Saksi dari PLN Diperiksa

Kasus Lahan PLTU Sungai Maya

TARAKAN- Penyidik tindak pidana korupsi (tipikor) Polres Tarakan terus berusaha menyelesaikan kasus dugaan korupsi pada pembebasan lahan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Sungai Maya, Juata Laut, Tarakan Utara. Setelah menyita sejumlah dokumen, uang tunai dan buku tabungan milik ML dengan saldo Rp 700 juta lebih dan menyita sejumlah dokumen di bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Setkot Tarakan, informasinya mulai hari ini, tim penyidik tindak pidana korupsi (tipikor) Polres Tarakan akan memeriksa saksi dari pihak PLN regional Kalimantan (Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Kalimantan, Pikitring, Balikpapan).

Kapolres Tarakan, AKBPP Drs Agustinus Budi Prasetyo SH MH, melalui Kasubag Humas AKP Subarjo, ketika dikonfirmasi mengaku belum tahu jika pagi ini agenda pemeriksaan saksi dari PLN Balikpapan. Namun, sumber koran ini di lingkungan PLN menyatakan, saksi dari Pikitring Balikpapan, sesuai panggilan polisi mulai dimintai keterangannya Rabu (26/10) dan Kamis (27/10) pekan ini. Saksi itu akan tiba di Tarakan Selasa malam.

Meski demikian, saksi yang sudah dimintai keterangan oleh penyidik diakui Subarjo sudah lebih dari 10 orang. Dan tidak menutup kemungkinan, akan ada penyitaan dokumen seperti di rumah ML, terhadap pihak lain akan dilakukan. Penyidik juga sudah memeriksa saksi dari anggota polisi lainnya.

Sebelumnya diberitakan, Kamis (13/10) pekan lalu, tim penyidik reskrim Polres Tarakan kembali menyita sejumlah dokumen dari rumah ML. ML adalah salah satu nama yang diketahui sebagai pemilik lahan yang rencananya akan digunakan untuk kegiatan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) tersebut. ML juga telah menerima uang pembebasan dari PLN melalui Tim 9 Pemkot Tarakan. ML sendiri selama ini berprofesi sebagai kontraktor listrik.

Ada pun dokumen yang disita penyidik antara lain, buku tabungan bank milik ML yang diduga kuat ada hubungannya dengan traksasi pembebasan lahan dengan nominal saldo Rp700-an juta. Kemudian uang tunai sebesar Rp 16,9 juta, print out kegiatan transaksi, juga slip penyetoran dan penarikan yang dilakukan dari rekening yang disita. Juga disita slip traksaksi lewat ATM dan dokumen lainnya yang ada hubungannya dengan pembebasan lahan di Sungai Maya. Lebih jauh bahkan penyidik telah bekerjasama dengan bank untuk pemblokiran rekening ML.

Lebih detail Subarjo menjelaskan, semua dokumen yang disita itu, tentunya ada hubungan antara nama-nama yang terkait dalam menerima uang ganti rugi (pembebasan lahan) dan ada pula yang namanya tidak masuk dalam kepemilikan lahan, tetapi ada hubungannya dengan transaksi lewat rekening yang sama. ML sendiri kata Subarjo, sudah dimintai keterangannya sebagai saksi sejak awal. “Namun penyidik akan memintai keterangannya ulang terkait dengan penyitaan dokumen oleh penyidik dari rumahnya itu,” katanya. (noi/iza)

Sumber : radartarakan.co.id (26 Oktober 2011)

Klik disini untuk melanjutkan »»

Byarpet di Tarakan Terjadi Akibat Penurunan Gas PT Medco

TARAKAN - Beberapa hari ini masih terjadi byarpet listrik di Kota Tarakan. Bahkan, Selasa (24/5/2011) di beberapa daerah byarpet sampai tiga kali sehari.

Walikota Tarakan Udin Hianggio mengaku telah menerima laporan dari PT PLN Tarakan mengenai penyebab byarpet, yakni karena adanya penurunan distribusi gas dari PT Medco.

"Saya dapat laporan dari PLN Tarakan katanya karena ada penurunan gas dari Medco. Saya tidak tahu juga mengapa gas ini bisa turun. Tapi saya berharap Medco dapat mengatasi hal ini, biar pendistribusian gas ke PT PLN bisa berjalan lancar dan tidak terjadi byarpet," ungkapnya.

Penurunan distribusi gas diakui oleh Operation Manager PT Medco E&P Tarakan Semakung Asset, Hendri Wahyudiatmoko melalui Bagian Humas, Arin Safarina.

"Memang terjadi penurunan suplai gas dari Medco ke PLN. Namun penurunannya ini hanya sedikit yaitu 0,5 MMSCFD dan tidak terlalu mempengaruhi padamnya listrik. Penyebab penurunannya ini sebenarnya normal dari sumur gas," ujar Arin yang dihubungi Tribun melalui handphone, Rabu (25/5/ 2011)

Arin mengatakan, PT Medco setiap hari mensuplai gas ke PT PLN sebesar 5-6 MMBTU. "Kalau pun terjadi penurunan gas seharusnya tidak terjadi byarpet, karena PLN bisa menggunakan bahan bakar lainya misalnya solar untuk membackup agar tidak byarpet," katanya. (*)

Penulis : Junisah
Editor : Sumarsono

Sumber : kaltim.tribunnews (25 Mei 2011)

Klik disini untuk melanjutkan »»

Pemkot Tarakan akan Membangun Jalan Menuju PLTU

TARAKAN - Rencana pembangunan PLTU di Tarakan yang dilakukan PT PLN Tarakan mendapat dukungan dari Pemkot Tarakan. Sebagai bentuk dukungan, Pemkot Tarakan akan membangun jalan menuju PLTU yang saat ini masih berpasir dan berlumpur

“Yah rencananya untuk jalan menuju PLTU itu akan kita bangun. Namun untuk jumlah anggaran pembangunan jalan itu akan kita ajukan pada APBD tahun 2012. Yang penting PLTU itu bisa dibangun dulu,” ujar Walikota Tarakan, Udin Hianggio, Rabu (25/5/2011)

Seperti diketahui, dalam membangun PLTU tersebut, nantinya akan dilakukan secara bertahap. Tahap awal dibangun dengan kapasitas 2x7 MW dan ditargetkan tahun 2013 akan selesai. Sedangkan sisanya 2 MW akan dilanjutkan kembali, sehingga target 4x7 MW dapat dicapai dan bisa memenuhi kebutuhan listrik tidak hanya di Tarakan, tapi beberapa daerah di Kaltara.

Penulis : Junisah
Editor : Mathias Masan Ola
Sumber : Tribun Kaltim

Sumber : kaltim.tribunnews (25 Mei 2011)

Klik disini untuk melanjutkan »»

Pendaftar Tambah Daya Gratis 200 Pelanggan PLN Tarakan

TARAKAN – Hingga kemarin (24/5) pendaftar program tambah daya gratis untuk pelanggan listrik 450-900 Volt Ampere (VA) di wilayah PLN Tarakan mencapai kurang lebih 200 pelanggan.

“Jumlah ini merupakan yang mendaftar sampai dengan kemarin yang dibuka sejak bulan Februari 2011 lalu. Kami masih membuka pendaftaran bagi pelanggan yang berminat sampai 30 Juni nanti,” jelas Sekretaris PLN Tarakan Muyoto kepada Radar Tarakan.

Dia mengungkapkan, dalam program tambah daya gratis itu pihaknya tidak dapat menargetkan berapa banyak pelanggan yang akan diraih. “Targetnya sebanyak-banyaknya tanpa batas. Calon pelanggan yang mengikuti tambah daya gratis ini tetap mengikuti sistem pembayaran sebelumnya baik konvesional maupun pra bayar,” kata dia.

Setiap pelanggan yang mendaftar, lanjut Muyoto, PLN Tarakan mengupayakan akan dilakukan pemasangan tambah daya gratis secepatnya di setiap pemasangan sambungan rumah tanpa mengulurkan waktu lama. Program tambah daya gratis ini khusus diberikan untuk pelanggan berdaya 450 VA—900 VA yang ingin menambah daya terpasangnya menjadi 1.300 VA atau 2.200 VA.

“Atau dari 2 dan 4 Ampere ke 6 dan 10 Ampere dapat dilakukan tambah daya secara gratis. Mengenai syarat kami mempermudah persayaratan yaitu cukup membawa KTP dan rekening bulan kemarin,” katanya. Ditegaskan Muyoto, program tambah daya gratis ini dijamin tidak akan mengganggu pasokan listrik di PLN Tarakan.

Namun, kata dia, untuk pasokan gas sebagai tenaga pembangkit listrik dari PT Medco EP Tarakan hingga saat ini masih belum mencukupi di sejumlah mesin milik PLN Tarakan.

“Untuk hari ini pasokan gas pemangkit listrik mengalami peningkatan yakni sebesar 4,9 BBTUD dari rata-rata 4,6 BBTUD sebelumnya. Meski demikian pasokan itu belum dapat mencukupi kebutuhan yang sesungguhnya,” kata dia.

Pihaknya berharap, pasokan gas yang dihasilkan PT Medco EP Tarakan sebagai mitra kerja PLN Tarakan dapat meningkatkan lagi volume gas untuk mesin-mesin pembangkit listrik.

“Sehingga mesin-mesin kami yang menggunakan gas itu, bisa dioperasikan semaksimal mungkin dan tidak ada terjadinya pemadaman yang dikarenakan kebutuhan gas kurang,” tukasnya.(sur)

Sumber : radartarakan (26 Mei 2011)

Klik disini untuk melanjutkan »»

Lelang PLTU Tarakan Dilakukan Mei Atau Juni

TARAKAN - Hingga saat ini PT PLN Kota Tarakan terus mempersiapkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkapasitas 4x7 Megawatt di kawasan Sungai Maya di sebelah Utara Kota Tarakan.

Salah satu persiapannya melakukan lelang terhadap perusahaan yang akan membangun konstruksi PLTU. "Saat ini persiapannya hanya menunggu proses lelang. Rencananya lelang akan dilakukan Mei atau Juni ini. Setelah lelang barulah pemenang lelang akan membangun konstruksi PLTU dengan adanya Detail Engineering Design (DED)," ungkap General Manager (GM) Pembangkit, PT PLN Kota Tarakan, Rabu (27/4/2011).

Handoko mengatakan, membangun konstruksi PLTU ini ditargetkan memakan waktu dua tahun. "Membangun konstruksi ini tidak mudah, karena konstruksinya agak rumit. Jadi kalau dibangun tahun 2011 diperkirakan tahun 2013 pembangunan PLTU selesai," ujarnya.

Pembangunan PLTU nantinya dilakukan secara bertahap. Tahap awal dibangun dengan kapasitas 2x7 MW dan sisanya 2 MW akan dilanjutkan kembali, sehingga target 4x7 MW dapat selesai.(*)

Penulis : Junisah
Editor : Fransina

Sumber : kaltim.tribunnews (27 April 2011)

Klik disini untuk melanjutkan »»

Kepala Kasir PLN Tarakan yang Hilang Jadi Tersangka

Kejaksaan Negeri (Kejari) Tarakan menetapkan SJ sebagai tersangka kasus korupsi di PLN yang diduga merugikan PLN hingga Rp1,8 miliar.

Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan I Ketut Wiryawan mengatakan penetapan SJ sebagai tersangka setelah pihaknya melakukan penyelidikan selama dua bulan dan memiliki alat bukti.

Dia menjelaskan kepada Media Indonesia, Rabu (6/4), munculnya kasus ini terkait adanya kehilangan uang Rp1,8 miliar setelah Kepala Satuan Pengawas Internal (KSPI) melakukan pemeriksaan dana PLN secara internal.

Namun, secara bersamaan, tersangka SJ yang bekerja sebagai Kepala Kasir di PLN Tarakan yang memiliki wewenang untuk menghimpun, mengumpulkan, menerima, dan menyimpan setoran pembayaran listrik dibayarkan melalui para kasir langsung menghilang.

"Pemeriksaan oleh KSPI memang dilakukan secara rutin. Saat SJ menghilang akhirnya diketahui dana senilai Rp1,8 miliar telah raib," jelasnya.

Tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lainnya. "Kami masih mengumpulkan bukti kuat untuk mengungkap keterlibatan orang lain dalam kasus ini," ungkapnya.

Pihaknya telah melayangkan surat kepada tersangka. "Apabila tidak memenuhi panggilan hingga tiga kali, maka kejaksaan akan menetapkannya dalam daftar pencarian orang (DPO)," tambahnya. (OL-5)

Korupsi

Sumber : mediaindonesia (6 April 2011)

Baca juga :

Dahlan Iskan : Pertanyaan Besar untuk PLN Tarakan

Bobrok PLN Tarakan Terkuak

Borok di PT Pelayanan Listrik Nasional (PLN) Kota Tarakan mulai terkuak. Ini diketahui setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan hasil audit terhadap anak perusahaan PT Perusahaan Listrik Negara itu kepada panitia khusus (Pansus) Kelistrikan DPRD Tarakan.

Dalam hasil audit itu, terbongkar bahwa PLN Tarakan melakukan penyimpangan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan dalam investasi ke PT Tenaga Listrik Jayapura (TLJ) dan PT Tenaga Listrik Bintan (TLB).

”Hasil dari keuntungan sejak tahun 2001 hingga 2006 malah diinvestasikan ke perusahaan PT Tenaga Listrik Jayapura (TLJ) dan PT Tenaga Listrik Bintan (TLB), bukan untuk berinvestasi bagi listrik di kota kita (Tarakan, Red.),” beber ketua Pansus Kelistrikan Fadlan Hamid, mengutip laporan hasil audit terhadap PT PLN Tarakan yang disampaikan BPK kepada Pansus Kelistrikan pada pertemuan yang berlangsung Selasa siang (14/4) di Jakarta.

Dijelaskannya, total penyetoran (investasi) ke dua perusahaan listrik tersebut mencapai USD 2.760.000,00. Namun, dari hasil audit BPK, penyetoran dana investasi ke TLJ senilai USD 1.380.000.00 pada 6 Oktober 2006, belum mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pada tanggal 18 Januari 2007, RUPS PLN Tarakan hanya memberikan persetujuan untuk melakukan penyertaan modal di TLJ sebesar Rp 2 miliar. Singkat cerita, kebijakan ini menyebabkan kerugian bagi PLN Tarakan sebesar Rp 7,5 miliar lebih. Serta dalam US Dollar, kerugian investasi mencapai USD 808.367.78 atau setara Rp 9,2 miliar lebih (kurs 1 dolar Rp 11.495).

Kerugian juga terjadi diakibatkan adanya selisih kurs sebesar Rp 1,7 miliar. Untuk biaya likuidasi yang diusulkan RUPS pembubaran TLJ, sebesar Rp 5 juta. Sehingga biaya likuidasi yang menjadi bagian PLN Tarakan mencapai Rp 1 miliar (20 persen x Rp 5 juta). Jadi total kerugian yang dialami PLN mencapai Rp 10,29 miliar lebih.

Selain itu penyetoran dana investasi senilai USD 1.380.000.00 kepada PT TLB pada tanggal 6 Oktober 2006 juga belum mendapat persetujuan RUPS. Pada 18 Januari 2007, RUPS hanya memberikan persetujuan kepada PLN untuk melakukan penyertaan modal di perusahaan itu sebesar Rp 1 miliar. Kemudian pada 25 Januari 2008, RUPS mengesahkan kenaikan penyertaan modal di PT TLB menjadi Rp 4 miliar. Hal ini mengakibatkan PLN Tarakan berpotensi mengalami kerugian investasi di PT TLB. Dalam rupiah mencapai Rp 796 juta, dan dalam US Dollar mencapai USD 78.345.35. Jika kurs 1 dollar Rp 11.495, total kerugian mencapai Rp 900 juta lebih. Total potensi kerugian akibat selisih kurs ini mencapai Rp 103.825.605,25.

”Dari penjelasan BPK, TLJ sekarang sudah bangkrut, sedangkan Bintan juga tidak tahu rimbanya,” sebut Fadlan.

”Masyarakat harus tahu tentang kondisi sebenarnya terhadap perusahaan listrik Tarakan ini. Kebijakan dewan direksi dan komisarisnya yang membawa keuntungan ke perusahaan lain ini sekarang sudah tidak jelas lagi. Keuntungan selama 5 tahun (2001-2006) bukan untuk investasi listrik di kota ini, tapi untuk luar Tarakan,” paparnya.

Hasil dari penjelasan BPK ini, kata Fadlan, akan dikomunikasikan kembali di internal pansus untuk mengambil kesimpulan apa yang akan diberikan kepada DPRD.

Ketika ditanya kapan rapat tersebut digelar, Fadlan belum mengagendakannya. ”Teman-teman saat ini masih terkonsentarsi di Pemilu, jadi kemungkinan masih belum bisa ditetapkan,” tutur dia.

Dari hasil temuan-temuan penyimpangan tersebut, BPK kembali akan mengomunikasikannya ke biro hukum BPK. ”Kami juga akan ke ICW. Kalau dimungkinkan, ada juga rencana ke KPK,” sebutnya.

Untuk diketahui, sejak pertengahan tahun lalu kondisi kelistrikan Tarakan sudah mulai payah. Listrik pun byarpet. Padahal warga sudah membayar lebih mahal dibandingkan daerah lain di Kaltim. Akhir tahun lalu, dengan alasan kenaikan harga minyak dan gas serta komponen lainnya, PLN Tarakan dan Pemkot Tarakan melalui Wali Kota Jusuf SK berencana menaikkan tarif dasar listrik. Namun hal itu ditentang oleh DPRD Tarakan. Akhirnya DPRD Tarakan mengundang BPK untuk melakukan audit.

“Hasil audit setebal 28 halaman,” kata Fadlan. Meski demikian pihaknya mengaku kurang puas. Pihaknya ingin BPK melakukan audit konfrehensif dan menyeluruh.

Hingga berita ini diturunkan Direktur Utama PLN Tarakan Paul A L belum berhasil dikonfirmasi. Dihubungi telepon selulernya beberapa kali, aktif namun tak diangkat. Sementara itu Humas PLN Tarakan Zibra Sari juga belum bisa berkomentar. ”Nanti kami akan menyampaikan jawaban sendiri,” jawabnya singkat.(ash)

Sumber : kaltimpost (16 April 2009)

Klik disini untuk melanjutkan »»