TARAKAN - DPRD Kota Tarakan meminta kepada Pertamina agar menambah kuota BBM bersubsidi di Kota Tarakan. Hal ini dikarenakan Kota Tarakan sebagai kota transit di empat daerah Kaltim bagian Utara, yakni Nunukan, Malinau, Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung (KTT).
“Melihat ini lah, kuota BBM bersubsidi di Kota Tarakan harus ditambah. Apalagi transportasi laut seperti speedboat yang ada di daerah Kaltim bagian Utara ini, pasti mengisi premium di Tarakan,” ucap Ketua DPRD Kota Tarakan, Effendhi Djuprianto.
Terkait permintaan penambahan kuota BBM bersubdisi ini, rencananya DPRD Kota Tarakan akan segera menemui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta.
“Yah ini harus kita bicarakan dengan kepada BPH Migas agar disampaikan kepada pemerintah dan Pertamina, tentang kondisi kebutuhan BBM di Kota Tarakan., kalau Tarakan itu merupakan jalur transit di beberapa daerah Kaltim bagian Utara ini. Tentunya nanti saat kita bertemu dengan BPH Migas, kita harus bersama-sama Pemkot Tarakan menyampaikan data yang sebenarnya,” ungkapnya.
Penulis : Junisah
Editor : Reza Rasyid Umar
Sumber : Tribun Kaltim
Sumber : kaltim.tribunnews (26 Mei 2011)
Jumat, 27 Mei 2011
DPRD Tarakan Minta BBM Bersubsidi Ditambah
Senin, 23 Mei 2011
Dishub Tarakan Keluarkan Kartu Kendali BBM
TARAKAN - Meskipun kendaraan roda dua, empat dan truk tidak lagi kesulitan mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis premium dan solar, namun ternyata hingga saat ini kesulitan mendapatkan BBM masih dirasakan oleh 52 speedboat regular di Pelabuhan Tengkayu I, dan para nelayan.
Untuk mengatasi permasalahan ini Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Disperindagkop dan UMKM), bekerjasama dengan Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Tarakan telah mengambil langkah mengeluarkan kartu kendali pembelian BBM.
Rencananya kebutuhan BBM untuk 52 speedboat regular akan diarahkan ke SPPB, APMS Dahlia dan APMS Tengkawang dengan menggunakan kartu kendali transportasi laut yang dikeluarkan Dishub Kota Tarakan.
Untuk kebutuhan BBM nelayan akan diarahkan ke kios-kios Koperasi Paguntaka, APMS Bengel, APMS PT Mitra Seta Lestari dengan menggunakan kartu kendali nelayan yang dikeluarkan DKP Kota Tarakan.
“Solusi inilah yang tepat menurut kami agar speedboat reluger yang melayani 5 kabupaten di Kaltim bagian utara dan juga nelayan mendapat BBM,” ucap Kepala Disperindagkop dan UMKM Kota Tarakan, Alexandria saat mengikuti rapat pembahasan BBM, di ruang Kenawai, Sabtu (21/5/2011)
Pria yang akrab disapa Alex ini mengatakan, nanti untuk pengawasan pembelian BBM di laut tidak hanya dilakukan kepolisian, melainkan juga dari Dishub dan DKP Kota Tarakan.
Kepala Dishub Kota Tarakan, Budi Prayitno mengatakan, pihaknya akan segera melakukan pengawasan pembelian BBM di SPBB, APMS Dahlia dan APMS Tengkawang. “Kami akan segera melakukan pengawasan, mengingat beberapa hari lagi kuota BBM untuk speedboat akan habis,” katanya.
Sementara Kapolres Tarakan AKBP Budi Prasetyo mengaku, pihaknya akan mendukung pengawasan pembelian BBM ini. “Kami siap melakukan pengawasan, asalkan sudah ada dasar hukumnya. Apalagi kami juga sudah membentuk tim pengawasan BBM,” ucapnya.
Sedangkan Walikota Tarakan, Udin Hianggio mengaku, mendukung langkah yang dilakukan Disperindagkop, Dishub, DKP, dan Polres Tarakan. “Saya dukung, tapi khusus untuk nelayan jangan sampai ada tumpang tindih. Sebab pedagang bensin eceran juga menjual kepada nelayan. Jangan sampai ini malah merugikan masyarakat yang lain,” katanya.
33 Kios BBM Dijatah 2 Drum Premium
UNTUK mendistribusikan BBM bersubsidi jenis premium dan solar kepada 33 kios BBM yang tergabung dalam Koperasi Paguntaka, Disperindagkop Kota Tarakan akan membatasi jatah premium dan solar terhadap 33 kios BBM tersebut.
Rencananya untuk jatah premium dan solar masing-masing sebanyak dua drum per hari. Bahkan untuk alat angkut BBM dari APMS ke kios-kios memakai kendaraan roda empat jenis pick up. “Ini kita lakukan agar pengawasan pendistribusian BBM dari APMS ke kios-kios menjadi lebih baik,” ucap Kepala Disperindagkop Alexandria.
Kapolres Tarakan AKBP Budi Prasetyo menyarankan kepada Disperindagkop agar kendaran pick up tersebut diberikan nomor. “Sebaiknya kendaraan pick up tersebut diberikan nomor, biar kami yang melakukan pengawasan di lapangan menjadi tahu. Sehingga pengawasan juga menjadi lebih baik,” katanya.
Penulis : Junisah
Editor : Mathias Masan Ola
Sumber : Tribun Kaltim
Sumber : kaltim.tribunnews (22 Mei 2011)
Rabu, 11 Mei 2011
Walikota Tarakan Tak Akan Cabut Surat Edaran Pembatasan BBM
TARAKAN - Tuntutan dari pedagang bensin eceran agar Surat Edaran Walikota Tarakan tentang pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis premium dan solar dicabut, tidak akan pernah dipenuhi.
Walikota Tarakan Udin Hianggio menegaskan, tidak akan mencabut Surat Edaran Walikota tersebut. "Saya tidak akan mencabut surat edaran tersebut, sebab ini untuk kepentingan masyarakat. Coba lihat di SPBU dan APMS sejak ada surat edaran, antrean panjang kendaraan di SPBU dan APMS tidak ada lagi," ujarnya setibanya di Ruang VIP Room Bandara Juwata Tarakan, Rabu (11/5/2011) .
Menurut Udin, berbicara tentang mata pencaharian, semua orang pasti membutuhkannya. Namun hanya saja harus ada aturan yang tegas agar semua berjalan dengan tertib.
"Kita harus tegas, ini untuk kepentingan masyarakat juga. Setelah saya buat surat edaran ini banyak yang SMS ke saya, bahwa surat edaran itu membawa dampak positif.Artinya sudah tidak ada antrean panjang lagi, dan semua kendaraan pun mendapatkan premium dan solar di SPBU dan APMS," ujarnya.
Udin menyarankan, sebaiknya pedagang bensin eceran lebih baik menjual BBM non subdisi. "Kalau mau jualan yang nonsubsidi. Nanti saya fasilitasi dengan PT Pertamina. Bagaimanapun menjual BBM bersubsidi melanggara aturan," ucapnya.
Pembatasan pembelian BBM bagi kendaraan ini berdasarkan Surat Edaran Walikota Tarakan Udin Hianggio Nomor 510/670/DPPK& UMKM. Untuk kendaraan roda dua hanya Rp 15.000 premium perhari, roda empat 100.000 premium/solar perhari, dan truk Rp 150.000 solar perhari. (*)
Penulis : Junisah
Editor : Sumarsono
Sumber : kaltim.tribunnews (11 Mei 2011)
Tuntutan Tidak Dipenuhi, Pedagang Bensin Eceran Tarakan Kembali Demo
TARAKAN – Lagi-lagi pedagang bensin atau premium dan solar eceran di Kota Tarakan, demo, Rabu (11/5/2011) di halaman Kantor DPRD Tarakan. Ini demo yang ketiga kalinya.
Mereka demo lagi, karena hingga saat ini tuntutan mereka agar surat edaran Walikota Tarakan yang membatasi pembelian Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis premium dan solar bagi kendaraaan di SPBU dan APMS belum dicabut.
Aksi demo ini pun agak berbeda dari aksi demo sebelumnya. Kali ini mereka tidak hanya membawa spanduk dari karton, namun juga ada salah satu pendemo yang membawa mobil jenazah.
Koordinator demo Yohannes Dullah, mengaku, mereka kembali demo, karena hingga saat ini, tuntutan mereka agar surat edaran Walikota Tarakan tersebut dicabut, tidak diindahkan.
“Kami minta surat edaran Walikota Tarakan dicabut. Supaya kami bisa membeli bensin seperti biasa, dan kami pun tetap dapat membeli bensin Rp 100.000 per hari. Bukannya dibatasi menggunakan motor yang hanya Rp 15.000 per hari,” ucapnya.
Penulis : Junisah
Editor : Mathias Masan Ola
Sumber : Tribun Kaltim
Sumber : kaltim.tribunnew (11 Mei 2011)
Selasa, 10 Mei 2011
Surat Walikota Tentang Pembatasan Pembelian BBM Akan Direvisi
TARAKAN - Tuntutan pedagang bensin eceran Kota Tarakan yang meminta agar Surat Edaran Walikota Tarakan membatasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis premium dan solar bagi kendaraan di SPBU dan APMS dicabut, ternyata tidak akan dilakukan. Pemkot Tarakan hanya akan melakukan revisi terhadap surat edaran tersebut.
“Surat edaran Walikota Tarakan tentang pembatasan BBM tidak akan dicabut. Hanya saja ada beberapa butir di surat edaran tersebut yang akan dilakukan direvisi untuk mengakomodir keinginan pedagang bensin eceran ini,” ucap Wakil Walikota Tarakan Tarakan, Suhardjo Trianto, Jumat (6/5/2011).
Suhardjo mengatakan, revisi ini dilakukan sebagai salah satu kebijakan dari Pemkot Tarakan , karena pedagang bensin eceran, memberikan alasan, bahwa menjual bensin eceran ini sebagai mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga bersama istri dan anak.
“Kalau sudah begini, tentunya ini harus kita akomodir, meskipun apa yang dilakukan pedagang eceran bensin ini menyalahi aturan yang ada. Sebab mereka ini belinya langsung dari SPBU dan APMS,” ujarnya.
Penulis : Junisah
Editor : Reza Rasyid Umar
Sumber : kaltim.tribunnews (6 Mei 2011)
Sabtu, 30 April 2011
Beli BBM Subsidi di Tarakan Segera Dibatasi
Tiap Kendaraan Rp 15 Ribu Perhari
“Makanya dalam waktu dekat kita akan lakukan pendekatan kepada masyarakat dan menghimbau agar tidak melakukan penjualan lagi,” terang Aleksandra kepada Radar Tarakan di ruang kerjanya kemarin (29/4).
Dia juga mengaku, instansi belum pernah mendata pedagang premium eceran yang saat ini mudah ditemui di berbagai sudut wilayah. “Karena memang tidak ada aturannya,” tegasnya.
Sesuai dengan aturan, mata rantai itu berakhir di tangan masyarakat dan tidak boleh dijual lagi. Pasalnya, BBM yang jual saat ini adalah BBM bersubsidi. Jika dijual lagi, tegas Aleksandra, berarti sudah melanggar aturan yang sudah ada.
“Kita bukan mau membunuh usaha IKM (Industri kecil dan menengah) ya. Tapi kalau peruntukannya langsung untuk usaha, kendaraan dan lainnya selain dijual itu tidak dibenarkan,” katanya.
Dijelaskannya, tidak hanya tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 tahun 2008 tentang Pengaturan, Pengawasan, dan Pengendalian BBM Bersubsidi, tapi juga tertuang dalam Peraturan Presiden RI nomor 9 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran dan Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri.
“Kita tentu tidak bisa mentolerir yang tidak sesuai dengan aturan, tapi itu akan kita lakukan secara perlahan, tidak langsung,” kata Aleksandra.
Aleksandra, pihaknya tidak sendiri mengatasi persoalan bensin bersubsidi ini. Dalam hal pengawasan, pihak lain yang terlibat, di antaranya Dinas Perhubungan, Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Dinas Kelautan dan Perikanan, Bagian Perekonomian dan Satuan Polisi Pamong Praja Tarakan.
“Tugasnya untuk mengawasi. Jadi, bukan disperindagkop saja. Masing-masing punya tugas,” katanya.
Lebih jauh dikatakan Aleksandra, jika persoalan BBM bersubsidi ini tidak segera diatasi, bukan tidak mungkin banyak pihak yang dirugikan.
“Untuk mensubsidi premium ini, pemerintah menghabiskan triliunan rupiah. Kalau tidak sesuai peruntukannya, bisa-bisa APBN bisa kolaps. Belum lagi kawasan yang kaya minyak sedang dilanda peperangan, ini sangat berpengaruh pada harga minyak kita,” ujarnya terkait wacana penghapusan Bahan Bakar Minyak jenis premium yang dilontarkan Menteri Keuangan Agus Martowardojo beberapa waktu lalu.
Untuk itu, pihaknya akan berusaha menyelesaikan persoalan ini sembari menunggu proses keluarnya surat edaran yang membatasi pembelian BBM bersubsidi. Dalam edaran itu disebutkan, setiap kendaraan bermotor dibatasi hanya Rp 15 ribu perhari.
“Terserah, mau pakai Thunder atau motor kecil, yang jelas sehari begitu. Sekarang suratnya tinggal tanda tangan wali kota dan saya juga mohon kepada pihak-pihak, pelaku usaha yang berkecimpung di usaha minyak untuk tidak bermain-main dengan ini,” pungkasnya.(nat)
Sumber : radartarakan (30 April 2011) Klik disini untuk melanjutkan »»
Jumat, 29 April 2011
DPRD Tarakan Cari Solusi Keberadaan Pedagang Bensin Eceran
“Kami akan memperhatikan tuntutan teman-teman dan mencari solusinya bersama dengan Pemkot Tarakan. Sebab ditinjau dari sisi hukum peraturan menteri, dan perda Kota Tarakan, teman-teman tidak boleh menjual bensin, meskipun itu untuk perpanjang tanganan dari APMS dan SPBU. Namun karena ini masalah perut akan kami carikan solusi yang terbaik,” ungkap Muddain, salah satu anggota Komisi II DPRD Kota Tarakan, Jumat (29/4/2011)
Hal sama juga diungkapkan, Sabar salah satu anggota Komisi II DPRD Kota Tarakan Sabar. Ia mengaku, ia bersama anggota komisi II sudah pernah memanggil PT Pertamina dan pemilik APMS dan SPBU.
“Kami sudah memanggil mereka, dan ternyata saat melakukan pertemuan, PT Pertamina mengaku tidak ada kelangkaan premium, sebab Pertamina tidak ada melakukan pengurangan begitu pula dengan APMS dan SPBU. Untuk itulah masalah teman-teman ini akan kita cari solusi terbaiknya,” ujarnya.
Penulis : Junisah
Editor : Reza Rasyid Umar
Sumber : kaltim.tribunnews (29 April 2011) Klik disini untuk melanjutkan »»
Pedagang Bensin Eceran di Tarakan Demo
Abdul Rohim, penanggung jawab demo mengungkapkan, pihaknya melakukan aksi ini, karena beberapa pedagang eceran bensin merasa gerah dengan adanya razia yang dilakukan Satpol PP terhadap pedagang eceran.
“Adanya ini kami meminta kepada pemerintah dan wakil rakyat disini supaya segera rapat membicarakan status kami sesuai dengan Perda dan melakukan dengar pendapat dengan pengercer. Sehingga tidak ada lagi sewenang-wenang Satpol PP kepada kami. Perlu dingat kami disini untuk mencari makan, dalam menghidupi keluarga, karena ini mata pencaharian nafkah kami untuk keluarga,” ucapnya.
Supriadi, salah satu pengecer bensin mengaku, selama ini mengapa beberapa pedagang pengecer bensin melakukan aksi bolak-balik membeli bensin di APMS dan SPBU, karena dipicu dengan adanya dugaan APMS bekerjsama dengan pihak lain.
“Kami ini bolak-balik karena kami lihat ada permainan disini. Sebab dulunya kami boleh membeli dengan jirigen, tapi mulai Januari tidak boleh lagi, dan harus menggunakan motor. Itupun kami dibatasi hanya membeli 100 ribu saja. Jadi kami minta anggota DPRD ini untuk melakukan penyidikan,” ungkapnya.
Penulis : Junisah
Editor : Reza Rasyid Umar
Sumber : kaltim.tribunnews (29 April 2011) Klik disini untuk melanjutkan »»
Atasi Kelangkaan, Tarakan Bentuk Tim Pengawas
Dewan Soroti Pengalihan Jatah
TARAKAN – Wakil Wali Kota Tarakan, Suhardjo Trianto turut mempertanyakan klaim Depot Pertamina bahwa jatah BBM bersubsidi jenis premium di Tarakan sesuai kuota dan stok aman. Pasalnya, selain antrean begitu panjang di SPBU dan AMPS, kelangkaan premium juga terjadi di SPBB (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker), lembaga penyalur BBM di laut. Mekanisme pendistribusian pihak Pertamina selaku operator, kata Suhardjo perlu dikawal.
“Kita awasi, jangan sampai ada hal-hal yang meresahkan masyarakat kita. Apalagi sudah ada koordinasi antara eksekutif, legislatif, pertamina dan lembaga penyalur. Saya harap rekomendasi yang kami berikan jadi bahan evaluasi,” kata Suhardjo.
Terlebih wawali menginginkan seluruh lembaga penyalur BBM di Tarakan, dikontrol agar alokasi BBM, khususnya premium yang kini berpolemik, yang diberikan Pertamina betul-betul difungsikan sesuai ketentua dan aturan. Dimana jatah BBM di Tarakan, hanya untuk dinikmati masyarakat Tarakan, baik di darat maupun suplai BBM di laut untuk pengusaha speedboat dan para nelayan Tarakan.
“Perlu dibentuk tim pengawas terpadu khusus memantau jalur distribusi BBM. Kelangkaan BBM hingga dilaut ini bak benang kusut, kita harus cari suatu persoalannya. Tim pengawas mulai dari aparat, Disperindagkop, eksekutif, legislatif, Pertamina dan masyarakat. Pasti akan munculkan keterpaduan, terkontrol mulai keluar Pertamina sampai penyaluran ke masyarakat,” jelasnya kepada Radar Tarakan.
“Ada oknum melanggar, hukum jelas ditegakkan. Ya, koordinasi agar pelaksanaan tugas tidak overlap. Masyarakat juga harus beritikad baik, BBM yang disalurkan lewat SPBU dan APMS jangan disalahgunakan, akhirnya meresahkan. Jangan ada penumpukan atau timbunan, belilah sesuai kebutuhan,” tandas Suhardjo.
Ketua Komisi II DPRD Tarakan, Hj.Siti Laela juga sepakat pemerintah selaku pelaksana teknis segera lakukan tindak lanjut, langkah signifikan dengan pengawasan. Sebab polemik yang ada, disinyalir terjadi kebocoran pendistribusian, seharusnya jatah BBM untuk darat dibawa ke laut, bahkan ada oknum membeli untuk dijual ke luar daerah dengan harga yang tinggi.
“Dengan pengawasan, kebocoran tidak terjadi lagi. BBM khusus untuk kuota tarakan, aman benar-benar untuk masyarakat yang berhak menikmatinya. Apalagi BBM bersubsidi,” ujar Siti Laela.
Dari beberapa kali rapat koordinasi bersama pemerintah, pertamina dan lembaga penyalur BBM, terang Laela, pengalihan jatah kerap dilakukan lantaran terindikasi tidak terjadi pemerataan pendistribusian. Lembaga penyalur, khususnya APMS pun dari informasi yang diterima para dewan yang terhormat, terkadang berbuat nakal untuk profit oriented, menjual ke pelanggan yang berani bayar mahal untuk disalurkan ke daerah lain, sehingga masyarakat Tarakan justru terkena imbas kelangkaan.
“Harapan kami, mulai saat ini dan seterusnya tidak terjadi kelangkaan atau kesulitan masyarakat mendapat BBM. Itu komitmen yang disepakati. Kalau dilaut bagaimana tidak langka, seharusnya jatah milik masyarakat Tarakan yang punya transportasi laut, kadang speed daerah lain ambil bagian. Padahal setiap daerah punya jatah sendiri ini yang perlu ditertibkan,” tegas wanita yang juga Ketua Fraksi Golkar ini.
Sementara, perwakilan pengusaha speedboat atau transportasi khusus regular, Ivan, masih terus menyatakan selalu berebut premium jika ponton di SPBB terisi. Bahkan tak sedikit pengusaha speedboat kehabisan jatah subsidi tersebut, karena menimbulkan persaingan tak sehat. Padahal dalam data di Tarakan, ada 52 armada speedboat regular yang melayani lintas kabupaten/kota. Dengan kebutuhan pengusaha speedboat, khusus premium perhari 26,4 ton.
“Selama ini kami kesulitan mendapatkan BBM dari SPBB. Dulu, sepengetahuan kami, kuota di SPBB masih mencukupi kebutuhan pengusaha speedboat, yakni 1.800 ton. Tapi sekarang saya tidak tahu kepada SPBB hanya mendapat jatah 350 ton perbulan,” ungkap Ivan saat hearing di DPRD.
Beberapa hari lalu saja, ungkap Ivan, seluruh armada Menara Baru tidak beroperasi untuk melayani rute Malinau. Jika dipaksakan beroperasi, premium didapat hanya dari oknum yang mencoba membuka peluang, dengan menjual seharga Rp 5.500 per liter.
“Pemerintah berikan solusi!. Terus terang, kami tak dapat di laut, selama ini dapat dari orang-orang yang antre di SPBU atau di APMS, mereka salurkan ke laut, tapi harga tinggi. Ini bukan solusi. Kalau memang kami seperti ini terus, untuk lintas kabupaten/kota khususnya speedboat regular, kami akan istirahat dulu. Kami pengusaha ini belum tentu untung. Kami ingin ada asas keadilan,” pungkasnya. (dta)
Sumber : radartarakan (28 April 2011)
Tim Gabungan di Tarakan Amankan 5.000 Liter BBM
TARAKAN - Razia penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) masih terus dilakukan. Kali ini Polres Tarakan bekerjasama dengan Satpol PP Tarakan berhasil mengamankan enam pelaku penimbunan BBM jenis premium, solar dan minyak tanah, Kamis (28/4/2011).
Dari tangan enam pelaku ini diamankan barang bukti berupa 5.000 liter premium, solar dan minyak tanah dan 5 mobil pickup. Mereka diamankan saat melakukan pengisian premium di APMS Persemaian dengan menggunakan mobil pick up yang dimasukkan ke dalam jirigen.
"Tim yang telah melakukan pemantauan dan pengawasan di APMS ini langsung mengamankan pelaku yang bolak-balik membeli premium. Saat itu kita kembangkan kasus ini, dan ternyata mereka juga menimbun solar dan minyak tanah," ucap Kapolres Tarakan AKBP Budi Prasetyo didampingi Kasatreskirim Polres Tarakan AKP Imam Muhadi. (*)
Penulis : Junisah
Editor : Sumarsono
Sumber : kaltim.tribunnews (28 April 2011)
Selasa, 26 April 2011
500 Ton Bensin Perhari untuk Jatah di Laut
Gusti Anggara menyebutkan, untuk penyaluran BBM pada transportasi laut melalui 3 lokasi yakni satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Bunker (SPBB) dan dua Agen Premium dan Minyak Solar (APMS). Perhari untuk premium, total sekitar 500 ton yang disalurkan kepada ketiga agen tersebut. Penyalurannya juga jelas, Pertamina melalui alat angkutan menyalurkan BBM ke APMS, SPBU, SPBN dan SPBB.
“BBM yang yang sudah sampai, ya ranah pemilik agen untuk jual ke masyarakat. Tidak ada istilah Pertamina menyalurkan langsung dari Depot ke kios ataupun ke speedboat. Jadi dibilang langka tidak. Sebab jatah masih ada dan disalurkan sesuai kuota,” terang Gusti Anggara.
Namun untuk penyaluran ke speedboat hingga sampai dikatakan premium sulit didapat akan dikaji ulang sebab sumber pengambilan bahan bakarnya ada 3 tempat berbeda. Dengan inventarisir bersama pemerintah, instansi terkait dan penyalur BBM, diupayakan sekaligus mengkroscek isu yang beredar.
Gusti juga mengungkapkan, belakangan ini terjadi antrean panjang di SPBU dan APMS di darat disinyalir lantaran BBM jatah di darat dijual atau dialihkan ke laut oleh oknum. Sehingga menurutnya perlu koordinasi, menata, dan mengawasi jalur pendistribusian agar tepat dan diterima pihak yang tepat.
“BBM di darat banyak dijual ke laut, sehingga di darat premium cepat habis, ini masih isu namun perlu ditelusuri. Maka, memang semua pihak perlu intensifkan pengawasan di lapangan, apakah benar indikasi itu atau tidak. Karena kami akui, penyaluran BBM baik di darat dan laut, rutin dan normal,” beber Gusti Anggara kemarin (25/4).
Untuk kesekian kalinya juga Pertamina menegaskan, jatah perhari untuk premium cepat habis tidak ada kaitannya dengan masuknya pertamax sebagai BBM non subsidi ke Tarakan. Justru Gusti menyakinkan, pertamax hadir untuk menutupi kebutuhan premium yang dikuotakan oleh pusat untuk Tarakan dijatah 32 ribu kiloliter (kl) pertahun atau 102-103 kl perhari.
“Kalau kurang peminat, namanya komoditi baru memang kita harus lebih gencar sosialisasi dan lebih mengenalkan keunggulan dari pertamax supaya orang tidak berat membeli pertamax. Tidak ada juga pemangkasan jatah premium karena pertamax. Semua pengaturan untuk premium atau pertamax bersifat terbuka, kita salurkan sesuai dengan kuota yang ada,” bebernya.
“Pertamax ini BBM non subsidi berarti menjadi barang bebas. Tidak ada ketentuan mengikat jika mau diecerkan. Untuk pengawasan, kami juga membina agen, baik APMS dan SPBU. Tinjau penyaluran di lapangan, jika ada penyimpangan, operatornya kita tegur, bahkan ada yang pernah diskorsing. Tapi ketika BBM sudah sampai ke tangan masyarakat, mau diapakan oleh konsumen kita tidak bisa pastikan,” tandasnya.
Sementara, Sekretaris Komisi II DPRD Tarakan, Sabar Santuso saat menggelar hearing di DPRD Tarakan kemarin (25/4) berpikir secara logikanya, jika kuota BBM premium tidak mengalami pengurangan, seharusnya penambahan pertamax munculkan peningkatan, bukan kelangkaan.
“Saya kira tidak perlu lagi ada antrean. Apakah terjadi pendistribusian yang tidak baik yang dilakukan entah pertamina, SPBU atau pelaku usaha minyak lainnya, ini yang perlu kita cari,” jelas Sabar Santuso.
Apalagi pantauannya, beberapa bulan lalu sebelum pertamax launching di Tarakan, terjadi antrean premium tidak separah bulan ini (April, Red.), hingga berhari-hari. Dilanjut, indikasi jatah BBM di darat dialihkan penjualannya ke laut dengan harga melambung sebab sulitnya mendapat premium di agen penyalur di laut.
“Sepertinya ada penyimpangan. Contoh, kalau di darat premium cepat habis karena jatah dibawa ke laut, sedangkan di laut sudah ada jatah sendiri, ini yang perlu diluruskan. Kami harap ada koordinasi yang baik antara agen, pertamina dan pemerintah, tidak ada lagi antrean karena BBM ini kebutuhan mendasar,” jelasnya.
“Apalagi premium ini subsidi. Harus sampai ke masyarakat yang menikmati, jangan sampai dinikmati oleh beberapa orang saja. Terutama pengusaha yang nakal. Masalah masih digunakan oleh pemerintah, kami juga akan mengkaji di samping kuota di pemerintah sudah jelas. Kalau memang tidak cukup, kami akan berikan masukan ke pemerintah agar tahun depan menggunakan BBM non subsidi atau pertamax,” pungkas Sabar Santuso.(dta)
Sumber : radartarakan (26 April 2011) Klik disini untuk melanjutkan »»
Speedboat di Tarakan Juga Sulit Dapat BBM
Pengaruhi Jadwal Keberangkatan, Paling Sering Tujuan Malinau
Menara Baru Express misalnya, salah satu armada rute Tarakan-Malinau siang kemarin (25/4) terpaksa menunda keberangkatannya dari jadwal yang telah ditentukan sebelumnya lantaran tidak mendapatkan bahan bakar bensin atau premium di SPBB milik Pertamina yang terapung di sekitar wilayah Pasar Beringin. “Speedboat yang jam 12 tujuan Malinau tidak jadi berangkat. Tidak dapat bahan bakar, jadi terpaksa dialihkan ke speedboat lain yang berangkat jam satu,” kata Indra, salah seorang agen penjualan tiket tujuan Malinau kepada Radar Tarakan kemarin (25/4).
Menurut pantauan Radar Tarakan, dari 25 calon penumpang pada speedboat Menaru Baru, sejumlah penumpang mengakui yang awalnya direncanakan berangkat jam 12.00 wita sudah berada di pelabuhan Tengkayu I sejak 20 hingga 15 menit untuk menunggu keberangkatan berdasarkan jadwal yang tertulis di tiket. “Katanya speedboat yang jam 12 tidak dapat bensin dan ditunda ikut speedboat yang jam 1 nanti,” tutur Ari, salah seorang penumpang tujuan Malinau.
Karena permasalahan tersebut, penumpang terpaksa menunggu di dermag dan sebagiannya ada yang menunggu di ruang tunggu Pelabuhan Tengkayu I. “Kalau saya baru kali ini mengalami. Tapi menurut pengakuan teman-teman semenjak beberapa minggu ini sudah sering seperti ini, berangkatnya tidak selalu tidak tepat waktu,” ungkap salah seorang calon penumpang lainnya.
Rizal Hasan, salah satu pemilik Armada Harapan Baru Expres rute Malinau mengatakan, sekitar dua pekan ini speedboat reguler maupun non reguler dan termasuk kapal barang mengalami kesulitan mendapatkan premium di SPBB.
“Mereka tidak pernah memberikan alasan yang konkret apa permasalahannya. Yang selalu mereka (SPBB, Red.) sampaikan suplai premium dari pertamina mengalami keterlambatan tapi menurut kami itu hanya sekadar alasan,” katanya.
Ironisnya, lanjut dia, sebagian alat transportasi laut lainnya begitu mudah mendapatkannya premium di tempat penjualan BBM milik Pertamina tersebut. “Mereka bilang habis. Tapi anehnya ada yang sebagian dikasih dan ada yang tidak. Kami bisa katakan sepertinya mereka hanya mengutamakan kendaraan-kendaraan tertentu saja atau langganan mereka saja. Seharusnya dijual meratalah kepada semua kendaraan yang memerlukan khususnya speedboat ini,” lanjut Rizal saat ditemui kemarin.
Soal penumpang, ada sebagian yang tidak jalan, penumpang yang ditunda biasanya diover ke jam lain. Di SPBB tidak semuanya yang dapat, SPBB memberlakukan separo speedboat, Harapan Baru yang selalu mengalami, ada satu minggu seperti ini.
Rizal menyebutkan, dalam sehari speedboat reguler tujuan Tarakan-Malinau membutuhkan minimal 400 liter atau sebanyak 2 drum dengan menempuh perjalanan selama 3 jam. “Kalau minyak ada kita jalan, kalau tidak ada kita over yang memiliki bensin cukup. Kami punya 6 armada. Namun selama ini karena sulit dapatkan BBM terkadang tidak semuanya berangkat,” tutur Rizal. Karena itu, ia mengharapkan penjualan BBM bersubsidi harus guna meningkatkan pelayanan kepada seluruh penumpang yang hendak berpergian kepada setiap alat transportasi laut yang membutuhkan.
Sementara itu, sebagian untuk rute lainnya seperti ke Nunukan, Tanjung Selor maupun KTT juga terkadang mengalami hal serupa. “Speedboat ke Malinau ini yang sering terjadi. Kalau yang lainnya sampai hari ini masih lancar-lancar saja,” kata Agus, agen penjualan tiket tujuan Nunukan.
Menanggapi hal ini, Kesatauan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Tarakan membenarkan akan kejadian tersebut yang dialami sejumlah nakhoda kapal dan speedboat di Pelabuhan Tengkayu I Tarakan. Sutan Toni Narman, salah satu petugas KPLP di pelabuhan itu mengatakan, keluhan tersebut telah dialami sekitar dua pekan lalu hingga saat ini.
“Kapal-kapal kayu atau kapal barang yang GT30 tidak dilayani lagi di laut untuk mengisi premium. Alasan tidak tau kenapa. Jadi mereka tidak tau mau beli kemana lagi,” katanya.
Menurutnya, Pelabuhan Tengkayu I merupakan pusat perputaran lajunya ekonomi di utara Kaltim. Setidaknya hal ini tidak harus terjadi khususnya kepada kapal-kapal barang sembako dan material melalui pelabuhan ini. “Sekarang yang menjadi pertanyaannya ke siapa mereka bertanya. Ke pemerintah daerah atau pertamina?,” tanya dia. Pihaknya juga mengaku prihatin kepada sejumlah speedboat yang sulit mendapatkan premium di SPBB yang mengakibatkan penumpang harus berangkat tak sesuai jadwal.(sur)
Sumber : radartarakan (26 April 2011) Klik disini untuk melanjutkan »»
Minggu, 24 April 2011
Petugas SPBU Tarakan Dipecat Karena Timbun BBM
“Kami dapat informasi petugas SPBU yang bekerjasama dengan Rahmat yang kita amankan, Kamis (21/4) kemarin itu sudah diberhentikan oleh bosnya. Ini dilakukan agar tidak ada lagi petugas SPBU yang berani bekerjasama dengan penimbun BBM,” ucap Kepala Satpol PP Kota Tarakan, Dison.
Dison berharap dengan kejadian ini, pemilik dan manajemen SPBU juga ikut melakukan pengawasan terhadap kendaraan yang suka berulang kali membeli BBM, jenis premium. “Ini tentunya merugikan warga yang antre dan kesulitan membeli premium,” katanya.
Seperti diketahui, Kamis (21/4/2011) Satpol PP berhasil mengamankan premium atau bensin yang ditimbun oleh Rahmat dibawah kolong rumahnya di Jalan Gajahmada RT21 Kelurahan Karang Anyar Pantai. Ternyata Rahmat membeli premium tersebut di SPBU Mulawarman dengan dibantu petugas SPBU. Dalam aksinya ini Rahmat memberikan fee kepada WW sebesar Rp 5.000.
Penulis : Junisah
Editor : Reza Rasyid Umar
Sumber : tribunnews (22 April 2011) Klik disini untuk melanjutkan »»
Satpol PP Tarakan Amankan 440 Liter BBM
Premium yang diamankan ini, berasal dari tiga warga yang melakukan penimbunan. Masing-masing Ahmad sebanyak 200 liter, Hasdi sebanyak 60 liter, dan Sirajudin sebanyak 180 liter yang dimasukan di dalam jirigen.
Tiga orang ini ditemukan di tempat berbeda. Ahmad dan Hasdi ditemukan saat beberapa kali bolak balik membeli premium di SPBU Mulawarman menggunakan motor thunder. Sedangkan Sirajudin bolak balik membeli premium di APMS Persemaian dengan menggunakan mobil Xenia hitam.
Kepala Satpol PP Kota Tarakan, Dison mengaku, ketiga orang tersebut berhasil diamankan, setelah petugas Satpol PP melakukan pengawasan di beberapa SPBU dan APMS di Kota Tarakan.
“Saat itu anggota kami memang melakukan pengawasan tertutup untuk memantau kendaraan yang bolak balik membeli premium di SPBU maupun di APMS. Setelah diawasi anggota kami melihat Ahmad, Hasdi dan Sirajudin bolak balik membeli premium. Dari sinilah anggota kami ikuti ternyata mereka menimbun premium,” ungkapnya.
Penulis : Junisah
Editor : Reza Rasyid Umar
Sumber : tribunnews (22 April 2011) Klik disini untuk melanjutkan »»
Jumat, 15 April 2011
Satpol PP Tarakan Amankan 375 Liter Bensin
ilustrasi pengecer bensin
TARAKAN – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tarakan berhasil mengamankan Dalle, pria berusia 39 tahun yang melakukan penimbunan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan minyak tanah, Jumat (15/4/2011) sekitar pukul 15.00 di Beringin III RT 4 Kelurahan Selumit Pantai.
Dengan ditangkapnya Dalle warga Beringin III ini, Satpol PP berhasil mengamankan sebanyak 425 liter BBM, yang terdiri dari 375 liter premium atau bensin, dan 50 liter minyak tanah.
Kepala Satpol PP Kota Tarakan, Dison mengungkapkan, informasi ini berasal dari masyarakat, karena masyarakat mulai kesulitan mendapat bensin di SPBU, sehingga terpaksa membeli bensin dieceran.
"Dari informasi masyarakat akhirnya kita kembangkan, dan ternyata ada seorang warga Beringin yang bolak-balik di SPBU Kusuma Bangsa dengan menggunakan motor thunder. Setelah kami amati, akhirnya kami amankan Dalle berserta bensin yang telah dibelinya dari SPBU,” katanya.
Dison mengatakan, setelah mengamankan Dalle, pihaknya langsung menelusuri rumah Dalle, dan ternyata di dalam rumah itu juga terdapat bensin dan minyak tanah yang rencananya akan dijual Dalle beserta istrinya.
“Saat kami periksa rumahnya, ternyata Dalle tidak hanya menjual bensin, tapi juga minyak tanah. Saat kami periksa apakah ada izin untuk penjualan minyak tanah, ternyata tidak ada. Untuk itu minyak tanahnya pun kami amankan,” ujarnya.
Penulis : Junisah
Editor : Reza Rasyid Umar
Sumber : Tribun Kaltim
Sumber : kaltim.tribunnews (14 April 2011)
Jumat, 08 April 2011
YRC Tarakan Kampanyekan Pertamax
TARAKAN - Selama ini, kalangan otomotif yang tergabung dalam klub skala nasional maupun lokal khususnya Kota Tarakan sangat mengharapkan kehadiran pertamax, karena selama ini mereka hanya bisa mendengar kualitas pertamax dari mulut ke mulut saja. Sehingga, mereka penasaran untuk mencobanya.
Dengan dilaunchingnya Pertamax di Kota Tarakan, kami akan mencoba mengkampanyekan ke sesama pecinta otomotif. Dengan demikian, mesin akan lebih bertenaga sekaligus membuat awet kuda besi tunggangan kita,”tutur Adi Ketua Yamaha Race Community (YRC) Kota Tarakan.
Berbagai keuntungan akan dirasakan setelah menggunakan bahan bakar non subsidi ini, salah satunya meringankan beban pemerintah. Selain itu, penggunaan Pertamax juga lebih ramah lingkungan, karena gas emisi yang dihasilkan sesuai standar batas keamanan. (SAM)
Sumber : tarakan-tv.com (8 April 2011)
Baca juga : Pertamax Hadir di Tarakan
Senin, 22 November 2010
Pertengahan Desember Pertamax Hadir di Tarakan
TARAKAN - Mengantisipasi tingginya permintaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Tarakan, Depot Pertamina Tarakan pertengahan Desember akan menghadirkan produk BBM non subsidi khusus pertamax.
Untuk menghadirkan Pertamax di Tarakan berbagai persiapan telah di lakukan Pertamina Tarakan, salah satunya menyiapkan drum untuk pengisian pertamax. Di dalam drum tersebut Pertamina Tarakan telah menyiapkan 1.000 kiloliter yang persediaannya cukup untuk 20 hari.
"Untuk infrastruktur Pertamax sudah kami siapkan, bahkan satu drum pengisian premium kami ganti untuk pengisian pertamax. Jadi semuanya sudah sudah siap tinggal kami launching pertengahan Desember mendatang," ucap Ilham Nasution, Operation Head Depot Tarakan PT Pertamina, yang ditemui di ruang kerjanya, Senin (22/11/2010).
Rencananya di Tarakan ada dua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBBU) yang akan melayani Pertamax. Namun sejauh ini belum diketahui SPBBU mana yang akan ditunjuk untuk melayani BBM non subsidi khusus Pertamax. (*)
Sumber: tribunkaltim (22 November 2010) Borneo
Entri Populer
-
Kegiatan Kantor Pengolahan Data Kota Tarakan Berupa Pemasangan Koneksi Internet Di Tennis Indoor Telaga Keramat Tarakan Tempat Dilangsungka... -
TARAKAN – Meski penerbangannya mengalami penundaan selama beberapa jam, namun sejumlah penumpang Sriwijaya Air di Bandara Juwata Tarakan me...
-
TARAKAN - Puluhan anggota Polres Tarakan bersama-sama masyarakat mulai dari organisasi kepemudaan, seniman, dan Kepala Satuan Kerja Perangk...
-
Lebih Dekat dengan Dokter Spesialis Jantung Dendi Wahyudi ITA RAHMAWATI - Stroke dan serangan jantung menjadi penyebab kematian tertinggi s... -
TARAKAN - Asisten II Sekretariat Kota Tarakan, Sofian Raga mengatakan, agar banjir tidak semakin parah di kota Tarakan ini, perlu keterliba...
-
Anaknya Tak Diterima, Ortu Mengeluh TARAKAN - Meski pendaftaran peserta didik baru (PPDB) sekolah dasar dan menengah negeri berakhir kemari...
-
TARAKAN – Wakil Gubernur Kaltim Farid Wadjdy meresmikan pembangunan kantor Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Tarakan yang baru di Kelurahan Selum... -
TARAKAN - Banyaknya keluhan masyarakat Tarakan dengan tidak tersedianya toilet di kawasan objek wisata, seperti Taman Oval dan Pantai Amal ...
-
Bila berbicara olahraga bola basket di Tarakan, maka nama Praja Satria Basket Ball Club Tarakan akan selalu mengikutinya dibelakang. Karena ...
Postingan
