Andrari Grahitandaru : “Tongkatnya Adalah Komputer, Mau Tidak Mau Kita Harus Menggunakan Komputer”

Hotel Dynasti,- Bidang Teknologi Informasi & Aplikasi Telematika Dinas Komunikasi Dan Informatika (Diskominfo) Tarakan menggelar Sosialisasi Indonesia Open Sources ( IGOS ), Selasa (18/10) pagi kemarin.

Sosialisasi tersebut dibuka oleh Staf Ahli Drs. Sudirman, MM. dan diikuti oleh seluruh SKPD Pemerintah Kota, serta berbagai LSM di KotaTarakan.

Ir. Andrari Grahitandaru, M.Sc, sebagai narasumber dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Jakarta ( BPPT ) mengatakan sosialisasi ini merupakan pembukaan layanan IGOS yang pertama di Tarakan.

Sosialisasi ini diselenggarakan dalam rangka peningkatan kemandirian daerah dengan pemanfaatan FOSS (Free Open Source Software) yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Pusat melalui aplikasi e-Government tahun 2009, yakni aplikasi program komputer yang bersifat legal yang dapat digunakan untuk meningkatan kinerja bagi seluruh SKPD Pemkot Tarakan.

“Tongkatnya adalah komputer, mau tidak mau kita harus menggunakan komputer,” tegasnya.

“Dan itu berarti menggunakan aplikasi komputer. Dan setiap SKPD pasti punya aplikasi,” lanjutnya.

Dalam acara tersebut juga Andrari menjelaskan tentang alasan utama bagi pemerintah untuk menggunakan program aplikasi komputer FOSS (Free Open Source Software ), serta cara untuk menggunakan program tersebut.

MT – YD – DD, Diskominfo Tarakan

Sumber : tarakankota.go.id (19 Oktober 2011)

Klik disini untuk melanjutkan »»

Satu Penghuni Sudah Pindah

Salamah Berharap Bisa Jadi Contoh bagi Penghuni Lainnya

TARAKAN – Salah satu keluarga pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) yang menempati rumah dinas milik Pemkot Tarakan mengaku sudah meninggalkan aset milik Pemkot Tarakan tersebut. Salamah Akbari, istri almarhum Ahmad Berahim yang pernah menjabat sebagai staf ahli walikota Tarakan dan jabatan penting lainnya mengaku sudah tidak menempati rumah dinas yang berada di Jl Sawah Lunto RT 8 Nomor 21 Kelurahan Pamusian tersebut.

“Sejak tanggal 10 Oktober lalu saya sudah pindah dari rumah dinas tersebut,” ujar Salamah yang juga merupakan PNS di Sekretariat Pemkot Tarakan ini saat ditemui di rumah barunya, di Kelurahan Kampung Satu Skip. Salamah mengaku kecewa dengan pemberitaan yang mengangkat nama pensiunan yang telah almarhum tapi belum juga meninggalkan rumah dinas. Meskipun begitu, Salamah mengakui rumah dinas tersebut sudah bukan lagi haknya. Dan sebelum disurati secara resmi, dia sudah berencana akan mengosongkan rumah tersebut. “Saya sadar itu bukan hak saya dan keluarga untuk menghuni. Karena saya bukan dari eselon II sebagai PNS. Dan saya sudah meninggalkan rumah dinas tersebut sejak Senin lalu, jadi jangan salah paham lagi kalau saya masih menghuni rumah tersebut,” katanya.

Mesti sudah tidak tinggal di rumah dinas tersebut, Salamah mengaku belum menyerahkan kunci rumah kepada dinas terkait dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DP2KA). Karena barang-barang dan perlengkapan rumah tangga masih berada di dalam rumah dan sedang proses pindah ke rumah baru. Kamis (13/10) kemarin, Salamah telah melapor kepada DP2KA. Dan dalam pekan ini, kata dia setelah barang-barangnya selesai diangkut ia menyerahkan kunci rumah kepada instansi terkait.

Sebelumnya diberitakan, data Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset (DP2KA) Tarakan, saat ini perumahan dinas yang masih dihuni oleh pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 6 unit. Karena sudah bukan haknya lagi, DP2KA akan meminta kepada yang bersangkutan agar rumah dinas ini untuk dikosongkan. Selain sudah bukan haknya lagi, pegawai lainnya juga menyampaikan permohonan kepada DP2KA untuk menempati rumah dinas itu. “Ada beberapa teman-teman pegawai yang menyampaikan permohonan untuk menempati. Karena ada kendala, dalam hal ini masih ada penghuni lama, makanya kami minta pengertian kepada teman-teman yang memohon agar bersabar. Insya Allah kalau sudah klir dan mereka bisa menempati,” ujar Kepala Bidang Aset DP2KA, Hariwijaya, kepada Radar Tarakan, kemarin.

Proses pengosongan ini lanjut Hariwijaya hingga saat ini masih terus berjalan. Dan sudah masuk pada tahap proses administrasi. Pihaknya juga mengakui telah dilakukan tatap muka secara langsung dengan masing-masing pensiunan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hasilnya, pensiunan atau keluarga pensiunan yang menempati aset rumah dinas ini diberikan kesempatan sementara waktu untuk menempati rumah dinas, sampai dengan akhir tahun ini. “Ini bentuk menghargai senior di PNS, tetapi bukan karena pertimbangan kekeluargaan. Ini lebih pada pertimbangan kedinasan karena mereka pernah menjadi atasan kita. Tapi karena proses regenerasi, mereka harus bisa melepas rumah dinas itu,” ujar Hariwijaya.

Lebih jauh, Salamah juga menyadari banyak pegawai lain telah menyampaikan permohonan untuk menempati rumah dinas tersebut. Dan itu menjadi pertimbangan dirinya dan keluarga untuk segera pindah. Harapannya, dengan pindahnya dirinya dari rumah dinas tersebut dapat menjadi contoh bagi penghuni lainnya yang sudah tidak berhak atas aset pemerintah tersebut dan segera mengosongkan rumah. “Semoga semua bisa klir dan tidak ada lagi yang menempati rumah dinas bagi yang tidak berhak,” terang Kepala Sub bagian (Kasubag) Sarana Perekonomian Daerah, Bagian Perekonomian Setkot ini.

Setelah kunci diserahkan kepada SKPD terkait atau sudah tidak memanfaatkan aset pemkot berupa rumah dinas, Salamah berjanji akan melaporkan hal tersebut kepada Walikota Tarakan dan Sekretaris Daerah. “Selain melaporkan kepada DP2KA, saya juga akan melapor kepada beliau,” tutup perempuan 45 tahun ini. (jnu/iza)

Sumber : radartarakan.co.id (14 Oktober 2011)

Klik disini untuk melanjutkan »»

DWP Pemkot Lakukan Aksi Donor Darah

Tarakan, - Organisasi Dharma Wanita Persatuan (DWP) Pemkot Tarakan, Rabu (04/10) lalu, melakukan kegiatan bhakti sosial donor darah di Gedung Gabungan Dinas II Kota Tarakan.

Dalam aksi donor darah ini, Ketuan DWP Pemkot Tarakan Hj. Sri Senati Badrun, mengatakan pihaknya menargetkan dapat terkumpul 100 kantong darah yang nantinya lansung diberikan ke PMI Kota Tarakan.

“InsyaAllah target 100 kantong tercapai,” Tuturnya.

Ketua PMI Kota Tarakan, Drs. Ibrahim, M.AP menyambut baik kegiatan donor darah yang dilakukan oleh DWP Pemkot Tarakan. Menurutnya saat ini ketersediaan kantong darah di PMI mulai mengalami pengurangan hal ini disebabkan banyaknya permintaan darah oleh pasien di rumah sakit.

“Alhamdulillah kegitan ini dapat membantu mengisi kekurangan stok darah, karna banyaknya kebutuhan saat ini,” jelasnya.

Ibrahim juga menghimbau kepada organisasi-organisasi lainnya untuk dapat melakukan kegiatan bakthi sosial yang sama, khususnya aksi donor darah.

Selain melakukan bakthi sosial, dalam rangka menyambut HUT Organisasi Dharma Wanita ke-12, DWP Pemkot Kota Tarakan juga melaksanakan beberapa kegiatan lainnya seperti pemeliharaan pohon dan santunan kepada beberapa anak yang mengalami gizi buruk yang ada di Tarakan.

TT – HR – Ddy - DD, Diskominfo Tarakan

Sumber : tarakankota (6 Oktober 2011)

Klik disini untuk melanjutkan »»

Pertanyakan Komitmen Pemkot

TARAKAN - Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Gerakan Pemuda Bersatu (Germutu) kembali menyesalkan sikap pemerintah kota Tarakan yang tidak kunjung melanjutkan pembangunan di masyarakat, khususnya di kecamatan Tarakan Timur. Padahal, kata Wakil Ketua LSM Germutu Tarakan, Wahyudin, telah ada koordinasi dengan beberapa pihak terkait dan telah lahir surat keputusan dari Walikota Tarakan tertanggal 25 Juli 2011 nomor 600 tentang pelaksanaan program kegiatan SKPD di lingkungan Pemkot Tarakan yang sebelumnya telah disepakati oleh empat kecamatan.

Akhirnya tiga kecamatan yaitu Tarakan Barat, Tarakan Tengah dan Tarakan Utara sudah melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan, termasuk pelaksanaan pembangunan yang dianggap tidak bertentangan dengan aturan yang ada, baik kegiatan yang bersumber dari musrenbang dan hasil reses DPRD.

Dijelaskan Wahyudin, surat keputusan walikota tersebut lahir atas dasar kesepakatan dan komitmen dari empat camat yang ditandatangani di depan walikota langsung. Namun sangat disayangkan, sampai saat ini pihak kecamatan Tarakan Timur sama sekali belum ada tahapan ke arah sana, apalagi melaksanakan kegiatan yang selama ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan menjadi harapan besar masyarakat.

“Sesuai komitmen pemerintah, apabila ada PNS termasuk camat yang tidak siap untuk melaksanakan kegiatan di wilayahnya, maka akan diganti. Tapi komitmen tersebut tidak terbukti,” ujar Wahyudin.

“Kami tidak menuntut camat yang harus diganti, tapi kami mempertanyakan komitmen pemerintah untuk melaksanakan pembangunan di masyarakat. Jangan terlalu memaksakan untuk mempertahankan jabatan seseorang sementara masyarakat banyak dikorbankan,” sambung Wahyudin.

Untuk diketahui, Camat Tarakan Timur Hanip Matiksan sudah mengajukan pengunduran diri dan permohonan mutasi kepada walikota, ditembuskan kepada wakil walikota, sekretaris kota, asisten administrasi umum, asisten pemerintahan, kepala BKD dan inspektur kota Tarakan melalui surat tertulis tertanggal 25 Juli 2011. Namun sampai dengan dilakukannya mutasi pada minggu lalu, posisi Hanip tidak bergeser.

Dikatakan Wahyudin, ada pertanyaan besar di masyarakat yang menunggu pembangunan tersebut. Yaitu apa yang menjadi kendala sehingga pemerintah belum menindaklanjuti surat permohonan mutasi yang disampaikan camat Tarakan Timur. “Padahal ini sudah menjadi keresahan di masyarakat,” tukasnya.

Pihaknya mengkhawatirkan, masyarakat kembali akan datang berbondong-bondong ke DPRD untuk mempertanyakan persoalan ini lantaran tak kunjung ada penyelesaian.

Ditemui terpisah, Ketua Forum Koordinasi Ketua Rukun Tetangga (FKKRT) Tarakan H.M.Rusli H. Jabba mengungkapkan, pihaknya juga mempertanyakan program kegiatan yang bersumber dari APBD Kota Tarakan tahun anggaran 2011. Termasuk adanya isu pengalihan anggaran yang sempat dilontarkan Sekkot Badrun, dan mendapat tanggapan keras dari Aksindo Tarakan yang disampaikan Fajar Ngewa beberapa waktu lalu.

“Kenapa tidak dialihkan saja ke pembangunan di wilayah RT yang tidak dapat kegiatan sama sekali. Minimal semenisasi di wilayah RT yang jalanannya tidak bagus,” kata Rusli.

Pasalnya, saat ini ada RT yang tidak dapat kegiatan pembangunan sama sekali, padahal ada ratusan program pembangunan kegiatan yang sedang dijalankan. “Semestinya semua RT juga dapat agar ada pemerataan, namun pada kenyataannya tidak merata. Padahal semua RT sudah mengajukan usulan di musrenbang,” tuturnya.

Saat ini kata Rusli Jabba lagi, sejumlah ketua RT mengharapkan ada kegiatan pembangunan di wilayahnya. “Kalau ada salah jalur di pemerintah sehingga dilakukan penundaan maka perlu dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kami mengharapkan pembangunan di wilayah RT pembangunan tetap jalan. Yang jelas RT dan warga sangat menunggu pembangunan,” pungkasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Walikota Tarakan Udin Hianggio merespon positif apa yang disampaikan sejumlah LSM tersebut. Menurut Haji Udin, apa yang menjadi persoalan di masyarakat memang harus segera dicari jalan keluarnya oleh pemerintah sebagai abdi negara. ”Besok (hari ini) kita memang ada pelantikan, namun didominasi pelantikan kepala sekolah. Tapi saya belum tahu laporannya apakah persoalan yang lalu juga menjadi perhatian serius tim,” kata Udin Hianggio kepada Radar Tarakan dihubungi kemarin sore.

Dikatakan walikota, secara khusus dirinya memang sudah meminta kepada staf untuk segera mengambil sikap terkait persoalan di Kecamatan Tarakan Timur. Termasuk persoalan pengajuan pengunduran diri Camat Tarakan Timur.

”Pemerintah memang harus tegas terkait persoalan ini. Jika memang dianggap menghambat, mari cari solusinya,” tegas walikota lagi.

Secara khusus, lanjut Udin Hianggio, dirinya memang sudah meminta kepada Asisten I Bidang Pemerintahan dan Badan Kepegawaian Daerah dalam rapat baperjakat untuk melakukan kajian tersebut. Disinggung apakah posisi camat Tarakan Timur juga akan dimutasi pada pelantikan kepala sekolah hari ini, Udin Hianggio enggan berkomentar lagi.(ddq)

Sumber : radartarakan.co.id (6 Oktober 2011)

Klik disini untuk melanjutkan »»

Penataan Beringin Perlu Konsep dan Anggaran

TARAKAN - Wakil Walikota Tarakan Suhardjo Trianto sepakat jika lokasi bekas kebakaran di Beringin III ke depan harus ditata dengan baik. Namun untuk melakukan penataan tersebut menjadi kawasan pemukiman yang rapi dan bersih tentu memerlukan konsep serta perencanaan yang matang. “Dan yang terpenting adalah support dana,” kata Suhardjo.

Untuk menyikapi hal ini, pemerintah kota tentu harus melakukan koordinasi dengan dinas dan institusi terkait khususnya DPRD Tarakan. Menurutnya, selain menyiapkan anggaran, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah sejauh mana kawasan tersebut memiliki data secara parsial. Misal luasnya, dan akan dikonsep seperti apa kawasan pesisir tersebut.

“Sehingga perencanaan mau diapakan kawasan tersebut benar-benar sudah siap,” pesannya.

Meski demikian, sampai saat ini pemerintah kota belum melakukan kegiatan apa-apa di lapangan, terkait wacana penataan kawasan ini. Pasalnya pemerintah kota harus melakukan koordinasi dengan legislatif di DPRD apakah sepakat dengan wacana tersebut dan mempersiapkan anggarannya melalui APBD kota.

“Kalau ada masukan-masukan serta ide-ide yang baik dari masyarakat maupun dari tokoh silakan saja disampaikan melalui institusi yang ada,” ujarnya.

Yang jelas, harus ada kajian mengenai konsep tersebut. Apakah benar-benar memberikan multi player efek kepada masyarakat dengan akan digelontorkannya anggaran dari APBD atau tidak.

“Harapan saya jangan sampai antara dana yang dikeluarkan dengan outputnya tidak sebanding,” harapnya.(ddq)

Sumber : radartarakan.co.id (6 Oktober 2011)

Klik disini untuk melanjutkan »»

Jadikan Pelayanan e-KTP Tarakan Sebagai Contoh Bagi Daerah Lain

Tarakan,- Launching Elektronik KTP (e-KTP) di Tarakan yang mengambil tempat di Basement Gedung Gadis I & II, langsung dihadiri oleh Walikota dan Unsur Muspida ditandai dengan pemukulan gong oleh Ketua DPRD Kota Tarakan, Effendi Djuprianto.

Kepala Dinas Kependudukan Dan Capil, H.M Nuch Galeba, SE,M.Si, menjelaskan bahwa, penggunaan e-KTP yang nota bene tanpa jangka waktu atau digunakan seumur hidup ini, merupakan yang pertama kali diterapkan di Indonesia, termasuk 5 Kota dan Kabupaten di Kalimantan Timur, yakni Tarakan, Samarinda, Nunukan, Malinau, dan Bontang.

Saat Launching kemarin, Senin (03/10), Udin mengharapkan agar pelaksanaan penerapan e-KTP saat ini, dapat memudahkan masyarakat dalam proses pembuatan KTP.

“Yang saya tekankan sekali lagi, yakni bagaimana penerapan dan pelaksanaannya nanti bisa mempermudah masyarakat, sehingga betul-betul dapat memenuhi apa yang diharapkan oleh pemerintah pusat,” Jelasnya.

Dalam proses pelaksanaan pendaftaran e-KTP di Tarakan ini dilaksanakan mulai pukul 08.00 s/d 22.00 Wite, sehingga memudahkan masyarakat untuk melakukan pendaftaran, dan dengan proses yang lebih mudah, yakni dengan menggunakan sidik jari dan bio metric lainnya.

“Semoga e-KTP di Tarakan ini, bisa menjadi contoh untuk pembuatan KTP di daerah lain,” Lanjutnya.

MT – YD – DD, Diskominfo Tarakan

Sumber : tarakankota.go.id (4 Oktober 2011)

Klik disini untuk melanjutkan »»

Pemkot Bisa Rugi Rp 10 Miliar

Jika Bangunan Kampus Akper Pemkot Tak Bisa Diselamatkan

TARAKAN – Hingga saat ini bangunan gedung perkuliahan Diploma III Keperawatan Universitas Borneo (UB) atau dulu dikenal dengan Akademi Keperawatan (Akper) Pemkot masih berada dalam posisi miring, retak-retak dan dikosongkan demi alasan keselamatan penggunanya. Entah siapa yang bertanggungjawab atas kesalahan pembangunan tersebut, yang pasti Pemerintah Kota Tarakan terancam mengalami kerugian hingga Rp 10 miliar.

Ditemui usai melakukan check up kondisi jantung di Poli Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah RSUD Tarakan kemarin (3/10), Walikota Tarakan Udin Hianggio mengaku Pemkot Tarakan akan berusaha untuk menyelamatkan gedung tersebut dari kerusakan maupun upaya pembongkaran gedung megah berlantai 5 tersebut.

“Saya sudah minta kepada Asisten II Setkot Tarakan (Sofian Raga) untuk mempelajari kemungkinan untuk tetap mengamankan gedung tersebut. Mudahan masih bisa, tapi laporannya sampai saat ini belum ada juga,” ucap walikota. Sebelumnya, walikota juga telah memerintahkan agar instansi terkait maupun manajemen Diploma III Keperawatan UB untuk mengosongkan gedung tersebut serta menghentikan segala aktivitas akademis maupun administrasi didalamnya. Banyak kemungkinan yang menyebabkan gedung tersebut retak dan miring, diantaranya spekulasi soal kondisi kontur tanah yang menjadi lokasi pembangunan gedung, sangat rawan pergerakan karena strukturnya remah. Lalu bagaimana pandangan walikota terhadap hal ini? “Jelas sudah, saya kira tak perlu lagi dikatakan. Ini memang ada yang tidak beres dalam perencanaan pembangunannya, makanya bisa begitu,” ujar pria yang sempat menjabat Ketua DPRD Kota Tarakan ini.

Kalaupun ingin meminta tanggungjawab kontraktor pelaksana pembangunannya, saat ini sudah tidak mungkin. Lantaran gedung yang dibangun pada tahun 2002 ini, sudah tak menjadi hak kontraktor untuk melakukan pemeliharaan.

“Meski demikian, kita harus segera mencari jalan keluarnya. Karena ini uang negara (APBD Kota Tarakan) yang cukup besar, dan tidak semudah itu memilih opsi untuk dibongkar,” tukasnya.(ndy)

Sumber : radartarakan (4 Oktober 2011)

Klik disini untuk melanjutkan »»

Tarakan Dapat Lima Mobil

TARAKAN – Tarakan dipastikan mendapat lima unit mobil internet bantuan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang disalurkan melalui Pemprov Kalimantan Timur. Untuk hal ini, kemarin siang di Lamin Etam kantor Gubernur Kaltim dilakukan penandatanganan serah terima simbolis bantuan lima unit mobil tersebut antara Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak dengan Walikota Tarakan H Udin Hianggio.

Kepada Radar Tarakan, walikota berharap kelima mobil tersebut akan dimanfaatkan sebagaimana peruntukkannya, kelak setelah fisik mobil berada di Tarakan. “Sementara ini, fisik mobilnya belum kita terima. Tapi, secara administrasi kita dipastikan mendapat lima unit mobil internet tersebut,” tandas walikota yang dihubungi melalui telepon selulernya, kemarin sore.

Kelima unit mobil tersebut, rencananya akan ditempatkan di empat kecamatan yang ada dengan peruntukkan pelayanan informasi dan penyedia jasa internet bagi masyarakat sekitar. Sementara satu lagi, akan dioperasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tarakan. “Ya, semestinya pemanfaatan ini harus disediakan bagi masyarakat dengan pelayanan yang mudah. Soal operasionalnya, kita percayakan kepada empat kecamatan dan Diskominfo,” tandas H Udin-panggilan walikota Tarakan. Bantuan ini tak hanya diserahkan kepada Pemkot Tarakan, tapi kepada sejumlah pemerintah daerah lainnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Tarakan H Khaeruddin Arief Hidayat mengatakan pihaknya akan memanggil Diskominfo untuk segera membahas sejumlah rencana program terkait penerapan teknologi informasi bagi masyarakat, termasuk mendengarkan masukan dan saran dari kalangan dewan. Rencananya, hal ini akan digelar minggu depan terkait dengan pembahasan APBD Kota Tarakan 2012 serta koordinasi APBD Provinsi 2012.

“Ya, kita perlu menghitung berapa besar biaya yang akan dikeluarkan nanti. Saya rasa ini bukan sesuatu yang sulit mengingat luasan Tarakan yang kecil, terkait upaya penyiapan layanan internet,” tandas Arief ini ketika ditemui Radar Tarakan di sela sharing info antara Diskominfo Kota Tarakan dengan Dishubkominfo DI Yogyakarta, kemarin sore.

Soal masukan, kalangan dewan berharap Diskominfo dapat menyediakan layanan internet yang murah, cepat dan tepat guna ke seluruh kecamatan serta kalangan pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat Tarakan mampu menjadi pengguna layanan internet sekaligus berinovasi dengan memanfaatkan layanan tersebut. “Sudah waktunya Tarakan, di tiap kecamatannya memiliki akses internet yang dapat digunakan masyarakat disitu, yang mungkin tak memiliki kemampuan untuk ke warnet atau lainnya,” jelas Arief.

Sementara untuk kalangan pendidikan, Arief berharap Diskominfo dapat menambah jumlah hot spot di tiap sekolah yang membutuhkan. “Tapi, ingat harus terkendali sehingga masyarakat atau pelajar tak bisa mengakses hal-hal yang keliru dan tak senonoh,” harapnya.(ndy)

Sumber : radartarakan (30 September 2011)

Klik disini untuk melanjutkan »»

Pemkot Lirik Rumah Murah Rp 15 Jutaan

Disiapkan untuk Relokasi Warga Sebengkok

TARAKAN – Pemerintah Kota Tarakan tampaknya tertarik dengan program rumah murah yang digelontorkan Kementerian Perumahan Rakyat. Bahkan pemerintah kota Tarakan siap untuk menjadi salahsatu daerah pelaksana jika Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) memberikan jatah rumah murah tersebut untuk di Tarakan. “Ini ada program rumah murah dari Kementerian Perumahan Rakyat untuk masyarakat kecil, harganya berkisar antara Rp 15 sampai 30 juta. Kita hanya menyiapkan lahan dan anggaran untuk sarana dan prasarana dibantu dari kementerian perumahan rakyat,” kata Walikota Tarakan H Udin Hianggio.

Menurutnya, program rumah murah ini adalah program baru. Berbeda dengan proyek pembangunan perumahan PNS yang saat ini sedang dibangun pemerintah kota melalui Perumnas, yang juga program dari Kemenpera. Bedanya, rumah PNS yang akan dibangun sebanyak 1.500 rumah ini memang sudah ada ketentuan standarisasinya. Sementara rumah murah untuk masyarakat umum ini, bahan bakunya lebih mengandalkan produk lokal. “Kalau untuk rumah murah bahan bakunya semua diproduksi lokal, sehingga kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah,” ujar walikota.

Dia meyakini, dengan mengandalkan produk bahan baku lokal, tentu pengembang yang ditunjuk oleh pemerintah nanti akan dapat menekan harga. Rencananya, jika jadi dibangun di Tarakan, proyek pembangun rumah murah tersebut akan disiapkan pemerintah kota salahsatunya untuk merelokasi rumah-rumah warga yang saat ini masih berada di bantaran Sungai Sebengkok. “Kalau mereka (warga Sebengkok) mau untuk direlokasi pemerintah kota akan siap untuk menempatkan mereka di rumah murah nanti sebagai ganti rugi lahan mereka,” jelas Udin Hianggio.

Persoalan modal, apakah sudah ada bank pemerintah atau swasta yang siap untuk menyiapkan modal untuk rumah murah tersebut, walikota memang belum dapat memastikannya. “Yang penting program ini bisa masuk ke kita dulu. Dan pemerintah menyiapkan lahan. Soal teknis kita lihat nanti,” tegasnya. Khusus untuk rumah murah ini, tambahnya, pemerintah kota hanya menyiapkan lahan sekitar dua sampai tiga hektare dalam satu areal. “Memang kecil, karena rumahnya juga tipe kecil. Namanya juga rumah murah tapi layak huni,” tuturnya. Meski belum dapat memastikan berapa banyak rumah murah yang akan dibangun, pihaknya meyakinkan bahwa rumah murah untuk warga masyarakat Tarakan tersebut akan dibangun di wilayah Kecamatan Tarakan Utara.(ddq/ndy)

Sumber : radartarakan (28 September 2011)

Klik disini untuk melanjutkan »»

Walikota Tarakan Evaluasi Stasiun Kebakaran Mini

WALIKOTA Tarakan Udin Hianggio sangat prihatin dengan peristiwa kebakaran hebat yang melanda Beringin, Kelurahan Selumit Pantai malam tadi. Walikota juga menyayangkan peristiwa kebakaran di kawasan padat penduduk tersebut kembali terjadi. Padahal pemerintah kota sudah membangun stasiun mini pemadam kebakaran di titik-titik rawan penduduk tersebut.

“Laporan yang masuk ke saya stasiun mini ini tidak berfungsi maksimal,” kata Udin Hianggio malam tadi. Dijelaskan walikota, dirinya sangat hapal betul bahwa stasiun mini pertama kali yang dibangun pemerintah kota di kawasan pesisir adalah di kawasan Beringin. Itupun saat dirinya masih menjabat sebagai ketua DPRD Tarakan. “Kalau memang kurang berfungsi, ini menjadi peringatan. Saya akan evaluasi itu dan menjadi catatan buat pemerintah kota,” tegas walikota tegas.

Rencananya, siang ini walikota menuju ke lokasi kebakaran untuk melihat kondisi terkini. Untuk bantuan, menurutnya pemerintah kota sudah pasti akan diberikan. Namun apa bentuknya, diserahkan kepada tim yang terkait untuk langsung menyesuaikan dengan kebutuhan warga. “Untuk bantuan Insya Allah protabnya sudah ada,” pungkas Udin.


TERHEBAT TAHUN 1990

Kebakaran telah beberapa kali melanda Pasar Beringin. Peristiwa terhebat terjadi tahun 1990, Hajah Zubaedah A.D. yang sekarang menjadi anggota Komisi I DPRD Kota Tarakan merupakan salah satu korban kebakaran. “Saat itu Bunda langsung pindah ke Perumnas,” kata Zubaedah dihubungi Radar Tarakan tadi malam.

Saat itu, hampir seluruh bangunan di kawasan Pasar Beringin terbakar. “Total mulai RT 1 hingga RT 13 yang terbakar. Mulai Beringin I sampai dekat Mako Lanal,” terangnya. Tahun 2002, kebakaran juga terjadi. Tapi tidak sebesar peristiwa yang terjadi pada 1990. Kemudian November 2004, ratusan warga Beringin kembali kehilangan rumah akibat kebakaran.

Kebakaran di tahun 2004 inilah yang akhirnya membawa perubahan besar bagi Pasar Beringin. Jika sebelumnya Pasar Beringin dikenal dengan pasar terapung karena berada pada bangunan di atas laut yang kala itu warga masih bisa menyaksikan perahu hilir mudik di bawah bangunan pasar, kini tidak lagi. Hampir sebagian wilayah pesisir ditimbun tanah urukan dan kini berdiri bangunan beton. (ddq/ris/iza)

Sumber : radartarakan (22 September 2011)

Klik disini untuk melanjutkan »»

Walikota Tarakan Sambut Baik Bantuan Golkar Kaltim

TARAKAN - Walikota Tarakan Udin Hianggio memberikan apresiasi atas bantuan yang diberikan DPD Partai Golkar Kaltim kepada korban kebakaran di Beringin, Kelurahan Selumit Pantai, Tarakan.

Bantuan yang diberikan langsung oleh Ketua DPD Partai Golkar Kaltim HM Mukmin Faisyal, Jumat (23/9/2011) siang dinilai sebagai kepedulian sosial kepada warga Tarakan.

"Kami sangat berterima kasih atas kunjungan beliau (Mukmin), yang masih sempat mampir ke tempat ini. Saya kira apa yang diberikan sangat berarti buat korban kebakaran, dan kita berharap kepedulian lainnya juga bisa bertambah kepada saudara-saudara kita di sini," ujar Udin di sela-sela kunjungan ke lokasi kebakaran.

Data terakhir yang dihimpun tribunkaltim.co.id dari pihak Kelurahan, tercatat 81 rumah habis dilalap api. Jumlah ini merupakan rumah milik sendiri, bukan yang berstatus kontrakan. Sementara, 157 Kepala Keluarga (KK) dan 611 jiwa kehilangan tempat tinggal.

Hingga Jumat (23/9/2011), warga tampak masih memadati lokasi sekitar kebakaran. Mereka, terlihat mengais-ngais sisa reruntuhan bangunan, sembari mencari barang milik mereka. (*)

Penulis : Syaiful Syafar
Editor : Sumarsono

Sumber : tribunnews (23 September 2011)

Klik disini untuk melanjutkan »»

Pemkot Tarakan Tunggu Pendataan Korban Kebakaran

TARAKAN - Sekretaris Kota (Sekkot) Tarakan Badrun, yang ikut meninjau lokasi kebakaran, Kamis (22/9/2011) mengatakan, Pemkot belum bisa memberikan keterangan jumlah bantuan yang akan digelontorkan kepada korban kebakaran. Hingga kini pendataan terhadap jumlah korban dan bangunan masih terus dilakukan.

"Kita belum bisa memprediksi berapa nominalnya, karena semua ini masih didata. Saya sudah menyampaikan kepada pak RT dan Lurah setempat untuk segera data jumlah korban, jangan sampai ada yang lewat. Yang jelas Pemkot berkomitmen membantu," terangnya disela-sela kunjungan.

Kendati demikian, lanjut Badrun, mengenai masalah konsumsi untuk korban, pihaknya telah menjamin stok di dapur umum tidak boleh kosong. Untuk sementara pihaknya telah menunjuk Kantor Kelurahan Selumit Pantai sebagai Posko Penerimaan Bantuan, termasuk dapur umum untuk para korban. (*)

Penulis : Syaiful Syafar
Editor : Sumarsono

Sumber : tribunnews (22 September 2011)

Klik disini untuk melanjutkan »»

Tiba di Tarakan, Walikota Langsung Jenguk Korban

TARAKAN - Sepulang dari kunjungan kerja selama tiga hari di Jakarta, Walikota Tarakan Udin Hianggio langsung meninjau lokasi kebakaran, Kamis (22/9/2011) sore.

Udin pun langsung menyambangi korban di Kelurahan Selumit Pantai, Tarakan Tengah. Kedatangannya disambut Sekkot Tarakan Badrun, Camat Tarakan Tengah Hendra Arfandi, dan sejumlah unsur Muspida lainnya.

Di lokasi, Udin melihat ratusan rumah yang habis dilalap api, Rabu (21/9/2011) malam. Ia juga sempat menyalami korban kebakaran. Dalam kesempatan itu, Walikota juga menyerahkan bantuan sembako secara simbolis yang diberikan kepada Ketua RT 3 dan Ketua RT 5.

Kepada wartawan, Walikota mengaku kaget saat mendengar musibah tersebut. "Terus terang saya kaget dan tidak memperkirakan bahwa ini terjadi, karena yang saya kuatirkan itu justru waktu Ramadhan," terang Udin.

Kendati demikian, Pemkot lanjut Udin, tetap berkomitmen membantu seluruh korban. "Kita tetap komitmen dan mengenai penyalurannya sudah ada protapnya. Dan saya lihat itu sudah jalan, bahkan mulai disalurkan. Walaupun masih ada bantuan yang harus melalui proses lagi, kepada pemilik rumah maupun kepada penyewa," terang Udin. (*)

Penulis : Syaiful Syafar
Editor : Sumarsono

Sumber : tribunnews (22 September 2011)

Klik disini untuk melanjutkan »»

Pemkot Tarakan Paksa Pindah Pedagang

Diwarnai Bersitegang, Satu Pedagang Pingsan

TARAKAN - Pemindahan paksa akhirnya dilakukan pemerintah kota Tarakan, bekerja sama dengan instansi terkait terhadap tiga los pedagang daging ayam yang berjualan di blok C3, pasar Tenguyun Boom Panjang, kemarin.

Pemindahan paksa ini dilakukan pemerintah kota melalui Satpol PP, Disnaktan, Polres, dan Perusda lantaran tempat berjualan daging ayam tersebut tidak pada tempatnya. Seharusnya, penjual daging ayam tersebut berjualan di Kios Daging Higienis blok F yang telah dibangun pemerintah namun tak kunjung ditempati.

“Sebelum dilakukan penindakan mereka sudah diberikan surat edaran yang ditandatangani walikota, namun tidak direspon. Mereka juga sudah diundang beberapa kali untuk mengikuti rapat namun tidak datang, untuk sosialisasinya juga sudah dilakukan namun tidak diindahkan. Makanya pemerintah memutuskan untuk melakukan penindakan,” kata Dison SH, Kepala Kantor Satpol PP Tarakan.

Meski dilakukan penindakan, yaitu dengan memindahkan los secara paksa, sebelumnya sudah dilakukan pendekatan secara persuasif, baik oleh perusda maupun disnaktan. “Mereka enggan pindah dengan alasan mereka sudah membeli tempat los seharga Rp.35 juta,” ungkap Dison.

Alasan lainnya, mereka enggan pindah lantaran kuatir ditempat yang baru nanti dagangannya tidak laku.

Pemindahan paksa ini dilakukan di tiga los. “Los ini akan terus dijaga dan dikembalikan ke perusda untuk dikelola sesuai peruntukannya,” tegas Dison.

Pedagang ayam yang ditertibkan ini dianggap melanggar Perda 11 tahun 1999 jo Perda no.06 tahun 2003 tentang retribusi pasar dan Perda no.13 tahun 2002 tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan kota Tarakan.

“Dalam perda 13 tersebut, ada pasal yang mengatur bahwa pengelolaan pasar dibawah pengawasan pemerintah daerah dalam hal ini perusda,” tegas Dison.

Saat ini, semua pedagang daging yang berjualan di pasar Boom Panjang diwajibkan untuk berjualan di pasar daging higienis yang berada di blok F.(ddq)

Sumber : radartarakan (21 September 2011)

Klik disini untuk melanjutkan »»

62 Pejabat Struktural Pemkot Tarakan Dimutasi

TARAKAN - Walikota Tarakan melantik 62 pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) setempat yang dimutasi atau dipindahtugaskan, Sabtu (17/9/2011) sore di ruang serbaguna kantor Pemkot Tarakan. Pelantikan tersebut diisi pejabat eselon II sebanyak 10 orang, pejabat eselon III sebanyak 19 orang, dan eselon IV sebanyak 33 orang.

Diantara 62 pejabat, tiga pejabat eselon II yang dilantik adalah Drs Ibrahim MAP yang semula menjabat Asisten III Bidang Kesejahteraan Rakyat, Drs Sudirman MM yang semula menjabat Kepala Dinas Pendidikan, dan Drs Tajuddin Tuwo yang semula menjabat Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.

Drs Ibrahim MAP dilantik sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan kota Tarakan, sementara Drs Sudirman MM dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi, dan Drs Tajuddin Tuwo sebagai Kepala Dinas Pendidikan.

Walikota Tarakan Udin Hianggio menjelaskan, diadakannya mutasi PNS tersebut merupakan hal yang biasa dalam sebuah penguatan organisasi. “Mutasi PNS itu biasa dilakukan dalam sebuah organisasi. Untuk penyegaran, untuk memenuhi kebutuhan karena ada pegawai yang pensiun atau naik jabatan, juga untuk meningkatkan kinerja seorang PNS terhadap bidang pekerjaan tertentu,” terangnya seusai acara. (*)

Penulis : Syaiful Syafar
Editor : Fransina

Sumber : tribunnews (17 September 2011)

Klik disini untuk melanjutkan »»

Soal Akun Facebook, Walikota Resmi Lapor Polisi

Akun Tarakan Ku Langsung Hilang

TARAKAN - Walikota Tarakan H Udin Hianggio akhirnya melaporkan dugaan pencemaran nama baik dalam akun jejaring sosial Facebook “Tarakan Ku”.

Rabu (14/9) sore kemarin, sepulang ngantor walikota didampingi sekretaris kota H Badrun resmi melaporkan kasus ini ke Polres Tarakan dan diterima oleh Kapolres Tarakan AKBP Drs Agustinus Budi Prasetyo.

“Saya secara resmi melaporkan ke polisi dan akan berproses melalui bagian hukum pemerintah kota dan Polres Tarakan,” kata Udin Hianggio kemarin.

Menurutnya, langkah ini dilakukannya untuk menimbulkan efek jera terhadap fitnah-fitnah yang dilontarkan oleh oknum di akun Facebook tersebut. “Ini bentuk pembusukan-pembusukan yang mereka lakukan. Misalnya soal calon ketua Golkar,” katanya.

Untuk diketahui, sejak beredar kabar Udin Hianggio melaporkan pemilik akun Facebook Tarakan Ku itu ke polres, akun tersebut langsung ditutup alias tak bisa diakses. Namun sebelum ditutup, pada Rabu pagi akun Tarakan Ku sempat memposting status. Status itu menyoal Ketua KONI Tarakan, Yusuf Lamansyah yang disebutnya akan menjadi suksesor Udin Hianggio.

Mengenai hal in, walikota juga membantahnya. “Golkar itu bukan sembarang mengusulkan orang untuk calon 2014. Ini masih terlalu jauh dan kami tetap mengacu kepada aturan yang sudah ada protabnya dari partai. Yaitu untuk menentukan calon tetap melalui konvensi dan konvensi ini melalui survey. Jadi tidak benar beredar isu bahwa saya mendukung salah satu orang,” beber Udin.

Kata dia, meski dia sebagai ketua Golkar bukan lantas dirinya seenaknya menentukan siapa yang akan maju menjadi calon pada 2014.

Nah, upaya menempuh jalur hukum ini juga upaya agar tidak ada saling kecurigaan di internal pemerintah kota Tarakan. Mengingat status akun Facebook yang dituliskan tersebut terkesan dilakukan orang dalam dan orang dekat di pemerintah kota. “Karena curiga itu berdosa kita. Mudah-mudahan mereka sadar dan memahami apa yang mereka lakukan karena memfitnah orang itu lebih berat dosanya,” ujar Udin.

Dia menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada polres Tarakan. Dan walikota pun menyakini dengan kecanggihan teknologi yang ada sekarang, semua bentuk kejahatan bisa saja terlacak. “Yang terpenting pelaku dan otaknya karena otaknya ini menginginkan pemerintahan kacau,” tegasnya. Soal motif, dirinya pun enggan untuk menuduh macam-macam. “Yang jelas ini pencemaran nama baik,” tegasnya.

Kepada media, dirinya mengaku siap untuk dikritisi siapa saja. Namun tentunya dengan cara yang benar bukan dengan cara yang tidak sportif seperti ini. “Saya terbuka, kalau mau datang silakan ke kantor saya. Sampaikan kritikan langsung kepada saya dengan cara yang santun,” sarannya.

Terkait kasus ini, walikota pun mengaku baru mengetahui beredar fitnah soal fitnah sejak tiga hari kemarin dari keluarganya di rumah. “Malah anak saya yang sudah mendapatkan email yang digunakan, yaitu bekantanlepas@yahoo.co.id,” ungkap walikota.

Selama ini, sambungnya, dirinya pribadi merasa tidak pernah memiliki musuh. “Saya janji satu periode selama ini tidak ada kepentingan apa-apa. Saya hanya ingin menyelesaikan masalah, bukan meninggalkan masalah,” tegas dia.

Sebelumnya, akun Tarakan Ku ini membuat heboh dengan memposting hal-hal yang berkenaan dengan pemerintah kota Tarakan. Akun ini pernah menulis soal camat Tarakan Utara yang katanya sudah diperiksa 8 kali oleh Polres Tarakan dalam kaitan kasus pembebasan lahan PLTU Sungai Maya. Akun ini juga sempat menulis soal pribadi Udin Hianggio. Selain itu sempat juga disinggung soal Sekretaris Kota, Drs Badrun dan Wakil Walikota Tarakan, Suhardjo T dan juga ketua DPRD Tarakan Effendhi Djuprianto.

Ketua DPRD Tarakan Effendhi Djuprianto juga mengaku keberatan atas disinggungnya nama dia di akun Tarakan Ku. “Secara pribadi pencatutan nama dalam komentar tersebut, jelas merasa keberatan. Tapi keinginan melaporkan, perlu berkoordinasi dengan fraksi Golkar di lembaga kedewanan,” ucap Effendhi.

Politisi Golkar ini juga enggan menanggapi serius, hanya menilai perbuatan pihak iseng yang tidak bertanggung jawab. Ia menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada masyarakat, sebab secara keseluruhan dewan bekerja sesuai tupoksi dan agenda kedewanan untuk kemaslahatan masyarakat Tarakan.

“Tidak ingin menanggapi panjang biar masyarakat yang menilai,” tegasnya kemarin (14/9).

Tanggapan lain datang dari Aliansi Masyarakat Peduli Pembangunan Tarakan, Erick Hendrawan. Kritik dan saran pada akun itu menurut dia baik dan membangun. Akan tetapi penyampaiannya tanpa etika bahkan tidak konstruktif dan “menyerang” pribadi – pribadi. “Penyerangan atau pembusukan karakter terhadap pejabat Negara, jika tidak benar bisa menimbulkan fitnah,” ungkap Erick. Sarannya, jika memang ingin memberikan masukan dan saran seyogyanya pemilik akun tersebut muncul ke permukaan. “Apapun bentuknya kritik dan saran yang konstruktif pasti diterima. Sebaliknya jika kritik tersebut tidak pada porsinya maka akan menimbulkan pemberitaan yang tidak sesuai,” tandasnya. (ddq/dta)

Sumber : radartarakan (15 September 2011)

Klik disini untuk melanjutkan »»

Pemkot Tarakan Siap Pangkas SKPD Pincang

TARAKAN – Tahun ini, pemerintah kota Tarakan akan melakukan perhitungan kembali jumlah kebutuhan PNS di seluruh SKPD (satuan kerja perangkat daerah). Hal tersebut dilakukan dalam rangka penataan ulang organisasi di SKPD sesuai dengan Permenpan nomor 26/2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah. “Jadi kami akan melakukan penataan kembali kebutuhan PNS di tiap SKPD. Artinya, jumlah PNS yang ada dalam satu organisasi harus sesuai dengan beban kerja organisasi, apakah seimbang atau tidak,” kata Asmuni, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tarakan kepada Radar Tarakan, belum lama ini.

Tujuannya adalah agar jangan sampai ada satu SKPD yang jumlah PNS-nya banyak tapi beban kerjanya sedikit. Sementara ada SKPD lain yang beban kerjanya banyak tapi PNS-nya justru sedikit. “Untuk itu, perlu dilakukan penataan ulang terhadap semua organisasi perangkat daerah,” tandasnya.

Untuk tahap awal, BKD bersama Bagian Organisasi sudah mendapatkan sosialisasi dari BKN terkait aturan baru Kemenpan ini, untuk selanjutnya diterapkan di Tarakan. Penataan kembali kebutuhan PNS di SKPD ini juga terkait dengan kebijakan moratorium yang dikeluarkan pemerintah pusat.

Diungkapkan Asmuni, jumlah pegawai di Tarakan memang sudah cukup banyak. Namun jika secara umum memang beban kerjanya belum terlalu besar. Untuk itulah Pemkot Tarakan sepakat untuk melakukan penataan ulang tersebut agar ada pemerataan. “Sementara ini memang belum pernah ada perhitungan beban kerja di Pemkot. Selama ini sistem yang digunakan, selama di SKPD tersebut membutuhkan SDM maka BKD-lah yang mendropping ke SKPD yang membutuhkan tersebut. Namun sekarang pertimbangannya tentu akan dilihat apakah sudah sesuai dengan beban kerjanya atau tidak,” kata Asmuni.

Untuk diketahui, saat ini jumlah real PNS di Tarakan termasuk CPNS sebanyak 3.960 orang, itu diluar tenaga outsourcing yang tersebar di seluruh SKPD. Penataan ulang ini, sambungnya, tidak akan memengaruhi struktur organisasi yang sudah ada di masing-masing organisasi. Namun sifatnya akan menyesuaikan dengan struktur yang ada. Misalnya seorang Kasubag di SKPD minimal dilayani oleh dua orang staf. Dua orang staf tersebut sudah sesuai dengan standar pedoman perhitungannya berdasarkan Permendag. “Ini juga terkait kebijakan moratorium. Sehingga standar minimal jumlah kebutuhan pegawai, yaitu dengan menghitung jumlah struktur organisasi yang ada,” jelasnya.

Untuk unit organisasi teknis terendah, dengan cara menghitung rata-rata dua orang dikalikan jumlah pejabat struktural terendah misalnya eselon 4 maupun eselon 5. Sebagai contoh di BKD, pejabat struktural eselon empat terdapat 8 orang. Dikalikan dua orang unsur staf, adalah jumlah personel pelaksana. “Jadi satu orang eselon empat minimal memiliki dua staf pelaksana. Tapi kalau beban kerjanya berat, bisa ditambah personel,” ungkapnya.

Namun itu bukan harga mati, tapi standar minimalnya. Karena tentunya dapat disesuaikan dengan kebutuhan real, karakteristik daerah dan kondisi daerah. Pejabat eselon empat setara Kasie, Kasubag, Kasubid. Meski demikian, Asmuni memastikan tidak perlu harus dilakukan mutasi lantaran yang dilakukan penataan ulang ini hanyalah unsur staf pelaksana. “Pejabat struktural kemungkinan tetap, yang ditata ulang hanya staf yang bertugas mem-back up tugas pekerjaan pejabat struktural,” pungkas Asmuni.(ddq)

Sumber : radartarakan (10 September 2011)

Klik disini untuk melanjutkan »»

Walikota Tarakan Buka Pameran Koperasi dan UMKM

Dewan Koperasi Daerah Kota Tarakan bekerjasama Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi (Disperindagkop) dan UMKM Kota Tarakan menyelenggarakan Pameran Koperasi dan UMKM dalam memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-64 Koperasi.

Pameran yang diadakan mulai 17 Juli- 23 Juli 2011 di Stadion Datu Adil diikuti sebanyak 191 stan yang terdiri dari 44 stand di dalam tribune, 117 stan di luar tribune dan 30 stan non tenda.

Stan ini menjual dan menampilkan beraneka macam produk, mulai dari baju, sepatu, tas, akesesoris, parfum, handphone, bahan sembako hingga makanan dan minuman, serta permainan anak-anak.

Rencananya, Senin (18/7/2011) Walikota Tarakan, Udin Hianggio akan membuka secara resmi Pameran Koperasi dan UMKM. Pembukaan pameran diawali dengan upacara peringatan Hari Koperasi di Stadion Datu Adil.

"Kami sudah konfirmasi kepada Walikota Tarakan Udin Hianggio untuk membuka secara resmi pameran ini. Insyallah beliau besok hadir," ujar Ketua Panitia, Muhsinin Alhadi, kepada Tribun, Minggu (17/7/2011).

Penulis : Junisah
Editor : Fransina

Sumber : tribunnews.com (17 Juli 2011)

Klik disini untuk melanjutkan »»

Walikota Tarakan Minta Satpol PP Razia PNS yang Berkeliaran saat Jam Kerja

TARAKAN - Walikota Tarakan Udin Hianggio berencana memerintahakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tarakan untuk melakukan razia terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkeliaran maupun nongrkong di warung-warung kopi atau pun kantin pada saat jam kerja.

"Saya rasa memang perlu dilakukan razia PNS yang berkeliaran atau pun nongkrong pada saat kerja. Razia ini salah satu shock terapi buat PNS agar tidak melakukannya lagi. Sebab PNS ini harus memberikan pelayanan kepada masyarakat bukanya malah keliaran di luaran," katanya, Selasa (5/7/2011) di ruang kerjanya.

Tak hanya itu kata Udin, razia narkoba dengan melakukan tes urnie kepada PNS juga perlukan dilakukan. Pasalnya saat ini beberapa PNS di Kota Tarakan ada yang telah kedapatan menggunakan narkoba oleh Polres Tarakan.

"Tentunya untuk razia narkoba dan keliaran PNS di saat jam kerja ini akan kita lakukan mendadak tanpa pemberitahuan, sehingga dengan razia ini bisa kita ketahui PNS yang menggunakan narkoba maupun yang berkeliaran di saat jam kerja," ucapnya.

Penulis : Junisah
Editor : Reza Rasyid Umar
Sumber : Tribun Kaltim

Sumber : kaltim.tribunnews.com (5 Juli 2011)

Klik disini untuk melanjutkan »»

Walikota Tarakan Dapat Penghargaan Anti Korupsi

TARAKAN - Walikota Tarakan Udin Hianggio mendapatkan penghargaan anti korupsi dari Nusantara Corruption Watch (NCW) Korwil Kaltim di Hari Ulang Tahun (HUT) ke-12 (NCW), Selasa malam (28/6/2011) di Balroom Hotel Blue Sky Balikpapan

Penghargaan diberikan kepada orang nomor satu di Tarakan ini, karena NCW Korwil Kaltim menilai, Udin Hianggio telah berperan aktif dalam pemberantasan korupsi di daerahnya baik itu pencegahan maupun penindakanya.

Dengan diterimanya penghargaan anti korupsi ini berarti, Udin Hianggio telah kedua kali ini mendapatkan penghargaan anti korupsi dari NCW Korwil Kaltim. Pasalnya tahun 2010 Udin juga mendapatkan penghargaan yang sama.

Udin mengatakan, ia memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada NCW yang telah memberikan kepadanya penghargaan anti korupsi ini. "Saya ucapkan terimakasih dengan penghargaan ini. Dengan adanya penghargaan ini saya akan berbuat yang lebih baik lagi," katanya.

Udin mengaku, ia tidak mengetahui kriteria penialaian apa yang ditetapkan NCW akhirnya ia mendapatkan penghargaan anti korupsi ini. "Saya tidak tahu kriteria penilainnya. Saya diundang untuk mendapatkan penghargaa anti korupsi ini," katanya.

Penulis : Junisah
Editor : Adhinata Kusuma
Sumber : Tribun Kaltim

Sumber : kaltim.tribunnews.com (29 Juni 2011)

Klik disini untuk melanjutkan »»