TARAKAN - Rencana pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baru di lingkup Pemkot Tarakan, yakni Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tarakan mendapatkan dukungan penuh dari pihak Pemprov Kaltim. Utamanya, Diskominfo Kaltim seperti yang disampaikan M Jauhar Effendi, Kepala Diskominfo Kaltim.
“Dinas ini penting, karena ke depan tugas yang berkaitan dengan teknologi informatika (TI) makin luar biasa. Juga, 6 bulan lalu gubernur Kaltim telah menyurati seluruh kepala daerah agar dapat membentuk sebuah institusi yang bernama Diskominfo,” tandasnya.
Lebih jauh lagi, di UU nomor 12/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) salah satunya diamanatkan bahwa di tingkat provinsi harus dibentuk Komisi Informasi Daerah (KID), sementara di daerah memang tidak harus. Tapi bila membutuhkan dapat juga membentuk KID. Dimana, sekretariat KID tersebut diisi oleh personel Diskominfo berikut pelayanan di bidang informasi juga perlu penanganan khusus.
“Saat ini pemerintah tengah menyusun Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) tentang e-Government, yang salah satu isinya disebutkan bahwa di tingkat provinsi lembaga yang menangani e-Gov adalah eselon II A sementara di daerah ditangani oleh eselon II B,” ujarnya.
Dengan kata lain, institusi yang menangani e-Gov tidak bisa berbentuk bagian atau kantor melainkan dinas atau badan. “Tapi saya rasa cocoknya dinas karena sifatnya operasional,” singkatnya. Hal yang mendukung pentingnya diskominfo adalah Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan penyiaran yang membutuhkan sparing partner sepadan di daerah.
“Pembentukan Diskominfo ini, bukan latah tapi tuntutan karena kebutuhan daerah semisal ada orang atau perusahaan yang membutuhkan perijinan siaran di daerah, siapa yang akan tangani,” terang Jauhar kepada wartawan harian ini, kemarin. Dalam perjalanannya, Diskominfo memiliki kewenangan lain yang lebih besar yakni mengendalikan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk jenis pengadaan barang dan jasa pemerintah. LPSE di Kaltim, sudah diterapkan di Kabupaten Berau. Artinya, seluruh proses pengadaan barang dan jasa pemerintah akan dikendalikan sepenuhnya oleh personel yang menguasai IT di Diskominfo.
“LPSE ini bisa jadi semacam UPTD-nya Diskominfo, yang di Kaltim diketuai oleh kepala aplikasi telematika,” jelasnya. Hal ini, kata Jauhar selaras dengan rencana Pemprov Kaltim mewajibkan seluruh daerah di Kaltim menggunakan e-Procurement sebagai sistem manajemen dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berbasis IT, tahun 2011 mendatang.
“Program dan keberadaan LPSE ini mampu meminimalisir terjadinya tindakan KKN yang biasa terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa lewat proses manual. Bahkan, sesuai penelitian efesiensinya bisa sampai 30 persen,” ungkapnya. Tapi, konsekuensinya, seluruh vendor harus dilatih sekaligus menginput data dan lainnya.(ndy)
Sumber : Radar Tarakan (20 Februari 2010) Borneo
Redirect to TarakanBais
Minggu, 21 Februari 2010
Pemprov Kaltim Dukung Pembentukan Diskominfo Tarakan
.
Minggu, 21 Februari 2010
Entri Populer
-
Ketua Pengcab Pelti Tarakan DRS Ibrahim Adam mengatakan sebanyak 97 petenis dunia munyatakan siap berpartisipasi dalam pelaksanaan tenis Int...
-
TARAKAN Borneo - Tarakan arrival of special guests from Vietman. The group numbering 22 people are intentionally into this city to learn a...
-
Photo by Santoso Prihadi
-
TARAKAN – Kualitas infrastuktur jalan di kota Tarakan secara kasat mata rata-rata tak bertahan lama bahkan hanya hitungan bulan mulai muncu...
-
TARAKAN - Kedatangan Kapolda Kaltim Irjen Polisi Mathius Salempang, Kamis (21/10/2010) di Kota Tarakan selain menghadiri upacara penarikan ...
-
TARAKAN - Mengantisipasi tingginya permintaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Tarakan, Depot Pertamina Tarakan pertengahan Desember ...
-
Keep the Great Mosque of Purity, Peace Messages Tidung People WITH FIGURE Tidung. The author posing together with community leaders Tidung, ...
-
Bekerja 3 Bulan Tak Digaji, di Malinau Sempat Tidur di Emperan Toko Enam orang warga asal Kota Tegal, terlantar di Tarakan . Mengapa demikia...
-
Walikota: Jangan Terlalu Bernafsu TARAKAN – Kontrak kerja pengelolaan Pelabuhan Tengkayu I yang berakhir pada 31 Juni ini besar kemungkinan...
Label
Agama
(23)
Anggaran
(2)
Barongsai
(1)
BAZ
(2)
BBM
(17)
Bencana Alam
(1)
Budaya
(5)
CPNS
(2)
Cuaca
(2)
Ekonomi
(25)
English
(3)
Expo
(1)
Fasilitas
(28)
Galeri Foto
(21)
Gas
(4)
Hiburan
(9)
HUT Tarakan
(2)
Iklim
(1)
Kampus
(1)
Kasus
(4)
Kebersihan
(5)
Kecelakaan
(4)
Kehutanan
(3)
Kejaksaan
(1)
Kelurahan
(4)
Kependudukan
(1)
Kesehatan
(23)
Keuangan
(1)
KNPI
(2)
Komunitas
(4)
Koperasi
(12)
Korupsi
(2)
Kriminal
(26)
KTP
(9)
Lingkungan Hidup
(7)
Lowongan Kerja
(5)
Migas
(2)
Narkoba
(2)
Olahraga
(32)
Pariwisata
(22)
Parlemen
(16)
PDAM
(5)
Pejabat
(1)
Pelayanan
(3)
Pemerintah
(35)
Pendidikan
(80)
Peraturan
(8)
Perbankan
(3)
Perikanan
(1)
Peristiwa
(27)
Perizinan
(1)
Pertambangan dan Energi
(2)
Pertanahan
(1)
Pertanian
(8)
Perumahan
(9)
Peternakan
(2)
PLN
(6)
PNS
(11)
Polisi
(2)
Politik
(7)
Polres
(11)
Prestasi
(38)
Proyek
(8)
Sembako
(1)
Serba Serbi
(8)
Sosial
(8)
Tarakan
(334)
Teknologi Informasi
(14)
Telpon
(1)
Tenaga Kerja
(2)
TNI-AD
(1)
TNI-AU
(4)
Transportasi
(35)
Walikota
(24)
Warga
(2)