurut Staf Sriwijaya Tarakan, Ade Iwan, dari informasi yang diterima pihaknya, diperkirakan pesawat tersebut baru tiba sekitar pukul 14.30. Lalu akan mengangkut penumpang sekitar pukul 15.00.

“Kemungkinan jam 14.30 baru sampai disini (Tarakan, red), karena saat ini pesawatnya mendarat di Banjarmasin. Kalau tibanya disini tepat waktu, kira-kira penumpang baru akan kita terbangkan pukul 15.00,” ujarnya.

Penulis : Syaiful Syafar
Editor : Reza Rasyid Umar
Sumber : Tribun Kaltim

Sumber : tribunnews.com (23 Oktober 2011)

Delay Berja-jam, Penumpang di Tarakan tak Kecewa

2011-10-23T21:18:00.000-07:00

TARAKAN – Meski penerbangannya mengalami penundaan selama beberapa jam, namun sejumlah penumpang Sriwijaya Air di Bandara Juwata Tarakan mengaku tak kecewa dengan keputusan tersebut. Pasalnya, insiden penundaan murni disebabkan musibah yang terjadi di Bandara Sepinggan Balikpapan.

“Saya terima saja, nggak apa-apa lah. Karena ini kan demi keselamatan kita semua. Kalau memang Bandara Sepinggan masih belum aman, ya kenapa kita harus maksa,” ujar Dewi salah satu penumpang tujuan Surabaya.

Seperti diketahui, Bandara Sepinggan Balikpapan terpaksa ditutup selama beberapa jam, menyusul tergelincirnya peswat Lion Air dari Tarakan, Minggu (23/10/2011) pagi. Akibat kejadian itu, sejumlah penerbangan tujuan Balikpapan pun terpaksa dialihkan ke tempat lain.

Kendati demikian, manajemen Sriwijaya Air mengaku siap memberikan kompensasi kepada penumpang yang sudah menunggu selama beberapa jam. “Kita tetap berikan kompensasi kepada penumpang. Kita beri jatah makan dan minuman agar penumpang tidak jenuh,” ujar Ade Iwan Staf Sriwijaya Air Tarakan.

Penulis : Syaiful Syafar
Editor : Reza Rasyid Umar
Sumber : Tribun Kaltim

Sumber : tribunnews.com (23 Oktober 2011)

SIMTN Boleh Ajukan Permohonan Sertifikasi

2011-10-23T21:09:00.000-07:00

Khusus Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil

TARAKAN–Untuk suksesnya program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SEHAT) untuk nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil di Kota Tarakan, kelompok kerja program SEHAT di Tarakan harus memperhatikan beberapa hal. Utamanya saat sosialisasi program ini pada tingkat Kelurahan. Sebab dikhawatirkan nelayan dan pelaku usaha penangkapan ikan skala kecil dapat memahaminya kurang tepat.

“Ini bukan pemutihan sertifikat tanah, meski proses sertifikasi tanah dilaksanakan oleh Badan Pertanahan melalui Kantor Pertanahan sesuai dengan ketentuan perundangan,” ucap Nurmayanti, Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tarakan, belum lama ini.

Program ini, lanjut dia, sejatinya untuk memberikan kemudahan pada subjek hak atau sasaran terkait akses permodalan untuk pengembangan usaha mereka. Dengan kata lain, sertifikat yang diterbitkan kelak dapat menjadi agunan untuk pinjaman dana dari lembaga keuangan yang ditunjuk nantinya-oleh kelompok kerja kabupaten/kota. “Tidak boleh diperjualbelikan,” singkatnya.

Dalam kriteria objek hak, selain tanah waris yang runutan kepemilikannya sudah menjadi hak milik nelayan atau pelaku usaha penangkapan ikan skala kecil pengaju permohonan, Nurmayanti juga menyebutkan kalau subjek hak pemegang lahan yang hanya didukung oleh surat izin menggunakan tanah negara (SIMTN) boleh mengajukan permohonan penerbitan SEHAT. “Nanti kan ada proses identifikasi dan verifikasi calon peserta yang dilaksanakan oleh kelompok kerja kabupaten/kota. Hasilnya akan dikoordinasikan ke kelompok kerja provinsi. Ini termasuk dalam kegiatan pra sertifikasi tanah, selain sosialisasi,” jelasnya.

Proses identifikasi dan inventarisasi calon peserta dimulai dengan pengajuan surat permohonan oleh subjek hak yang dilengkapi data objek hak. Selanjutnya, kelompok kerja kabupaten/kota akan melakukan penyiapan data calon peserta SEHAT melalui proses seleksi dan verifikasi dengan memeriksa kelengkapan dokumen, disandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Hasilnya akan dituangkan dalam matriks daftar nominatif calon peserta yang memuat data subjek hak dan objek hak.

Nah, dalam penyiapan calon peserta di tiap kabupaten/kota ini, tambah Bakri Rizal, Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, kelompok kerja kabupaten harus memperhatikan beberapa ketentuan. Yakni, jumlah calon peserta di tiap kabupaten/kota sesuai dengan jumlah yang telah dialokasikan untuk tiap kabupaten/kota. “Dalam hal ini, khusus Kota Tarakan mendapatkan jatah sebanyak 100 bidang tanah yang akan disertifikatkan. Tidak boleh lebih dari itu,” ujar Bakri Rizal, belum lama ini.

Selanjutnya, calon peserta di tiap kabupaten/kota ditambahkan sepuluh persen dari target yang dialokasikan sebagai cadangan. Ini dilakukan apabila terdapat berkas permohonan calon peserta yang tidak dapat diproses lebih lanjut. “Jika ada peserta yang berkas permohonannya tidak dapat diproses, maka penggantinya diambil dari cadangan calon peserta sesuai urutannya,” ungkap Bakri Rizal. Lanjutnya, penetapan peserta dan sertifikasi tanah pada program SEHAT ini, dilakukan pada tahun berjalan. Di Tarakan, diperkirakan pada tahun 2012. “Lalu, ada tahap pasca sertifikasi tanah dimana kala itu akan dilakukan pembinaan dan fasilitasi akses permodalan kepada para penerima sertifikat,” ujarnya. Pada tahap pasca sertifikasi tanah, kegiatan pembinaan dan fasilitasi tadi dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota bekerjasama dengan instansi terkait dan pemangku kepentingan lainnya.

Hal lain, yakni soal pembiayaan sebut Bakri Rizal, ada perbedaan pos anggaran di setiap tahapan program SEHAT. Dimana pada tahap pra sertifikasi tanah pembiayaan dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (dana dekonsentrasi) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan sertifikasi tanah dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Pertanahan Nasional RI. “Sementara pada tahap pasca sertifikasi tanah, dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian/Lembaga (dana dekonsentrasi) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jadi, peserta tidak dibebankan biaya apapun hingga sertifikatnya terbit, terkecuali pengembalian pinjaman permodalan dari lembaga keuangan serta pembayaran biaya BPHTB (Bea Pajak Hak atas Tanah dan Bangunan),” tukasnya.(ndy)

Sumber : radartarakan.co.id (24 Oktober 2011)

Diduga Menipu, Oknum PNS Disel

2011-10-20T23:07:00.000-07:00

Korban Dijanjikan Proyek PL, Satu Paket Dimintai Rp 5 Juta

TARAKAN-Diduga melakukan penipuan lebih dari seratus juta rupiah, seorang oknum pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Kantor Kecamatan Tarakan Barat, berinisial RQS harus mendekam di ruang tahanan Polres Tarakan.

Oknum pegawai yang belakangan diketahui telah mangkir dari pekerjaanya sekitar 2 bulan lebih itu, sebelumnya bekerja sebagai operator foto KTP (kartu tanda penduduk) di kantor kecamatan yang beralamat di Jl Yos Sudarso.

Kapolres Tarakan AKBP Drs Agustinus Budi Prasetyo SH MH, melalui Kasubag Humas AKP Subarjo mengungkapkan, modus penipuan yang dilakukan oknum PNS itu adalah dengan menjanjikan calon korban bakal mendapatkan pekerjaan dari proyek Penunjukkan Langsung (PL), yang dalam tahun ini dikelola oleh masing-masing kecamatan.

Kejadiannya sekitar Mei 2011 lalu. Dengan korban Sisdarwanto, warga RT 10 Jl Adityawarman Karang Balik.

Diceritakan, pada Jumat (20/5) sekitar pukul 13.00 Wita, tersangka datang ke rumah korban dan menawarkan sebuah proyek PL. Mendengar tawaran dimaksud, korban pun mau menerima, meski dengan syarat korban harus membayar panjar atau DP sebesar Rp 22 juta untuk beberapa paket proyek PL.

Tidak hanya meminta Rp 22 juta, selang beberapa waktu kemudian tersangka kembali meminta uang kepada korban secara berangsur hingga jumlah keseluruhannya Rp 42,8 juta.

“Tidak hanya satu korban ini, tetapi ada beberapa korban lainnya yang belum buat laporan. Sehingga total kerugian semua korban lebih dari seratus juta rupiah,” rinci Subarjo.

Sial menimpa para korban, setelah menyetor uang puluhan juta rupiah, ternyata bukan proyek yang didapat. Pelaku tidak menepati janjinya terhadap parakorban. Sampai hari ini, tidak ada seorang pun korban yang mendapatkan proyek PL seperti yang dijanjikan tersangka. Merasa dirugikan, Selasa (18/10) lalu korban melaporkan tersangka ke pihak kepolisian dan akhirnya RQS pun ditangkap polisi di rumah kontrakannya di daerah Perumnas.

Oknum pegawai negeri ini pun harus menanggung akibat dari perbuatannya. Dia dijebloskan ke dalam sel tahanan Polres Tarakan dengan sangkaan melanggar pasal 378 KUHP, tentang penipuan.

PERCAYA, KARENA ADA PETUNJUK

Secara terpisah, korban Sisdarwanto kepada wartawan menceritakan, kasus ini bermula pada Mei 2011. Mereka (korban dan teman-temannya) bertemu dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang berinisial H SYL.

Oleh PPTK, kata Sisdarwanto, menyarankan jika dan rekan-rekan kontraktor lainnya berurusan dengan proyek PL maka bertemu dengan saja dengan RQS. “Kata H SYL, untuk urusan PL di Kecamatan Tarakan Barat dia percayakan kepada tersangka. Sehingga kami disarankan untuk berurusan dengan tersangka,” ungkap Siswdarwanto.

Atas saran PPTK tersebut, korban pun menemui tersangka dan membicarakan ikhwal seputar PL hingga akhirnya ada kesepakatan, kalau tersangka minta bagian Rp 5 juta per satu paket PL. “Harusnya kalau untuk mengurus semua SPK (surat perintah kerja) hingga pencairan itu satu paket proyek paling banter Rp 2 jutaan,” rinci korban.

Kendati demikian, korban pun menerima tawaran tersangka, hingga akhirnya dia memberikan uang senilai Rp 42,8 juta dengan kesepakatan korban akan mendapatkan 20 paket PL. Sayangnya janji tinggal janji, tanpa satu proyek yang didapatkan korban.

Sisdarwanto baru menyadari jika ini hanyalah sebuah modus penipuan yang dilakukan RQS, setelah adanya korban-korban lain yang menceritakan hal yang sama.

Mengetahui gelagat tidak benar, korban pun mencari RQS untuk menyelesaikan permasalahan ini. Hingga suatu hari mereka pun bertemu di rumah tersangka. Ketika itu tersangka tetap menjanjikan akan memberikan proyek berupa seminisasi dan drainase.

Ternyata hingga tiga hari menjelang lebaran, tidak ada juga proyek yang kunjung datang atau diberikan tersangka kepada korban. Akhirnya, korban melaporkan RQS ke pihak kepolisian. “Setelah kami di Polres, RQS sanggup mengembalikan uang saya senilai Rp 42,8 juta, namun dia minta keringanan untuk dalam hal pengembalian,” jelas korban.

Kesepakatannya beber dia, pengembalian pertama pada 29/8 sebesar Rp 15 juta dan pengembalian kedua pada 10/9 juga sebesar Rp 15 juta. Lalu pengembalian ketiga pada 1/10 sebanyak Rp 12,8 juta. Hanya saja, sampai tanggal jatuh tempoh yang disepakati, tersangka tidak juga mengembalikan uang korban. Sehingga, Selasa kemarin korban melaporkan RQS ke pihak kepolisian.(noi/ngh)

Sumber : radartarakan.co.id (21 Oktober 2011)

Rp 2,8 Miliar untuk DED Jembatan Tarakan-Pulau Sadau

2011-10-20T23:05:00.000-07:00

2012 Bisa Mulai Pemancangan

TARAKAN - Pembangunan jembatan dari Tarakan menuju Pulau Sadau yang selanjutnya diwacanakan akan menghubungkan ke Kabupaten Bulungan dengan Kota Tarakan saat ini telah memasuki proses penandatanganan Detail Engineering Design (DED) atau bestek gambar kerja detail.

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Tarakan Puji Utomo menyampaikan, rencana penandatangan kontrak penyusunan DED antara DPUTR Tarakan dengan pihak pemenang tender, yakni PT Lapi Ganesha Tama Consultik dari Bandung itu paling lambat akan dilakukan pada 24 Oktober atau akhir pekan ini.

“Dengan nilai kontrak sebesar Rp 2,869.575.000 selama 8 delapan. Dengan panjang jembatan Tarakan-Pulau Sadau diperkirakan 1,1 kilometer,” sebut Puji Utomo saat ditemui Radar Tarakan di ruang kerjanya, Jumat (20/10) lalu.

Mengenai sumber dana untuk penyusunan DED proyek jembatan terpanjang di utara Kaltim ini merupakan sharing dari APBD 2011 Kota Tarakan dengan Provinsi Kaltim. Nominalnya meliputi Rp 1,9 miliar lebih dari bantuan keuangan Provinsi Kaltim dan Rp 900 juta lebih dari APBD Kota Tarakan.

“Masa DED-nya ini ditargetkan akan selesai pada pertengahan tahun 2012 nanti atau sesuai kontrak kerja. Artinya untuk kegiatan fisiknya seperti pemancangan akan dilakukan setelah DED-nya selesai,” kata mantan Kepala Bidang Pengairan DPUTR Tarakan ini menambahkan.

Pembangunan jembatan Tarakan-Pulau Sadau tersebut, lanjutnya, diproyeksikan dimulai dari sekitar wilayah PT Intraca Wood Industries bagian pesisir atau tepatnya di Kelurahan Juata Kerikil Kecamatan Tarakan Utara. Sementara konsep jembatan yang nantinya memiliki dua jalur itu menggunakan pondasi kaki seribu dengan kontruksi beton serta cable stay.

“Setelah dibangun ke Pulau Sadau, selanjutnya akan dibangun ke daratan Kabupaten Bulungan yang melewati beberapa pulau. Tapi kelanjutan itu nantinya perlu kerjasama antara Pemkot Tarakan, Pemkab Bulungan dan Provinsi Kaltim,” beber pria berkumis tipis ini.

Lebih jauh Puji mengharapkan, jembatan ini nantinya dapat dijadikan suatu koridor jalan nasional atau sekelas dengan jembatan-jembatan besar lainnya di Indonesia. Sebab, konstruksi jembatan ini juga mirip dengan jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya dengan Pulau Madura, Jawa Timur. “Sebagian besar tenaga ahlinya untuk pembangunan jembatan Tarakan-Pulau Sadau ini dari ITB dengan lebar jalan keseluruhannya 16 hingga 20 meter” cetus dia.

Selain itu, tambah Puji, di bawah jembatan ini nantinya akan dipasang instalasi air bersih dan listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Tarakan terutama masalah air dari Kabupaten Bulungan.

Sementara itu, untuk kondisi Pulau Sadau sendiri, lanjut Puji, nantinya akan dilakukan penataan sebagai kawasan Wisata Marina atau kawasan wisata laut. “Penyesuaian-penyesuaiannya nanti akan menjadi tanggung jawab pemerintah kota Tarakan terutama soal pemukimannya,” katanya.

Diwacanakan, setelah DED jembatan Tarakan-Pulau Sadau ini rampung, Pemkot Tarakan akan memaparkan kepada Provinsi Kaltim terkait langkah-langkah pembangunan selanjutnya yang dihadiri dari masing-masing kepala daerah atau instansi terkait se-utara Kaltim. (sur/ngh)

Sumber : radartarakan.co.id (21 Oktober 2011)

Xenia Jebolkan Pagar Asrama Polisi

2011-10-20T23:02:00.000-07:00

TARAKAN–Sebuah mobil Daihatsu Xenia yang dikemudikan Sriyani, warga Jl Purnawirawan, Kelurahan Karang Anyar terperosok hingga menabrak pagar Asrama Polisi Kampung Bugis, pagi kemarin sekitar pukul 08.30 Wita. Peristiwa ini spontan mengejutkan warga sekitar lokasi.

Selain ternyata baru belajar, kecelakaan itu juga dipicu karena jalan licin akibat hujan deras sejak pagi, ditambah lalulintas padat serta gang yang lebarnya hanya 2,5 meter

Menurut informasi di lokasi kejadian, Sriyana bermaksud hendak mencoba kelihaiannya menyetir mobil. Tapi bukannya sampai di tujuan dengan selamat, Sriyana malah menubrukkan Xenia keluaran 2006 milik temannya-Hamzah, yang juga menjadi penumpang kala itu ke badan pagar asrama polisi Kampung Bugis.

Dari pengakuannya kepada pihak kepolisian, kejadian itu dipicu oleh refleks yang kurang tepat ketika ia mencoba menghindarkan mobilnya dari serempetan seorang pemuda yang mengendarai motor matic-keluar dari Jalan Purnawirawan menuju ke Jalan Jenderal Sudirman dengan cepat. “Daripada saya nabrak orang, kan lebih baik begini (nabrak pagar). Urusannya bisa lebih repot kalau nabrak orang pak,” ujar wanita berkacamata ini kepada petugas kepolisian yang meminta keterangannya.

Akibat dari kejadian tersebut, Xenia mengalami kerusakan berat pada bemper bagian depan karena menghantam dinding pagar dan sebuah penanda Garis Sempadan Bangunan (GSB). Pagar asrama polisi Kampung Bugis tepatnya Barak Cempaka sendiri, luluh lantak hingga sepanjang 4 meter. Dampak lainnya, jalan sekitar kejadian menjadi ramai lantaran banyak pengendara dan warga sekitar yang ingin menyaksikan kejadian. “Sebenarnya saya ini baru belajar nyetir mas, ditambah lagi kepuhunan karena mau minum kopi,” ucap siswa sekolah mengemudi di salah satu LPK di Tarakan ini. Beruntung dalam kejadian tersebut, tidak ada korban jiwa. Termasuk Hamzah dan anak Sriyana yang menjadi penumpang Xenia naas tersebut.

Beberapa jam setelah kejadian, dengan bantuan mobil derek milik pemerintah Kota Tarakan, Xenia tersebut berhasil dievakuasi dari tempat kejadian.(ndy)

Sumber : radartarakan.co.id (21 Oktober 2011)

Komputer Pemerintah Banyak Ilegal

2011-10-20T22:59:00.000-07:00

Desember 2011, Seluruh Instansi Pemerintah Wajib Gunakan Software Resmi

TARAKAN–Perekayasa Madya Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Pengkajian Penerapan Teknologi Andrari Grahitandaru mengungkapkan, bahwa komputer yang digunakan oleh pemerintah daerah selama ini mayoritas tidak menggunakan lisensi atau ilegal.

“Tapi bukan karena ingin membajak, namun karena memang selama ini belum tahu,” ucap Andrari kepada wartawan. Melihat kondisi itu, lanjutnya, dalam rangka menunjang kelancaran tugas umum penyelenggaraan pemerintahan, serta untuk kelancaran komunikasi tertulis antar instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah, dipandang perlu menstandarkan lingkup kegiatan perkantoran elektronis lingkup intranet (electronic office).

Implementasi kegiatan yang biasa disebut e-Government ini, kata dia, juga terlihat jelas dari pasal 4 butir c Undang-undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11/2008 yang menyebutkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan publik.

“UU ini juga menjamin bahwa transaksi elektronik telah memiliki payung hukum yang jelas. Pemerintah Indonesia telah melindungi hak dan kewajiban dalam melakukan transaksi elektronik sehingga keamanan data dan transaksinya terjamin,” ujar Andrari lagi.

Dengan kata lain, menjadi kewajiban setiap pemerintah daerah untuk mulai mentransformasi manajemennya dari pendekatan manajemen tradisional kepada pendekatan manajemen e-Government. Kata Andrari, kegiatan ini juga merupakan pencerminan dari upaya pemerintah daerah untuk memenuhi tuntutan UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang secara umum mengatur kewajiban bagi badan publik terkait informasi yang harus dibuka atau disediakan bagi publik termasuk masalah keuangan.

Terkait kesediaan tersebut, Andrari menyebutkan bahwa pemerintah daerah juga wajib menggunakan free open source software (FOSS). Dari itu, pemerintah daerah wajib pula memigrasikan legalitas pengembangan informasi dan teknologinya ke FOSS. Legalitas migrasi tersebut adalah UU No. 19/2001 tentang Hak Cipta, Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pemakaian dan Pemanfaatan Penggunaan Piranti Lunak Legal di Lingkungan Instansi Pemerintah, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan Open Source Software serta Surat Edaran Menteri Riset dan Teknologi Tentang Tindak Lanjut Open Source di Instansi Pemerintah. “Harus diketahui, komputer yang digunakan di lingkungan pemerintah daerah mayoritas tidak menggunakan lisensi atau tidak legal, tapi bukan karena ingin membajak namun karena ketidaktahuan,” ucap Andrari.

Sebelum lebih jauh, Andrari mengatakan kelebihan FOSS adalah bebas digunakan, dipelajari, dimodifikasi, digandakan, didistribusikan dan tidak ada biaya lisensi. Sementara Open Source Software-nya sendiri adalah program komputer yang menyertakan sumber kode dan mengijinkan kita untuk melakukan apa saja terhadapnya. “Tapi meski biaya lisensinya gratis, implementasi FOSS tetap membutuhkan biaya, seperti untuk pelatihan, pendampingan dan lainnya,” jelasnya.

Andrari menyebutkan instansi terkait akan melakukan pengecekan penggunaan perangkat legal dan selanjutnya menggunakan FOSS yang berlisensi bebas dan legal sebagai pengganti perangkat lunak tidak legal. Selain itu, pemerintah daerah juga diuntungkan dengan besarnya anggaran yang dapat dihemat. “Diharapkan paling lambat, tanggal 31 Desember 2011 seluruh instansi pemerintah sudah menerapkan penggunaan perangkat lunak legal,” ujar Andrari lagi.

Disebutkan, tahapan migrasi ke FOSS dilakukan dengan menggali serinci dan selengkap mungkin data infrastruktur atau kondisi saat ini terhadap perangkat komputer di pemerintah daerah yang terdiri dari, server, desktop, laptop, aplikasi dan jaringan komunikasi. “Kami akan melakukan survei lapangan, wawancara dan mengedarkan kuisioner,” singkat wanita paruh baya ini. Selanjutnya, menetapkan sumberdaya manusia (SDM) yang meliputi tim manajemen migrasi dan penanggungjawab Teknologi Informasi dan Komunikasi tiap unit kerja.

Lalu, siapa yang harus memutuskan untuk melakukan migrasi? Mengenai hal ini, Andrari menyebutkan keputusan tersebut harus datang dari kepala daerah. Kepala daerah secara eksplisit memerintahkan kepala satuan kerja perangkat daerah beserta jajarannya untuk migrasi dan menetapkan batas waktu pelaksanaan. Selanjutnya, kepala daerah wajib menegaskan bahwa tanggungjawab keberhasilan migrasi di setiap satuan kerja perangkat daerah berada di pundak kepala satuan kerja perangkat daerah masing-masing. “Pelaksanaan migrasi dilakukan oleh suatu tim teknis daerah (perwakilan dari setiap satuan kerja perangkat daerah) yang ditugaskan oleh kepala daerah,” tandasnya.

KENAPA ADA PEMBAJAKAN?

Andrari mengatakan, Indonesia pernah masuk dalam Priority Watch List pada tahun 2005. Beruntung, dengan usaha penegakan UU No. 19/2002 tentang Hak Kekayaan Intelektual yang membuktikan komitmen pemerintah Indonesia dalam memberantas pembajakan, kini Indonesia berada dalam Watch List. Negara yang termasuk dalam daftar Priority Watch List akan kehilangan fasilitas generalized system of preference (GSP), yakni fasilitas khusus untuk negara berkembang berupa pembebasan tarif dalam pelaksanaan ekspor. “Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2005 juga mengeluarkan fatwa bahwa penggunaan produk bajakan hukumnya haram. Upaya lainnya, untuk menghindari pembajakan software, pemerintah memberikan solusi untuk menggunakan Open Source Software. Ya, instansi pemerintah harus menjadi contoh dalam penegakan hukum itu,” urai Andrari.

Secara singkat, penyebab pembajakan khususnya software adalah harga proprietary software sangat mahal dibandingkan dengan daya beli masyarakat pada umumnya sehingga banyak yang mengambil jalan pintas melakukan pembajakan. “Masyarakat juga sudah mendarah-daging menggunakan satu vendor proprietary software tertentu. Ditambah lagi, murah dan mudahnya masyarakat memperoleh software bajakan serta kurangnya sosialisasi dan promosi,” tukasnya.(ndy/ngh)

Sumber : radartarakan.co.id (21 Oktober 2011)

112 PNS di RSUD Tarakan Diambil Sumpah Janji

2011-10-20T22:56:00.000-07:00

RSUD Masih Kekurangan Tenaga Medis

TARAKAN-Sebanyak 112 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang bertugas di RSUD Tarakan kemarin pagi diambil sumpah dan janji oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kaltim.

Kepala BKD Kaltim Kusmayadi mengatakan, meski telah banyak tenaga honorer di RSUD yang diangkat menjadi pegawai namun jumlah kebutuhan tenaga baik dokter, perawat maupun pegawai di RSUD Tarakan masih sangat kurang. “Jika ada pegawai rumah sakit yang mau pindah ke daerah lain agak sulit kami penuhi. Tapi kalau ada tenaga kesehatan yang mau pindah ke Tarakan ayo kita bantu,” kata Kusmayadi, usai mengikuti acara pengambilan sumpah dan janji Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan pemprov Kaltim, di ruang lubung sekretariat Pemkot Tarakan, kemarin pagi.

Menurutnya, yang paling urgen di RSUD Tarakan saat ini adalah tenaga dokter spesialis. Berapa jumlah PNS dan dokter yang masih dibutuhkan di RSUD Tarakan, saat ini masih dalam kajian perhitungan oleh BKD provinsi Kaltim, sesuai dengan Permenpan 26 yang menyarankan masing-masing pemerintah daerah melakukan perhitungan ulang. “Secara kasat mata saja tenaga dokter spesialis kita masih kurang,” ujarnya lagi.

Pemerintah provinsi sebenarnya sangat welcome untuk tenaga dokter spesialis masuk menjadi PNS di lingkungan pemprov Kaltim. Bahkan pada penerimaan CPNS tahun anggaran 2009 provinsi Kaltim membuka delapan formasi tenaga dokter spesialis. Namun sayang tidak ada satupun lowongan yang terisi.

Melihat hal ini, strategi penerimaan CPNS untuk tenaga dokter spesialis pun diubah. Yaitu dengan menerima formasi dokter umum sebanyak-banyaknya, kemudian ketika mereka telah menjadi PNS 100 persen para dokter umum ini diikutsertakan dalam tugas belajar menjadi dokter spesialis. “Memang ada beberapa dokter yang telah disekolahkan menjadi dokter spesialis di Tarakan,” ujarnya.

Dengan strategi seperti ini, menurutnya adalah cara yang paling efektif dalam merekrut tenaga dokter spesialis. “Sulit sekali untuk langsung mendapatkan dokter spesialis dari formasi umum, karena para dokter spesialis lebih memilih untuk bekerja di rumah sakit swasta atau di rumah sakit di kota besar,” jelasnya.

Namun begitu, Kusmayadi meyakini persoalan sulitnya mendapatkan dokter spesialis ini bukan hanya dirasakan provinsi Kaltim saja, namun juga menjadi persoalan nasional. “Samarinda juga sulit, Balikpapan juga sulit,” sambungnya.

Direktur RSUD Tarakan Wiranegara Tan mengatakan, pengambilan sumpah dan janji jabatan PNS ini terdiri dari dokter, bidan, perawat dan tenaga non medis di RSUD Tarakan. Saat ini, jumlah pegawai di Tarakan mencapai angka 700 orang yang efektif, belum tenaga outsourcing.

Namun jumlah ini jika dibandingkan dengan jumlah tempat tidur yang tersedia di rumah sakit, maka belum sebanding. “Masih diperlukan sekitar 200 tenaga medis lagi,” kata Wiranegara.

Untuk itu, lantaran tidak ada perekrutan lagi sesuai aturan pemerintah, maka pihak rumah sakit mewacanakan untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pegawai yang ada sekarang. “Yang ada sekarang dikaryakan dulu, harapannya bisa efisien tapi kaya fungsi,” tuturnya.(ddq/ngh)

Sumber : radartarakan.co.id (21 Oktober 2011)

Suhardjo : 23 Jenis Raperda, Masih Pantas Dikenakan Retribusi

2011-10-20T19:01:00.000-07:00

Ruang Pertemuan DPRD Tarakan,- Pemerintah Kota Tarakan menjawab Pandangan Umum anggota Dewan melalui fraksi terhadap empat raperda 2011, dalam Rapat Paripurna yang digelar DPRD Kota Tarakan, Selasa (18/10) kemarin.

Pemkot Tarakan yang diwakili oleh Wakil Walikota Tarakan, Suhardjo, memaparkan bahwa 23 jenis retribusi yang diusulkan masih pantas dikenakan retribusi.

“Karena ke-23 retribusi ini masih merupakan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah,” jelasnya.

Dikatakan Suharjdo, Pemerintah Daerah memutuskan untuk tidak memungut beberapa jenis retribusi yang tidak disediakan fasilitasnya oleh pemda, diantaranya retibusi limbah cair dan pusat grosir serta pasar.

Semantara itu, ketua DPRD Kota Tarakan Efendhy Djuprianto mengatakan akan membuat tim yang bertugas untuk membahas raperda yang diajukan pemerintah daerah. Efendhy juga menegaskan perlu adanya referensi dari kebupaten atau kota lain yang telah melaksanakan raperda tersebut dengan melakukan studi banding.

“Mungkin saja keempat raperda ini telah diterapkan di daerah lain, maka perlu kita lalukan studi banding,” Tuturnya.

TT – DD, Diskominfo Tarakan.

Sumber : tarakankota.go.id (19 Oktober 2011)

Andrari Grahitandaru : “Tongkatnya Adalah Komputer, Mau Tidak Mau Kita Harus Menggunakan Komputer”

2011-10-20T18:42:00.000-07:00

Hotel Dynasti,- Bidang Teknologi Informasi & Aplikasi Telematika Dinas Komunikasi Dan Informatika (Diskominfo) Tarakan menggelar Sosialisasi Indonesia Open Sources ( IGOS ), Selasa (18/10) pagi kemarin.

Sosialisasi tersebut dibuka oleh Staf Ahli Drs. Sudirman, MM. dan diikuti oleh seluruh SKPD Pemerintah Kota, serta berbagai LSM di KotaTarakan.

Ir. Andrari Grahitandaru, M.Sc, sebagai narasumber dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Jakarta ( BPPT ) mengatakan sosialisasi ini merupakan pembukaan layanan IGOS yang pertama di Tarakan.

Sosialisasi ini diselenggarakan dalam rangka peningkatan kemandirian daerah dengan pemanfaatan FOSS (Free Open Source Software) yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Pusat melalui aplikasi e-Government tahun 2009, yakni aplikasi program komputer yang bersifat legal yang dapat digunakan untuk meningkatan kinerja bagi seluruh SKPD Pemkot Tarakan.

“Tongkatnya adalah komputer, mau tidak mau kita harus menggunakan komputer,” tegasnya.

“Dan itu berarti menggunakan aplikasi komputer. Dan setiap SKPD pasti punya aplikasi,” lanjutnya.

Dalam acara tersebut juga Andrari menjelaskan tentang alasan utama bagi pemerintah untuk menggunakan program aplikasi komputer FOSS (Free Open Source Software ), serta cara untuk menggunakan program tersebut.

MT – YD – DD, Diskominfo Tarakan

Sumber : tarakankota.go.id (19 Oktober 2011)

Dorong Rusun Tarakan dan Nunukan Segera Dihuni

2011-10-20T02:56:00.000-07:00

Ternyata, banyak rumah susun yang dibangun pemerintah pusat dan secara fisik telah rampung, namun tak kunjung dihuni. Termasuk di Tarakan dan Nunukan. “Bukan hanya rumah susun di Tarakan dan Nunukan saja, di Jakarta dan beberapa daerah lainnya juga ada,” kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto kepada Radar Tarakan (18/10).

Djoko mengaku, pihaknya terus mendorong Kementerian Negara Perumahan Rakyat agar segera memfungsikan rumah susun yang telah selesai pembangunannya. Sebab, ia yakin, keberadaan rumah susun sangat bermanfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki tempat tinggal yang layak huni. “Sekarang sedang diusahakan terus. Kita dorong agar segera dihuni,” terangnya. Terkait keberadaan rumah susun, DPR telah mengesahkan Undang-Undang Rumah Susun. Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Pramono Anung kemarin menyetujui pengesahan RUU Rusun yang diajukan pemerintah menjadi undang-undang.

Terkait undang-undang baru tersebut, Djoko juga mengemukakan, sebagai kepastian hukum untuk pemenuhan kebutuhan perumahan dan penataan pemukiman umum. Melalui UU Rumah Susun, ditegaskan bahwa terkait pembangunan rumah susun di bawah koordinasi Kementerian Perumahan Rakyat.

“Kalau Kementerian PU sudah jelas tugasnya. Ya urusin jalan, air, dan lain-lainnya,” kata Djoko Kirmanto yang Selasa lalu menggantikan Menpera Suharso Monoarfa serta Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar membacakan tanggapan pemerintah pada paripurna pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan terhadap RUU Rumah Susun yang digelar di gedung Nusantara III DPR RI.

Djoko menjelaskan, pembangunan rumah susun dilakukan untuk menangani kawasan kumuh. “Kalau untuk perkembangan kota atau membuat daerah baru, pemerintah tidak melakukannya,” tegas pria kelahiran Jawa Tengah tersebut. Melalui undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa penyelenggaraan rumah susun bertujuan menjamin terwujudnya rumah susun yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan serta menciptakan permukiman yang terpadu guna membangun ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian meningkatkan pemanfaatan ruang dan tanah di daerah perkotaan dalam menciptakan lingkungan permukiman yang lengkap serasi dan seimbang dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

“Keberadaan rumah susun juga mengendalikan dampak perkembangan perumahan dan permukiman serta mengarahkan pengembangan perkotaan yang serasi, seimbang, efisien, dan produktif,” sebutnya. Penyelenggaraan rumah susun juga memiliki tujuan memenuhi kebutuhan lain yang berguna bagi kehidupan masyarakat dengan tetap mengutamakan tujuan pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak khususnya bagi masyarakat menengah bawah dan berpenghasilan rendah. Mengarahkan pertumbuhan penduduk perkotaan untuk mewujudkan keseimbangan pemenuhan tempat tinggal terutama bagi masyarakat menengah bawah dan berpenghasilan rendah.

Sekadar mengingatkan, di Tarakan sendiri terdapat dua rumah susun yang dibangun. Satu berada di kawasan kampus Universitas Borneo Tarakan di Kelurahan Pantai Amal, satu rumah susun di kawasan Boom Panjang, dekat Pasar Tenguyun.

Khususnya keberadaan rumah susun di Boom Panjang, dibangun dengan dana APBN tahun 2008 sebesar Rp 11 miliar. Ada lima lantai yang dibangun. Untuk hunian, lantai dua hingga lantai lima. Lantai dasar rencananya untuk fasilitas umum seperti poliklinik, parkir kendaraan, pos keamanan, dan kantin. Rumah Susun Boom Panjang terdapat 96 kamar. Tiap lantainya terdapat 22 kamar hingga 23 kamar. Adapun ukuran kamar semua sama 21 meter persegi. Selain itu, dari 5 lantai yang disediakan di Rumah Susun Boom Panjang yang memiliki luas 54 meter x 18,8 meter x 5 lantai itu di lantai satu/dasar disediakan ruang komersil, ruang serbaguna, musala, kamar mandi/WC, parkir, gudang, ruang klinik, ruang panel, ruang genset, ruang pompa, ruang GWT 1 (Grand Water Tank), dan GWT 2. Untuk hunian, masing-masing kamar terdapat ruang tamu, ruang tidur, dapur, kamar mandi/WC dan tempat jemur pakaian. Sayangnya, pantauan terakhir Radar Tarakan, beberapa bagian bangunan telah mengalami kerusakan meski belum dihuni.(ris/iza)

Sumber : radartarakan.co.id (20 Oktober 2011)

Sekkot Tarakan Panggil Galeba Dulu

2011-10-20T02:55:00.000-07:00

Sebelum Layangkan Laporan ke Polisi

TARAKAN- Niat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tarakan, M Nuch Galeba melaporkan kasus dugaan penggelapan dokumen Negara berupa blanko KTP dan Kartu Keluarga serta stempel oleh Ko ke kepolisian agak tertunda. Ini karena Sekretaris Kota (sekkot) Tarakan, Drs Badrun MSi akan memanggil kepala Disdukcapil sebelum Galeba melaporkan kasus ini kepada kepolisian.

“Saya mau lihat dulu seperti apa kasusnya dari Galeba, kalau soal status pegawai (Ko, red.) coba tanya langsung ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah). Saya mau panggil dulu (M Nuch Galeba, red). Saya mau tahu dulu (kasus penyalahgunaan, red.) dari dia,” ujar Badrun saat dikonfirmasi Radar Tarakan melalui telepon genggamnya Rabu siang (19/10). Kapan pemanggilan itu dilakukan? Pria yang gemar berpeci hitam setiap kali bertugas ini belum mau berbagi. “Nantilah, saya nggak komentar dulu,” ucap Badrun mengakhiri.

Sehari sebelumnya, Kepala Disdukcapil Tarakan, M Nuch Galeba mengaku baru akan memikirkan apakah melapor setelah kembali dari tugas luar daerah. ”Nanti ya, setelah pulang, saya masih ada pertemuan,” kata M Nuch Galeba saat di konfirmasi wartawan Koran ini, Selasa sore (18/10). Meski demikian, Galeba siap melapor kepada kepolisian. ”Pasti (dilaporkan, red.), tapi nanti setelah pulang,” ujarnya singkat lantas mengakhiri pembicaraan.

Untuk diketahui, Ko ditangkap petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di tempat kos-kosannya dengan wanita selingkuhannya. Ia diamankan dengan sejumlah barang bukti yang diduga pembungkus sabu, bong dan perlengkapan mengkonsumsi sabu lainnya. Selain itu juga ditemukan blanko asli KTP dan Kartu Keluarga (KK), stempel tanda tangan Nuch Galeba dan stempel dinas pengesahan KTP, juga kondom bekas pakai, miras dan lainnya. Ko (26) pegawai outsourcing Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Tarakan, belum juga ditetapkan sebagai tersangka. Baik dalam kasus dugaan keterlibatan sabu-sabu maupun pemalsuan atau pencurian dokumen negara berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

Kapolres Tarakan AKBP Drs Agustinus Budi Prasetyo SH MH, melalui Kasubag Humas AKP Subarjo menjelaskan, dinas terkait (Disdukcapil) belum membuat laporan resmi sebagai bentuk kerugian pencurian atau pemalsuan itu. “Kalau pihak terkait yang dirugikan tidak membuat laporan polisi, tentunya tidak sulit untuk polisi melakukan tindakan hukum,” kata Subarjo kepada Radar Tarakan,. Sementara itu, soal sabu-sabu kata Subarjo, saat ini penyidik narkoba masih mengenakan wajib lapor kepada yang bersangkutan. (nat/iza)

Sumber : radartarakan.co.id (20 Oktober 2011)

Lebih Mudah, Pembuatan Akta Lahir Melonjak

2011-10-20T02:53:00.000-07:00

TARAKAN- Edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) perihal pemberian dispensasi pembuatan akta lahir berpengaruh besar terhadap pembuatan akta kelahiran. Kontan, sejak kantor Disdukcapil buka pukul 08.00 Wita, warga sudah mengantri agar dilayani membuat akta lahir.

Kasi Pelayanan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Tarakan, Usmanuddin mengatakan, sejak edaran bernomor 472.11/3444/SJ tertanggal 13 Septermber 2011 itu diterima, antusias warga mengurus akta lahir mengalami peningkatan 100 persen lebih dari hari biasanya. “Biasanya hanya 40 orang perhari, belakangan meningkat 100 persen lebih, jadi sekarang terlihat bertumpuk,” terang Usmanudin kepada Radar Tarakan.

Isi perihal surat yang mereka terima itu disebutkan pelayanan pencatatan kelahiran bagi anak yang lahir setelah UU 23 tahun 2006. Artinya, kata Usman, hingga batas waktu yang ditentukan, warga yang ingin mengurus akta lahir tidak lagi berpatokan pada UU nomor 23 tahun 2006. “Edaran ini cukup membantu, mungkin karena ada kemudahan dari Kemendagri, makanya mereka antusias,” kata pria berkacamata ini saat ditemui wartawan di sela-sela tugasnya di Gedung Gadis I lantai II, Jalan Jenderal Sudirman, Tarakan.

“Kemudahan itu berupa dispensasi pelayanan yang tidak melalui Pengadilan Negeri (PN) lagi,” lanjutnya. Dia menambahkan, sebelum edaran Kemendagri ini terbit, warga harus mengikuti aturan yang ditetapkan dalam Undang-undang (UU) nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. “Dalam Undang-undang itu, warga harus mengurus akta lahir melalui proses yang cukup menyita waktu dan uang mereka saat melalui proses di PN, sekarang tidak,” kata Usman.

Edaran ini bukan tanpa batas waktu, Usman menyebutkan, dispensasi yang diberikan melalui edaran Kemendagri hanya berlaku hingga akhir tahun ini. “Januari tahun 2012, kembali lagi melalui proses PN,” katanya.

Diapun mengharapkan, agar warga menggunakan kesempatan ini mengurus dokumen akta lahir sehingga dikemudian hari tidak lagi melalui proses yang menyusahkan. “Masa ini harus digunakan dengan baik, jika tidak, akhir tahun kan sudah habis masanya, jadi harus diselesaikan sekarang,” katanya. (nat/iza)

Sumber : radartarakan.co.id (20 Oktober 2011)

Wisuda Diploma dan Sarjana, Gelar Expo IT

2011-10-20T02:49:00.000-07:00

STMIK PPKIA Ada Juga Bakti Sosial Donor Darah

TARAKAN – Menjelang prosesi wisuda yang baru pertama kali setelah berganti status dari Akademi Manajemen dan Informatika Komputer (AMIK) menjadi STMIK pada 27 Oktober mendatang, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Informatika Komputer (STMIK) PPKIA Tarakanita Rahmawati Tarakan mengawali dengan even besar pameran teknologi bertajuk Expo IT Technolife, Sabtu (22/10) nanti. Dalam Expo IT tersebut juga akan dimeriahkan partisipan yang berasal toko komputer, konter handphone, toko buku, perusahaan seluler dan telekomunikasi di Tarakan.

Koordinator seksi acara, Deby Kurniawan mengutarakan, selain membuka sekitar 20 stand pada Expo IT ini juga akan menggelar beberapa kegiatan. Seperti klinik robot berupa workshop tentang robotika, turnamen game Play Station (PS) serta parade band remaja. “Di klinik robot kita akan membuka konsultasi mengenai robotika. Kalau turnamen game, kita lakukan karena game itu juga merupakan bagian dari IT, sedangkan parade band kita gelar untuk memeriahkan expo. Karena sasaran kita sebenarnya adalah anak muda, remaja dan pelajar,” jelasnya mahasiswa semester akhir itu.

Untuk diketahui, expo ini terselenggara atas kerjasama STMIK PPKIA Tarakanita Rahmawati Tarakan dengan Telkom, Telkomsel, Bank BNI, Bank Mandiri, MMK Komputer, Aldy Game, Fast & Chip, Digital Printing Image (DPI) dan Gramedia. Selain expo IT, masih dalam rangkaian wisuda perdana Diploma dan Sarjana, STMIK PPKIA juga menggelar donor darah. Kegiatan ini terbuka untuk umum yang dilaksanakan Kamis (20/10) hari ini. “Diharapkan seluruh wisudawan yang ada di Tarakan untuk memberi sumbangsih atau bersedia mendonorkan darah pada kegiatan ini,” harap Wakil Ketua II STMIK PPKIA Tarakanita Rahmawati Tarakan, Muhammad. (*/sct)

Sumber : radartarakan.co.id (20 Oktober 2011)

Penyu Berukuran Besar Terdampar Di Amal Lama

2011-10-18T01:02:00.000-07:00

Pantai Amal Lama,- Penyu berukuran besar kemarin pagi, Senin (17/10) ditemukan warga sekitar pukul 08.30 Wita dipesisir Pantai Amal Lama.

Menurut warga, Penyu tersebut diperkirakan terdampar dari tempat asalnya untuk mencari tempat bertelur. Warga yang menemukannya berinisiatif melaporkan keberadaan Satwa yang dilindungi tersebut kepada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Tarakan.

Setelah menerima laporan dari warga, Satuan Kerja (Satker DKP) kemudian langsung meluncur ke lokasi terdamparnya penyu tersebut. Sekitar pukul 11.00 Wita, para petugas langsung mengevakuasi penyu dengan menggunakan speed Torani untuk dilepaskan kembali ke habitatnya di daerah Tanjung Pasir.

OZ – DD, Diskominfo Tarakan

Sumber : tarakankota.go.id (18 Oktober 2011)

Penanganan Jangka Pendek TPA di Aki Babu

2011-10-18T00:16:00.000-07:00

Harus Pengadaan Alat Berat

TARAKAN – Salah satu yang menjadi permasalahan penanganan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Aki Babu seperti yang diungkapkan Walikota Tarakan H Udin Hianggio saat kunjungan ke lokasi tersebut (Minggu, 16/10), adalah karena tidak berfungsinya alat-alat berat pengangkut sampah. Karena itu Komisi III DPRD Tarakan juga berharap agar penanganan sampah ini bisa dilengkapi dengan pengadaan excavator dan buldozer.

“Kalau pemerintah tidak bisa mendukung dengan pengadaan alat berat ini, minimal masing-masing satu unit, maka pengelolaan sampah akan mengalami hambatan. Karena itu kami berharap alat-alat berat ini bisa dianggarkan dalam APBD 2012,” kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Tarakan Supaad Hadianto yang ditemui usai menghadiri rapat paripurna tentang pandangan umum anggota dewan lewat fraksi terhadap 4 buah raperda Kota Tarakan, di gedung DPRD, kemarin.

Yang menjadi masalah, pada draf Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Platfon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2012 yang diajukan pemerintah ke DPRD sejak September lalu, pengadaan kedua alat ini tidak terakomodir lantaran minimnya anggaran untuk pengelolaan sampah di kota Tarakan. “Saya jadi bertanya kenapa TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) tidak tanggap dengan kondisi seperti ini. Walikota sudah memberi lampu hijau agar pengadaan alat berat ini secepatnya dilakukan. Justru hambatannya ada di TAPD. Karena itu saya harap TAPD segera rapat dan berkoordinasi dengan DKPP, minimal excavator dan buldozer ada di sana. Ini harus jadi prioritas pemerintah untuk menghadapi pengelolaan sampah pada 2013 mendatang yang sudah harus menerapkan pola sanitary landfill,” jelas Supaad.

Jika hal tersebut ternyata sulit diwujudkan, lanjut Supaad, penanganan sampah di TPA akan stagnan. Dengan demikian dirinya pun pesimis bahwa Tarakan akan dapat meraih piala Adipura pada tahun ini dan tahun 2012. “Makanya saya sependapat dengan Pak Walikota untuk segera mengadakan alat berat ini, TAPD kami harapkan dapat memasukkan usulan ke RKA dan KUA-PPAS di DKPP. Kalau adanya ketidak-koneksian antara TAPD dengan walikota, saya tidak bisa berkomentar karena itu domainnya pemerintah. Yang jelas sesuai fungsi Komisi III sebagai mitra DKPP, kami mengharapkan supaya DKPP di-support dalam hal pengadaan alat berat ini,” imbuhnya.

Sementara itu, mengenai rencana Pemkot Tarakan yang akan membebaskan lahan warga di sekitar TPA Aki Babu untuk dijadikan lahan penyangga (buffer zone) yang membutuhkan dana Rp 4 miliar, kata Supaad, pihaknya (DPRD) belum menerima usulan tersebut secara tertulis. Supaad juga mengatakan belum yakin bahwa anggaran yang dibutuhkan itu mencapai Rp 4 miliar. Melainkan masih fleksibel, bisa kurang dan bisa juga lebih. Namun terlepas dari jumlah nominal yang dibutuhkan, Supaad berharap pemerintah harus melakukan tahapan-tahapan yang sesuai dengan mekanisme aturan. “Sudah cukup banyak kejadian-kejadian yang lalu, saya tidak menyebutkan kasus yang mana, yang jelas belajarlah dari pengalaman yang akan mengantarkan kita kepada aturan yang jelas,” harapnya.

Sementara itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Persampahan yang mewajibkan seluruh kabupaten/kota menerapkan TPA berteknologi sanitary landfill, DPRD juga berharap agar lokasi yang ditunjuk pemerintah kota di Juata Kerikil dapat diterapkan dengan baik. Dikatakan Supaad, sampai saat ini langkah-langkah yang ditempuh pemerintah sudah cukup maksimal dalam menyiapkan lahan tersebut. Namun masih cenderung lambat. Lambat dalam konteks permasalahan di lapangan itu bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Sehingga konflik-konflik sosial, gesekan-gesekan sosial tentu harus ada solusi yang tepat dan cepat. “Tapi saya yakin bahwa permasalahan ini bisa clear dan pembangunan TPA bisa tercapai dengan baik,” ujarnya.

Berkaitan dengan pembangunan lahan TPA tersebut, proyek jalan masuk yang mencapai 1,5 kilometer saat ini sudah selesai perencanaannya. Dikatakan politisi Partai Patriot ini, semoga pada akhir 2011 perencanaan ini sudah dapat dilaunching dan segera ditender. “Tapi kita tidak bisa terlena sepenuhnya dengan rencana yang ada di Juata Kerikil ini dengan mengabaikan fungsi TPA yang ada saat ini. Karena masih sangat urgent,” jelasnya. (ash)

Sumber : radartarakan.co.id (18 Oktober 2011)

Disdukcapil Belum Buat Laporan Polisi

2011-10-18T00:04:00.000-07:00

Ko Diduga Jaringan Pembuat KTP Tembak, Terancam Pecat

TARAKAN - Meskipun saat tertangkap oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ada sejumlah barang bukti yang diduga pembungkus sabu, bong dan perlengkapan mengkonsumsi sabu lainnya, namun hingga kemarin, Ko (26)- sebelumnya diinisialkan KK-, oknum pegawai outsourcing Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Tarakan, belum juga ditetapkan sebagai tersangka. Baik dalam kasus dugaan keterlibatan sabu-sabu maupun pemalsuan atau pencurian dokumen negara berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

Kapolres Tarakan AKBP Drs Agustinus Budi Prasetyo SH MH, melalui Kasubag Humas AKP Subarjo menjelaskan, dinas terkait (Disdukcapil) belum membuat laporan resmi sebagai bentuk kerugian pencurian atau pemalsuan itu. “Kalau pihak terkait yang dirugikan tidak membuat laporan polisi, tentunya tidak sulit untuk polisi melakukan tindakan hukum,” kata Subarjo kepada Radar Tarakan, kemarin.

Sementara itu, soal sabu-sabu kata Subarjo, saat ini penyidik narkoba masih mengenakan wajib lapor kepada yang bersangkutan. Karena hasil tes urine Ko belum diketahui apakah positif atau tidak mengandung zat terlarang. Mengingat, barang bukti yang ditemukan oleh Satpol PP di TKP saat melakukan penggerebekan perlu dilengkapi dengan alat bukti.

Meski demikian, polisi terus mendalami kasus ini lebih lanjut. Sehingga tidak menutup kemungkinan pula, status wajib lapor bisa ditingkatkan dan bersangkutan dapat dijadikan tersangka.

Diberitakan sebelumnya, Ko diamankan Satpol PP karena diduga berbuat mesum dengan istri orang juga diduga memalsu dokumen negara. Satpol PP kemudian menyerahkan KK ini kepada kepolisian. Namun, sumber di Disdukcapil Tarakan mengatakan, blanko KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang ada pada Koko adalah asli. Hanya saja memang yang menjadi pertanyaan, kenapa blanko itu ada pada Ko. Sumber itu juga mengatakan, Ko bertugas sebagai operator pencetakan KTP dan KK.

Wajar saja jika oknum ini sangat menguasai cara pembuatan KTP dan KK. Termasuk soal ditemukannya dua stempel di kamar kosnya, yaitu stempel tanda tangan M Nuch Galeba (kepala Disdukcapil) dan stempel dinas untuk pengesahan KTP, kemungkinan besar adalah stempel milik dinas yang hilang sekitar bulan lalu. Tidak hanya stempel yang hilang, sejumlah blanko pembuatan KTP dan KK asli yang merupakan dokumen negara, juga sering hilang di kantor Disdukcapil. Diduga, Ko dan komplotannya selama ini adalah jaringan pembuat KTP dan KK ”tembak”. Sumber mengatakan, satu KTP ”tembakan” bisa dihargai Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu.

Walikota Tarakan Udin Hianggio sendiri sudah mendengar kasus ini. Ia menyesalkan ulah pegawai outsourcing itu. Menurut walikota, pemerintah kota tidak akan mentolerir jika ada aparatnya yang terbukti mengonsumsi narkoba. ”Kasusnya sudah diserahkan ke kepolisian, jadi silahkan saja tugas aparat polisi yang melakukan penyelidikan,” kata Udin Hianggio, kemarin. Jika memang terbukti, tentu sanksi dari aturan yang mengaturnya dalam kontrak kerja akan menanti. Bahkan untuk kasus narkoba, lanjut walikota, sanksi terberat kemungkinan besar oknum tersebut akan diberhentikan secara tidak hormat dan kontrak tidak mungkin akan diperpanjang.

”Kita lihat perkembangannya, yang jelas aturan tetap kita tegakkan. Ada kemungkinan akan langsung diberhentikan karena menyangkut mental dan moral yang tidak sehat lagi,” tegas Udin Hianggio. Menurutnya, pemerintah kota memang harus lebih tegas dalam memerangi narkoba. ”Masalah obat-obatan seperti ini nanti akan saya bicarakan dengan pak wakil (wakil Walikota Suhardjo/Ketua BNK). Apakah sewaktu-waktu akan kita lakukan sidak terhadap PNS. Misalnya melakukan tes urine,” tutur Udin.

Sidak tes urine ini, sambung walikota, tentu akan dilakukan secara rahasia tanpa disampaikan terlebih dahulu kepada SKPD-SKPD. ”Nanti akan kami lakukan untuk memberikan pelajaran kepada pegawai yang tidak bermoral. Tidak perlu masuk dalam agenda kegiatan,” tegasnya lagi.

Jika kedapatan tentu akan diberikan langkah tegas karena menurut walikota narkoba itu adalah pembunuh yang paling berbahaya. ”Sanksi aturan tentu sesuai aturan kepegawaian yang berlaku,” tuturnya.

Terkait adanya dugaan pemalsuan KTP dan KK yang dilakukan oknum yang sama, pemerintah kota akan menunggu hasil pemeriksaan dari kepolisian. Walikota pun tidak mau beralibi. ”Mungkin saja tujuannya ingin memudahkan tapi disalahgunakan. Tapi saya belum tahu seperti apa kronologisnya dari Disdukcapil,” tukas Udin.

Pasalnya sampai dengan kemarin, Disdukcapil sendiri baru melaporkan secara lisan kepada walikota terkait persoalan ini, tanpa memberi keterangan lebih detil. ”Baru secara lisan. Secara khusus saya minta laporan dari capil,” pungkasnya. (ddq/noi/ash)

Sumber : radartarakan.co.id (18 Oktober 2011)

Semua Fraksi Setujui 4 Raperda

2011-10-18T00:00:00.000-07:00

Titipkan Catatan Buat Pemkot

TARAKAN – Setelah sepekan mengajukan 4 rancangan peraturan daerah (raperda), akhinya kemarin DPRD Kota Tarakan kembali menggelar rapat paripurna XXV masa sidang III Tahun 2011 dengan agenda pandangan umum anggota dewan lewat fraksi terhadap 4 raperda dimaksud.

Secara keseluruhan 6 fraksi yang ada di DPRD Tarakan menyetujui 4 raperda yang diajukan Pemkot dan akan dibahas sesuai mekanismenya. Kendati menerimanya, akan tetapi setiap fraksi memberikan saran dan poin-poin yang menjadi masukan pemkot.

Diantaranya, penyediaan fasilitas yang memadai sebagai imbal balik dari retribusi yang dibayarkan masyarakat. Selain itu soal raperda Surat Keterangan Memakai Tanah Negara (SKMTN) juga disarankan adanya kepastian hukum terhadap masyarakat atas kepemilikan lahan. Wakil Walikota Tarakan Suhardjo yang menghadiri rapat paripurna tersebut mengatakan, masukan-masukan anggota DPRD lewat fraksi tersebut merupakan saran yang sangat baik.

Usulan tersebut, katanya, akan dikaji pemerintah bersama SKPD terkait, sehingga apa yang disarankan dalam catatan-catatan itu bisa diakomodir. “Intinya pemerintah akan berupaya semakimal mungkin, sehingga masyarakat juga mendapatkan pelayanan yang selayaknya serta mempunyai hak-hak yang diberikan,” tegasnya.

Pengajuan 4 buah raperda ini merupakan implementasi dari UU nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Keempatnya yakni raperda tentang retribusi jasa umum, raperda tantang jasa usaha, raperda tantang retribusi perizinan tertentu dan raperda SKMTN.(noi)

Sumber : radartarakan.co.id (18 Oktober 2011)

Posko Bantuan Kebakaran Ditutup

2011-10-17T23:59:00.000-07:00

Jika Masih Ada Bantuan, Sarankan ke Kantor Lurah

TARAKAN – Sehari usai terjadi musibah kebakaran di Sebengkok pada 12 Oktober pekan lalu, langsung dibuatkan posko bantuan kebakaran di depan lokasi eks kebakaran. Posko kebakaran ini langsung dikoordinir oleh pihak Kelurahan Sebengkok untuk menampung bantuan dari masyarakat. Tercatat, hingga Senin (17/10) kemarin bantuan-bantuan yang masuk ke posko ini ada beberapa macam. Baik berupa uang, paket sembako, beras pakaian dan sebagainya.

Seperti yang disalurkan oleh Bagian Sosial Sekretariat Kota (Setkot) Tarakan berupa sembako, Dinas Sosial Tenaga Kerja (Dinsosnaker) berupa beras, serta bantuan uang dari Akper Kaltara. “Dinas Pendidikan juga memberikan voucher belanja dan baju sekolah, kemudian ada juga dari masyrakat dan organisasi,” terang Rahmat Kartolo, Lurah Sebengkok kepada Radar Tarakan kemarin.

Bantuan-bantuan yang berupa barang ini telah disalurkan kepada korban yang tertimpa musibah. Sedangkan bantuan uang, hingga hari kelima posko kebakaran ini dibuka telah mencapai Rp 1.045.400. Jumlah tersebut belum termasuk bantuan yang secara langsung diserahkan kepada korban kebakaran. Karena ada sebagian masyarakat maupun organisasi yang langsung menyerahkan kepada korban. Setelah dibuka selama 5 hari, posko ini kemudian ditutup oleh pihak kelurahan kemarin. Diungkapkan Rahmat, jika masih ada masyarakat yang akan menyampaikan bantuan, dirinya menyarankan langsung disampaikan sendiri kepada pihak keluarga yang tertimpa musibah, atau bisa juga melalui kantor kelurahan. “Pihak kelurahan akan melayani jika masih ada masyarakat yang akan memberikan bantuan, karena posko yang dibuka bersama dengan pihak RT, LSM, dan pihak lainnya telah ditutup hari ini,” katanya.

Rahmat mengucapkan terima kasih kepada masyarakat dan organisasi-organisasi yang telah memberikan bantuan kepada korban kebakaran. Ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban korban kebakaran yang berjumlah 8 Kepala Keluarga (KK). Dimana 8 KK tersebut menempati 2 rumah yang hangus terbakar dan 1 rumah yang bagian dapurnya turut terkena api. “Kami mengucapkan terima kasih kepada yang telah memberikan bantuan juga kepada Pemadam Kebakaran dan masyarakat yang sejak awal turut membantu memadamkan api hingga tidak merambah kerumah-rumah lainnya,” ujarnya. (jnu/ash)

Sumber : radartarakan.co.id (18 Oktober 2011)

Hujan Malam Tidak Tidur, Kelurahan Sudah Data

2011-10-17T23:57:00.000-07:00

Warga Sebengkok yang Waswas Musibah Tanah Longsor

TARAKAN- Jika Tarakan diguyur hujan dengan intensitas tinggi dan dalam waktu yang cukup lama, daerah Sebengkok selalu menjadi langganan terjadinya musibah. Selain banjir, kawasan penduduk yang sebagian berupa pegunungan tersebut juga selalu terancam dengan tanah longsor. Kawasan yang rentan longsor diantaranya di RT 11, RT 13, RT 22 dan lainnya.

Ani, salah satu warga RT 13 yang rumahnya rawan terkena longsor karena berada dibawah bukit mengaku selalu waswas jika hujan datang. Selama 15 tahun tinggal di rumah tersebut sudah 3 kali longsor terjadi. “Untung saja ada siring yang terbuat dari kayu dan balok yang panjangnya sekitar 8 meter,Tapi itu pun siringnya sudah miring dan mepet di belakang rumah karena menahan beban berat. Kalau sampai terjadi longsor lagi di bisa kena rumah ini,” tuturnya.

Akibat kondisi rumahnya seperti itu, Ani tidak bisa nyenyak tidur pada malam hari. Apalagi jika hujan datang. Dia bersama suami dan keluarga lebih memilih berjaga-jaga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. “Tidak bisa tidur kalau hujan, biasanya kita hanya duduk-duduk di ruang bagian depan sambil berjaga-jaga karena takut terjadi longsor,” kisah perempuan 43 tahun.

Ancaman longsor ini dialami keluarga Ani sudah berlangsung sekitar 10 tahun lalu sejak terjadinya longsor yang pertama kali. Tapi sejak saat itu ia belum niat untuk pindah ke lokasi yang lebih aman disebabkan biaya maupun tidak memiliki lahan. “Disinilah sudah rumah kami mas, mau pindah kemana lagi. Mau sewa rumah juga sudah tidak punya uang,” imbuh perempuan yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga ini.

Abdul Hanip, warga lainnya yang berdomisili di RT 20 Kelurahan Sebengkok juga mengalami hal sama. Bahkan musibah longsor yang dialaminya telah merusak rumah bagian dapurnya. “Dapur ini dulu roboh akibat longsor, Alhamdulillah tidak ada korban jiwa,” katanya saat ditemui Radar Tarakan. Tapi, akibat longsor tersebut Hanip mengalami kerugian yang cukup besar dan harus kembali merehab rumahnya serta membuatkan siring bagian belakang rumahnya.

Longsor terakhir yang menimpa dapurnya adalah terjadi saat usai lebaran Idulfitri akhir Agustus lalu. Biaya yang dikeluarkan Hanip sendiri untuk memperbaiki siring agar terhindar dari longsor telah mencapai Rp 6 juta. Ia pun mengharapkan bantuan dari pemerintah dalam hal ini pihak kelurahan sebagai perpanjangan tangan agar dapat memperbaiki siring rumahnya. Tetapi hingga saat ini hal tersebut belum juga kunjung datang. “Kelurahan sudah kesini beberapa bulan lalu untuk ambil gambar longsor dan berjanji untuk beri bantuan, tapi sampai saat ini belum ada,” akunya.

Pihak Kelurahan Sebengkok sendiri telah melakukan pendataan terhadap rumah warga yang rawan terhadap musibah longsor. Sementara ini, data yang ada pada kelurahan menyebutkan beberapa kawasan Sebengkok yang rawan terjadi longsor serta pernah terjadi longsor ada di RT 11 sebanyak 29 KK. Kemudian RT 14 sebanyak 5 KK, RT 6 sebanyak 4 KK, serta ada juga di RT13, RT 22, RT 20. Sebagian RT lainnya masih dalam pantauan dari pihak kelurahan. “Setelah selesai direkap, akhir tahun nanti akan kami laporkan kepada walikota untuk mengambil langkah selanjutnya,” ujar Alkaf, Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kelurahan Sebengkok.

Saat ditanya mengenai bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat yang tertimpa musibah longsor, Alkaf mengaku telah menyampaikan kepada pemkot. Dari pemkot sendiri nantinya yang akan menentukan apakah akan diberikan bantuan berupa siring maupun berbentuk uang. “Kami sudah sampaikan bantuan, baik melalui DPUTR untuk melakukan penyiringan atau berupa uang. Tapi yang menentukan nanti pemkot sendiri apakah akan disiring atau dianggarkan,” imbuh Alkaf. (jnu/iza)

Sumber : radartarakan.co.id (18 Oktober 2011)

YSC Masih Terbaik

2011-10-17T23:55:00.000-07:00

TARAKAN – Yus Swimming Club membuktikan masih yang terbaik di Kejuaraan Renang Antar Perkumpulan Daerah (Krapda) bertitel Bontang Open 2011. Satu-satunya wakil Tarakan ini sukses mempertahankan juara umum setelah memimpin di urutan teratas perolehan medali emas hingga hari terakhir.

Total 46 emas, 26 perak, dan 17 perunggu yang berhasil di kumpulkan YSC untuk membawa mereka berkibar di posisi puncak daftar perolehan medali hingga hari terakhir lomba. Hasil ini jauh lebih baik dari yang dicapai klub LNG Bontang yang hanya mengumpulkan 20-an emas.

“Saya mengucapkan puji syukur, kami untuk kedua kali bisa mempertahankan juara umum. Pada 2010 lalu kami juara umum, 2011 kembali juara umum lagi,” ujar Manajer Tim merangkap pelatih, Yonathan Yus, usai tiba di Tarakan, kemarin (17/10). “Keberhasilan ini berkat dukungan semua pihak, terutama orang tua atlet yang tidak henti-henti memberikan support, baik materi maupun moril,” sambung Yus – sapaan akrabnya.

Yus bahkan merasa bangga dengan pencapaian tahun ini yang mengalami grafik peningkatan yang cukup signifikan. Tahun lalu, YSC merebut juara umum hanya dengan 29 emas, tapi tahun ini hampir mencapai 2 kali lipat. Ini sekaligus melebihi target yang dibebankan kepada tim yang dipatok minimal 30 emas. Selain juara umum, 5 perenangnya juga menyabet gelar perenang terbaik di masing-masing kelompok.

Perenang proyeksi PON, Wiwid Pujiono, merebut gelar perenang terbaik di KU-1 putra dengan menyabet 11 emas, 3 perak dan 2 perunggu. Sukses Wiwid diikuti Angel Gabriella Yus di KU-4 putri setelah mempersembahkan 9 emas. YSC juga mendominasi gelar perenang terbaik di KU pemula putra-putri atas nama Saddam Husein (5 emas, 1 perunggu) dan Jeslin (3 emas, 1 perak).

Medali emas YSC lainnya datang dari Refli Setiawan (7 emas, 1 perak), M. Surya Ramadhan di KU-4 putra (4 emas, 5 perak, 1 perunggu), Nabila di KU pemula putri (3 emas, 1 perak), Bella Shinta Aditya di KU-3 putri (1 emas, 3 perak, 2 perunggu), Amelia Nisa di KU-4 putri (1 emas, 3 perak, 3 perunggu) dan Richard di KU pemula putra dengan 1 emas, 2 perak dan 3 perunggu.

“Padahal persaingan lebih berat tahun ini karena selain klub-klub asal Kalimantan, klub dari luar Kalimantan seperti dari Makassar (3 klub) dan Jakarta (1 klub) juga ambil bagian. Bahkan klub dari Jakarta adalah klub yang pelatihnya banyak mantan perenang nasional seperti Albert Susanto,” sambung Yus. (raj/ash)

Sumber : radartarakan.co.id (18 Oktober 2011)

Klaim Hanya Sedikit Kos-kosan Nakal

2011-10-16T02:47:00.000-07:00

Dari 95 Rumah Sewa, Baru 60 yang Mengurus izin

TARAKAN-Lurah Kampung Satu Skip, Benny Purwanto meyakinkan bahwa tak semua rumah kos dan rumah sewa di wilayahnya disalahgunakan. Seperti yang terungkap pada Jumat pagi kemarin, Satpol PP mendapati sebuah kamar kos di Jl.Pulau Banda Skip yang digunakan untuk pasangan bukan suami istri, mengonsumsi narkoba dan alkohol.

“Kalau yang disalahgunakan tidak banyak.Tapi dulu memang pernah ada kejadian serupa seperti ini,” kata Benny kepada wartawan.

Khusus untuk perizinan rumah kos dan rumah sewa, menurut lurah Kampung Satu ini pihaknya sudah berulang-ulang kali mengimbau kepada seluruh pemilik rumah sewa dan rumah kontrakan untuk mengurus izinnya ke kantor kelurahan dan melaporkan jenis usaha mereka.“Kami minta warga untuk melaporkan lagi,” sebutnya.

Pasalnya, kata Benny, dengan adanya surat izin dari kelurahan, maka jenis kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat tersebut benar-benar legal dan memiliki payung hukum yang jelas.

“Jika izin sudah diberikan, pemerintah kota tentu akan mudah untuk melakukan monitoring. Jangan sampai tidak sesuai dengan peruntukannya seperti ini,” tandas Benny.

Sejauh ini, yang sudah mengurus izin di kantor kelurahan baru sekitar 60an rumah sewa, dari 95 rumah kos maupun kontrakan yang telah ada datanya di wilayah kelurahan Kampung Satu Skip. Namun demikian, pihak kelurahan memperkirakan jumlah ini bisa lebih banyak mengingat pembangunan yang terus berkembang.“Karena berdasarkan data yang dimiliki kelurahan baru sekitar 95 rumah yang melakukan usaha ini,” katanya.

Selama ini, bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap rumah sewa dan kamar kos hanya melibatkan tim trantib yang terdiri dari babinkamtibmas dan babinsa. Mereka setiap harinya selalu memonitor ke rumah kos untuk melihat keadaan, minimal melakukan sedikit pembinaan kepada para pemiliknya.

“Kami juga mengharapkan kontrol dari masyarakat,” harap Benny lagi.

Berkaca dari kasus ini, pihak kelurahan berjanji akan kembali melakukan sosialisasi di wilayahnya sebagai bentuk imbauan,dan mengingatkan masyarakat. “Minimal nanti kita koordinasi dengan Satpol PP untuk semakin intens melakukan pengawasan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdikcapil) Tarakan HM.Nuch Galeba yang dikonfirmasi Radar Tarakan menolak untuk berkomentar.(ddq/lhl)

Sumber : kaltimpost.co.id (16 Oktober 2011 )

Realisasi Anggaran 45 Persen, Mendekati WTP

2011-10-16T02:45:00.000-07:00

TARAKAN-Sejumlah daerah di Kaltim mengalami defisit APBD. Namun tidak dengan kota Tarakan yang justru berimbang. Ini akan menjadi pertanda baik untuk kota Tarakan bisamendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Alhamdulilah dalam pengelolaan anggaran Pemkot Tarakan tidak defisit, kita bersyukur tidak seperti daerah lain yang harus mengevaluasi program-program kegiatan lantaran anggaran yang tidak berimbang,” kata Badrun.

Untuk itu, dirinya mengaku bangga tahun anggaran ini pemkot Tarakan tidak mengalami defisit seperti daerah lain, dan dirinya berharap prestasi ini dapat dipertahankan untuk proyeksi tahun anggaran 2012 mendatang.

Sesuai dengan ketentuan pengelolaan anggaran, pada penggunaan anggaran perubahan yang mendekati akhir tahun ini, pemerintah kota masih mengacu pada progress realisasi murni dari APBD 2011.

“Kedua, pemerintah kota juga akan beradaptasi dengan perkembangan kegiatan selama tahun anggaran 2011, mulai dari bulan Januari sampai sekarang apa-apa saja yang mengalami perkembangan,” kata Badrun.

Perkembangan-perkembangan tersebut bisa melalui reses maupun berbagai perkembangan yang terjadi di lapangan. Apa saja yang menjadi kendalanya, termasuk manajemen dan lain sebagainya. “Apakah ada regulasi yang berubah dan sebagainya,” tutur Badrun.

Terkait realisasi anggaran, pemerintah kota terus melakukan evaluasi apakah memang alokasi anggaran sudah tepat, termasuk transfer anggaran dari pusat apakah sudah dilaksanakan kemudian direalisasikan di daerah.

“Kita bersyukur realisasi anggaran kita berkisar 45 persen dan terjadi peningkatan. Ini membuktikan bahwa pemerintah kota benar-benar bekerja keras dan tidak pernah main-main,” ucapnya.

Pihaknya berharap, prestasi capaian 45 persen realisasi anggaran ini akan mendukung target pemerintah kota untuk mendapatkan WTP pada tahun 2012 mendatang.

Pasalnya, dalam penetapan WTP, kalender penetapan dan pengesahan anggaran APBD akan menjadi bagian dari persyaratan, juga dilihat dari bagaimana kepatuhan terhadap aturan dan sebagainya. “Insya Allah kita hampir WTP,” pungkasnya.(ddq/lhl)

Sumber : kaltimpost.co.id (16 Oktober 2011)

Antisipasi Bencana akibat Perubahan Iklim

2011-10-16T02:43:00.000-07:00

TARAKAN-Tahun 2012 mendatang, pemerintah kota Tarakan berencana akan menciptakan sebuah kawasan Kampung Iklim sebagai kawasan percontohan yang dianggap mandiri dalam menghadapi fenomena perubahan iklim. Sebagai contoh musibah seperti longsor, dan banjir yang tidak hanya terjadi di Tarakan, namun juga di kota lain bahkan di seluruh belahan dunia.

“Karena Tarakan adalah pulau yang dikelilingi laut, maka perubahan iklim tersebut dapat dilihat dari tingkat pasang surut air laut yang semakin tinggi,” kata Budi, staf teknis bidang pengendalian perusakan lingkungan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Tarakan.

Hal-hal seperti inilah yang harus segera disikapi untuk mencegah terjadinya kerugian, baik kerugian waktu maupun material.

Dijelaskan Budi, penciptaan kampung iklim yang akan dilakukan 2012 mendatang dilakukan sebagai langkah antisipatifmenyesuaikan dengan kondisi yang ada. “Sehingga jika terjadi perubahan iklim,kita sudah siap,” pesannya.

Langkah yang telah dilakukan BPLH saat ini adalah bagaimana menjaga pola kebersihan, menjaga pola sanitasi, menjaga pola tanaman agar tumbuh dengan baik,danmenjaga pola lahan terbuka hijau.Pola pertanian juga harus tertata. “Namun program unggulan yang sedang direncanakan adalah program kampung iklim ini,” ujarnya.

Program kampung iklim ini menjadikan sebuah kawasan sebagai model yang berketahanan iklim, yang mana kawasan tersebut secara indikator mampu berupaya menghidupi dirinya sendiri. Artinya tidak tergantung daerah lainsaat terjadi bencana-bencana yang tidak diinginkan karena perubahan iklim.

Khusus program kampung iklim sejauh ini memang masih dalam konsep perencanaan. Untuk anggaran sendiri, Pemkot Tarakan mendapatkan sokongan dana dari APBD provinsi untuk menggerakkan kampung iklim di tahun 2012.

Namun tidak hanya fisik, pemerintah kota juga menerapkan suatu kawasan dengan indikator tertentu yang perlu diketahui masyarakat agar pola kampung iklim tersebut dapat dicapai.

Sehingga diharapkan dari masing-masing kelurahan bisa memberikan nominasi daerahnya, baik dari tingkat RT maupun beberapa RT dalam satu kelurahan. “Kami juga membuka diri untuk mendapatkan informasi lebih teknisnya karena ini akan menjadi salah satu unggulan baru untuk kota Tarakan,” pungkasnya.(ddq/lhl)

Sumber : kaltimpost.co.id (16 Oktober 2011)

Baru 10 Paket Proyek Dikerjakan

2011-10-14T16:57:00.000-07:00

Dari 32 Paket Perbaikan Drainase di Tarakan

TARAKAN – Untuk mengatasi dan menghindari banjir yang setiap tahun melanda sebagian kota Tarakan, pemerintah melakukan pembangunan sarana pengairan dan saluran drainase di tiap kecamatan. “Perbaikan ini bertujuan mengatasi banjir yang selama ini terjadi di Tarakan,” kata Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Tarakan Ir Abd Chaierj kepada Radar Tarakan saat di temui di ruang kerjanya (12/10).

Dikatakannya, pembangunan sarana pengairan dan drainase menelan biaya sebesar Rp 1.107.975.000 melalui anggaran Anggran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2011. Dengan target penyelesaiannya sekitar 4-6 bulan untuk semua paket. “Targetnya Desember selesai, namun sepertinya tidak dapat terpenuhi, pasalnya masih ada sebagaian paket yang belum selesai pelelangan,” terangnya.

Menurutnya, pelaksanaan pembangunan sedikit terhambat akibat proses pelelangan yang menggunakan sistem online. Sehingga sebagian proyek belum dilaksanakan. Namun, tidak menghalangi dan membatalkan segala perencanaan yang telah disiapkan. “Apalagi pembangunan ini untuk kepentingan masyarakat,” ungkapnya.

Sebanyak 32 paket pembangunan untuk kanal dilakukan di seluruh kota Tarakan yang terbagi di setiap kecamatan. Yakni untuk kecamatan Tarakan Barat sebanyak 12 lokasi, di kecamatan Tarakan Timur ada 8 tempat, di kecamatan Tarakan Tengah juga ada 8 lokasi dan Kecamatan Tarakan Utara ada 2 tempat. “Diantara 32 paket, baru sekitar 10 paket yang telah berlangsung pelaksanaannya, untuk sisanya masih dalam tahap pelelangan,” jelasnya.

Diharapkan, dengan adanya perbaikan drainase dan kanal ini akan dapat mengurangi bahkan mencegah terjadinya banjir. “Untuk pembangunan di drainase di Kampung Satu/Skip Kecamatan Tarakan Tengah tepatnya depan kantor Polisi Militer (POM), pembangunan tersebut hingga saat ini masih sementara berjalan, kita berharap tahun ini selesai,” pungkasnya. (*/sam/iza)

Sumber : radartarakan.co.id (14 Oktober 2011)

Satu Penghuni Sudah Pindah

2011-10-14T16:45:00.000-07:00

Salamah Berharap Bisa Jadi Contoh bagi Penghuni Lainnya

TARAKAN – Salah satu keluarga pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) yang menempati rumah dinas milik Pemkot Tarakan mengaku sudah meninggalkan aset milik Pemkot Tarakan tersebut. Salamah Akbari, istri almarhum Ahmad Berahim yang pernah menjabat sebagai staf ahli walikota Tarakan dan jabatan penting lainnya mengaku sudah tidak menempati rumah dinas yang berada di Jl Sawah Lunto RT 8 Nomor 21 Kelurahan Pamusian tersebut.

“Sejak tanggal 10 Oktober lalu saya sudah pindah dari rumah dinas tersebut,” ujar Salamah yang juga merupakan PNS di Sekretariat Pemkot Tarakan ini saat ditemui di rumah barunya, di Kelurahan Kampung Satu Skip. Salamah mengaku kecewa dengan pemberitaan yang mengangkat nama pensiunan yang telah almarhum tapi belum juga meninggalkan rumah dinas. Meskipun begitu, Salamah mengakui rumah dinas tersebut sudah bukan lagi haknya. Dan sebelum disurati secara resmi, dia sudah berencana akan mengosongkan rumah tersebut. “Saya sadar itu bukan hak saya dan keluarga untuk menghuni. Karena saya bukan dari eselon II sebagai PNS. Dan saya sudah meninggalkan rumah dinas tersebut sejak Senin lalu, jadi jangan salah paham lagi kalau saya masih menghuni rumah tersebut,” katanya.

Mesti sudah tidak tinggal di rumah dinas tersebut, Salamah mengaku belum menyerahkan kunci rumah kepada dinas terkait dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DP2KA). Karena barang-barang dan perlengkapan rumah tangga masih berada di dalam rumah dan sedang proses pindah ke rumah baru. Kamis (13/10) kemarin, Salamah telah melapor kepada DP2KA. Dan dalam pekan ini, kata dia setelah barang-barangnya selesai diangkut ia menyerahkan kunci rumah kepada instansi terkait.

Sebelumnya diberitakan, data Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset (DP2KA) Tarakan, saat ini perumahan dinas yang masih dihuni oleh pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 6 unit. Karena sudah bukan haknya lagi, DP2KA akan meminta kepada yang bersangkutan agar rumah dinas ini untuk dikosongkan. Selain sudah bukan haknya lagi, pegawai lainnya juga menyampaikan permohonan kepada DP2KA untuk menempati rumah dinas itu. “Ada beberapa teman-teman pegawai yang menyampaikan permohonan untuk menempati. Karena ada kendala, dalam hal ini masih ada penghuni lama, makanya kami minta pengertian kepada teman-teman yang memohon agar bersabar. Insya Allah kalau sudah klir dan mereka bisa menempati,” ujar Kepala Bidang Aset DP2KA, Hariwijaya, kepada Radar Tarakan, kemarin.

Proses pengosongan ini lanjut Hariwijaya hingga saat ini masih terus berjalan. Dan sudah masuk pada tahap proses administrasi. Pihaknya juga mengakui telah dilakukan tatap muka secara langsung dengan masing-masing pensiunan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hasilnya, pensiunan atau keluarga pensiunan yang menempati aset rumah dinas ini diberikan kesempatan sementara waktu untuk menempati rumah dinas, sampai dengan akhir tahun ini. “Ini bentuk menghargai senior di PNS, tetapi bukan karena pertimbangan kekeluargaan. Ini lebih pada pertimbangan kedinasan karena mereka pernah menjadi atasan kita. Tapi karena proses regenerasi, mereka harus bisa melepas rumah dinas itu,” ujar Hariwijaya.

Lebih jauh, Salamah juga menyadari banyak pegawai lain telah menyampaikan permohonan untuk menempati rumah dinas tersebut. Dan itu menjadi pertimbangan dirinya dan keluarga untuk segera pindah. Harapannya, dengan pindahnya dirinya dari rumah dinas tersebut dapat menjadi contoh bagi penghuni lainnya yang sudah tidak berhak atas aset pemerintah tersebut dan segera mengosongkan rumah. “Semoga semua bisa klir dan tidak ada lagi yang menempati rumah dinas bagi yang tidak berhak,” terang Kepala Sub bagian (Kasubag) Sarana Perekonomian Daerah, Bagian Perekonomian Setkot ini.

Setelah kunci diserahkan kepada SKPD terkait atau sudah tidak memanfaatkan aset pemkot berupa rumah dinas, Salamah berjanji akan melaporkan hal tersebut kepada Walikota Tarakan dan Sekretaris Daerah. “Selain melaporkan kepada DP2KA, saya juga akan melapor kepada beliau,” tutup perempuan 45 tahun ini. (jnu/iza)

Sumber : radartarakan.co.id (14 Oktober 2011)

TNI Gadungan Tersandung Penipuan Rp 6 Juta

2011-10-14T16:39:00.000-07:00

TARAKAN - Nasib Eko Sulistiono yang mengaku sebagai anggota TNI akhirnya berakhir di penjara. Sejak Rabu (12/10) sore pria yang mengaku berpangkat kapten dan bertugas di Yonif 613 Raja Alam itu dijebloskan ke sel polisi dengan sangkaan melanggar pasal 378 KUHP yang ancaman hukumannya 4 tahun penjara. “Kalau pasal ini ancaman hukumannya memang dibawa 5 tahun penjara. Namun merupakan pasal pengecualian sehingga bisa dilakukan penahanan,” jelas Kapolres Tarakan AKBP Drs Agustinus Budi Prasetyo SH MH, melalui Kasubag Humas AKP Subarjo.

Kepada Radar Tarakan Subarjo menjelaskan, tersangka ditahan lantaran terbukti melakukan penipuan terhadap korban, Wiwin yang diketahui mahasiswi Akper Kaltara semester 3. “Karena dengan bujuk rayu yang mengaku sebagai anggota TNI berpangkat kapten terhadap korban, sehingga korban memberikan uang sebanyak kurang lebih Rp6 juta kepada tersangka,” tegasnya. Wiwin sendiri seperti pengakuan Eko, adalah pacarnya.

Seperti diberitakan, tersangka ditangkap oleh anggota Kodim 0907 Tarakan Rabu pagi, setelah mendapatkan informasi dari keluarga korban di Tanjung Selor. Keluarga mulai mencurigai Eko, yang saat menjadi tentara gadungan mengaku bernama Fendy dengan pangkat kapten. Keluarga curiga, Eko alias Fendy ini mengaku cuti, namun kelewat lama.

Diwawancarai harian ini, Eko mengaku, ia menjadi tentara gadungan sudah dua bulan. Alasan dia pura-pura menjadi anggota TNI tak lain demi kekasihnya yang bernama Wiwin. “Saya punya pacar selalu ditelepon laki-laki. Supaya laki-laki itu takut dan tidak menganggu pacar saya lagi makanya saya pura-pura menjadi anggota TNI,” kata Eko polos. Wiwin pacar Eko merupakan mahasiswi yang mengenyam pendidikan di salah satu akademi di Tarakan.

Eko yang bermukim di RT 4 Kelurahan Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat ini juga membawa kabur uang pacarnya senilai Rp 6 juta. “Mengenai uang yang saya bawa itu saya tidak bermaksud menipu, tapi saya sudah janji akan menggantinya,” cetusnya kepada wartawan. (noi/iza)

Sumber : radartarakan.co.id (14 Oktober 2011)

Target 14 Ribu Balita Diimunisasi Campak

2011-10-14T16:36:00.000-07:00

Evaluasi Reaksi, setelah Imunisasi Anak Jangan Langsung Dibawa Pulang

TARAKAN – Pada tanggal 18 Oktober hingga 18 November mendatang Pekan Imunisasi Nasional (PIN) kembali digelar oleh Kementerian Kesehatan. Dari 33 provinsi, tahun ini Kemenkes hanya melaksanakannya di 17 provinsi di Indonesia, salah satunya di Kalimantan Timur. Untuk di Tarakan kegiatan itu akan dilakukan selama tiga hari secara berturut-turut atau mulai 18 hingga 20 Oktober pekan depan melalui Dinas Kesehatan Kota Tarakan.

Dalam kesempatan imunisasi massal ini, Dinkes Tarakan menargetkan sebanyak 14.257 balita diberikan vaksin campak. “Sementara untuk target imunisasi polio sebanyak 17.070 ribu balita,” kata Sugianti, SKm, pengelola program imunisasi Dinkes Tarakan kepada Radar Tarakan, kemarin (13/10). Sasaran untuk mencapai jumlah tersebut selain akan dilakukan di semua puskesmas di Tarakan serta sejumlah posyandu, kegiatan ini juga dihelat di tempat-tempat umum seperti pasar, pelabuhan, bandara dan rumah sakit. “Kita akan buka di tempat-tempat umum selain di puskesmas dan posyandu masing-masing kelurahan. Yakni di Pasar Gusher, Tenguyun, Pelabuhan Malundung dan Tengkayu I, Bandara Juwata dan rumah sakit,” kata dia.

Sugianti menjelaskan, hal ini sebagai upaya untuk menekan kematian balita akibat wabah dari kedua penyakit tersebut. Kendati demikian, dalam setahun terakhir ini pihaknya mengungkapkan penderita penyakit campak dan polio yang diderita balita di kota Tarakan masih nihil. “Kalau indikasinya ada saja, tapi kalau yang dinyatakan positif sejauh ini belum dialami warga Tarakan,” katanya.

Untuk sasaran kegiatan imunisasi polio, lanjut dia, akan diberikan pada semua anak yang berusia 0-5 tahun. Sedangkan untuk imunisasi campak kepada anak yang telah berusia dari 9 bulan hingga 5 tahun. “Pemberian imunisasi campak dan polio ini sangat penting untuk kesehatan anak, dan ini dilakukan tanpa dipungut biaya,” imbuhnya.

Pihaknya menganjurkan, setelah imunisasi balita tak diperkenankan langsung dibawa pulang. Disarankan diperhatikan dahulu selama 30 menit untuk mengevaluasi reaksi penyuntikan. Daerah yang disuntik dianjurkan langsung dikompres dengan kain bersih dan air hangat untuk mengurangi rasa nyeri dan bengkak. (sur/iza)

Sumber : radartarakan.co.id (14 Oktober 2011)

40 Suara Diperebutkan Jelang Musorkot Forki Tarakan

2011-10-14T16:30:00.000-07:00

TARAKAN – Pemilihan Ketua Umum Forki Tarakan pada musorkot 16 Oktober di Hotel Monaco, diprediksi bakal berlangsung alot. Kandidat masih punya peluang besar memenangkan pemilihan karena ternyata cukup banyak suara yang diperebutkan.

Itu setelah muncul penyataan mengejutkan yang dilontarkan Ketua Organizing Committee (OC) Mairul Manu terkait pemiliki suara yang berhak memilih. Ternyata, jumlah suara yang diperebutkan kandidat adalah 40 suara. Padahal, jumlah perguruan yang di bawah naungan FOrki Tarakan hanya empat. Nah, siapa saja pemilik suara?

Selain keempat perguruan, Inkai, Inkanas, Inkado dan Gojukai, pengurus Forki Tarakan juga punya hak memilih. Di sejumlah cabor lain, pengurus memang terkadang punya hak suara, namun hanya diwakili satu suara saja, atau semua pengurus boleh memilih apabila organisasi cabor tersebut belum memiliki anggota (klub/perguruan).

Tapi dalam pemilihan nanti, semua pengurus Forki Tarakan berjumlah 24 orang, diberi hak memilih. Selain itu, suara juga datang dari perguruan. Tapi suara perguruan pun bertambah. Bila lumrahnya, setiap perguruan hanya memiliki 1 suara, maka dalam musorkot Forki Tarakan nanti, setiap perguruan punya 4 suara. Jika ditotal suara pengurus dan perguruan, maka ada 40 suara yang diperebutkan kandidat. “Kita lebih demokrasi saja,” kata Mairul Manu.

Mengenai calon, sejauh ini informasi yang didapatnya baru satu bakal calon yang menguat. Namun, Mairul Manu enggan menyebutkan siapa orang tersebut. Jumlah bakal calon ini bisa saja bertambah hingga menjelang pemilihan. Menurutnya, siapa pun berhak dicalonkan dan mencalonkan, selama tidak bertentangan dengan aturan.

Mairul juga memastikan, persiapan menggeber musorkot telah rampung. “Muscab positif tanggal 16 Oktober di Monaco. Persiapan sudah oke, tinggal pelaksanaan saja. Jadi kami siap melaksanakan muscab sesuai AD/ART,” pungkasnya. (raj/ash)

Sumber : radartarakan.co.id (14 Oktober 2011)

Gali Potensi Atlet Lewat Kejuaraan

2011-10-14T16:27:00.000-07:00

TARAKAN – Tahun ini, Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) Tarakan kembali mengagendakan kejuaraan renang kelompok pelajar. Kejuaraan tersebut akan berlangsung 30 Oktober di kolam renang Wisma Patra.

Namun, untuk tahun ini, PRSI Tarakan menaikkan level kejuaraan. Jika tahun-tahun sebelumnya hanya terbuka untuk pelajar se-Tarakan, maka di kejuaraan nanti PRSI Tarakan melebarkan sayap se-Kaltara.

“Kami akan undang sekolah TK, SD, SMP dan SMA, ditambah kabupaten kota ditambah Malinau, Bulungan, Berau, Nunukan dan KTT,” cetus Anwar Tompo, sekretaris PRSI Tarakan.

Kejuaraan nanti dimaksudkan sebagai ajang menggali potensi perenang-perenang baru. Dikatakan Anwar Tompo, pihaknya tetap konsisten melakukan pembinaan perenang muda untuk dipersiapkan menjadi perenang berprestasi. (raj/ash)

Sumber : radartarakan.co.id (14 Oktober 2011)

Pemkot Ajukan Empat Raperda

2011-10-12T15:54:00.000-07:00

Tarakan,- Usulan Empat Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) yang diajukan Pemerintah Kota Tarakan disampaikan dalam Paripurna yang berlangsung pada Selasa (11/10) di Ruang Pertemuan DPRD Kota Tarakan, dan dihadiri oleh 16 anggota dewan.

Dalam sambutan Walikota yang dibacakan Sekretaris Daerah, Drs Badrun M.Si, disampaikan bahwa ada Empat Raperda yang diajukan yaitu, Raperda Retribusi Jasa Umum, Raperda Jasa Usaha, Raperda Retribusi Perizinan Tertentu, Raperda Surat Keterangan Memakai Tanah Negara (SKMTN).

Badrun juga menyampaikan, khusus raperda yang mengatur retribusi diajukan sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Secara terus menerus Pemerintah Kota akan mengevaluasi dan perubahan Peraturan Daerah yang substansi nya tidak sesuai kondisi dan perkembangan daerah.

“Ada sekitar 30 Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah yang dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sehingga direvisi sesuai dengan ketentuan yang baru,” Tuturnya.

Dikatakan Badrun, selain Peraturan Daerah mengenai retribusi Pemerintah Kota juga akan mengajukan revisi Peraturan Daerah yang mengatur tentang penerapan Surat Izin Menggarap Tanah Negara (SIMTN).

HT – DD, Diskominfo Tarakan

Sumber : tarakankota.go.id (12 Oktober 2011)

Istri Tentara Jangan Boros

2011-10-12T04:54:00.000-07:00

TARAKAN – Ketua Umum Persatuan Istri Tentara (Persit) Kartika Chandra Kirana, Kiki Pramono Edhie mewanti-wanti para istri tentara untuk tidak melupakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Maksudnya, sesibuk apa pun di organisasi, jangan sampai melupakan suami dan anak-anaknya.

Pesan istri Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo tersebut disampaikan pada acara tatap muka yang berlangsung di gedung pertemuan markas Batalyon Infanteri 613 Raja Alam siang kemarin (11/10).

“Dalam melakukan kegiatan berorganisasi, sebagai anggota Persit jangan sekali-kali melupakan keluarga, suami dan anak-anaknya,” pesan Kiki Pramono Edhie.

Dia menyampaikan, peran sebagai seorang ibu bagi putra-putri juga merupakan tugas yang tidak ringan, apalagi hal ini dikaitkan dengan penyiapan putra-putri sebagai generasi penerus bangsa.

“Selanjutnya dalam menyikapi tingginya harga-harga kebutuhan pokok, hendaknya ibu-ibu dapat mengatur pengeluaran keuangan keluarga dengan bijaksana dengan menjauhkan diri dari gaya hidup boros dan konsumtif,” pesannya.

Tak hanya itu, di lingkungan satuan melalui Persit, Kiki Edhie Pramono mengharapkan anggota Persit dapat menampilkan kegiatan yang bermanfaat bagi anggota, keluarga, dan masyarakat di sekelilingnya.

Namun demikian, Kiki juga menegaskan, Persit bukanlah sebuah organisasi yang menekankan aturan dan kewajiban yang dapat merepotkan dan membebani anggota. “Anggapan seperti itu hendaknya dibuang jauh-jauh,” tegasnya.

Sebab kata Kiki, Persit merupakan organisasi yang dijalankan dengan fleksibel dalam kepengurusannya dan memiliki sifat kekeluargaan. Selain itu, mengacu amanat Aanggaran Dasar dan Rumah Tangga, Persit Kartika Chandra Kirana bertujuan ikut serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, baik material maupun spiritual berdasarkan pancasila.

“Artinya organisasi Persit tidak digerakkan dengan administrasi yang kaku, tetapi bukan berarti penanganan masalah-masalah yang berkaitan dengan administrasi dapat dikesampingkan begitu saja,” terangnya.

Untuk diketahui, kehadiran Kiki Pramono Edhie di Tarakan mendampingi suaminya yang untuk kali pertama sejak dilantik menjadi Kasad pada akhir Januari 2011. Besan SBY tersebut menjadi Kasad menggantikan Jenderal TNI George Toisutta.(sur/ris)

Sumber : radartarakan (12 Oktober 2011)

Warga Tarakan Diminta Tetap Waspadai Difteri

2011-10-12T04:52:00.000-07:00

TARAKAN – Wabah difteri yang menyerang provinsi Jawa Timur tetap menjadi perhatian khusus jajaran Dinas Kesehatan Kota Tarakan. Meski diakui kepala dinas, dr. Khairul MKes, hingga kini belum ditemukan penderita difteri, bukan berarti Dinas Kesehatan Kota Tarakan tidak mewaspadai.

“Kami akan terus memantau perkembangannya. Apalagi di sejumlah daerah di Kaltim sudah ada yang diserang seperti Balikpapan, Samarinda, dan Kutai,” kata Khairul kepada Radar Tarakan kemarin (11/10).

Khairul juga menyampaikan, penyakit difteri disebabkan bakteri Corynebacterium diphtheria memang paling rentan menyerang anak-anak. Termasuk bayi, mulai umur 2 bulan.

“Penyakit seperti ini akan menyerang 80 persen anak di bawah usia 16 tahun. Jika telah diserang, 50 persennya akan meninggal,” beber Khairul.

Dia menjelaskan, penyakit difteri dapat menular dengan cara kontak langsung maupun tidak langsung. Air ludah yang beterbangan saat penderita berbicara, batuk, atau bersin membawa serta kuman-kuman difteri. Melalui pernafasan, kuman atau bakteri masuk ke dalam tubuh orang di sekitarnya, maka terjadilah penularan penyakit difteri dari seorang penderita kepada orang-orang di sekitarnya.

“Ciri yang khusus pada difteri ialah terbentuknya lapisan yang khas selaput lendir pada saluran nafas serta adanya kerusakan otot jantung dan saraf,” jelasnya.

Menurut Khairul, difteri merupakan jenis penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Dengan cara memberikan imunisasi pada bayi umur dua bulan sebanyak tiga kali dengan selang satu bulan. Jenis imunisasi ini termasuk dalam lima imunisasi dasar lengkap. Biasanya, imunisasi ini berbarengan dengan imunisasi polio, dan hepatitis B. Sedangkan imunisasi difteri tergabung dalam imunisasi Difteri, Pertusis dan Tetanus (DPT).

Untuk bayi umur 9 bulan dilengkapi dengan imunisasi campak (morbili) . “Difteri dapat dicegah jika ditanggulangi dengan cepat. Segeralah imunisasi anak Anda di Posyandu, Puskesmas atau pelayanan kesehatan lainnya,” saran Khairul.

“Untuk mencegah masuknya penyakit yang menyerang saluran pernapasan ini, saya minta kepada anak-anak agar jangan membiasakan menggunakan peralatan makan yang belum dibersihkan. Saya harapkan peranan orang tua juga untuk mengawasi anak-anaknya dalam kebersihan,” pesannya lagi.

Untuk mengetahui ada tidaknya jadwal imunisasi yang terlewat, bawa anak ke Posyandu, Puskesmas, rumah sakit atau dokter spesialis anak terdekat.

"Tidak ada istilah terlambat imunisasi. Mulai dengan anak kita sendiri, bila setiap orang tua di Indonesia mempunya pikiran yang sama, maka cakupan imunisasi akan tercapai sehingga tidak ada anak atau orang yang akan menjadi sumber penularan penyakit ini," tegasnya.(*/sam/ris)

Sumber : radartarakan (12 Oktober 2011)

Penyebab Semen Langka di Tarakan

2011-10-12T04:51:00.000-07:00

Permintaan Meningkat, Kapal Terpaksa Antre

TARAKAN – Kelangkaan semen masih terjadi di Kota Tarakan belakangan ini.Manajer Pemasaran Distributor Semen Bosowa Cabang Tarakan, Santo mengatakan, persoalan kelangkaan semen tersebut disebabkan masalah pengangkutan yang masih menunggu giliran seiring meningkatnya permintaan dari sejumlah daerah di Indonesia di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

“Kendalanya ada di pengangkutan. Semoga dalam minggu ini sudah masuk, karena kapal kita juga sudah standby di pabrik. Hanya saja harus menunggu giliran pemuatannya,” kata Santo kepada Radar Tarakan kemarin (11/10).

Menurutnya, persoalan tersebut terjadi bukan hal yang baru melainkan hampir setiap tahun selalu mengalami permasalahan serupa. “Sudah sebulan stok semen kami lagi kosong, sementara permintaan meningkat karena semen lain juga banyak yang kosong, jadi mau tidak mau mereka harus menunggu,” beber Santo.

Rencananya, jika persoalan tersebut telah diatasi Bosowa cabang Tarakan akan mendatangkan semen sebanyak 30 ribu sak ke Kota Tarakan. “Permintaan tak hanya dari Tarakan tapi dari luar Tarakan, tapi kita sudah memberikan kuota masing-masing, tapi kita utamakan Tarakan dulu,” katanya.

Mengenai harga, pihaknya menegaskan tidak ada kenaikan yang signifikan. Hanya saja, kata Santo, hampir semua para pengecer telah menaikkanya dengan kisaran Rp 60 ribu lebih per sak. “Dan biasanya hampir setiap mendekati akhir tahun semen selalu langka, kalau bukan karena cuaca atau persoalan di angkutan,” katanya.

Hal serupa juga dikemukakan pihak Distributor Semen Tiga Roda cabang Tarakan kepada wartawan koran ini secara terpisah kemarin. Koordinator Pemasaran David Tan menilai, kelangkaan semen yang terjadi saat ini dikarenakan banyaknya proyek yang dilakukan di sejumlah daerah.

“Jadi dari seratus lebih kapal angkut di Surabaya terpaksa harus antri, dan tidak hanya memuat semen tapi sejumlah barang lainnya seperti sembako sehingga beberapa semen langka,” ujar David.

Namun, untuk semen Tiga Roda di kota ini pihaknya mengklaim tak terjadi kelangkaan melainkan stok yang minim. “Kalau semen kita normal-normal saja, dan rencananya kita akan datangkan 2 ribu sak untuk kebutuhan Tarakan,” katanya.

Pihaknya juga mengeluhkan, selain terkendala pengangkutan dari tempat asal tujuan, persoalan lain juga terjadi di pelabuhan Malundung Tarakan yang dinilai lambat karena kondisi sarana pelabuhan yang tak mampu membackup kapal barang.

“Masalahnya kapal penumpang dan kapal-kapal lain, jadi setiap mau bongkar harus antri juga. Tapi masalah ini sudah kita rapatkan dengan Pelindo dan TKBM Tarakan,” cetusnya.

Mengenai harga, sampai saat ini semen Tiga Roda terbilangh normal yakni antara Rp55-56 ribu per sak. Sementara untuk harga eceran rata-rata dipatok Rp60 ribu. Hal ini menurut, para pengecer banyak memanfaatkan momen kelangkaan semen yang dialami distributor semen lainnya. “Dari pihak kami tidak ada main harga, karena harga merupakan komitmen untuk jangka panjang,” tegas David.(sur/ris)

Sumber : radartarakan (12 Oktober 2011)

Puluhan Pelajar SMP Diamankan

2011-10-12T04:49:00.000-07:00

Pulang Sekolah Main PS Masih Berseragam

TARAKAN – Sebanyak 21 pelajar salah satu SMP negeri diamankan Satpol PP karena kedapatan bermain Play Station (PS) dan masih berseragam sekolah.

Ketika dimintai keterangan, mereka mengaku sudah pulang sekolah, tetapi tidak langsung ke rumah untuk mengganti baju, justru bersama teman satu sekolah lain untuk bermain PS. Untuk memberikan pembinaan dan pengarahan, pelajar yang seluruhnya laki-laki itu kemudian dibawa ke markas Satpol PP.

Kepala Kantor Satpol PP, Dison SH mengatakan, awalnya 21 pelajar SMP ini terpantau oleh anggota Satpol PP saat asyik bermain game. Temuan ini kemudian dilaporkan ke kantor Satpol PP untuk ditindak lanjuti. Saat dilakukan penyusuran di lapangan sekitar pukul 11.00, ternyata benar dan puluhan siswa ini diangkut menggunakan mobil patroli ke markas Satpol PP di Jalan Pulau Halmahera, Ladang. Mereka kemudian didata dan laporkan kepada pihak sekolah dan orang tua masing-masing dengan harapan hal ini dapat diatasi dan tidak sampai terulang kembali.

“Jadi tindakan yang kami berikan berupa pendataan, kemudian membuat surat pernyataan dan berupaya menghubungi orang tuanya untuk menjemput anaknya pulang. Dengan temuan ini mudah-mudahan orang tua bisa ikut mengawasi anak-anaknya agar tidak berkeliaran saat pulang sekolah,” kata Dison.

Dari 21 pelajar ini, dua anak masih duduk di bangku kelas I, 8 siswa masih duduk kelas II dan selebihnya kelas III sebanyak 11 siswa. Patroli ini kata Dison tidak hanya sampai di sini, ke depannya Satpol PP akan terus melakukan pantauan ke tempat hiburan lainnya. Ini untuk menghindari adanya siswa berpakaian seragam keluyuran pada saat jam sekolah.

Selain itu, Satpol PP juga akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk penanganan pelajar yang suka berkeliaran menggunakan pakaian sekolah, sehingga pihak Disdik bisa mengambil langkah-lagkah untuk pembinaan. “Formulasinya kami serahkan kepada Disdik sehingga bisa dieliminir adanya pelajar yang keluyuran, apalagi sampai bolos sekolah. Ini untuk kepentingan siswa sendiri, jangan sampai nilai kelulusan mereka berantakan,” kata Dison lagi. Satpol PP sendiri akan membantu dengan melakukan pengawasan di lapangan dengan melakukan pantauan atau patroli-patroli secara rutin.

Operasi dengan sasaran pelajar sekolah ini lanjut Dison sebenarnya sudah berjalan dari tahun ke tahun kerja sama dengan pihak Disdik dan Kepolisian. Tapi yang turun langsung ke lapangan dari pihak Satpol PP. Ke depannya akan kembali dirutinkan oleh Satpol PP agar tidak ada lagi ada pelajar yang berpakaian sekolah berada di tempat-tempat umum dan menghindari pelajar yang bolos pada saat jam pelajaran. “Kita akan lakukan patroli terus ke depannya. Patroli kan tidak ada target, tapi jika ada yang terpantau maka akan kita jaring,” pungkasnya.(jnu/ris)

Sumber : radartarakan (12 Oktober 2011)

Kasus Lahan PLTU Sungai Maya Naik Jadi Penyidikan

2011-10-12T04:47:00.000-07:00

TARAKAN – Ada kabar terbaru soal kasus dugaan penyimpangan pada pembebasan lahan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PLN Tarakan di Sungai Maya, Kelurahan Juata Laut, Tarakan Utara. Setelah ekspos kasus ini di BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi) Kaltim, terdapat indikasi melawan hukum, atau ada bau korupsi pada pembebasan lahan PLTU yang menghabiskan dana sekitar Rp 7 miliar itu.

Oleh karenanya, Kapolres Tarakan AKBP Drs Agustinus Budi Prasetyo SH MH, melalui Kasubag Humas AKP Subarjo mengatakan hasil ekspos dihadapan BPKP ternyata memuaskan dan BPKP mendukung upaya penyidik kepolisian untuk melanjutkan kasus ini. “Setelah ekspos, status hukumnya ada peningkatan. Dari penyelidikan menjadi penyidikan,” tegas Subarjo kepada Radar Tarakan, kemarin. Jika sudah naik ke penyidikan, maka pasti ada tersangka. Walaupun sambung Subarjo, ekspos yang dilakukan secara bersamaan dengan kasus dugaan markup panitia Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) adalah ekspos awal yang belum diketahui berapa kerugian negaranya.

Dengan peningkatan status hukum itu, maka mulai pertengahan Oktober ini, kembali dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi itu kata Subarjo, adalah orang-orang yang telah dipanggil penyidik dalam klarifikasi awal. “Orang-orang itu seperti Tim 9, masyarakat dan warga yang namanya tercatat sebagai pemilik lahan dan menerima ganti rugi,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, kasus ini mencuat setelah ada laporan dari masyarakat. Dimana diduga ada persoalan pada pembayaran ganti rugi lahan seluas 29,75 hektare. Pihak PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Kalimantan sendiri sudah memastikan, pembayaran pembebasan lahan rencana pembangunan PLTU Tarakan 4 x 7 Mega Watt di Sungai Maya, Tarakan Utara, dilakukan ke rekening masing-masing pemilik lahan. Nama-nama tersebut seperti disampaikan Deputi Manager Hukum dan Pertanahan PT PLN Pikitring Kalimantan, Iras, sesuai pemegang Surat Ijin Memakai Tanah Negara (SIMTN) yang dikeluarkan Camat Tarakan Utara atas rekomendasi dari Tim 9 Pemerintah Kota Tarakan. “Uang tunainya ditransfer ke rekening bank masing-masing mana sebagaimana SIMTN,” kata Iras kepada Radar Tarakan (1/9).

Iras juga menjelaskan, Tim 9 yang diketuai Sekretaris Kota Tarakan Drs H Badrun MSi merupakan fasilitator antara pihak PT PLN Pikitring Kalimantan dengan pemilik awal, sehingga sejak awal tahapan pembebasan yang dilakukan selalu melibatkan Tim 9 sampai dengan pembayaran.

Untuk diketahui, sesuai informasi yang disampaikan Tim 9 melalui Wakil Ketua yang merangkap anggota, Drs Nasib MAP, tahapan pembebasan lahan rencana pembangunan PLTU dengan luas 29,7502 hektare dimulai saat pihak user (PLN) mengajukan permohonan ke Pemerintah Kota Tarakan terkait rencana pembangunan PLTU di Sungai Maya, Juata Laut, pada 6 Januari 2011. Kemudian tahapan pembebasan lahan berikutnya di antaranya pada 17 Maret, pemerintah kota mengeluarkan keputusan penetapan lokasi (izin lokasi) hingga Mei berupa pembayaran yang dilakukan pihak PLN Pikitring Kalimantan yang berkantor di Balikpapan.

Iras juga menyampaikan, proyek pembangunan PLTU di Sungai Maya akan berjalan sesuai kalender kerja yang telah ditentukan. (noi/iza)

Sumber : radartarakan (12 Oktober 2011)

Tiga Saksi Bisa Jadi Tersangka

2011-10-12T04:45:00.000-07:00

Kasus Porprov Tarakan, Kerugian Negara Rp 300 Juta

SETELAH melakukan ekspos perkara dugaan markup panitia pekan olahraga provinsi (porprov) dihadapan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) Kaltim, akhirnya tim penyidik Polres Tarakan sudah dekat pada kesimpulan. Kapolres Tarakan AKBP Agustinus Budi Prasetyo SH MH, melalui Kasubag Humas AKP Subarjo mengatakan, antara dua atau tiga saksi yang diperiksa selama ini, statusnya akan ditingkatkan menjadi tersangka. “Meningkatan status dari saksi menjadi tersangka ini bisa dilakukan paling lama 2 minggu kedepan,” kata Subarjo kepada Radar Tarakan, kemarin.

Mengingat hasil ekspos dihadapan BPKP di Samarinda pada Kamis pekan kemarin, ternyata dari kegiatan porprov 2010 di Samarinda dan Bontang itu sudah pasti ada kerugian negara. Total kerugian negara sesuai perhitungan BPKP, ternyata tidak meleset dari dugaan penyidik yakni berkisar antara Rp200 juta hingga Rp 300 juta.

Seperti diberitakan sebelumnya, sebagaimana jadwal yang diagendakan penyidik Polres Tarakan, setelah melakukan ekspos di BPKP pekan pertama Oktober, maka pada pekan kedua bulan ini sudah masuk tahap penetapan tersangka. Yang mana menurut Kasat Reskrim Polres Tarakan, AKP Guruh Chandra Permana SH SIK, tersangkanya antara dua atau tiga orang, bahkan bisa lebih. Dan mereka dari kalangan PNS maupun swasta yang selama ini berkecipung di Koni Tarakan dan pada saat Porprov 2010 di Bontang dan Samaarinda itu mereka terlibat sebagai panitia dari kontingen Tarakan. (noi/iza)

Sumber : radartarakan (12 Oktober 2011)

Adaptasi Perubahan Iklim Bakal Masuk RTRW

2011-10-12T04:34:00.000-07:00

HASIL kajian dan prioritisasi adaptasi perubahan iklim di Kota Tarakan, diharapkan Walikota Tarakan H Udin Hianggio dapat dimasukkan kedalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tarakan. Peraturan tersebut saat ini sedang dalam proses perevisian Perda RTRW Kota Tarakan No. 3/2006. “Saat ini sedang dibahas DPRD, semoga saja nanti pada revisinya nanti dapat memasukkan substansi terkait kajian tadi,” ucap walikkota usai membuka workshop pemaparan hasil kajian dan priotisasi adaptisasi perubahan iklim di Kota Tarakan di Swiss-belhotel Tarakan, kemarin pagi. Kajian tersebut dilakukan atas kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dengan para tim saintifik dari sejumlah perguruan tinggi di Indonesia, pemerintah Jerman melalui pihak GIZ dan pemerintah Australia.

Lanjutnya, perubahan iklim merupakan sesuatu yang sulit dihindari saat ini dan dampaknya terasa ke setiap sisi kehidupan. Dampak ekstremnya, telah terjadinya kenaikan temperatur serta pergeseran musim. “Kenaikan temperatur akan menyebabkan mencairnya es dan gletser di Kutub Utara dan Selatan. Sehingga menyebabkan pemuaian massa air laut dan kenaikan permukaan air laut. Dampak tersebut juga terasa di Tarakan, yang merupakan kota kepulauan,” ujar walikota.

Pria yang sempat menjabat Ketua DPRD Kota Tarakan ini menyebutkan, selain dampak perubahan iklim, Kota Tarakan juga menghadapi beberapa masalah ekonomi, sosial dan budaya. Semisal, pertumbuhan penduduk yang tinggi, penduduk miskin, keberadaan pemukiman padat dan kumuh, perambahan lahan dan hutan, abrasi pantai dan banjir, serta kurang sadarnya masyarakat atas pelestarian lingkungan. Informasinya, saat ini luasan daratan di Tarakan mencapai 250,8 kilometer persegi dengan jumlah penduduk 193.069 (tahun 2010). “Kota Tarakan sendiri memiliki lima strategi pembangunan yang diantaranya berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Utamanya, kebijakan pembangunan lingkungan hidup,” sebut walikota. Lima strategi pembangunan tersebut, yakni kebijakan pembangunan ekonomi, pengembangan sumberdaya manusia (SDM), lingkungan hidup dan pembangunan politik, hukum, keamanan dan pemerintahan, konsistensi menuju The New Singapore.

Terkait kebijakan pembangunan lingkungan hidup, utamanya adaptasi perubahan iklim di Kota Tarakan, telah diprogramkan kegiatan fisik dan non fisik yang terkait dengan dampak dan risiko perubahan iklim. “Kegiatan tersebut mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) tahun 2010-2014 dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahunan dan rencana kerja tahunan SKPD,” tukasnya.

Sementara itu, Asisten Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup Emma Rachmawaty mengatakan, kajian serupa juga dilakukan di Pulau Lombok, Sumatera Selatan (kajian level Provinsi) dan Malang Raya-Kota Batu dalam tahun ini. Namun, yang paling kompetitif dan responsif pemerintah daerahnya adalah Kota Tarakan. Dari itu, kajian dan prioritisasi adaptasi perubahan iklim lebih cepat dipaparkan hasilnya. “Sektor yang dikaji berbeda karena karakteristiknya berbeda juga. Untuk sektor pertanian dan DAS dari hulu ke hilir itu di Malang Raya, sementara Tarakan sektor yang dikaji pesisir dan kesehatan sesuai permintaan stake holders disini,” ucap Emma.

Harapannya, Tarakan dapat lebih bersiap untuk mengantisipasi segala prediksi dari dampak perubahan iklim tersebut. “Yang penting, kajian ini harus digunakan dalam rujukan pembangunan. Setelah tahapan ini selesai, kita ingin kajian ini dimasukkan pula dalam agenda pembangunan tiap SKPD,” harapnya.

Menurut Emma, harapan tersebut menjadi masuk akal untuk direalisasikan di Kota Tarakan mengingat, pemerintah setempat bersama kalangan legislatifnya tengah memroses revisi Perda RTRW. “Kalau di tempat lain, agak sulit karena Perda RTRW-nya sudah ditandatangani. Jadi, kajian ini hanya menjadi sebuah rekomendasi saja,” ujarnya. Emma juga menyebutkan, pihaknya akan menggelar pertemuan dengan semua daerah yang menjadi pusat kajian. Fokus pembicaraan, sektor yang dijadikan media pengkajian dan akan dihadiri tiap Kementerian terkait. “Tujuannya, setiap program yang ada di SKPD tidak tumpang-tindih atau overlap, hingga akhirnya tidak dapat tertangani dengan baik,” imbuhnya.

Di daerah-utamanya tiap SKPD, kata Emma, untuk pelaksanaan hasil kajian tersebut dimanifestasikan lewat pembentukan tim adhoc dari lintas sektor yang dikoordinatori oleh salah satu SKPD teknis-Bappeda, BPLH atau lainnya. “Biasanya diperkuat dengan SK kepala daerah,” singkatnya.

UPAYAKAN ANGGARAN DAK PERUBAHAN IKLIM

Sementara itu terkait dengan penganggaran, Emma memastikan bahwa pihaknya telah menggelontorkan dana dekonsentrasi untuk berbagai program kajian dan prioritisasi adaptasi perubahan iklim di sejumlah daerah yang berkenan-penyalurannya lewat provinsi masing-masing. Besarannya mencapai Rp 200 miliar. “Jadi, tiap provinsi mengajukan kebutuhan, kita pun lakukan penilaian. Berapa kemampuan provinsi (dana sharing), jenis organisasinya, tenaga (SDM) dan apa saja prorgamnya,” jelasnya. “Ada yang dapat lima miliar, tiga miliar atau yang sudah kaya tidak dapat sama sekali,” imbuhnya.

Selain itu untuk tahun depan, pihaknya juga sedang mengusahakan program dana alokasi khusus (DAK) untuk kegiatan serupa yang hanya akan digelontorkan kepada daerah yang memiliki kajian serupa. “Tapi pemerintah daerah harus punya komitmen untuk menganggarkannya juga,” pungkasnya.(ndy/iza)

Sumber : radartarakan (12 Oktober 2011)

Pelaksanaan PIN Campak & Polio 18 – 20 Oktober 2011

2011-10-10T21:11:00.000-07:00

Tarakan,- Dinas Kesehatan Kota Tarakan berencana akan menyelenggarakan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Campak dan Polio secara serentak di 17 Propinsi pada tanggal 18 – 20 Oktober 2011, dengan sasaran semua anak pada usia 0 – 59 bulan (0-5 tahun).

Menurut Kepala Dinkes Kota Tarakan, dr. H. Khairul, M.Kes, sasaran Imunisasi Polio adalah semua anak pada usia 0 – 59 bulan (0 – 5 Tahun), sedangkan sasaran Imunisasi Campak yakni semua anak pada usia 9 – 59 bulan (9 bulan – 5 tahun).

Masih dikatakan Khairul, pemberian imunisasi Campak & Polio ini diberikan pada semua anak tanpa memandang status imunisasi, karena pemberian imunisasi tersebut sangat penting untuk kesehatan anak.

Pemberian imunisasi dilaksanakan di Pos Imunisasi, Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit, Pasar, Pelabuhan Laut, Pelabuhan Udara dan tempat – tempat pelayanan kesehatan lainnya serta di Sekolah Taman Kanak – Kanak, Play Group, atau sekolah lain yang setara (Pos Imunisasi Terdekat).

DD, Diskominfo Tarakan

Sumber : tarakankota.go.id (11 Oktober 2011)

Amankan Lelang Proyek, 50 Personel Siaga

2011-10-10T00:11:00.000-07:00

Berikan Kenyamanan Warga, Gelar Operasi Patuh

TARAKAN - Untuk menjaga dan meningkatkan kondusivitas kota serta memberikan kenyamanan terhadap warga dalam beraktivitas. Maka, kini Polres Tarakan melakukan Operasi Patuh dan mengamanan di sejumlah titik yang dianggap rawan. Salah satunya adalah melakukan pengamanan selama proses pelelangan proyek di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPU-TR).

“Jumat lalu ada 16 item proyek yang dilelang. Dan sebagaimana yang lalu-lalu, pasti ada permintaan dari dinas terkait ke polisi untuk pengamanan,” jelas Kapolres Tarakan AKBP Drs Agustinus Budi Prasetyo SH MH, melalui Kasubag Humas AKP Subarjo.

Soal banyaknya personel yang ditempatkan di DPUTR, kata Subarjo, memang dalam permintaan tidak menyebutkan berapa jumahnya. Namun, sebagai langkah antisipasi atau untuk menghindari terjadinya hal-hal diluar dugaan, maka Polres Tarakan mengerahkan personel sekitar 50 orang.

Yang mana pelaksanaan pengamanannya tidak hanya pada saat lelang, tetapi sampai tahapan pengumuman pemenang lelang itu sendiri. Masih menurut Kasubag Humas, pengamanan semacam ini tidak hanya di DPU-TR, tetapi pada semua instansi apabila ada permintaan. Sementara untuk keseluruhan atau memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga kota dalam melakukan aktivitas, maka sejak pekan terakhir September Polres Tarakan telah menggelar operasi yang diberi sandi Operasi Patuh. (noi/iza)

Sumber : radartarakan (10 Oktober 2011)

Bulan Ini Dilimpahkan ke Jaksa

2011-10-10T00:09:00.000-07:00

BAP Pembunuhan Aditya Susanto

TARAKAN – Jika tidak ada halangan, maka bulan Oktober ini berkas acara pemeriksaan (BAP) ketiga tersangka pembunuhan Aditya Susanto (22), kepala bagian keuangan PT Permata Finance, masing-masing MR, DY dan ED akan dilimpahkan ke jaksa penuntut umum dalam tahap I.

Artinya, penyidik kepolisian akan menyerahkan BAP ketiga tersangka ke tangan jaksa untuk ditelaah (diteliti). Jika dalam penelitiannya ditemukan adanya kekurangan, maka BAP akan dikembalikan ke penyidik untuk dilengkapi sesuai petunjuk dari jaksa. Namun sebaliknya, jelas Kapolres Tarakan AKBP Drs Agustinus Budi Prasetyo SH MH, melalui Kasubag Humas AKP Subarjo, apabila berkas tersebut dinyatakan lengkap, maka dilanjutkan dengan tahap II.

Maksudnya, penyidik akan menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada jaksa untuk proses hukum selanjutnya. “Jika tersangka dan barang buktinya sudah diserahkan, maka secara otomatis kewenangan penahanan terhadap ketiga tersangka menjadi tahanan kejaksaan dan hakim apabila sudah masuk di persidangan,” jelas Subarjo kepada Radar Tarakan.

Ditegaskannya, saat ini proses BAP sedang dalam pemeriksaan tambahan atau dilengkapi. Setelah dilakukannya rekonstruksi pembunuhan yang dilakukan di Kampung Bugis ini, pada awal bulan kemarin.

Disinggung mengenai waktu penahanan penyidik terhadap ketika tersangka, rinci Subarjo, dalam kasus pembunuhan karena ancaman hukumannya diatas 5 tahun penjara, maka penyidik mempunyai waktu penahanan lebih kurang 4 bulan. Dengan perincian, 20 hari penahanan pertama kemudian diperpanjang ke jaksa selama 40 hari dan dapat diperpanjang lagi oleh pengadilan setempat selama 60 hari.

“Namun perpanjangan dari pengadilan, tidak serta merta langsung 60 hari lamanya. Tetapi dibagi menjadi dua bagian. Yakni perpanjangan pertama 30 hari dan perpanjangan kedua 30 hari,” tutup Barjo. (noi/iza)

Sumber : radartarakan (10 Oktober 2011)

Perda RTRW Tarakan Tidak Sesuai Lagi

2011-10-09T23:54:00.000-07:00

Dibuat Raperda Baru, Masih dalam Pembahasan

TARAKAN – Draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tarakan, hingga kini masih dalam pembahasan antara DPRD Tarakan bersama pihak eksekutif. Menurut Anggota Komisi III DPRD Tarakan Gunawan Wibisono, selain sudah dibuat dalam Raperda, RTRW yang meliputi tata ruang, pola ruang maupun struktur ruang kota Tarakan tersebut juga sudah mendapat rekomendasi dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN).

“Draf sudah tidak ada masalah. Tapi nanti akan kita kaji lebih mendalam lagi pembahasan-pembahasan raperda ini,” ujar Gunawan. Dalam Raperda tata ruang yang baru tersebut, lanjut dia, isinya banyak yang akan merevisi Perda serupa yang terdahul, yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2006, terlebih pada substansi tata ruang baru.

Kenapa perlu dibuat Perda baru lagi? Gunawan menjelaskan, dalam Perda yang sudah lama tersebut banyak yang sudah tidak up to date atau tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Sehingga, lanjutnya, perlu ada sebuah review yang baru supaya benar-benar menjamin dinamika perkembangan pembangunan Tarakan ke depan.

“Semua pola ruang yang ada di Kota Tarakan akan coba kita cek. Kenapa ini ditempatkan disini dan sebagainya, supaya tata ruang yang dibuat nanti betul-betul dilaksanakan kedepannya. Kalau memang harus dijaga akan kita jaga, tapi kalau harus dikonvensi akan kita konvensi,” jelasnya.

“Tapi pada rancangan perda itu saat ini belum masuk substansi pembahasan item per item, misalnya nanti kedepan akan masuk dalam pembahasan tentang kawasan eks kebakaran Beringin III nanti akan dipertanyakan, bagaimana bagusnya daerah eks kebakaran tersebut,” imbuhnya.

Substansi lain yang juga perlu mendapat perhatian dalam raperda RTRW Tarakan tersebut, terang Gunawan, adalah mengenai pola ruang yang diusulkan oleh pemerintah, khususnya Ruang Terbuka Hijau (RTH). Disebutkan, hutan di Tarakan ini luasannya sekitar 6 hektare, terhimpun di dalamnya adalah hutan kota yang masuk katergori RTH.

Mengenai penetapan RTH ini, dirinya lebih cenderung kalau penentuan hutan kota lebih bersifat spot per spot. Maksudnya ditentukan hutan kota telihat dari kondisi di lapangan. “Jika memang hutan tersebut berupa gunung yang memiliki kelerengan di atas 40 persen, dan memiliki hutan yang masih hijau, itu harus diperhatikan,” tandasnya.

Ia menghawatirkan, jika masalah RTH ini tidak diseriusi, nantinya akan menimbulkan implikasi yang kedepan bisa jadi akan berdampak. Oleh karena itu kawasan hijau sudah harus dipilah, agar 20 tahun mendatang sudah mencadangkan kira-kira berapa persen kawasan hijau yang ada di Kota Tarakan.

Masalah lain yang tak kalah penting menjadi perhatian dalam Raperda RTRW, adalah adanya pemukiman di dalam hutan kota. Untuk antisipasi ini, pemkot diminta segera mecarikan solusinya. Pasalnya ini pasti akan menimbulkan masalah sosial yang notabene menjadi lebih berat dikelola dibadingkan dengan masalah teknis. “Ini perlu kita kaji lebih mendalam, inysa Allah saat pembahasan nanti ini yang harus kita bahas untuk pola ruang. Kalau untuk sistem struktur ruang mungkin kita bisa, yang jelas nanti juga akan melibatkan SKPD-SKPD lain,” kata legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Gunawan menambahkan, dalam hal pembahasan raperda ini DPRD melibatkan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) terkait di lingkungan Pemkot Tarakan. Seperti contoh soal struktur ruang tentang transportasi, maka akan dikomunikasikan dengan Dinas Perhubungan, kemudian jika misalnya dibutuhkan bangun drainase maka akan dikoordinasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, begitu seterusnya.

“Jika kita butuh mereka akan kita panggil, yang jelas itu akan kita sinergikan supaya jangan sampai nanti seolah Perda tata ruang ini tidak nyambung dengan SKPD-SKPD yang lain. Harus ada sebuah komunikasi di antara kita menyatukan persepsi supaya ke depannya tata ruang yang akan ditetapkan betul-betul akan dilaksanakan,” tutupnya. (jnu/ngh)

Sumber : radartarakan (10 Oktober 2011)

Desember, Pagar Masjid Raya Ditargetkan Rampung

2011-10-09T23:47:00.000-07:00

Dianggarkan Melalui APBD Kota Senilai Rp 3,9 Miliar

TARAKAN – Pembangunan pagar dan dua pintu gerbang Masjid Raya Baitul Izzah yang berada di Jl Sei Sesayap Kelurahan Kampung Empat, Kecamatan Tarakan Timur ditargetkan bakal selesai akhir tahun ini atau Desember nanti.

Proyek pembangunan pagar dan pintu gerbang tersebut, seperti disampaikan Roswan, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Cipta Karya DPUPTR, bakal menelan dana sekitar Rp 3,9 miliar.

“Dana ini dari APBD Kota, dan belum termasuk pembuatan taman dan fasilitas lainnya,” sebut Roswan. Kegiatan pembangunan pagar dan pintu gerbang sendiri telah dimulai sejak pertengahan pekan lalu.

Roswan mengatakan, selain pembuatan pagar dan pintu gerbang, melalui bidang cipta karya, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Tarakan juga membuat perencanaan pembangunan sarana dan prasarana di halaman masjid raya seluas sebesar 5 hektare itu.

“Pagarnya dibangun di sekeliling masjid dan memiliki 2 pintu gerbang. Dan posisi kolam renangnya persis di depan pintu masuk di halaman masjid ini dengan luas 1,6 meter,” tambahnya. Ia menyebutkan untuk mempercantik taman di sekitar masjid kebanggaan masyarakat Tarakan ini hingga pada tahap finishing akan menyedot dana APBD kota sebanyak Rp 20 miliar.

Selain pembangunan pagar, pengerjaan lainnya yang akan dikerjakan DPUTR Tarakan. Di antaranya taman rekreasi, taman diskusi, kolam air terjun dan tiang listrik atau lampu penerangan. “Kita selesaikan pembangunan pagarnya dulu setelah baru sisanya secara bertahap tapi tergantung dananya juga. Diperkirakan kalau dananya lancar paling cepat 2 tahun sudah rampung semuanya,” katanya.

Menyinggung material untuk landscape pada masjid raya ini, misalnya taman rumputnya akan menggunakan jenis rumput gajah mini atau rumput yang mudah dirawat. Sementara jalannya sendiri terdiri dari bahan abriasi yang ketahanannya kuat hingga berpuluh-puluh tahun lamanya.

“Juga akan ditanam pohon palem, dan tanaman trambesi di bagian dalam perkarangan masjid itu. Sementara pagarnya terbuat dari batu alam yang tidak perlu dicat lagi dengan tinggi bervariasi atau minimal 50 sentimeter dari jalan umum,” pungkasnya. (sur/ngh)

Sumber : radartarakan (10 Oktober 2011)

MUI Tarakan Akan Bentuk Tim Survei

2011-10-09T23:45:00.000-07:00

Rutin 4 Kali Setahun, untuk Cek Peredaran Alquran

TARAKAN –Menyusul adanya beberapa kali laporan soal beredarnya Alquran salah cetak di Tarakan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tarakan berencana membentuk tim survei, yang nantinya akan melakukan pengecekan rutin terhadap peredaran kitab suci agama Islam tersebut di Kota Tarakan.

Seperti diketahui, sejak 2010 lalu hingga saat ini sudah ada 4 kasus terjadinya kesalahan cetak pada Alquran yang ditemukan beredar di Tarakan. Meskipun dalam pantauan di lapangan oleh MUI Tarakan beberapa hari lalu ke toko-toko buku hasilnya nihil, menurut Ketua I MUI Tarakan Syamsi Sarman, tidak menutup kemungkinan masih banyak Alquran salah cetak yang lepas dari pantauan.

Syamsi Sarman mengatakan, ke depannya MUI akan membentuk tim survei yang bertugas memantau dan mengecek setiap Alquran yang beredar di toko secara rutin. Hal ini untuk menghindari adanya Alquran salah cetak dipakai oleh masyarakat. “Kita berencana akan membentuk tim survei yang secara rutin akan melakukan pantauan ke lapangan, baik saat ada kasus (kesalahan cetak Alquran, red) maupun tidak. Kita akan survei toko-toko buku di Tarakan yang menjual Alquran. Tim ini rencananya akan turun ke lapangan setahun sebanyak 3 sampai 4 kali,” kata Syamsi.

Sementara itu menindaklanjuti laporan dari masyarakat soal ditemukannya alquran salah cetak beberapa waku lalu, MUI Kota Tarakan langsung melakukan pantauan di lapangan dengan memeriksa Alquran yang dijual di toko-toko, seperti di Simpang Tiga, Lingkas Ujung dan toko-toko buku kecil lainnya.

“Kita kembali cek di lapangan yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum MUI bersama komisi Fatwa MUI dan hasilnya tidak ada ditemukan kembali adanya Alquran yang salah cetak,” terang Syamsi Sarman. Lebih lanjut Syamsi mengatakan, Alquran salah cetak ini dipastikan tidak hanya beredar di Tarakan, namun juga di daerah lain. Olehnya itu temuan ini akan segera dilaporkan kepada pengurus MUI Wilayah Kaltim untuk kemudian diteruskan ke MUI Pusat. Dari MUI Pusat nantinya akan melaporkan ke penerbit Alquran yang terjadi kesalahan cetak agar seluruhnya ditarik dari peredaran.

Dia mengatakan, kesalahan cetak pada Alquran ini kebanyakan ditemukan saat masyarakat melaksanakan tadarusan. Sebab saat tadurus Alquran para jamaah akan saling menjaga bacaan agar tidak terjadi salah baca. Sedangkan saat sedang membaca sendiri-sendiri, kemungkinan untuk mendapati adanya kesalahan pada ayat-ayat Alquran akan sulit ditemui apalagi bagi masyarakat awam yang tidak hapal Alquran. “Kecuali ustaz atau orang yang hapal Alquran. Meskipun begitu, saya himbau kepada masyarakat agar lebih teliti lagi, jika ada yang ganjil atau berbeda pada bacaan Alquran mohon dilaporkan kepada MUI,” imbaunya.(jnu/ngh)

Sumber : radartarakan (10 Oktober 2011)

Bulan Depan Pemenang Lelang PLTU Diumumkan

2011-10-09T23:43:00.001-07:00

RENCANA pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga uap (PLTU) berkapasitas 4x7 Megawatt (MW) di Sungai Maya Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Utara melalui PLN Pikitring Balikpapapn kini sudah memasuki masa proses penetapan lelang.

Direktur Keuangan dan Administrasi PT Pelayanan Listrik Nasional (PLN) Tarakan, Khusnul Mubein mengatakan, dari sembilan rekanan yang mengikuti kualifikasi lelang PLTU Sungai Maya tinggal menunggu pengumuman atau penunjukkan pemenang, yang rencananya dilakukan November 2011 nanti.

“Penunjukkan pemenangnya dari tiga rekanan yang tersisa pada lelang ini masih menunggu izin multiyearsnya, bulan ini sudah bisa masuk kalau ijin multiyears sudah ada, tapi kira perkirakan November baru bisa rampung,” ungkap Khusnul kepada Radar Tarakan.

Menurut informasi yang diperoleh PLN Tarakan melalui PLN Pikitring hingga saat ini proses wacana pembangunan PLTU itu tengah berlangsung pada tahap evaluasi penawaran serta analisis pembangunan proyek. “Atau evaluasi dokumen administrasi dan teknisnya,” kata Khusnul.

Jika proses penunjukkan pemenang dan kontrak telah selesai pada November 2011 ini, maka langkah selanjutnya akan dilakukan tahap persiapan pengerjaan fisik yang diperkirakan dimulai pada Januari 2012.

“Faktor masalah yang dihadapi PLN Tarakan saat ini adalah karena pasokan gas yang minim yang akibatnya masih terjadi pemadaman,” tambah dia. Oleh karenanya, pihaknya mengharapkan rencana pembangunan PLTU Sungai Maya 4 x 7 diatas lahan seluas sekitar 20 hingga 30 hektare itu menjadi salah satu solusinya agar PLN Tarakan tidak lagi bergantung pada gas. (sur)

Sumber : radartarakan (10 Oktober 2011)

Warga Hanya Perlu Membawa KTP, Untuk Membuat e-KTP

2011-10-09T18:22:00.000-07:00

Tarakan,- Pembuatan elektonik KTP (e-KTP) di kota Tarakan telah memasuki tahap perekaman data untuk pemegang KTP konvensional. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan H.M Nuch Galeba, SE, M.Si, mengungkapkan bahwa warga tidak perlu membawa banyak berkas untuk melakukan rekam data, warga hanya perlu membawa KTP sebagai data tertulis.

“Tidak perlu membawa perlengkapan adminitrasi, hanya KTP saja karna datanya semua telah ada di Disdukcapil,” Tuturnya

Galeba juga menyampaikan dalam proses perekaman warga akan melalui beberapa proses, diantaranya ialah pengambilan foto digital, pengambilan sidik jari (fingger print), scan retina mata (iris scanner) dan tandatangan digital (signature pad).

Semua data yang telah tercacat akan dikirim ke Jakarta untuk selanjutnya akan dilakukan proses pembuatan e-KTP oleh kementrian Dalam Negri. “Proses akhir akan ke Jakarta dan tujuannya diharapkan tidak ada lagi KPT ganda di Indonesia,” Jelasnya

Perekaman data e-KTP di Tarakan dibuka di lantai dasar Gedung Gabungan Dinas II hingga 100 hari mendatang. Sementara untuk jam oprasionalnya, Disdukcapil akan membuka pelayanan mulai pukul 08.00-22.00 Wita bagi seluruh warga Kota Tarakan yang wajib KTP.

TT – DD, Diskominfo Tarakan

Sumber : tarakankota.go.id (10 Oktober 2011)

Walikota : Tarakan Perlu Gedung Khusus Untuk Expo

2011-10-09T18:21:00.000-07:00

Tarakan,- Pameran Tarakan Internasional Expo (TIE) 2011 yang diselenggarakan oleh Dinas Perindagkop & UKM mulai 6 s/d 10 Oktober 2011 diikuti oleh peserta dari negara tetangga.

Peresmian yang dibuka lansung oleh Wali Kota Tarakan, H. Udin Hianggio di gelar di stadion Indoor Telaga Keramat Kota Tarakan. Dalam sambutannya H. Udin Hinggio mengaku bangga terhadap Expo tahun ini, karna Tarakan telah berani bermain di pasar Internasional.

“Ini sangat positif, karena kita telah berani memperkenalkan produk ke negara tetangga,” Tuturnya.

Melihat antusiasnya masyarakat mengikuti pameran, Walikota Tarakan mengatakan harus dipirkan untuk mempersiapkan gedung khusus yang representatif khusus expo di Tarakan untuk tahun-tahun mendatang.

“Jika memang sudah ada perencanaannya, maka harus dipesiapkan anggarannya,” Jelasnya

Dalam Expo tahun ini terdapat beberapa Usaha Kecil Menengah (UKM) yang berada di Tarakan dan hasil batik Kota Tarakan menjadi pusat perhatian pengujung. Expo ini dibuka untuk umum.

TT – DD, Diskominfo Tarakan

Sumber : tarakankota.go.id (7 Oktober 2011)

DWP Pemkot Lakukan Aksi Donor Darah

2011-10-09T18:09:00.000-07:00

Tarakan, - Organisasi Dharma Wanita Persatuan (DWP) Pemkot Tarakan, Rabu (04/10) lalu, melakukan kegiatan bhakti sosial donor darah di Gedung Gabungan Dinas II Kota Tarakan.

Dalam aksi donor darah ini, Ketuan DWP Pemkot Tarakan Hj. Sri Senati Badrun, mengatakan pihaknya menargetkan dapat terkumpul 100 kantong darah yang nantinya lansung diberikan ke PMI Kota Tarakan.

“InsyaAllah target 100 kantong tercapai,” Tuturnya.

Ketua PMI Kota Tarakan, Drs. Ibrahim, M.AP menyambut baik kegiatan donor darah yang dilakukan oleh DWP Pemkot Tarakan. Menurutnya saat ini ketersediaan kantong darah di PMI mulai mengalami pengurangan hal ini disebabkan banyaknya permintaan darah oleh pasien di rumah sakit.

“Alhamdulillah kegitan ini dapat membantu mengisi kekurangan stok darah, karna banyaknya kebutuhan saat ini,” jelasnya.

Ibrahim juga menghimbau kepada organisasi-organisasi lainnya untuk dapat melakukan kegiatan bakthi sosial yang sama, khususnya aksi donor darah.

Selain melakukan bakthi sosial, dalam rangka menyambut HUT Organisasi Dharma Wanita ke-12, DWP Pemkot Kota Tarakan juga melaksanakan beberapa kegiatan lainnya seperti pemeliharaan pohon dan santunan kepada beberapa anak yang mengalami gizi buruk yang ada di Tarakan.

TT – HR – Ddy - DD, Diskominfo Tarakan

Sumber : tarakankota (6 Oktober 2011)

WaliKota: Saya Tidak Akan Mundur!

2011-10-09T16:57:00.001-07:00

Kasus Surat Kaleng Anggap Pembusukan Karakter

TARAKAN - WaliKota Tarakan H.Udin Hianggio mulai menanggapi surat kaleng yang belakangan ini beredar di kalangan mahasiswa dan masyarakat. Namun demikian, walikota tidak terlalu ambil pusing dengan surat kaleng tersebut. Bahkan dirinya hanya tertawa kecil ketika ditanya soal ini.

”Heemmm.. Kalau saya katakan ketawa juga tidak. Saya katakan ini orang yang kalah perang dan mereka bagian dari masa lalu. Mudah-mudahan mereka sadar dan biar masyarakat yang menilai,” kata Udin Hianggio santai.

Menurutnya, tindakan dengan menyebarkan surat kaleng kepada kalangan pendidikan, seperti mahasiswa dan kepala-kepala sekolah tersebut adalah sebuah tindakan yang tujuannya tidak baik. ”Niatnya sudah tidak benar, kalau memang mau mengkritisi saya monggo, silahkan datang kepada saya. Kita diskusi,” ajaknya.

Walikota sendiri mengaku sudah melihat dan mengetahui maksud dari surat kaleng tersebut, yang pada intinya menilai walikota sekarang tidak bisa bekerja dan kinerjanya sangat jelek. ”Dan itu sudah diungkap sejak awal kepemimpinan saya, saat masih baru beberapa bulan duduk sebagai walikota,” ujarnya.

Meski begitu, walikota sendiri tidak merasa sakit hati dan berencana balas dendam meskipun secara pribadi dirinya sudah mengetahui siapa orang dibalik surat kaleng tersebut. ”Saya takut untuk mendahului Tuhan (mengungkapkan pelakunya,Red.), tapi gambarannya ada,” tandasnya.

Dirinya pun berani mengungkapkan bahwa surat kaleng yang beredar minggu ini ada keterkaitannya dengan facebook akun Tarakan Ku yang juga berisi hujatan terhadap kinerja walikota. Termasuk juga masih ada kaitannya dengan surat kaleng pertama yang beredar tahun lalu.”Mereka tidak sadar kalau mereka salah menggunakan tim untuk mengkaji ini,” ungkapnya.

Walikota juga memastikan sikap yang dilakukan sangat tidak baik. ”Saya hanya berdoa mudah-mudahan mereka diberi petunjuk,” ujarnya.

Meski telah dihujat, pihaknya tidak ada rencana untuk melaporkan surat kaleng ini kepada pihak kepolisian seperti kasus facebook lalu. Pasalnya untuk mengungkap data dan fakta hukumnya menurut walikota agak sulit untuk dibuktikan. ”Firasat saya mengatakan saya sudah tahu siapa orangnya,” celetuknya.

Apakah oknum tersebut lawan politik? ”Bisa juga lawan politik bisa juga orang yang haus kekuasan,” jawabnya.

Dirinya tidak membantah jika cara-cara yang dilakukan seperti ini adalah bagian dari cara-cara politik untuk menjatuhkan seseorang, dalam hal ini pemerintah kepemimpinan Udin Hianggio.

Meski banyak desakan dan kritikan melalui surat kaleng dan facebook, walikota mengaku tidak kapok. Bahkan pihaknya dengan tegas mengatakan tidak akan mundur dari walikota hanya karena hal-hal seperti ini. ”Saya tidak akan mundur, justru ini akan menjadi tantangan buat saya. Saya akan jawab dengan fakta, masyarakat akan menilai, mahasiswa juga bukan orang yang gampah terprovokasi dengan isu seperti ini,” jelasnya.

Untuk itu, walikota meminta kepada siapa saja yang ingin mengkritisinya untuk menyampaikan secara baik-baik, duduk satu meja. ”Mari kita duduk bersama, kita diskusi,” ajaknya.

Disinggung soal besarnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah kota untuk membangun jembatan Bulungan Tarakan yang juga disoal dalam surat kaleng tersebut, menurut walikota dirinya hanya mencetuskan untuk cikal bakal, lantaran di pulau Sadau tersebut ada warga Tarakan yang juga berhak menerima pembangunan.”Saya bukan orang gila yang menghabiskan anggaran dan tidak memikirkan kepentingan masyarakat,” tegasnya.(ddq/lhl)

Sumber : kaltimpost (9 Oktober 2011)

Calon Anggota Legistatif Tarakan Tambah 30 Orang

2011-10-09T16:56:00.000-07:00

TARAKAN –Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tarakan berencana bakal menambah jumlah kursi anggota legislatif pada pemilihan umum di 2014 mendatang.

“Ya rencananya kita akan tambah dari 25 kursi menjadi 30 kursi,” kata Anggota KPU Tarakan Bagian Data dan Informasi, Teguh Dwisubagyo, saat ditemui Radar Tarakan (Kaltim Post Group), kemarin (8/10).

Wacana penambahan kursi DPRD Kota Tarakan itu mengacu pada bertambahnya jumlah penduduk Tarakan yang hingga 2011 ini telah mencapai 230 ribu jiwa. Data tersebut diperoleh KPU Tarakan yang dihimpun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tarakan.

“Jika di setiap kabupaten/kota jumlah penduduknya sudah mencapai 230 ribu jiwa maka sudah seharusnya jumlah anggota legislatifnya ditambah,” jelas Teguh. Sementara data penduduk Tarakan dari BPS Tarakan berdasarkan hasil sensus penduduk 2010 lalu sebanyak 193 ribu jiwa

Kendati ada perbedaan data, lanjut dia, KPU Tarakan diperkirakan akan menggunakan data dari Disdukcapil Tarakan pada Pemilu 2014 mendatang sesuai Undang-undang Pemilu tahun 2008.

Pihaknya menegaskan penambahan kursi DPRD Kota Tarakan harus dilakukan jika memang jumlah penduduk sudah lebih dari 200 jiwa. Diakui, pertambahan jumlah penduduk di Tarakan cukup pesat.

Oleh karenanya, KPU Tarakan memperkirakan hingga 2013 atau setahun sebelum dilaksanakannya Pemilu jumlah penduduk Tarakan akan terus bertambah. “Pemilu legislatif 2009 lalu jumlah penduduk Tarakan sekitar 200 ribu lebih atau tidak sampai 230 ribu maka hanya disiapkan 25 kursi,” katanya.

Ia menambahkan, jika penambahan tersebut dilakukan pada Pemilu 2014 mendatang, diperkirakan Daerah Pemilihan (Dapil) yang sebelumya berjumlah tiga Dapil akan bertambah menjadi empat. “Kemungkinan akan ditambah satu Dapil yaitu Dapil Utara yang sebelumnya bergabung di Dapil Barat,” cetus Teguh.

Dengan catatan, lanjut dia, jumlah penduduk di Dapil Utara atau yang terletak di kawasan Kecamatan Tarakan Utara itu memiliki penduduk sebanyak 25 ribu. Sementara data yang diperoleh KPU Tarakan hingga pertengahan 2011 ini jumlah penduduk di Kecamatan Tarakan Utara telah mencapai 24 ribu.

“Kemungkinan pada 2013 akan bertambah seribu lebih melihat pertumbuhan pemukiman dan pembangunan di daerah Juata,” bebernya. “Dan kemungkinan di Dapil Utara akan mendapatkan minimal 3 kursi, kalau tidak sampai 25 ribu berarti tetap digabung di Dapil Barat,” sambung Teguh Dwisubagyo kepada wartawan Koran ini.(sur/lhl)

Sumber : kaltimpost (9 Oktober 2011)

Akibat Rokok, Rumah Warga Terbakar

2011-10-09T16:54:00.000-07:00

TARAKAN-Risiko menghisap rokok bukan saja bagi kesehatan, tapi juga bisa mendatangkan musibah besar. Seperti yang terjadi di Kota Tarakan, Sabtu (8/10) kemarin. Karena diduga sebatang rokok, sebuah springbed dan satu unit televisi berukuran 21 inch milik salah satu warga di RT 13 Jembatan Besi Kelurahan Lingkas Ujung hangus terbakar.

Insiden yang sempat menghebohkan warga Lingkas Ujung ini terjadi sekitar pukul 11.10. Warga setempat mengungkapkan, api berasal dari salah satu kamar korban.

“Tidak tahu kronologisnya seperti apa, tiba-tiba saja banyak keluar asap dari rumah Mimis,” cetus salah satu warga saat ditemui Radar Tarakan (Kaltim Post Group), kemarin. Untungnya, warga setempat sigap mengatasi kebakaran yang menimpa rumah yang berlantai dua itu.

Ketua RT 13 Padran Abdullah mengatakan, tidak ada benda-benda lain yang ikut terbakar kecuali sebuah springbed dan televisi. Hal ini menurutnya karena kesigapan warga untuk memadamkan api.

“Bersyukur kita cepat padamkan, kalau tidak bisa merambat ke rumah warga lainnya,” kata dia. Menurutnya informasi yang diperolehnya, penyebab kebakaran kemungkinan besar dikarenakan sebatang rokok dari keteledoran salah seorang penghuni.

Pemilik rumah yang bernama Mimis saat ditanya wartawan koran ini mengakui tak tahu persis penyebab kebakaran tersebut. Sebab, saat kejadian dirinya tak ada ditempat karena membantu tetangganya untuk acara kawinan.

“Cuma springbed dan TV yang terbakar,” kata Mimis yang enggan bercerita panjang lantaran masih shock dengan kejadian yang menimpa rumahnya. Menurut pantauan Radar Tarakan, petugas kebakaran baru tiba di tempat kejadian setelah api berhasil dipadamkan. Tak ada korban dalam musibah yang terjadi di belakang Hotel Grand Taufiq ini.(sur/lhl)

Sumber : kaltimpost (9 Oktober 2011)

Sopir Avanza Masih Dijerat Pasal Tunggal

2011-10-09T16:52:00.000-07:00

Polisi Terus Dalami Kasus Tabrakannya

TARAKAN - Setelah melakukan penyidikan terhadap Syarifudin alias Puding --sopir Toyota Avanza yang tabrakan dengan motor yang dikendarai almarhum Martinus di depan Hotel Barito Rabu malam (5/10) disangkakan melanggar pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ancaman hukumannya penjara paling lama 3 tahun dan denda maksimal Rp 75 juta.

Namun Kepolisian Resor Tarakan Ajun Komisaris Besar Polisi Drs Agustinus Budi Prasetyo SH MH melalui Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Ajun Komisaris Polisi Subarjo mengatakan, penyidik Satuan Lalu Lintas masih mendalami kasus yang mengakibatkan meninggalnya Martinus tersebut.

“Penyidik masih memeriksa saksi-saksi dan mendalami kejadian tersebut, sehingga pasal yang disangkakan ini masih bersifat sementara,” kata Subarjo kepada Radar Tarakan sore kemarin (7/10).

Artinya, jika dalam pendalaman ini ada pasal yang lebih memberatkan tersangka dan dapat dilakukan penahanan, maka tidak menutup kemungkinan sopir Avanza ini ditahan.

Ditanya kronologis kejadian, Subarjo menjelaskan, menurut keterangan sopir Avanza, malam itu keduanya dari jalur yang berlawanan. Mobil Avanza melaju dengan kecepatan sedang dari arah Kampung Baru menuju kawasan pertokoan THM. Sementara, sepeda motor Jupiter Z yang dikendarai Martinus melaju dengan kencang dari arah THM menuju Kampung Baru dan masuk jalur berlawanan (jalur Avanza). Karena keluar dari jalurnya tersebut, membuat keduanya saling tabrakan yang berujung pada meninggalnya pengendara Jupiter Z.(noi)

Sumber : radartarakan (8 Oktober 2011)

Cegah Eksodus Mamin Impor Ilegal

2011-10-09T16:50:00.000-07:00

TARAKAN – Tindak lanjut dari rencana pengembangan status Pelabuhan Malundung menjadi pelabuhan impor produk tertentu sesuai ketentuan peraturan Menteri Perdagangan RI, tim pun menggelar paparan awal terkait rencana penyusunan berbagai kajian pendukung rencana tersebut oleh tim ahli dari akademisi sejumlah perguruan tinggi. Paparan digelar di ruang Imbaya Kantor Walikota Tarakan kemarin pagi (7/10).

Team leader kajian pengembangan status Pelabuhan Malundung Jafar Sidik mengatakan, kajian yang akan dilakukan pihaknya mendasar kepada takaran ekonomi, meski dalam garis besarnya dilakukan pendekatan terhadap tiga faktor penting yakni ekonomi, finansial dan sosial-budaya. Kajiannya dilakukan murni di lapangan selama sebulan, dan target tersusunnya laporan akhir dari kajian tersebut adalah 15 Desember. Wilayah kajian adalah 4 daerah interline yang dianggap memenuhi kriteria, yakni Malinau, Bulungan, Nunukan dan Sebatik. Tim ini didukung oleh 5 hingga 7 orang tim ahli perekonomian dan lainnya dari Universitas Borneo dan perguruan tinggi lain. Juga diperkuat oleh tim teknis, administrasi dan survei lapangan. Khusus tim survei, setidaknya ada 10 hingga 15 orang per wilayah kajian.

“Objek kajian adalah pangsa pasar, tingkat suplai-demand, tingkat konsumsi (produsen dan pengguna), ruang lingkup wilayah, jumlah penduduk dan lainnya,” kata akademisi asal Fakultas Ekonomi UB Tarakan ini ketika ditemui Radar Tarakan usai menghadiri paparan, kemarin. “Bukan tidak mungkin kita juga akan melakukan kajian ke negara tetangga Malaysia sebagai bahan komparasi,” imbuhnya.

Sementara itu terkait aspek ekonomi yang menjadi bahan kajian, Jafar menyebutkan, pihaknya ingin agar semua pihak terkait dapat memahami dampak dari barang (makanan dan minuman) impor terhadap laju pertumbuhan perekonomian dan lainnya di Kota Tarakan. Bukan hanya dari Malaysia saja, barang impor juga akan masuk dari negara produsen lainnya seperti Tiongkok, Amerika dan lainnya. “Juga bagaimana tingkat konsumsi masyarakat Tarakan, serta daerah sekitarnya. Tentunya, pemerintah kota tak ingin pelabuhan Tarakan ini akan menjadi tempat masuknya berbagai makanan dan minuman (mamin) impor ilegal dari berbagai negara,” ujarnya.

Guna mengantisipasinya, Jafar pun menegaskan bahwa peran penting dan kerjasama nyata dari daerah interline (Bulungan, Malinau, Nunukan dan Sebatik) sangat diharapkan. “Kita mengharapkan adanya pembatasan jumlah dan wilayah dari aktivitas masuknya barang impor itu. Dengan kata lain, ada batasan volume dan jenis barang impor. Di luar dari batasan itu, kita sebut dia ilegal,” jelasnya.

Rencana ini juga didasari oleh adanya kegiatan transaksi perdagangan internasional-tradisional antara Tarakan dengan negara tetangga, Malaysia yang berlangsung ratusan tahun. Spesifikasi khususnya, adalah makanan dan minuman yang dihasilkan sejumlah produsen di Malaysia dengan pola perdagangan tradisional dibawa ke Tarakan dan daerah sekitarnya.

“Jadi, sebenarnya ada sesuatu yang tidak wajar (dalam status hukum internasional), tapi bagi kita itu wajar karena berlaku secara tradisional. Ini adalah potensi dasar, yang harus dimanfaatkan agar menjamin keamanan dan kenyamanan bagi kita semua,” tukasnya.(ndy)

Sumber : radartarakan (8 Oktober 2011)

Dekati Pengusaha Luar Tarakan

2011-10-09T16:47:00.000-07:00

TARAKAN – Koordinator Marketing Eksekutif PT Gusher Tarakan, Nani Windartiningsih menyampaikan, saat ini pihaknya terus berupaya membuka jaringan untuk meramaikan Grand Tarakan Mall (GTM) ke para pengusaha di sejumlah kota besar.

“Linknya kita sudah sampai luar Tarakan bukan hanya lokal, Jakarta, Surabaya Bandung dan beberapa kota besar lainnya. Itu yang kita prospek. Ya mudah-mudahan ke depan mereka ada yang mau,” kata Nani Windartiningsih kepada Radar Tarakan Jumat (7/10).

Untuk meramaikan pusat perbelanjaan yang menjadi ikon Kota Tarakan dan terbesar di wilayah utara tersebut, Nani mengaku berbagai cara ditempuh pengelola. Antara lain menggelar acara untuk kawula muda yang bertajuk Teras Gaul.

“Kami perlu melakukan berbagai even secara rutin, karena dengan cara itu yang mampu menciptakan peningkatan jumlah pengunjung,” terangnya.

Nani menyebutkan, pada hari biasa jumlah pengunjung GTM berkisar 2-3 ribu orang. “Kenaikan jumlah pengunjung terjadi setiap hari libur atau setiap ada even-even. Naiknya hingga 2 atau 3 lipat dari hari biasa” sebutnya.

Masih sepinya pengunjung GTM diakui Nani tidak terlepas dari kurang menariknya penataan interior mal. “Kami sudah memiliki program lama yakni menata masing-masing unit usaha di setiap lantainya. Namun kami masih merasa kesulitan untuk menatanya seperti di lantai dasar untuk kuliner, lantai dua fashion, dan lantai tiga untuk elektronik. Ini “PR” kami,” tegas Nani Windartiningsih.

Selain itu, sebanyak 119 unit atau kios yang berada di GTM berlantai tiga ini hanya terisi 80 persen. Bahkan dari jumlah tersebut didominasi oleh pengusaha fashion. “Kondisi ekonomi di Kota Tarakan semakin lesu. Pasalnya, banyak para investor yang mau masuk ke kota ini (Tarakan) mengeluhkan tingginya harga transportasi dan beberapa pertimbangan lainnya,” bebernya.

Ke depan Nani mengaku, pihaknya mencoba melakukan sejumlah gebrakan. “Kalau ada investor yang berminat kita akan merubah layoutnya, keterkaitan pengunjung harus bersinergi,” tandasnya.

Ia juga menyampaikan, meski saat ini pihaknya tak miliki wacana untuk membuka department store pada GTM, namun ke depan sangat welcome untuk melakukan hal tersebut jika ada investor yang berminat.

“Tapi lagi-lagi kendalanya atau yang menjadi pertimbangan para investor di sini terlalu banyak seperti melihat jumlah perbankan, penduduk dan mal yang ada,” kata Nani lagi.(sur)

Sumber : radartarakan (8 Oktober 2011)

Dewan Kembali Agendakan Hearing

2011-10-09T16:46:00.000-07:00

Soroti Proyek PL yang Belum Berjalan

TARAKAN - Anggota DPRD Tarakan Adnan Hasan Galoeng menyesalkan sikap pemerintah kota yang tidak kunjung merealisasikan kegiatan pembangunan di wilayah Tarakan Timur. Sementara wilayah kecamatan lainnya sudah melaksanakan kegiatan yang sama sejak awal tahun anggaran. Atas kemoloran ini, Adnan menilai perlu dilakukan hearing terbuka dengan memanggil pihak eksekutif dan pihak-pihak yang terkait agar ada solusi-solusi.

“Saya menganggap perlu ada hearing dengan pemerintah untuk mendengar jawaban pemerintah, terutama untuk menindaklanjuti hal tersebut,” kata Ketua Fraksi Patriot DPRD Tarakan ini.

Untuk jadwal hearing ini, DPRD berencana akan mengagendakan pada minggu pekan depan setelah seluruh anggota DPRD Tarakan mengikuti bimtek di Jakarta.

“Intinya saya tidak mempermasalahkan mau diganti atau tidak meskipun pemerintah sudah berkomitmen untuk melakukan reformasi jika ada yang menghambat proses pembangunan,” kata anggota komisi 1 DPRD Tarakan yang sedang berada di Jakarta, kemarin.

Secara pribadi, pihaknya menilai di tubuh pemerintah kota sendiri sudah ada yang tidak kompak. Pasalnya, antara kebijakan kepala daerah melalui surat keputusan yang telah dikeluarkan dengan apa yang terjadi di lapangan sangat bertolak belakang.

“Saya tidak tahu apa keinginan pemerintah sehingga instruksi walikota sendiri tidak diimbau. Apakah dia memiliki nilai plus saya tidak tau. Yang penting bagi saya apa yang sudah dianggarkan melalui APBD murni untuk segera direalisasikan karena bagaimanapun juga itu untuk kepentingan masyarakat luas terutama di level menengah kebawah,” jelas Adnan.

Selain itu, dengan adanya pelaksanaan kegiatan di Tarakan Timur, tentu akan memberikan multi player effect lantaran ratusan tenaga kerja temporer akan dipekerjakan.

“Saya tidak mempermasalahkan camatnya, apalagi baperjakat sebagai eksekutif yang tidak merealisasikan surat pengajuan mutasi camat yang selama ini dianggap menjadi penghambat lantaran enggan untuk melaksanakannya,” beber Adnan.

Pihaknya pun mengaku sangat menyayangkan sikap pemerintah yang tidak tegas. “Apalagi kalau tidak dilaksanakan sampai akhir anggaran, karena itu sudah dianggarkan, dananya pun sudah ada. Kalau berbenturan dengan musrenbang itu kan sudah diatur oleh undang-undang karena fungsi DPRD juga menyerap aspirasi masyarakat melalui reses,” jelasnya lagi.

Menurutnya, apa yang dilontarkan Adnan ini sangat beralasan. Pasalnya sampai saat ini sasaran kegiatan sudah sangat jelas, dan sumber anggaran pun sudah jelas ada.(ddq)

Sumber : radartarakan (8 Oktober 2011)

Polres Tarakan Tingkatkan Kewaspadaan Pasca Ledakan di ATM Sleman

2011-10-09T16:44:00.000-07:00

TARAKAN – Pasca ledakan di anjungan tunai mandiri (ATM) di Jalan Affandi, Sleman, Jogjakarta, Jumat dini hari (7/10) sekitar pukul 02.00 Wita, jajaran Kepolisian Resor Tarakan langsung meningkatkan kewaspadaan terhadap bank dan ATM yang ada di kota ini.

Siang kemarin, Kepala Kepolisian Resor Tarakan Ajun Komisaris Besar Polisi Drs Agustinus Budi Prasetyo SH MH melalui Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Ajun Komisaris Polisi (AKP) Subarjo dan dan Kepala Detasemen Objek Vital AKP Ambri langsung melakukan koordinasi dengan perbankan melalui Ketua Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Tarakan, Muhammad Hidayat.

“Meskipun belum ada instruksi dari pusat untuk melakukan pengamanan di setiap ATM dalam waktu 24 jam, namun dengan kejadian yang ada di Sleman, Polres Tarakan mulai mengambil langkah preventif,” jelas Subarjo.

Upaya yang dilakukan pihak Kepolisian kata Subarjo, dengan melakukan patroli secara rutin di setiap ATM yang ada di luar lingkungan bank. Selain itu, fungsi dan peranan intelijen dalam melakukan deteksi dini juga ditingkatkan untuk bersama-sama mengawasi masuknya orang-orang yang dicurigai.

Subarjo juga menegaskan, selain kedua upaya tersebut sebagai langkah preventif, hampir semua ATM yang ada di luar lingkungan bank telah ada petugas sekuriti.

Dalam pertemuan dengan Ketua BMPD yang juga Pimpinan Bank Kaltim Cabang Tarakan, Muhammad Hidayat, dua perwira Polres Tarakan tersebut menyarankan beberapa poin menjadi perhatian perbankan. Misalnya saat masuk di ruang ATM pengunjung dilarang menggunakan helm, kacamata gelap, dan penutup mulut (masker).

Selain melakukan koordinasi dengan ketua BMPD, keduanya juga langsung melakukan sosialisasi kepada security di Bank Mandiri dengan harapan selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap semua pengunjung ATM.

Terpisah, Ketua BMPD Tarakan Muhammad Hidayat mengatakan, selain aparat kepolisian yang melakukan antisipasi, masing-masing perbankan juga melakukan antisipasi secara internal. Langkah yang dilakukan yakni penjagaan dari masing-masing sekuriti di setiap ATM dan melakukan kontrol pada jam- jam yang dianggap rawan.

“Khusus untuk Bank Kaltim, setiap ATM-nya, baik yang ada di lingkungan bank atau di luar selalu ada sekuriti yang disiagakan secara bergilir dalam waktu 24 jam,” kata Muhammad Hidayat.

Selain itu, keberadaan CCTV (closed circuit television) juga sangat penting dipasang pada setiap ATM, sehinggapihak perbankan bisa melakukan identifikasi sesuatu kejadian atau persoalan.

Hidayat juga mengimbau kepada setiap kepala bank yang ada di Tarakan untuk sesegera mungkin melengkapi fasilitas di setiap ATM-nya. “Jika ada bank yang memang di ATM-nya belum terpasang CCTV, maka saya imbau supaya bisa dipasang. Karena keberadaan CCTV ini sangat penting untuk perbankan itu sendiri,” kata Hidayat.(noi)

Sumber : radartarakan (8 Oktober 2011)

Mahasiswa Tawuran, Sanksinya Dikeluarkan

2011-10-09T16:43:00.000-07:00

REKTOR Universitas Borneo (UB) Tarakan, Dr. Ir. H Abdul Jabarsyah Ibrahim MSc menegaskan, akan memberi sanksi drop out (DO) kepada mahasiswa jika melakukan aksi tawuran, baik di dalam kampus maupun di luar kampus.

Menurut Jabarsyah, hal ini dilakukan seiring maraknya perkelahian antarmahasiswa yang terjadi belakangan ini di sejumlah universitas di Indonesia yang disebabkan berbagai persoalan.

“Kami akan mengambil sikap tegas jika hal serupa itu terjadi dan dilakukan mahasiswa UB Tarakan, maka mahasiswa yang bersangkutan akan dikembalikan ke orang tuanya atau DO,” tegas Abdul Jabarsyah kepada Radar Tarakan kemarin (7/10).

Jabarsyah juga menegaskan, penegasan ini dilakukan agar aksi tawuran yang sempat terjadi beberapa waktu lalu itu tidak terulang lagi di kampus di Kelurahan Pantai Amal ini.

“Untuk itu mulai tahun ajaran baru ini setiap mahasiswa khususnya mahasiswa yang mendapatkan beasiswa kita buatkan surat perjanjian atau kontrak terkait hal ini,” kata Jabarsyah.

Perkelahian yang sering dilakukan antarmahasiswa, rektor menilai ada sesuatu yang salah dalam mengelola dunia pendidikan di tanah air ini, tak terkecuali di Kota Tarakan.

“Solusinya untuk jangka pendeknya kita melakukan kontrak dengan mahasiswa, dan jangka menengahnya kita membenahi kurikulum tidak ada lagi kuliah di atas 8 semester,” ujarnya.

Selain itu, hal ini juga perlu dukungan dari Pemerintah Kota Tarakan yang selama ini terkesan di setiap sekolah tak diberikan sarana kegiatan kemahasiswaan yang dimulai dari tingkat sekolah dasar hingga menengah.(sur)

Sumber : radartarakan (8 Oktober 2011)

Simulasi Manasik Haji Digelar 3 Oktober

2011-10-09T16:41:00.000-07:00

Imbau Calhaj Jaga Pola Makan

TARAKAN – Keberangkatan calon jamaah haji (calhaj) Kota Tarakan diperkirakan tinggal sebulan lagi. Tepatnya di awal November mendatang. Berbagai persiapan, baik dari Kantor Kementerian Agama Tarakan maupun Dinas Kesehatan terus dilakukan hingga akhir pekan ini kemarin.

Terkait kesehatan calhaj Tarakan, Kepala Dinkes Tarakan dr Khairul yang ditemui Radar Tarakan menyebutkan ada beberapa kriteria kesehatan yang harus dijaga calon jamaah. Salah satunya yakni bagaimana cara untuk menjaga pola makan agar dapat menjalankan ibadah rukun Islam ini dengan lancar.

“Para jamaah harus memenuhi empat sehat lima sempurna. Terutama bagi yang menderita berbagai penyakit, seperti kencing manis tidak boleh terlalu banyak mengonsumsi makanan yang mengandung kabohidrat,” imbau dokter Khairul. Selain itu, lanjut dia menyarankan, para calhaj Tarakan agar rutin meminum air putih minimal sehari dua liter atau sebanyak 10 gelas serta banyak-banyak mengonsumsi makanan yang berserat.

Sementara pemeriksaan kesehatan kepada 153 calhaj Tarakan yang berangkat tahun ini akan dilakukan pada 6 hingga 7 Oktober pekan depan di Puskesmas Gunung Lingkas. Dalam pemeriksaan kesehatan itu nantinya, Dinkes Tarakan tengah mengupayakan pemeriksaan ekstra, seiring tahun ini ada tambahan haji yang didominasi lanjut usia. “Jika kesehatan calhaj tak memenuhi syarat, akan kita tolak seperti pengalaman tahun-tahun sebelumnya sesuai rekomendasi dari pemeriksaan yang bersangutan,” kata Khairul.

Seperti apa saja calhaj yang akan ditolak? dr Khairul menerangkan, tentunya penyakit yang dapat membahayakan diri sendiri seperti calhaj mengalami gangguan jiwa dan ibu hamil yang usianya lebih dari 7 bulan. “Bagi ibu hamil yang di bawah dari 7 bulan tapi jika belum diimuninsasi tidak diperbolehkan untuk berangkat. Tak hanya ibu hamil, semua jamaah wajib diimunisasi,” tandasnya. Jika ada calhaj yang hamil juga harus memiliki rekomendasi dari ahli kebidanan.

Menyinggung soal penyakit jantung yang dialami calhaj Tarakan pada 2010 lalu, dokter Khairul mengakui, penyakit jantung bukan salah satu jenis penyakit akan ditolak. “Kalau jantung kita tolak kasian juga, dia boleh berangkat tapi berada dalam pengawasan ekstra,” jawab dia kepada wartawan Koran ini. Selain itu, penyakit menular selama belum berobat seperti TBC juga tak diperkenankan ikut dalam ibadah setahun sekali itu.

Ia menyebutkan ada beberapa katergori calhaj yang dianggap sebagai jamaah risiko tinggi. Diantaranya yang telah lanjut usia, penyakit jantung, hipertensi dan vertigo serta beberapa penyakit berbahaya lainnya. “Pastinya calhaj yang memiliki penyakit itu di buku hajinya akan diberikan stempel RT (Risiko Tinggi) untuk dapat pengawasan extra,” tukasnya.

Terpisah, Kepala Seksi Urusan Agama Islam dan Penyelenggara Haji Kantor Kementerian Agama, HS Hermansyah menyampaikan, pada 3 Oktober nanti calhaj Tarakan telah memasuki agenda simulasi manasik haji. “Untuk CJH tambahan sebanyak tujuh orang yang terpenuhi hanya 5 orang, namun kita mendapatkan tambahan 5 orang lagi dari Kanwil Provinsi Kaltim jadi total calhaj kita tahun ini berjumlah sebanyak 153 orang termasuk tenaga pendamping,” sebut dia.(sur/lhl)

Sumber : kaltimpost (2 Oktober 2011)

Sebelum Jatuh Korban, Pohon Tua Ditebang

2011-10-09T16:39:00.000-07:00

TARAKAN-Lantaran dianggap sudah tua, dua pohon besar di Jl Halmahera kemarin pagi terpaksa dilakukan penebangan. Menurut Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kota Tarakan Subono, pohon-pohon besar yang dipotong kemarin adalah pohon-pohon yang usianya sudah tua dan tidak produktif lagi.

“Pohon-pohon ini sudah kering dan dikhawatirkan bisa membahayakan warga yang melintas jika terjadi angin kencang,” kata Subono.

Langkah ini dilakukan DKPP Tarakan lebih awal, sebelum terjadi musibah pohon tumbang seperti di kota-kota besar yang dapat menimbulkan korban jiwa.

“Sebenarnya juga ada permintaan dari Rumkital yang berada di sekitar pohon tersebut. Dan kami juga telah menyurati dan menyarankan agar dipangkas demi keselamatan bersama,” kata Subono.

Penebangan pohon-pohon besar seperti ini, jelas mantan kepada BPLH, hanya dilakukan jika mengganggu utilitas dan rawan terhadap bangunan. “Artinya penebangan dilakukan terpaksa jika ada keperluan saja dan Penanaman jelas akan dilakukan untuk menggantikan pohon yang tua tersebut,” ulasnya.

Sebagai gantinya, dalam beberapa hari ini DKPP Tarakan kembali akan melakukan penanaman, khususnya pohon-pohon peneduh di sepanjang jalan-jalan protocol, termasuk di Jalan Halmahera.

Pihaknya juga mengimbau kepada warga agar tetap merawat pohon-pohon peneduh yang telah ditanam di pinggir-pinggir jalan. “Yang jelas kita perlu merawat pohon agar dia menjadi cantik dan indah dipandang mata,” ujarnya.

Namun demikian, untuk melakukan pemeliharaan terhadap pohon-pohon besar, saat ini DKPP masih terkendala dengan belum lengkapnya alat-alat khusus untuk pohon-pohon yang tinggi. Seperti tangga dan peralatan lainnya. “Minimal untuk membentuk daun pohon menjadi cembung sehingga tidak terkesan tumbuh liar,” tandasnya.

Untuk peralatan pohon tinggi tersebut, pihak DKPP memang telah mengajukan pengadaan di tahun anggaran 2012. Khususnya untuk peralatan terhadap perawatan pohon-pohon besar. “Untuk tahun 2011 ini kita hanya pengadaan peralatan lampu jalan dan tangga,” tuturnya.(ddq/lhl)

Sumber : kaltimpost (2 Oktober 2011)

Waspadai Bom, Polres Tarakan Tingkatkan Patroli di Sejumlah ATM

2011-10-07T04:53:00.000-07:00

TARAKAN – Jajaran Kepolisian Resort (Polres) Tarakan, mengambil langkah siaga menyusul ancaman teror bom di berbagai daerah. Salah satunya dengan meningkatkan patroli di sejumlah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang tersebar di kota Tarakan.

Kapolres Tarakan AKBP Agustinus Budi Prasetyo melalui Kasubag Humas Polres Tarakan AKP Subarjo mengatakan, tindakan itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya teror bom masuk ke wilayah Tarakan, menyusul aksi peledakan ATM milik Bank BRI di Jalan Gejayan, Yogyakarta, Jumat dini hari.

Sebagai langkah awal, pihak kepolisian telah melakukan koordinasi dengan Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Tarakan yang dikomandoi BPD Kaltim (Bankaltim), Jumat (7/10/2011). Pertemuan yang dihadiri Kasat Pengamanan Objek Vital (Pam Ovit) Polres Tarakan AKP Amri Idrus dan Kasubag Humas Polres Tarakan AKP Subarjo bersama sejumlah unsur pimpinan BPMD Tarakan itu, mencapai kesepakatan mengenai peningkatan pengamanan di semua titik ATM yang tersebar di Tarakan.

“Intinya intensitas secara rutin penambahan pengawasan. Ini dilakukan di semua ATM yang ada di Tarakan,” ujar Subarjo kepada tribunkaltim.co.id, seusai menggelar pertemuan.

Mengenai spekulasi yang beredar tentang motif pemboman ATM di Yogyakarta, Subarjo mengaku tidak terpengaruh. Baginya, terlepas aksi terorisme maupun kriminal murni, pihaknya tetap akan melakukan pengawasan ekstra ketat di Tarakan. “Kita tidak mau terpengaruh dengan motifnya, saya kira apapun itu, baik terkait terorisme maupun tindakan kriminal murni, kita harus tetap waspada,” ujarnya.

Meski sejauh ini belum pernah ditemukan aksi pemboman di Tarakan, Subarjo mengatakan pihaknya tidak ingin kecolongan. Untuk pengamanan tersebut, Polres Tarakan akan melakukan patroli keliling di sejumlah ATM serta menempatkan 3 hingga 4 orang personel di ATM Centre dan lembaga keuangan seperti Bank yang tersebar di Tarakan.

Penulis : Syaiful Syafar
Editor : Reza Rasyid Umar
Sumber : Tribun Kaltim

Sumber : tribunnews (7 Oktober 2011)

Tagihan Bengkak, Bisa Jadi Korban Pencurian Air

2011-10-07T04:06:00.000-07:00

Warga Diminta Segera Lapor PDAM

TARAKAN – Kasus kehilangan air masih tinggi dialami PDAM Tarakan. Salah satunya disebabkan adanya pencurian yang dilakukan oknum warga.

”Memang, banyak laporan dari masyarakat yang merasa terganggu dengan adanya pencurian air, tetapi saat tim turun ke lapangan, kita seperti main kucing-kucingan dengan mereka,” beber Direktur Utama PDAM Tarakan Agus Adnan kepada wartawan koran ini kemarin (6/10).

Menyikapi hal ini, Agus mengaku akan bekerja sama dengan Kepolisian. Selama ini, kasus-kasus pencurian air lebih banyak terungkap dari laporan masyarakat yang langsung ditindaklanjuti petugas. Modusnya beraneka ragam. Ada yang pipa yang sudah tidak berfungsi lagi, namun dimanfaatkan oknum. Secara otomatis, tidak ada meteran air yang membatasinya.

”Ini yang sering ditemukan, namun sedikit-sedikit sudah dilakukan perbaikan di jaringan pipa,” ungkapnya.

Namun demikian lanjut Agus menjelaskan, sampai saat ini PDAM sendiri belum pernah mengungkap oknum yang melakukan pencurian air tersebut. ”Tapi kalau dilihat berdasarkan instalatur, pencurian air tersebut biasanya terjadi di daerah pipa PDAM yang muncul di permukaan,” kata Agus Adnan.

Khusus untuk warga yang merasa dirugikan karena jumlah tagihan airnya mendadak membengkak padahal penggunaan air tidak mengalami perubahan, disarankan untuk segera melapor ke PDAM. Sebab, bisa jadi warga tersebut menjadi korban pencurian air. ”Kita akan segera tindaklanjuti. Namun kami juga menyarankan warga untuk berhati-hati, minimal memantau meteran airnya,” ujar Agus.

Atas maraknya kasus pencurian air ini, PDAM merugi. ”Akibat kehilangan air yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kerugian PDAM masih berkisar 10 persen atau sekitar Rp 100 juta dari pendapatan PDAM perbulan,” katanya.

Kehilangan air tersebut bisa dari banyak faktor, bisa pencurian air, kebocoran maupun lambatnya pengadaan. Kasus ini, sambung Agus Adnan memang sudah berlangsung lama, namun sayang belum dapat terungkap dengan maksimal.(ddq)

Sumber : radartarakan (7 Oktober 2011)

Tabrakan Maut, 1 Orang Tewas

2011-10-07T04:01:00.000-07:00

TARAKAN - Tragis benar nasib Martinus (22) warga RT 13 Karang Rejo. Dia tewas dalam tabrakan maut antara sebuah mobil Toyota Avanza nomor polisi KT 1237 FC dengan motor Yamaha Jupiter Z warna Hijau nopol KT 5614 JK yang dikendarai korban.

Tabrakan yang membuat nyawa Martinus melayang ini terjadi di Jl Sudirman atau sekitar Hotel Barito, pukul 02.00 Wita dini hari kemarin. “Karena tidak ada saksi yang melihat langsung kejadiannya, maka kronologisnya masih dalam penyelidikan satuan lalulintas,” jelas Kapolres Tarakan AKBP Drs Agustinus Budi Prasetyo SH MH, melalui Kasubag Humas AKP Subarjo.

Tambah Subarjo, usai tabrakan mobil Avanza yang ringsek bagian depannya itu diamankan di tempat kejadian perkara (TKP), pagi harinya (kemarin, red) baru dicari Polantas dan diderek ke Polres Tarakan.

Sejak pagi hingga siang kemarin, satlantas dibantu satuan reskrim juga mencari pengendara Avanza. Belakangan, pengendara Avanza yang diketahui bernama Syarifudin alias Puding akhirnya diamankan anggota polres kemarin sore.

“Sampai siang ini satlantas masih melakukan penyelidikan mengenai kronologis tabrakan maut tersebut,” tegasnya. Kedua kendaraan secara kasat mata diketahui sama-sama mengalami kerusakan parah. Avanza yang ternyata mobil rental ini selain ringsek di bagian depan, kaca depannya juga hancur. Sementara Jupiter Z juga bagian depannya hancur.

Untuk diketahui, korban yang bernama Martinus sebelum meninggal sempat diberikan pertolongan pertama dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Martinus langsung dilarikan ke Instalasi Gawat Darurat (IGD), pukul 02.00 dini hari kemarin. Martinus mengalami luka berat. “Antara lain cedera kepala berat, benturan dada, beberapa tulang mengalami patah seperti kaki dan tangan,” ujar Kadir, seorang perawat. (noi/jnu/iza)

Sumber : radartarakan (7 Oktober 2011)

Petambak Banyak Pakai Pestisida

2011-10-07T03:59:00.000-07:00

Sudah 15 Tahunan, Saatnya Direklamasi

TARAKAN – Tambak yang berada di Tarakan dan Bulungan, rata-rata berusia sekitar 15 tahunan. Oleh karenanya sudah saatnya tambak-tambak itu dilakukan penyegaran berupa reklamasi, agar tambak terus produktif. “Tambak-tambak kebanyakan mulai dibuka sejak tahun 1984. Jika usia tambak sudah melebihi 10 tahun maka harus ada penyegaran,” kata Abidinsyah, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Tarakan.

Jika reklamasi tak dilakukan, maka dikhawatirkan akan terjadi degradasi lahan tambak. Apalagi selama ini cara yang digunakan petambak tak ramah lingkungan. Misalnya saja masih banyak petambak yang menggunakan obat-obatan, pakan dan bahan kimia lainnya. Pemerintah kota sendiri akan mensinergikan program yang ada di DKP, termasuk dengan beberapa LSM dan pihak ketiga. Salah satunya adalah melaksanakan tambak percontohan yang menggunakan lahan tambak milik masyarakat. Misalnya dengan PT Pertamina EP dan PT Medco dalam program tambak ramah lingkungan.

”Informasi yang kami peroleh dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, di Indonesia khusus untuk pembudidaya udang windu dengan pola budidaya tradisional, yang masih survive hanya di Tarakan dan sekitarnya,” ujarnya.

“alau yang lain saya rasa tidak lagi, bahkan sudah ada yang beralih ke udang fename,” tambah Abidinsyah.

Tarakan diminta untuk mempertahankan produksi udang windu dengan pola budidaya tradisional. Untuk diketahui, terakhir produksi udang windu dari Tarakan dan sekitarnya mencapai 8.000 ton lebih pertahun dan diperuntukkan ekspor.

Sedangkan total keseluruhan ekspor, termasuk udang, ikan dan kepiting mencapai 16.000 ton lebih pertahun. ”Itu hanya untuk ekspor, belum termasuk produksi lokal dan antar pulau. Kami memprediksi sekitar 20.000 ton pertahun. Karena untuk produksi lokal saja angkanya diperkirakan sebesar 4.000 ton udang dan ikan,” bebernya.

Sementara itu, Budi Santosa Field Officer WWF Indonesia mengungkapkan, saat ini WWF telah melakukan riset pendahuluan di tambak yang ada di Bulungan dan Tarakan untuk sertifikasi. Standar tersebut adalah standar internasional yang digunakan untuk budidaya. ”Jadi apa yang menjadi standar internasional tersebut, kita bandingkan dengan kondisi yang ada di Bulungan dan Tarakan. Ini akan dijadikan dokumen kesenjangan untuk dijadikan bahan evaluasi terhadap apa yang harus dilakukan petambak maupun pemerintah kota,” jelas Budi.

Untuk diketahui, riset yang dilakukan mengacu pada tiga hal. Yaitu dari sisi sosial, sisi lingkungan maupun dari sisi teknis budidaya. Dari sisi sosial misalnya, tidak boleh ada pekerja dibawah umur. ”Kalau memang sudah sesuai oke, kalau belum ya harus diperbaiki,” tegasnya.

Dari sisi lingkungan, kualitas air harus memiliki standar. Dari sisi teknik budidaya, diakuinya banyak hal yang belum memiliki standar. ”Salah satunya, tambak tidak boleh memakai pestisida. Yang terjadi adalah masih banyak yang menggunakan pestisida, termasuk untuk membunuh hama keong di pematangnya. Padahal pestisida bisa masuk ke air dan bisa menjadi residu pada udang,” ujarnya.

Ini akan mempengaruhi udang yang diekspor keluar negeri. Pasalnya, ketika udang tersebut diterima di negara pengimpor, uang akan diperiksa apakah mengandung pestisida. Jika ditemukan mengandung pestisida, udang akan ditolak. Riset yang dilakukan WWF selama 3 bulan, mulai bulan Mei lalu dan hasilnya dirilis September 2011. (ddq/iza)

Sumber : radartarakan (7 Oktober 2011)

Enam Bulan Kembali Dievaluasi

2011-10-07T03:57:00.000-07:00

Walikota: Tak Mampu Harus Siap Diganti

TARAKAN – Ke-51 kepala sekolah akhirnya dilantik Walikota Udin Hianggio kemarin (6/10). Pelantikan yang berlangsung di Ruang Lubung Kantor Walikota tersebut sempat menjadi perhatian karena selain cukup banyak guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah, juga prosesnya memakan waktu lama.

Kembali mengingatkan, proses rekrutmen calon kepala sekolah dilaksanakan Dinas Pendidikan Kota Tarakan akhir 2010. Bahkan, setelah melalui tahapan seleksi, mereka telah mengikuti pendidikan dan latihan yang dilaksanakan 17-26 Januari 2011. Namun belakangan disoal. Salah satunya disebabkan, proses rekrutmen dianggap menyalahi aturan.

Menanggapi hal tersebut, Walikota Udin Hianggio mengakui, belum dilantiknya calon kepala sekolah karena ada sejumlah aturan yang harus dikonsultasikan ke Kementerian Pendidikan Nasional. Aturan dimaksud yakni Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 yang mengatur penugasan guru sebagai kepala sekolah. Di dalam regulasi tersebut disebutkan persyaratan khusus guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah yaitu berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolah/madrasah yang sesuai dengan sekolah/madrasah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah.

Nah yang terjadi dalam proses rekrutmen calon kepala sekolah yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kota Tarakan tidak demikian. Guru Sekolah Menengah Pertama diusulkan menduduki jabatan baru sebagai guru di salah satu Sekolah Dasar dengan tugas tambahan sebagai kepala sekolah.

Dalam proses rekrutmen calon kepala sekolah juga unsur yang tidak dilibatkan. Sebagai informasi, dalam Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 disebutkan mengenai proses pengangkatan kepala sekolah. Meliputi pengangkatan kepala sekolah dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah. Tim ini ditetapkan pemerintah kota melibatkan unsur pengawas sekolah dan dewan pendidikan. Berdasarkan rekomendasi tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah, pemerintah kota sesuai dengan kewenangannya mengangkat guru menjadi kepala sekolah sebagai tugas tambahan.

“Saya tidak akan gegabah untuk membuat keputusan sebelum dikonsultasikan,” tegas Haji Udin – sapaan walikota kepada Radar Tarakan kemarin.

Walikota berharap, ke-51 kepala sekolah yang dilantik kemarin dapat mengemban amanah dengan sebaik-baiknya. Dalam waktu 6 bulan ke depan, kinerja mereka juga dievaluasi. Jika tak mampu berbuat lebih baik, walikota menegaskan akan mengantinya dengan yang lain. “Saya inginnya 6 bulan untuk dilakukan evaluasi. Kalau tidak mampu, ya harus siap diganti. Penetapan ini, juga bukan karena dasar suka dan tidak suka ya,” tandasnya.

Kepala Dinas Pendidikan Tajuddin Tuwo mengatakan, siang kemarin telah mengumpulkan ke-51 kepala sekolah untuk diberikan arahan di Dinas Pendidikan. Dia berharap, para guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah agar menyelesaikan tugas-tugas belum sempat terlaksana saat meninggalkan jabatannya.

“Jadi dalam waktu dua atau tiga hari mereka masih tetap berada di sekolah untuk menyelesikan tugas-tugas mereka,” imbuhnya.

Mereka yang tidak lagi menjabat kepala sekolah, Tajuddin sedang mempertimbangkan untuk dipromosikan menduduki jabatan penting di Dinas Pendidikan. Salah satu pertimbangannya menyangkut penilaian kinerjanya selama menjabat kepala sekolah.

“Tentu ada beberapa kepala sekolah yang sangat menonjol prestasinya saat menjabat sebgai kepala sekolah dulu, dan itu menjadi pertimbangan khsusus bagi Dinas Pendidikan untuk secara jelas menyikapi, salah satunya dengan ditarik di Disdik,” kata mantan kepala SMA 1 Tarakan itu.

Tajuddin juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada kepala sekolah yang telah diganti, sebab pengabdian yang mereka miliki selama ini masih tumbuh dan masih bagus hingga saat ini. Meskipun telah dicabut tugas tambahannya sebagai kepala sekolah, tapi semangat mereka untuk melaksanakan tugas pendidikan tidak kendur. Hal itu menurutnya menjadi suatu prestasi yang patut dibanggakan baik secara pribadi maupun oleh pemerintah kota.

“Saya berharap, ini dapat terus dipertahankan karena guru merupakan abdi negara dan abdi masyarakat yang mengemban misi untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kota Tarakan,” harapnya.

Dari 51 kepala sekolah yang dilantik kemarin, ada 19 nama yang sebelumnya juga menduduki jabatan yang sama hanya bergeser ke sekolah lain. Misalnya M. Machfud yang sebelumnya menjabat kepala SMP 5, kini bertugas di SMP 3 menggantikan Akhmat Yani yang ditarik ke Dinas Pendidikan dan menempati posisi sebagai kepala Seksi Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan Menengah.(ndy/jnu)

Sumber : radartarakan (7 Oktober 2011)

Kepsek Harus Kuasai Manajemen

2011-10-07T03:55:00.000-07:00

BESAR harapan untuk 51 kepala sekolah yang dilantik kemarin. Terutama ke-32 nama yang baru menjabat sebagai kepala sekolah. Harapan di antaranya disampaikan mantan kepala sekolah.

Ahmad Silitonga SE MA, mantan kepala SD 001 Tarakan berharap, penggantinya dapat menjalankan amanah.

“Semoga mereka bisa lebih unggul lagi, lebih maju lagi, lebih akurat lagi dan kita harus sama-sama optimis bahwa mereka bisa,” kata Ahmad Silitonga.

Ada beberapa hal yang disarankannya kepada penggantinya. Selain memimpin sekolah, kepala sekolah juga harus mampu menguasai manajemen. Antara lain mengatur hal-hal yang menyangkut administrasi serta hal lainnya dalam lingkungan sekolah agar berjalan dengan baik dan sejalan dengan visi misi pendidikan Kota Tarakan.

“Seorang kepala sekolah juga harus bisa menguasai materi pelajaran. Sebab salah satu patokan untuk bertanya bagi seorang guru adalah kepala sekolah jika seandainya suatu saat ada salah satu guru yang mengalami kesukaran dalam mata pelajaran,” bebernya.

Kepala sekolah harus mampu menjawab dan menjelaskan apa yang tidak dimengerti atau ada yang kurang jelas pada setiap mata pelajaran.

“Kalau kepala sekolah tidak bisa menjelaskan apa yang ditanyakan guru, semuanya akan sia-sia. Jadi seorang kepala sekolah harus unggul, baik mata pelajaran maupun manajemen,” saran Ahmad Silitonga.

Legan Imang SPd, mantan kepala SD 013 juga menyampaikan, sebagai insan pendidik untuk membangun Tarakan menjadi sebuah kota pendidikan harus kembali pada tiga pilar pembangunan Kota Tarakan, yang salah satunya adalah pilar supremasi hukum.

Ketika melaksanakan sesuatu program atau kebijakan menurutnya pasti ada aturan-aturan yang akan memandu, maka aturan itulah yang akan menjadi pegangan. Jika ada sesuatu yang menghambat aturan itu mungkin akan diselesaikan dengan cara kompromi atau ditempuh melalui suatu kebijaksanaan.

“Inilah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tarakan untuk mengatasi polemik pengangkatan calon kepala sekolah yang sudah dilantik pada hari ini (kemarin),” kata Legan Imang yang termasuk vokal menyoroti rekrutmen calon kepala sekolah beberapa waktu lalu.

Legan berharap, apa pun yang sudah terjadi, semua elemen guru dan kepala sekolah dapat bersama-sama mengamankan kebijaksanaan yang telah diambil pemerintah kota agar pembangunan pendidikan akan menjadi sebuah program prioritas bagi seluruh masyarakat.

“Ambil contoh saja Universitas Borneo Tarakan, sebagian mahasiswanya adalah berasal dari wilayah sekitar Tarakan. Harapan kita ke depannya tidak hanya Universitas Borneo yang akan jadi barometer, tapi sekolah tingkat TK sampai SLTA akan bisa berpacu sehingga menjadi sekolah unggulan dan menjadi percontohan bagi wilayah-wilayah di sekitar Kota Tarakan,” saran Legan.(jnu)

Sumber : radartarakan (7 Oktober 2011)

Walikota Bantah Sudah Tahu Pelakunya

2011-10-07T03:53:00.000-07:00

TARAKAN - Walikota Tarakan Udin Hianggio membantah bahwa dirinya telah mengetahui siapa oknum yang mengoperasikan akun Facebook, Tarakan Ku beberapa waktu lalu.

Memang sempat beredar kabar bahwa oknum pelaku yang mengoperasikan akun facebook Tarakan Ku tersebut telah diketahui oleh sejumlah pihak, terutama dari kalangan internal di pemerintah kota. Namun sayangnya, beberapa pihak yang dikonfirmasi Radar Tarakan enggan untuk membeberkan pelakunya.

Termasuk walikota Tarakan, membantah jika dirinya dikatakan sudah mengetahui siapa pelakunya. “Sebelum Facebooknya ditutup, setahu saya dia memang sempat minta maaf (melalui status), tapi orangnya saya tidak tahu,” kata Udin Hianggio.

Soal adanya keterlibatan oknum di internal pemerintah kota, Udin juga membantahnya. “Kalau yang belum pasti jangan.. kalau katanya-katanya itu tidak bisa dipercaya,” jawab Udin.

Untuk kasus akun Tarakan Ku ini, pihaknya menyerahkan seluruh proses melalui jalur hukum di Kepolisian Resor Tarakan. “Proses hukumnya masih berjalan di polres, tunggu saja hasilnya,” kata Udin.

Seperti diberitakan, Walikota Tarakan sudah melaporkan akun facebook “Tarakan Ku” sejak bulan lalu atas tuduhan terhadap pencemaran nama baik.

Menurutnya, langkah tegas yang dilakukan pemerintah kota ini adalah sebagai bentuk efek jera terhadap fitnah-fitnah yang dilontarkan oleh oknum di akun facebook tersebut. “Ini bentuk pembusukan-pembusukan yang mereka lakukan. Misalnya soal calon ketua Golkar. Golkar itu bukan sembarang mengusulkan orang untuk calon 2014. Ini masih terlalu jauh dan kami tetap mengacu kepada aturan yang sudah ada protabnya dari partai. Yaitu untuk menentukan calon tetap melalui konvensi dan konvensi ini melalui survey. Jadi tidak benar beredar isu bahwa saya mendukung salah satu orang,” beber Udin.

Dia menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada polres Tarakan. Dan walikota pun meyakini dengan kecanggihan teknologi yang ada sekarang, semua bentuk kejahatan bisa saja terlacak. “Yang terpenting pelaku dan otaknya karena otaknya ini menginginkan pemerintahan kacau,” tegasnya.

Soal motif, dirinya pun enggan untuk menuduh macam-macam. “Yang jelas ini pencemaran nama baik,” tegasnya.

Kepada media, dirinya mengaku siap untuk dikritisi siapa saja. Namun tentunya dengan cara yang benar bukan dengan cara yang tidak sportif seperti ini. “Saya terbuka, kalau mau datang silakan ke kantor saya. Sampaikan kritikan langsung kepada saya dengan cara yang santun,” sarannya.(ddq)

Sumber : radartarakan (7 Oktober 2011)

Masih Terhambat di Administrasi

2011-10-07T03:49:00.000-07:00

MESKI pengerjaan fisik telah rampung 100 persen, tiga bangunan yang diperuntukkan bagi dua instansi vertikal yang didanai APBD Tarakan tak kunjung diserahkan.

Penyebabnya seperti dikemukakan Wakil Walikota Tarakan Suhardjo, karena masih terhambat di proses administrasi. Ketiga bangunan tersebut, yakni dua gedung Komando Rayon Militer (Koramil) dan satu gedung Kepolisian Sektor (Polsek).

“Secara fisik memang sudah rampung seratus persen, tapi untuk penyerahan dari pihak ketiga ke Pemkot Tarakan sampai saat ini masih terhambat di administrasi, termasuk kantor baru Polsek Tarakan Barat di Kampung Bugis,” kata Suhardjo kepada Radar Tarakan kemarin (6/10).

Dia menjelaskan, kalau pihak ketiga dalam hal ini kontraktor telah menyerahkan bangunan tersebut, pemerintah kota juga belum dapat langsung menyerahkan kepada user atau dua instansi dimaksud yakni Kodim 0907 Tarakan dan Polres Tarakan.

“Harus dicek dulu kondisi dan urusan administrasinya karena jangan sampai setelah serah terima, di belakang hari terdapat hal yang tidak kita inginkan,” terangnya.

Namun wawali berharap, ketiga gedung tersebut bisa dipinjam pakai sementara waktu jika mendapat izin dari walikota sambil menunggu serah terima administrasi yang terus tetap berjalan.

Diberitakan Rabu (5/10), Dandim 0907 Tarakan Letnan Kolonel Arm. Andi Kaharuddin mengatakan, sekitar empat bulan lalu pihaknya telah mengajukan ke Pemerintah Kota Tarakan agar gedung dua Koramil bisa segera difungsikan.

“Sudah lama kita mengajukan pinjam pakai tapi sampai sekarang Pemerintah Kota Tarakan belum menyerahkan ke kita. Mungkin ada permasalahan teknis yang belum tuntas sehingga izin untuk ditempati belum dikeluarkan,” beber Andi Kaharuddin.

Untuk itu, Dandim berharap kedua gedung Koramil itu sebaiknya sudah dapat difungsikan sebagai dasar kajian Kodim 0907 Tarakan dalam melakukan penambahan jumlah personel.

“Jika tempat itu sudah bisa difungsikan maka bisa menjadi dasar kami untuk membuat suatu kajian dalam pemenuhan personel atau penambahan anggota Kodim 0907 Tarakan,” kata dandim kepada wartawan koran ini.

Mengenai jumlah personel, lanjut Dandim, hingga saat ini pihaknya mengakui belum mencapai 100 persen. “Karena pertimbangan dari pimpinan yaitu diutamakan di daerah perbatasan langsung. Tapi selama ini kita tidak mengalami ada kendala dalam menjalankan tugas meski jumlahnya tak sampai 100 persen karena sudah kita memenej,” katanya. Adapun jumlah personel Kodim 0907 Tarakan hingga saat ini sebanyak 168 orang.(sur)

Sumber : radartarakan (7 Oktober 2011)

FKUB Tarakan Enggan Berpolemik Soal Rumah Ibadah

2011-10-07T03:43:00.000-07:00

TARAKAN - Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kota Tarakan, KH Zainuddin Dalila, mengatakan tidak ingin berpolemik dengan Walikota Tarakan Udin Hianggio terkait wacana pembangunan rumah ibadah terpadu yang diusulkan pihaknya sejak beberapa tahun lalu.

Menurut Zainuddin, usulan tersebut sudah digulirkan sejak dua tahun lalu namun hingga kini belum menemui titik terang. Terkait dengan pernyataan Walikota Udin Hianggio mengenai belum diterimanya usulan secara resmi dari FKUB, Zainuddin menanggapi dingin.

Menurut pria yang juga menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tarakan ini, pihaknya sudah pernah menyampaikan surat kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan sejak beberapa waktu lalu.

"Kalau soal surat saya rasa sudah pernah diberikan. Karena pas saya tanya Sekretaris tempo hari, katanya surat itu sudah pernah diberikan. Tapi karena disana mungkin tidak diketemukan," terang Zainuddin, Kamis (6/10/2011) siang.

Kendati demikian, ia tidak ingin masalah ini menjadi polemik di kalangan FKUB dan Pemkot Tarakan. "Barang kali saya mengusulkan untuk tidak berpolemik apakah surat itu sudah dikirim atau tidak. Yang jelas saya menangkap ada respon baik dari Pak Walikota," katanya.

Penulis : Syaiful Syafar
Editor : Adhinata Kusuma
Sumber : Tribun Kaltim

Sumber : tribunnews (6 Oktober 2011)

Walikota Sambut Baik Gedung Pameran di Tarakan

2011-10-07T03:41:00.000-07:00

TARAKAN - Walikota Tarakan Udin Hianggio menyambut baik gagasan pembangunan gedung pameran yang permanen dan representatif di Tarakan.

Hal ini dikemukakannya kepada wartawan, usai membuka acara Tarakan International Expo (TIE) 2011, Kamis (6/10/2011) siang di Stadion Tennis Indoor Telaga Keramat.

Udin menilai, realisasi gedung pameran di Tarakan menjadi kebutuhan mendesak untuk mendongkrak perekonomian warga Tarakan. Hanya saja, Ketua DPD Partai Golkar Tarakan ini menekankan, harus ada perencanaan yang matang sehingga agenda tersebut bisa diwujudkan di APBD Tarakan 2012.

"Barangkali perencanaannya harus ada. Kalau memang sudah ada perencanaannya, kita tidak mengalami kesulitan untuk penganggaran di APBD. Nah, kalau itu tidak ada maka dia memerlukan waktu yang panjang, sehingga akhirnya tidak bisa kita realisasikan," katanya. (*)

Penulis : Syaiful Syafar
Editor : Adhinata Kusuma
Sumber : Tribun Kaltim

Sumber : tribunnews ( 6 Oktober 2011)

Tarakan Harus Punya Gedung Pameran

2011-10-07T03:39:00.000-07:00

TARAKAN - Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Disperindagkop) dan UMKM Kota Tarakan, Aleksandra, melempar wacana pentingnya Kota Tarakan mempunyai gedung pameran yang permanen dan representatif.

Hal ini diutarakannya, disela-sela penyelenggaraan Tarakan International Expo (TIE) 2011, Kamis (6/10/2011) di Stadion Tennis Indoor Telaga Keramat.

Menurut Alek, pembangunan gedung pameran yang permanen dan representatif sudah sepantasnya diwujudkan untuk mensinergiskan visi misi Kota Tarakan sebagai kota jasa dan perdagangan.

"Sudah mutlak hukumnya Tarakan memiliki sebuah gedung pameran yang permanen dan representatif. Seperti yang dimiliki Kabupaten/Kota lainnya di Kaltim, seperti Samarinda, Balikpapan, atau Bontang," ujarnya.

Dikatakan Alek, keberadaan gedung pameran yang representatif diyakini dapat mendorong perekonomian masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebab, bisa jadi hampir setiap bulan akan ada event yang diselenggarakan, baik dari Pemkot maupun event organizer yang ada di Tarakan.

Penulis : Syaiful Syafar
Editor : Adhinata Kusuma
Sumber : Tribun Kaltim

Sumber : tribunnews (6 Oktober 2011)

Tarakan International Expo Dibuka Walikota

2011-10-06T02:26:00.000-07:00

TARAKAN - Walikota Tarakan Udin Hianggio resmi membuka event Tarakan International Expo (TIE) 2011, Kamis (6/10/2011) pukul 09.00 di Stadion Tennis Indoor Telaga Keramat.

Pembukaan TIE 2011 ditandai dengan pemukulan gong oleh Ketua DPRD Tarakan Effendi Djufrianto yang disaksikan Walikota Tarakan Udin Hianggio dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindagkop) Tarakan Aleksandra.

Sayangnya, event TIE 2011 kali ini hanya dihadiri satu peserta asing yaitu dari Tawau Malaysia. Selebihnya dihadiri peserta dari berbagai daerah di wilayah utara Kaltim dan penjuru nusantara lainnya.

Dalam sambutannya, Walikota Udin Hianggio berharap, kegiatan TIE di tahun-tahun mendatang bisa lebih maksimal dari tahun ini.

"Tentu kita harapkan kata-kata international itu betul-betul bisa kita wujudkan di tahun yang akan mendatang. Dan mudah-mudahan kota Tarakan kedepan bisa jadi sentra perekonomian di wilayah utara Kaltim," ujarnya.

Event TIE 2011 digelar selama 5 hari, terhitung 6-10 Oktober 2011 dan menyediakan sedikitnya 60 stan yang memamerkan produk UMKM, hasil pertanian, kuliner dan lainnnya.

Penulis : Syaiful Syafar
Editor : Fransina

Sumber : tribunnews (6 Oktober 2011)

Tim Kejar Dukungan Tertulis

2011-10-06T02:16:00.000-07:00

TARAKAN – Berbagai upaya dilakukan untuk memperjuangkan status Pelabuhan Malundung menjadi pelabuhan impor. Salah satunya belajar ke Dumai, Riau, untuk mencontoh apa saja yang dilakukan Pemerintah Kota Dumai sehingga dapat mewujudkan pelabuhannya menjadi pelabuhan impor produk tertentu sesuai Peraturan Menteri Perdagangan nomor 57/2010.

“Jawabannya, kita harus mendapatkan dukungan nyata dari stakeholders dan instansi vertikal serta kabupaten/kota interline. Kalau Pemkot dan masyarakat Tarakan, sudah pasti mendukung,” ucap H Said, salah satu personel tim pengembangan status pelabuhan Malundung Kota Tarakan.

Bukti dukungan tersebut, harus dinyatakan dalam bentuk tertulis oleh berbagai pihak dimaksud. Sejauh ini, kata H Said, tim sudah mengantungi bukti dukungan tertulis dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Tarakan. “Kini kita mengejar bukti dukungan tertulis dari Bea Cukai dan Pelindo. Terkait keinginan ini, hari ini (kemarin) kami akan turun ke lapangan untuk memohon dukungan tertulis dari pihak dimaksud,” ujar Haji Said yang ditemui Radar Tarakan di ruang kerja Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tarakan.

Sedangkan untuk dukungan tertulis dari daerah interline, tim akan melakukan pendekatan secara perlahan dengan harapan dapat menghormati hak dan keinginan pemerintah daerah interline. “Ya, sementara ini cukuplah dukungan dari stake holders serta instansi vertikal terkait yang ada di Tarakan, kalau untuk (dukungan) daerah interline kita akan lakukan pelan-pelan. Khawatirnya, daerah interline tersebut juga ingin mengajukan hal yang sama,” tandas pria yang juga menjabat Kepala Bidang Ekonomi pada Bappeda Kota Tarakan ini.

Setelah mendapat dukungan tertulis dari pihak-pihak dimaksud, tim percepatan dalam hal ini dari kalangan akademisi (Universitas Borneo) akan menyusun feasibility study (FS) rencana pengembangan status pelabuhan Malundung. Dana yang dianggarkan untuk penyusunannya sekira Rp 272 juta dari APBD Kota Tarakan 2011. “Paparan awal FS ini, akan dilakukan pada hari Jumat ini di ruang pertemuan Pemkot Tarakan oleh tim penyusun Universitas Borneo,” jelas H Said lagi. FS sendiri ditargetkan selesai disusun sekira awal November dan penyelesaian administrasi pembayaran penyusunan dilakukan akhir Desember tahun ini. “FS ini akan menjadi dasar tim untuk memaparkan rencana pengembangan tadi di hadapan Gubernur Kaltim, sekaligus berharap dukungan moril dan tertulis dari Gubernur,” tandasnya.

Namun, sebelum itu pihaknya akan menyurati Pemprov Kaltim yang ditujukan kepada Gubernur Kaltim terkait pernyataan dukungan tersebut. “Setelah surat dilayangkan, barulah kita paparan. Mungkin, jika semuanya lancar dan dukungan gubernur sudah kita dapatkan maka kita akan upayakan mendapat dukungan pula dari DPRD Provinsi (tim berjanji akan segera menyurati DPRD Provinsi Kaltim, red.). Jadi, sekaligus,” urai H Said.

Tatkala semua langkah diatas terpenuhi dengan baik, maka diperkirakan awal Desember tahun ini, tim sudah menyampaikan seluruh persyaratan administrasi yang dibutuhkan tersebut kepada pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Insya Allah, awal atau pertengahan 2012 Tarakan sudah masuk dalam perubahan Permendag RI No. 57, atau setidak-tidaknya tahun 2013 lah,” tukasnya.(ndy)

Sumber : radartarakan.co.id (6 Oktober 2011)

Pertanyakan Komitmen Pemkot

2011-10-06T02:08:00.000-07:00

TARAKAN - Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Gerakan Pemuda Bersatu (Germutu) kembali menyesalkan sikap pemerintah kota Tarakan yang tidak kunjung melanjutkan pembangunan di masyarakat, khususnya di kecamatan Tarakan Timur. Padahal, kata Wakil Ketua LSM Germutu Tarakan, Wahyudin, telah ada koordinasi dengan beberapa pihak terkait dan telah lahir surat keputusan dari Walikota Tarakan tertanggal 25 Juli 2011 nomor 600 tentang pelaksanaan program kegiatan SKPD di lingkungan Pemkot Tarakan yang sebelumnya telah disepakati oleh empat kecamatan.

Akhirnya tiga kecamatan yaitu Tarakan Barat, Tarakan Tengah dan Tarakan Utara sudah melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan, termasuk pelaksanaan pembangunan yang dianggap tidak bertentangan dengan aturan yang ada, baik kegiatan yang bersumber dari musrenbang dan hasil reses DPRD.

Dijelaskan Wahyudin, surat keputusan walikota tersebut lahir atas dasar kesepakatan dan komitmen dari empat camat yang ditandatangani di depan walikota langsung. Namun sangat disayangkan, sampai saat ini pihak kecamatan Tarakan Timur sama sekali belum ada tahapan ke arah sana, apalagi melaksanakan kegiatan yang selama ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan menjadi harapan besar masyarakat.

“Sesuai komitmen pemerintah, apabila ada PNS termasuk camat yang tidak siap untuk melaksanakan kegiatan di wilayahnya, maka akan diganti. Tapi komitmen tersebut tidak terbukti,” ujar Wahyudin.

“Kami tidak menuntut camat yang harus diganti, tapi kami mempertanyakan komitmen pemerintah untuk melaksanakan pembangunan di masyarakat. Jangan terlalu memaksakan untuk mempertahankan jabatan seseorang sementara masyarakat banyak dikorbankan,” sambung Wahyudin.

Untuk diketahui, Camat Tarakan Timur Hanip Matiksan sudah mengajukan pengunduran diri dan permohonan mutasi kepada walikota, ditembuskan kepada wakil walikota, sekretaris kota, asisten administrasi umum, asisten pemerintahan, kepala BKD dan inspektur kota Tarakan melalui surat tertulis tertanggal 25 Juli 2011. Namun sampai dengan dilakukannya mutasi pada minggu lalu, posisi Hanip tidak bergeser.

Dikatakan Wahyudin, ada pertanyaan besar di masyarakat yang menunggu pembangunan tersebut. Yaitu apa yang menjadi kendala sehingga pemerintah belum menindaklanjuti surat permohonan mutasi yang disampaikan camat Tarakan Timur. “Padahal ini sudah menjadi keresahan di masyarakat,” tukasnya.

Pihaknya mengkhawatirkan, masyarakat kembali akan datang berbondong-bondong ke DPRD untuk mempertanyakan persoalan ini lantaran tak kunjung ada penyelesaian.

Ditemui terpisah, Ketua Forum Koordinasi Ketua Rukun Tetangga (FKKRT) Tarakan H.M.Rusli H. Jabba mengungkapkan, pihaknya juga mempertanyakan program kegiatan yang bersumber dari APBD Kota Tarakan tahun anggaran 2011. Termasuk adanya isu pengalihan anggaran yang sempat dilontarkan Sekkot Badrun, dan mendapat tanggapan keras dari Aksindo Tarakan yang disampaikan Fajar Ngewa beberapa waktu lalu.

“Kenapa tidak dialihkan saja ke pembangunan di wilayah RT yang tidak dapat kegiatan sama sekali. Minimal semenisasi di wilayah RT yang jalanannya tidak bagus,” kata Rusli.

Pasalnya, saat ini ada RT yang tidak dapat kegiatan pembangunan sama sekali, padahal ada ratusan program pembangunan kegiatan yang sedang dijalankan. “Semestinya semua RT juga dapat agar ada pemerataan, namun pada kenyataannya tidak merata. Padahal semua RT sudah mengajukan usulan di musrenbang,” tuturnya.

Saat ini kata Rusli Jabba lagi, sejumlah ketua RT mengharapkan ada kegiatan pembangunan di wilayahnya. “Kalau ada salah jalur di pemerintah sehingga dilakukan penundaan maka perlu dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kami mengharapkan pembangunan di wilayah RT pembangunan tetap jalan. Yang jelas RT dan warga sangat menunggu pembangunan,” pungkasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Walikota Tarakan Udin Hianggio merespon positif apa yang disampaikan sejumlah LSM tersebut. Menurut Haji Udin, apa yang menjadi persoalan di masyarakat memang harus segera dicari jalan keluarnya oleh pemerintah sebagai abdi negara. ”Besok (hari ini) kita memang ada pelantikan, namun didominasi pelantikan kepala sekolah. Tapi saya belum tahu laporannya apakah persoalan yang lalu juga menjadi perhatian serius tim,” kata Udin Hianggio kepada Radar Tarakan dihubungi kemarin sore.

Dikatakan walikota, secara khusus dirinya memang sudah meminta kepada staf untuk segera mengambil sikap terkait persoalan di Kecamatan Tarakan Timur. Termasuk persoalan pengajuan pengunduran diri Camat Tarakan Timur.

”Pemerintah memang harus tegas terkait persoalan ini. Jika memang dianggap menghambat, mari cari solusinya,” tegas walikota lagi.

Secara khusus, lanjut Udin Hianggio, dirinya memang sudah meminta kepada Asisten I Bidang Pemerintahan dan Badan Kepegawaian Daerah dalam rapat baperjakat untuk melakukan kajian tersebut. Disinggung apakah posisi camat Tarakan Timur juga akan dimutasi pada pelantikan kepala sekolah hari ini, Udin Hianggio enggan berkomentar lagi.(ddq)

Sumber : radartarakan.co.id (6 Oktober 2011)

Total 51 Kepala Sekolah Dilantik Walikota Tarakan

2011-10-06T02:01:00.000-07:00

19 Nama Bergeser ke Sekolah Lain

TARAKAN – Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan, Tajuddin Tuwo menepati janjinya segera menyelesaikan persoalan rekrutmen calon kepala sekolah. Pagi ini (6/10) sekitar pukul 08.00 Wita di Gedung Serbaguna Kantor Walikota Tarakan, rencananya ada 32 nama yang telah mengikuti proses rekrutmen sejak akhir 2010 akan dilantik sebagai kepala sekolah yang baru.

Tajuddin menjelaskan, dengan dilantiknya kepala sekolah yang baru tersebut, pejabat lama dengan otomatis akan dicabut tugas tambahannya sebagai kepala sekolah dan akan didinaskan di sekolah masing-masing sebagai guru dan sebagian akan ditugaskan sebagai guru di sekolah lainnya.

“Kepala sekolah ini kan tugas tambahan. Setelah tidak menjabat, maka akan didinaskan kembali sebagai guru,” kata Tajuddin Tuwo kepada Radar Tarakan kemarin (5/10).

Sedangkan untuk menempatkan kepala sekolah yang telah habis masa jabatan ini ke Dinas Pendidikan, baik sebagai pengawas atau penilik sekolah yang bersangkutan mesti melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

“Untuk dipromosikan jadi pengawas atau penilik maka harus melalui tes dulu, itu prosedurnya,” kata mantan kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Tarakan.

Tajuddin juga berharap, kepala sekolah yang baru dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan meningkatkan kinerjanya sehingga mutu pendidikan di Tarakan menjadi lebih baik lagi. “Sekarang sudah baik, tapi saya harap bisa lebih baik lagi,” harap pria yang pernah menjabat kepala SMA 1 Tarakan.

Masih kata Tajuddin Tuwo, kinerja dari kepala sekolah ini termasuk yang baru menjabat akan terus dilakukan penilaian oleh tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah yang terdiri dari 3 unsur seperti Dewan Pendidikan, Pengawas Sekolah plus dari Dinas Pendidikan sendiri. Selain peningkatan mutu, juga nantinya sebagai pertimbangan untuk mengambil kebijakan apakah layak atau tidak untuk dilakukan perpanjangan masa jabatan. Jadi kepala sekolah diharapkan mampu memperlihatkan kredibilitas, kinerja dan kemampuannya untuk memimpin sekolah.

“Tingkat keberhasilan seorang kepala sekolah nanti akan ditentukan dari penilaian yang dilakukan oleh tim tersebut,” ujar Tajuddin Tuwo.

Sementara, di samping akan melantik 32 kepala sekolah baru, 19 nama kepala sekolah juga akan dilakukan pelantikan pagi ini untuk menduduki jabatan kepala sekolah di sekolah yang baru. Ke-19 kepala sekolah lama yang akan dilakukan pergeseran ini di antaranya ada yang berasal dari sekolah di daerah pesisir dan dipindah ke sekolah di perkotaan.

“Pergeseran ini juga tidak terlepas dari hasil penilaian dari pengawas sekolah beserta tim tentang kinerja kepala sekolah. Jadi seluruhnya yang akan dilantik besok (hari ini) sebanyak 51 kepala sekolah,” kata Tajuddin Tuwo.(jnu)

Sumber : radartarakan.co.id (6 Oktober 2011)

Besok, Posko Kebakaran Resmi Ditutup

2011-10-06T01:59:00.000-07:00

Total Uang Sumbangan Mencapai Rp 88 Juta

TARAKAN - Hingga kemarin, uang sumbangan untuk korban kebakaran Beringin yang masuk melalui pintu Kelurahan Selumit Pantai mencapai angka Rp 88.205.800. Khusus untuk beras, jumlah yang masuk memang sangat banyak yaitu mencapai 7.510 kilogram. “Jumlah penyumbang sudah mencapai 167 penyumbang,” ujar Lurah Selumit Pantai, Eddy.

Para penyumbang tersebut terdiri dari berbagai organisasi masyarakat. Namun ada juga yang langsung dari orang perorang melalui ketua RT.

Dikatakan Eddy, untuk saat ini jumlah beras yang terbagi ke masyarakat memang sudah banyak. Untuk itu, pihaknya mewacanakan akan mengalihkan beras yang ada menjadi dalam bentuk uang, untuk menambah saldo bantuan yang ada saat ini untuk selanjutnya diserahkan kepada masyarakat.

“Beras disini sudah numpuk. Dan kami rencananya mau membagikan perjiwa perkepala keluarga. Termasuk membagikan uang yang ada agar lebih bermanfaat,” tukasnya.

Untuk itu, pihaknya menyarankan kepada masyarakat atau kelompok organisasi masyarakat yang masih berniat untuk menyalurkan sumbangan agar menyalurkannya dalam bentuk uang. “Namun namanya sumbangan kami tidak memaksakan, hanya disarankan saja,” kata Eddy menyarankan.

Pihaknya mengingatkan, posko penanggulangan bencana kebakaran yang dibuka di kantor Kelurahan Selumit Pantai, resmi akan ditutup pada hari Jumat (7/10) besok. Penutupan ini dilakukan agar bantuan yang telah masuk dapat segera disalurkan secara keseluruhan dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Sejauh ini, sambung Eddy, seluruh bantuan yang masuk melalui kelurahan, baik dalam bentuk uang dan barang dapat dipertanggung jawabkan oleh petugas kelurahan sesuai dengan database yang ada. “Sumbangan yang masuk dan diberikan semuanya dimasukkan dalam database kami,” tegasnya.(ddq)

Sumber : radartarakan.co.id (6 Oktober 2011)

Penataan Beringin Perlu Konsep dan Anggaran

2011-10-06T01:57:00.000-07:00

TARAKAN - Wakil Walikota Tarakan Suhardjo Trianto sepakat jika lokasi bekas kebakaran di Beringin III ke depan harus ditata dengan baik. Namun untuk melakukan penataan tersebut menjadi kawasan pemukiman yang rapi dan bersih tentu memerlukan konsep serta perencanaan yang matang. “Dan yang terpenting adalah support dana,” kata Suhardjo.

Untuk menyikapi hal ini, pemerintah kota tentu harus melakukan koordinasi dengan dinas dan institusi terkait khususnya DPRD Tarakan. Menurutnya, selain menyiapkan anggaran, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah sejauh mana kawasan tersebut memiliki data secara parsial. Misal luasnya, dan akan dikonsep seperti apa kawasan pesisir tersebut.

“Sehingga perencanaan mau diapakan kawasan tersebut benar-benar sudah siap,” pesannya.

Meski demikian, sampai saat ini pemerintah kota belum melakukan kegiatan apa-apa di lapangan, terkait wacana penataan kawasan ini. Pasalnya pemerintah kota harus melakukan koordinasi dengan legislatif di DPRD apakah sepakat dengan wacana tersebut dan mempersiapkan anggarannya melalui APBD kota.

“Kalau ada masukan-masukan serta ide-ide yang baik dari masyarakat maupun dari tokoh silakan saja disampaikan melalui institusi yang ada,” ujarnya.

Yang jelas, harus ada kajian mengenai konsep tersebut. Apakah benar-benar memberikan multi player efek kepada masyarakat dengan akan digelontorkannya anggaran dari APBD atau tidak.

“Harapan saya jangan sampai antara dana yang dikeluarkan dengan outputnya tidak sebanding,” harapnya.(ddq)

Sumber : radartarakan.co.id (6 Oktober 2011)

Wacana Perekrutan CPNS Masih Ditinjau Ulang

2011-10-06T01:55:00.000-07:00

Rp 425 Miliar untuk Belanja Pegawai

TARAKAN – Jika mengacu pernyataan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi EE Mangindaan yang menyebutkan, 297 pemerintah daerah dipastikan tidak bisa melaksanakan penerimaan CPNS jalur umum dengan formasi terbatas mulai tahun depan karena belanja pegawainya di atas 50 persen dari total APBD-nya, maka Tarakan tidak termasuk.

Sebab menurut Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Tarakan, Ahmad Maulana, belanja pegawai hanya sebesar 30,4 persen dari total APBD Tarakan. Atau dari Rp1,4 triliun, total APBD Tarakan tahun ini, yang terserap untuk kegiatan belanja pegawai hanya kurang lebih Rp 425 miliar. “Anggaran tersebut dipakai untuk gaji pegawai, tunjangan pegawai, fasilitas pegawai dan sebagainya. Sisanya 69,6 untuk belanja publik,” kata Ahmad Maulana kepada Radar Tarakan kemarin (5/10).

Porsi tersebut lanjut Maulana menerangkan, sesuai dengan komitmen pemerintah bahwa belanja pegawai harus lebih kecil dari pada belanja publik untuk kepentingan pembangunan. “Jadi (belanja publik) lebih besar dari pada belanja aparatur. Tapi kalau sebaliknya atau sama saja besar, sama saja kita telah mengkhianati dan mencederai rakyat,” imbuh Maulana.

Berdasarkan porsi ini, Pemerintah Kota Tarakan akan kembali melakukan kajian untuk melihat kebutuhan pegawai, apakah telah mencukupi atau masih kurang untuk kembali melakukan rekrurmen CPNS pada tahun 2011.

Sementara, Wakil Walikota Suhardjo mengatakan, wacana perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) memang perlu ditinjau ulang. Sebab ada hal-hal yang menjadi skala prioritas. “Kita berdayakan dulu tenaga-tenaga yang ada terlebih dahulu yang masih honor dan sejauhmana tolak ukur PNS yang ada saat ini,” kata Suhardjo.

Kendati demikian, kebutuhan CPNS di lingkup Pemkot Tarakan harus mengikuti azas kebutuhan. Terlebih lagi PNS dituntut untuk menjalankan tugas secara professional. “Jadi harus sesuai dengan tugas dan bidang pekerjaannya serta tanggung jawabnya,” kata wawali.

Selama asas kebutuhan itu memungkinkan untuk dibutuhkan, lanjut politisi PDIP Tarakan ini, bukan menjadi suatu masalah. Tetapi apabila yang jumlah PNS serta tenaga honor yang ada sekarang ini sudah mencukupi tidak perlu lagi dilakukan perekrutan CPNS.

“Jika dalam perekrutannya tidak dalam asas kebutuhan pasti dalam pelaksanaanya nanti tidak maksimal. Jadi asas kebutuhan harus dipertimbangkan,” tandasnya. Hal tersebut juga nantinya akan berdampak pada anggaran yang karena awalnya tak sesuai dengan kebutuhan yang ada. “Kita harus sinergis menyikapi apa yang diinstruksikan oleh Menpan,” tukasnya.(jnu/sur)

Sumber : radartarakan.co.id (6 Oktober 2011)

Dapat Kiriman Surat Kaleng, Mahasiswa Sampaikan Sikap

2011-10-06T01:50:00.001-07:00

TARAKAN – Sejumlah kelompok mahasiswa yang menamakan dirinya Gerakan Pemuda Peduli Kota Tarakan (G-Pemkot) menyatakan sikap terkait beredarnya surat kaleng di kalangan kampus dan masyarakat Tarakan. Dalam surat kaleng alias tidak diketahui siapa pengirimnya tersebut memberikan informasi tentang dugaan kasus korupsi berjamaah yang dilakukan oleh para pejabat.

“Tujuannya hanya membuat kepercayaan terhadap Pemerintah Kota Tarakan sebagai black campaign (kampanye gelap) untuk Pilkada Tarakan ke depan,” kata Akbar Syarif selaku koordinator yang sore kemarin bertandang ke Radar Tarakan bersama perwakilan mahasiswa dari Mapala PPKIA, AMPD, Oi Khatulistiwa, PC PMII, BEM FPIK, FKIP UB, HMJ dan UKM Pers UB, dan Sekumpulan Musisi Tarakan (Semut).

Menyikapi hal tersebut, G-Pemkot mengimbau seluruh masyarakat dan mahasiswa di Tarakan untuk tidak mudah terprovokasi dengan berita yang disebar melalui surat kaleng maupun dunia maya yang baru-baru ini terjadi. “Karena pelaku tidak tidak jelas dan informasi yang diberikan tidak disertai bukti-bukti, sehingga menjadi sebuah fitnah bagi kalangan pemerintah,” imbuh Al-Kindi Bil Faqih yang merupakan perwakilan Semut.

Mereka juga mengajak seluruh elemen untuk menjaga suasana kondusif daerah ini dengan membantu pemerintah khususnya pihak keamanan, misalnya jika melihat aksi-aksi provokasi yang dilakukan oknum dengan menyebarluaskan informasi-informasi tidak jelas yang tujuan tidak baik agar segara melaporkan kepada pihak keamanan sehingga bisa ditindak untuk pencegahan.

Mereka juga meminta kepada pemerintah dan penegak hukum terkait untuk segera menindak lanjuti persoalan ini agar masyarakat atau pihak-pihak yang dirugikan dari perbuatan tidak baik ini bisa merasa tentram dalam beraktivitas,” pintanya.

“Kita masih ingat akun Tarakan Ku yang secara vulgar melecehkan bahkan menelanjangi pemerintah Kota Tarakan di dunia maya, sampai saat ini tidak ada kabar beritanya. Maka dari itu, kami minta para penyidik di kepolisian hendaknya bisa mengambil sikap. Pemerintah juga jangan tinggal diam. Jika diam, maka jangan salahkan mahasiswa dan masyarakat menganggap apa yang mereka baca adalah betul,” urainya.

“Ini yang kami takutkan, jika mahasiswa dan masyarakat Tarakan sudah tidak percaya lagi sama pemerintahnya sendiri, apalagi dengan penegak hukum,” imbuhnya.

Akbar Syarif juga menegaskan, imbauan tersebut bukan berarti mereka memposisikan diri sebagai super body pemerintah atau masyarakat. “Namun kita sadari bersama sebagai elemen masyarakat mempunya tanggung jawab yang sama untuk menjaga keutuhan NKRi dan good government juga tidak bisa terwujud kalau hanya pemerintah yang berjuang. Semua ini harus dapat dukungan dari semua golongan masyarakat,” kata Akbar Syarif.(*/ipk)

Sumber : radartarakan.co.id (6 Oktober 2011)

Prioritaskan Tata Wilayah Kumuh

2011-10-05T00:31:00.000-07:00

Ajat: Tidak Ada Kaitannya dengan Kebakaran Beringin

TARAKAN – Musibah kebakaran di Beringin III yang terjadi akhir September lalu, membuat pemerintah kota kembali memikirkan pentingnya penataan kawasan pemukiman padat penduduk.

Seperti direncanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, pada tahun 2012 akan dilakukan penataan di Kelurahan Selumit Pantai, terutama di pemukiman yang dinilai kumuh.

“Tahun ini kita baru menyusun perencanaan yang disertai tinjau lapangan. Perencanaan dilakukan selama tiga bulan atau sampai Desember nanti,” kata Kepala Bidang Tata Ruang, Ajat Jatnika, kepada Radar Tarakan.

Dia juga menyampaikan, rencana penataan ini tengah lama dilakukan sebelum terjadinya kebakaran di kawasan Beringin III. “Rencana penataan ini tidak ada kaitannya dengan kejadian kebakaran di Beringin. Ini sudah kita rancang jauh hari sebelumnya dan pagunya sudah ada dari APBD Kota Tarakan sebesar Rp 150 juta,” tegasnya.

Penataan tersebut di Kelurahan Selumit Pantai dengan luas wilayah 48 hektare itu akan dilakukan mulai dari sungai di samping Hotel Taufiq atau Gang Steleng hingga daerah markas komando Pangkalan TNI Angkatan Laut Tarakan di Jalan Yos Sudarso.

“Nantinya akan kita prioritaskan untuk daerah yang kumuh dulu. Adapun konsepnya sampai saat ini belum kelihatan karena kita masih melakukan survei lapangan serta pendataan,” jelas mantan Kepala Seksi Pengairan dan Sumber Daya Air di instansi yang sama.

Termasuk lanjut Ajat menerangkan, apakah nanti akan dilakukan pembongkaran rumah warga serta penimbunan lahan yang akan ditata pihaknya hanya mengikuti rekomendasi yang disampaikan nanti.

“Tentunya wacana ini akan dibahas masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), baik secara fisik maupun non fisiknya seperti jalannya nanti bagaimana serta letak bangunannya dan lain-lainnya,” urainya.

Diperkirakan, pertengahan tahun 2012 mendatang pekerjaannya akan dilakukan.

Ajat menjelaskan, tujuan dari kegiatan penyusunan rencana teknis kawasan kumuh di kelurahan Selumit Pantai adalah menindaklanjuti rumusan kebijaksanaan pemanfaatan ruang dan arahan pemanfaatan ruang yang tertuang dalam review Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ada. Selain itu, juga menentukan arah pertumbuhan dan pengembangan kelurahan yang lebih rinci dan teknis serta berwawasan lingkungan.

“Mewujudkan keselarasan dan keharmonisan bangunan dengan bangunan, bangunan dengan utilitas, bangunan serta lingkungannya,” sebut Ajat Jatnika.(sur)

Sumber : radartarakan (5 Oktober 2011)

Santunan Korban Kebakaran Rp 93,7 Juta

2011-10-05T00:29:00.001-07:00

TARAKAN - Korban kebakaran Beringin III akan segera menerima santunan dari Pemerintah Kota Tarakan. Saat ini, proses pencairan masih di Bagian Sosial Setkot Tarakan.

Kepala Bagian Sosial, Bambang Irawan mengatakan, santunan tersebut akan dibagikan setelah proses administrasi selesai kepada pemilik maupun penyewa yang rumahnya ludes terbakar. “Secepatnya akan kita proses. Data juga sudah lengkap,” ujar Bambang Irawan kepada Radar Tarakan.

Berdasarkan data yang dilaporkan pihak Kelurahan Selumit Pantai ke Bagian Sosial, jumlah rumah yang hangus terbakar pada peristiwa yang terjadi pada 22 Oktober lalu, baik di RT 3 maupun RT 5 sebanyak 78 rumah. Antara lain 31 rumah penyewa, dan pemilik 47 rumah. Bagi pemilik rumah besaran santunan yang akan diberikan adalah sebesar Rp 1,5 juta, dan bagi penyewa sebesar Rp 750 ribu. Besaran ini sesuai kebijakan yang ditetapkan pemerintah kota dan telah berlangsung selama beberapa kali terjadi musibah seperti ini.

“Jadi besaran santunan yang disiapkan seluruhnya berjumlah Rp 93.750.000,” sebutnya.

Selain bantuan santunan, sebelumnya pemerintah kota melalui Bagian Sosial juga telah menyalurkan bantuan berupa paket sembako yang dibagikan kepada seluruh korban kebakaran yang berjumlah 159 kepala keluarga. Bantuan ini disalurkan melalui tim relawan yang tergabung dalam Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang dikoordinir oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja (Dinsosbaker). Tim ini telah membuka posko bantuan selama satu minggu sejak terjadinya kebakaran lalu disekitar lokasi eks kebakaran dan dibantu oleh pihak kelurahan dalam menerima bantuan dari masyarakat dan menyalurkan kepada korban kebakaran.

“Tim PSM ini berjumlah 52 orang yang terjun langsung ke lapangan selama seminggu,” ujar Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, Siti Puspa, ditemui terpisah.

Pejabat Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Tarakan itu juga menyampaikan, instansinya telah menyalurkan bantuan berupa 3,1 ton beras dalam karung yang berukuran 50 kilogram. Bantuan tersebut telah dibagikan kepada korban kebakaran 3 hari sejak kebakaran terjadi melalui tim relawan PSM yang merupakan tenaga kontrak Dinsosnaker. Selebihnya karena beras tersebut belum habis dan juga masih ada beberapa masyarakat belum mengambil diserahkan kepada pihak kelurahan untuk membagikan.

“Hingga kini terus dibagikan kepada pihak korban kebakaran yang dilaksanakan oleh kelurahan,” imbuh Siti Puspa.

Sementara itu, sejak awal terjadinya kebakaran, pemerintah kota juga telah menyediakan tenda sebanyak dua buah untuk tempat pengungsian para korban kebakaran. Tetapi hingga tenda tersebut dibongkar tidakm ada masyarakat yang menempati tempat penampungan tersebut.

Hal ini menurut Asisten III H.M Yunus Abbas pada kesempatan berbeda menandakan tingginya tingkat kepedulian dan solidaritas masyarakat Tarakan.

“Saat api masih belum padam, pemerintah sudah menyiapkan tenda penampungan, tapi tidak ada yang menempati hingga batas akhir tenda itu disediakan,” kata Yunus Abbas.

BANTUAN TERUS MENGALIR

Bantuan untuk korban kebakaran terus mengalir. Tercatat hingga Senin (3/10), bantuan berupa uang tunai dari masyarakat maupun instansi yang masuk melalui Kelurahan Selumit Pantai sebesar Rp 88.205.800.

“Hingga saat ini masih terus masuk dan diperkirakan akan terus bertambah nanti,” kata Lurah Selumit Pantai Eddy.

Bantuan uang tersebut kini masih dikelola pihak kelurahan. Ada juga yang telah dikonversi menjadi barang kebutuhan rumah tangga yang sifatnya mendesak untuk segera disalurkan seperti alat-alat dapur, kompor, panci, piring, gelas dan kebutuhan rumah tangga lain. “Barang-barang tersebut sifatnya mendesak untuk segera digunakan oleh masyarakat, sehingga kita langsung belikan untuk dibagi kepada para korban,” jelas Eddy. (jnu)

Sumber : radartarakan (5 Oktober 2011)

Laporan Dianggap Tak Sesuai Kenyataan

2011-10-05T00:28:00.000-07:00

Komisi III akan Pertajam Evaluasi Lewat Paparan

TARAKAN – Anggota dewan mempertanyakan laporan mengenai progress pembangunan jalan tembus Karungan dan Tanjung Batu-Tanjung Pasir yang dinilai tidak sesuai dengan realisasi di lapangan. Hal tersebut terungkap dalam kunjungan kemarin (4/10).

Menurut anggota Komisi III DPRD Tarakan, Gunawan Wibisono, proyek jalan tembus tersebut mendapat perhatian anggota dewan karena menyedot anggaran yang tidak sedikit. Proyek tahun jamak (multiyears) ini bakal menelan Rp 39 miliar.

Dikatakan Gunawan, informasi yang diperoleh dewan, realisasi pembangunan telah mencapai 90 persen. “Makanya kami kroscek ke lapangan, apakah benar laporan tersebut,” terangnya.

Sempat terjadi perbedaan persepsi antara DPRD dengan pihak konsultan, kontraktor, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang juga ikut turun langsung ke lapangan. Sebab laporan realisasi mencapai 90 persen, tidak demikian dalam kenyataan di lapangan.

Sehingga kata Gunawan, untuk mengetahui seperti apa kontrak kerja yang wajib dilaksanakan oleh pihak kontraktor, dalam waktu dekat akan mengundang pihak-pihak yang bersangkutan untuk paparan dengan komisi III DPRD.

“Sesuai laporan mereka kan 90 persen terealisasi, tapi progresnya sampai dimana tidak disertai dengan data apa saja yang telah terlaksana. Makanya, kita minta laporannya dan dipaparkan nanti yang Insya Allah akan dilaksanakan pada pekan depan,” ujarnya.

Selain itu, masyarakat setempat juga menganggap bahwa pembangunan jalan ini proses finisingnya sampai pada pengerasan atau pengaspalan. Hal ini juga yang akan dicermati dewan. Saat kunjungan kemarin, kondisi jalan sepanjang kurang lebih 4,1 kilometer tersebut juga sebagian besar atau hampir keseluruhan telah diagregat, meskipun masih ada beberapa titik yang masih becek karena habis diguyur hujan. “Selain itu kita juga akan mengevaluasi tentang pengerjaan siring dan drainase karena satu peket,” tambah Gunawan menjelaskan.

Meskipun masih banyak becek, tapi jalan Karungan-Tanjung Batu tersebut sudah on the track atau dapat dilalui. Sebelumnya, jalan ini sulit dilalui oleh masyarakat menggunakan kendaraan bermotor. Target selesai pengerjaan jalan ini sesuai kontrak pada time schedule sampai pada Maret 2012 nanti menggunakan anggaran dari APBD Kota Tarakan.

Gunawan berharap apa yang dikerjakan oleh pihak kontraktor ini sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

“Selama ini kita belum lihat target yang dibuat, kalau memang hanya pengerasan dan agregat, saat ini ya memang sesuai, tapi kalau final produk akhir harus diaspal berarti ya bermasalah. Makanya akan dipanggil untuk duduk satu meja supaya jelas semua,” tegasnya. (jnu)

Sumber : radartarakan (5 Oktober 2011)

Baru Datang, Dipanggil Duluan

2011-10-05T00:27:00.000-07:00

Bikin Ketua RT Protes Petugas Entri Data e-KTP

TARAKAN - Pelaksanaan perekaman data biometrik e-KTP atau KTP elektronik, untuk warga umum mulai dilakukan kemarin. Hari pertama perekaman data setelah dilakukan launching Walikota Udin Hianggio sehari sebelumnya (3/10) merupakan kesempatan untuk seluruh ketua RT dan lurah se-Tarakan.

Lantaran jumlahnya membeludak, petugas pun sempat kewalahan dan sempat terjadi ricuh kecil. “Kami sudah ngantre dari tadi, kok yang baru datang malah duluan,” kata salah satu ketua RT dengan lantang.

Melihat hal ini, kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan Nuch Galeba dan Asisten I Ibrahim M.Ap pun turun tangan memberikan penjelasan.

“Pelaksanaan perekaman data hanya dilakukan bagi wajib KTP yang telah menerima undangan atau diundang. Warga yang tidak diundang harap bersabar menunggu giliran karena semua warga akan mendapatkan undangan,” tegas Nuch Galeba.

Untuk diketahui, hari pertama pendataan kemarin memang yang diundang hanya seluruh ketua RT se-Tarakan bersama lurah. Tujuannya adalah agar para ketua RT mengetahui bagaimana prosedur mulai pendaftaran sampai pengambilan perekaman data biometric yang seluruhnya dilakukan di lantai dasar gedung Gedung Gabungan Dinas-dinas (Gedung Gadis) II.

“Selanjutnya ketua RT bertugas untuk menyampaikan kepada warganya bagi yang sudah wajib KTP apa yang terjadi dan bagaimana prosesnya,” jelasnya.

Dikatakan Nuch Galeba, seluruh warga Tarakan yang wajib KTP akan mendapatkan undangan untuk hadir melakukan perekaman data. Undangan akan disampaikan kelurahan melalui ketua RT masing-masing. Pelaksanaan perekaman data dilakukan setiap hari kerja mulai jam 08.00 sampai jam 10 malam.

“Jadi yang datang hanya orang yang telah diundang,” tegasnya lagi.

Pihaknya juga mengingatkan warga, mengenai anggaran pengganti biaya transportasi karena belum bisa dicairkan maka uang pengganti transportasi belum bisa disalurkan saat ini. “Nanti disalurkan pada saat penyerahan KTP. Tapi kalau dipertengahan bulan dananya cair, yang sudah melakukan pertama tetap disalurkan pada saat penyerahan, sementara yang melakukan perekaman pada saat anggarannya telah cair, maka akan langsung diberikan pada saat perekaman,” ungkapnya.

Asisten I Ibrahim berharap, para ketua-ketua RT se-Tarakan yang akan lebih awal memiliki KTP elektronik agar memberikan contoh kepada warganya.

“Harapan kami pak RT juga menyampaikan kepada warganya bahwa untuk melakukan pendataan ini semua warga akan mendapatkan dana kompensasi pengganti transportasi,” pesannya.

Untuk warga di dalam kota, akan mendapatkan kompensasi transportasi sebesar Rp.10 ribu. Namun khusus warga dari Tanjung Pasir dan Pulau Sadau akan mendapatkan lebih yaitu Rp 20 ribu.

“Kegiatan ini akan rutin sampai 100 hari ke depan, mulai jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Mudah-mudahan target kita bisa tercapai,” harapnya.

Terkait kericuhan kecil yang sempat terjadi, menurut Ibrahim akibat sejak awal loket dibuka tidak terkoordinasi dengan baik. Sementara warga yang telah datang berbondong-bondong ingin menjadi yang paling awal mendapatkan kesempatan melakukan perekaman data biometrik.

“Dari awal tidak diarahkan panitia sehingga sempat saling berlomba-lomba padahal nomor urut sudah disiapkan,” jelasnya.

Harusnya, sambung Ibrahim, ketika warga datang yang dilakukan pertama kali adalah mendaftar dan menunggu giliran untuk dipanggil.(ddq)

Sumber : radartarakan (5 Oktober 2011)

DPC FKUI SBSI, BPK Oi dan Universitas Borneo Tarakan

2011-10-05T00:25:00.000-07:00

Sumbangan Dana Senilai Rp Rp 26.663.800, Bukan Rp 27,8 Juta

TARAKAN – Kebakaran yang sempat menghebohkan masyarakat di utara Kaltim, beberapa pekan lalu, hingga sekarang masih mengundang simpatisan dari beberapa pihak dan unsur elemen yang ada di bumi Paguntaka. Seperti halnya, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Federasi Konstruksi Umum dan Informal, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kota Tarakan (FKUI SBSI) dan Badan Pengurus Kabupaten/Kota Orang Indonesia (BPK Oi) Kota Tarakan serta Universitas Borneo Tarakan (UBT) menyerahkan sejumlah bantuan kepada korban bencana kebakaran, melalui pihak Kelurahan Selumit Pantai, kemarin (3/10). Untuk diketahui, berita yang sebelumnya dilansir tentang sumbangan yang diberikan berupa uang tunai senilai Rp 27.800.000, tetapi sebenarnya sebesar Rp 26.663.800, seragam sekolah sebanyak 50 pasang serta 16 kotak pakaian layak pakai. Bantuan tersebut berasal dari pengumpulan dana, dengan bergerak langsung ke jalan, tepatnya di perempatan lampu merah Ladang dan Simpang Tiga Kota Tarakan. Untuk diketahui, 50 pasang pakaian layak pakai berasal dari Yayasan Peduli Diabetes Kota Tarakan dan 5 kotak lainnya berasal dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem), yang diserahkan kepada mereka untuk disalurkan kepada korban.

Saparudin Lubis, selaku ketua tim dari 3 unsur tersebut mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kerjasama yang bertujuan untuk menolong korban bencana kebakaran, yang telah merugi secara materil dan non materil. Selain itu, pemberian tersebut merupakan bentuk solidaritas dan kepedulian, serta simpatik pihaknya terhadap warga yang tertimpa musibah tersebut. “Kita ini saudara, jadi jika mereka terkena musibah kami juga turut merasakan hal serupa. Sehingga melalui perasaan tersebut kami merasa terpanggil untuk memberikan sedikit bantuan,” ungkap Lubis.

Sementara itu, hal serupa juga disampaikan H Raden Muhammad Sugiyono Prawira Sasmita-Humas Oi. Katanya, pemberian bantuan ini kiranya dapat bermanfaat bagi korban kebakaran. Dia juga berpesan agar warga korban kebakaran untuk selalu tabah menerima musibah ini. “Ini merupakan cobaan yang diberikan Tuhan kepada kita,” ucap Sugiyono. Disamping itu, tak tanggung-tanggung, seniman kota Tarakan-Bob Borneo dalam aksi sosialnya melakukan aksi melukis di pelataran Grand Tarakan Mall. Lukisan tersebut kemudian dilelang dan laku terjual kepada Suhardjo, Wakil Walikota Tarakan yang membelinya dengan harga Rp 2.500.000. Sementara itu Prayitno, Ketua Nasdem membeli lukisan seharga Rp 1.000.000 yang kemudian uang tersebut disumbangkan Bob Borneo kepada korban bencana. Bob Borneo mengatakan, rasa bahagianya dapat membantu korban kebakaran. “Semoga apa yang diberikan kami semua, dapat digunakan bagi warga yang terkena musibah,” tutup Bob. (*/mad/society/ndy)

Sumber : radartarakan.co.id (5 Oktober 2011)

Divisi Satu Segera Bergulir

2011-10-05T00:24:00.000-07:00

TARAKAN - Usai menggelar Pra Kompetisi Divisi Futsal beberapa waktu lalu dan Divisi Dua yang saat ini masih bergulir, pengcab PSSI Tarakan tengah bersiap melaksanakan Divisi Satu. Pelaksanaan Kompetisi kasta kedua di Tarakan ini seharusnya bergulir sebelum Pra Kompetisi Divisi Futsal dan Divisi Dua.

Kepada Radar Tarakan, Ketua Panitia, Syahdan H Gusti mengungkapkan, Divisi Satu belakangan dilaksanakan karena ada saran agar digulir berdekatan perayaan HUT kota Tarakan tahun ini.

“Ada saran teman-teman panitia HUT kota Tarakan Iraw Tengkayu yang menghendaki pelaksanaannya berdekatan. Supaya kemeriahan tidak terfokus pada bulan-bulan ini,” ujar Syahdan kepada Radar Tarakan. “Insya Allah dalam waktu dekat ini usai Divisi Dua akan digulirkan Divisi Satu, namun kita belum tentukan tanggalnya," sambungnya.

Kompetisi Divisi Satu PSSI Tarakan diikuti 12 klub, yakni Yudhayasa, Arsita, Juata Laut, DPU, GL, Armada, Pratama, Tunas Nelayan, Sinar Abadi, Soeksin Putra, Lapas dan Berkat Nelayan. Syahdan berharap ke-12 tim ini bisa ambil bagian dan menjamin pihaknya bekerja semaksimal mungkin agar pelaksanaan kompetisi berjalan lancar.

Syahdan yang juga sekretaris PSSI Tarakan menambahkan, untuk regulasi pemain terutama kriteria umur, PSSI Tarakan tetap akan memberlakukan batasan usia. Menurut rencana, komposisi usia pemain untuk Divisi Satu adalah fifty-fifty, 23 tahun ke bawah dan 23 tahun ke atas. (ipk)

Sumber : radartarakan.co.id (5 Oktober 2011)

Konstruksi Kaki Seribu Butuh Biaya Rp 445 Miliar

2011-10-05T00:18:00.000-07:00

Rencana Jembatan Pulau Sadau

TARAKAN – Rencana membangun jembatan Tarakan-Pulau Sadau yang merupakan cikal bakal dibangunnya jembatan yang menghubungkan daratan Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan terus diserusi. Sebab, pembangunan jembatan ini dirasa penting untuk menyelaraskan visi misi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi keterisoliran wilayah dan mempercepat aspek perekonomian wilayah Kaltim bagian utara.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tarakan, Wiprartono Soebagio mengatakan, saat ini rencana tersebut sudah pada tahap studi kelayakan. Soni – demikian sapaan akrab mantan Inspektur Kota menyampaikan, berdasarkan studi kelayakan yang dilakukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Teknologi Bandung diperlukan biaya yang cukup besar, jembatan akan dibangun dengan konstruksi sederhana.

“Konstruksi sederhana maksudnya tidak memakai tiang pancang bentang panjang, tapi dengan kontruksi kaki seribu. Tiang pancang ini nantinya juga masuk ke wilayah daratan melihat kondisi daerah tersebut merupakan lahan rawa,” terang Soni.

Konstruksi tersebut diyakini Soni tidak mengganggu lalu lintas transportasi laut. “Karena kapal yang lalu lalang hanya kapal kecil,” terangnya.

Meski demikian lanjut Soni menerangkan, untuk lebih jelasnya harus menunggu hasil studi kelayakan (fisibility study) dari 3 aspek, yakni aspek sosial, aspek ekonomi, dan teknis. Aspek teknis termasuk hedrologi dan aspek vegetasi.

Soni juga menyampaikan, dengan konstruksi sederhana, biaya yang dibutuhkan untuk pengerjaannya berkisar dari Rp 300 miliar hingga Rp 445 miliar. Biaya tersebut rencananya dianggarkan dari APBD Kota Tarakan pada tahun anggaran 2012 hingga 2014 dengan sharing anggaran dari subsidi pemerintah provinsi dan pusat. Jika diangsur dalam tiga tahun pembangunan hingga 2014 nanti karena proyek multiyears, maka setiap tahunnya anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan jembatan ini sekitar Rp 115 miliar, dengan sharing anggaran dari APBD Tarakan sebesar 40 persen, APBD Provinsi 30 persen, dan APBN 30 persen.

Kepala Bidang Bina Marga, Haidir mengatakan, progress rencana pembangunan jembatan Tarakan-Pulau Sadau telah sampai pada pembahasan mengenai analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan Detail Engineering Design (DED).

“Kita target Amdal dan DED ini tuntas tahun 2012 karena pengerjaan fisik pembangunan jembatan ini akan dimulai 2012 nanti,” kata pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan itu.(jnu)

Sumber : radartarakan.co.id (5 Oktober 2011)

Jadikan Pelayanan e-KTP Tarakan Sebagai Contoh Bagi Daerah Lain

2011-10-03T20:41:00.000-07:00

Tarakan,- Launching Elektronik KTP (e-KTP) di Tarakan yang mengambil tempat di Basement Gedung Gadis I & II, langsung dihadiri oleh Walikota dan Unsur Muspida ditandai dengan pemukulan gong oleh Ketua DPRD Kota Tarakan, Effendi Djuprianto.

Kepala Dinas Kependudukan Dan Capil, H.M Nuch Galeba, SE,M.Si, menjelaskan bahwa, penggunaan e-KTP yang nota bene tanpa jangka waktu atau digunakan seumur hidup ini, merupakan yang pertama kali diterapkan di Indonesia, termasuk 5 Kota dan Kabupaten di Kalimantan Timur, yakni Tarakan, Samarinda, Nunukan, Malinau, dan Bontang.

Saat Launching kemarin, Senin (03/10), Udin mengharapkan agar pelaksanaan penerapan e-KTP saat ini, dapat memudahkan masyarakat dalam proses pembuatan KTP.

“Yang saya tekankan sekali lagi, yakni bagaimana penerapan dan pelaksanaannya nanti bisa mempermudah masyarakat, sehingga betul-betul dapat memenuhi apa yang diharapkan oleh pemerintah pusat,” Jelasnya.

Dalam proses pelaksanaan pendaftaran e-KTP di Tarakan ini dilaksanakan mulai pukul 08.00 s/d 22.00 Wite, sehingga memudahkan masyarakat untuk melakukan pendaftaran, dan dengan proses yang lebih mudah, yakni dengan menggunakan sidik jari dan bio metric lainnya.

“Semoga e-KTP di Tarakan ini, bisa menjadi contoh untuk pembuatan KTP di daerah lain,” Lanjutnya.

MT – YD – DD, Diskominfo Tarakan

Sumber : tarakankota.go.id (4 Oktober 2011)

Pemkot Bisa Rugi Rp 10 Miliar

2011-10-03T20:39:00.000-07:00

Jika Bangunan Kampus Akper Pemkot Tak Bisa Diselamatkan

TARAKAN – Hingga saat ini bangunan gedung perkuliahan Diploma III Keperawatan Universitas Borneo (UB) atau dulu dikenal dengan Akademi Keperawatan (Akper) Pemkot masih berada dalam posisi miring, retak-retak dan dikosongkan demi alasan keselamatan penggunanya. Entah siapa yang bertanggungjawab atas kesalahan pembangunan tersebut, yang pasti Pemerintah Kota Tarakan terancam mengalami kerugian hingga Rp 10 miliar.

Ditemui usai melakukan check up kondisi jantung di Poli Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah RSUD Tarakan kemarin (3/10), Walikota Tarakan Udin Hianggio mengaku Pemkot Tarakan akan berusaha untuk menyelamatkan gedung tersebut dari kerusakan maupun upaya pembongkaran gedung megah berlantai 5 tersebut.

“Saya sudah minta kepada Asisten II Setkot Tarakan (Sofian Raga) untuk mempelajari kemungkinan untuk tetap mengamankan gedung tersebut. Mudahan masih bisa, tapi laporannya sampai saat ini belum ada juga,” ucap walikota. Sebelumnya, walikota juga telah memerintahkan agar instansi terkait maupun manajemen Diploma III Keperawatan UB untuk mengosongkan gedung tersebut serta menghentikan segala aktivitas akademis maupun administrasi didalamnya. Banyak kemungkinan yang menyebabkan gedung tersebut retak dan miring, diantaranya spekulasi soal kondisi kontur tanah yang menjadi lokasi pembangunan gedung, sangat rawan pergerakan karena strukturnya remah. Lalu bagaimana pandangan walikota terhadap hal ini? “Jelas sudah, saya kira tak perlu lagi dikatakan. Ini memang ada yang tidak beres dalam perencanaan pembangunannya, makanya bisa begitu,” ujar pria yang sempat menjabat Ketua DPRD Kota Tarakan ini.

Kalaupun ingin meminta tanggungjawab kontraktor pelaksana pembangunannya, saat ini sudah tidak mungkin. Lantaran gedung yang dibangun pada tahun 2002 ini, sudah tak menjadi hak kontraktor untuk melakukan pemeliharaan.

“Meski demikian, kita harus segera mencari jalan keluarnya. Karena ini uang negara (APBD Kota Tarakan) yang cukup besar, dan tidak semudah itu memilih opsi untuk dibongkar,” tukasnya.(ndy)

Sumber : radartarakan (4 Oktober 2011)