Kepala Kasir PLN Tarakan yang Hilang Jadi Tersangka

Kejaksaan Negeri (Kejari) Tarakan menetapkan SJ sebagai tersangka kasus korupsi di PLN yang diduga merugikan PLN hingga Rp1,8 miliar.

Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan I Ketut Wiryawan mengatakan penetapan SJ sebagai tersangka setelah pihaknya melakukan penyelidikan selama dua bulan dan memiliki alat bukti.

Dia menjelaskan kepada Media Indonesia, Rabu (6/4), munculnya kasus ini terkait adanya kehilangan uang Rp1,8 miliar setelah Kepala Satuan Pengawas Internal (KSPI) melakukan pemeriksaan dana PLN secara internal.

Namun, secara bersamaan, tersangka SJ yang bekerja sebagai Kepala Kasir di PLN Tarakan yang memiliki wewenang untuk menghimpun, mengumpulkan, menerima, dan menyimpan setoran pembayaran listrik dibayarkan melalui para kasir langsung menghilang.

"Pemeriksaan oleh KSPI memang dilakukan secara rutin. Saat SJ menghilang akhirnya diketahui dana senilai Rp1,8 miliar telah raib," jelasnya.

Tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lainnya. "Kami masih mengumpulkan bukti kuat untuk mengungkap keterlibatan orang lain dalam kasus ini," ungkapnya.

Pihaknya telah melayangkan surat kepada tersangka. "Apabila tidak memenuhi panggilan hingga tiga kali, maka kejaksaan akan menetapkannya dalam daftar pencarian orang (DPO)," tambahnya. (OL-5)

Korupsi

Sumber : mediaindonesia (6 April 2011)

Baca juga :

Dahlan Iskan : Pertanyaan Besar untuk PLN Tarakan

Bobrok PLN Tarakan Terkuak

Borok di PT Pelayanan Listrik Nasional (PLN) Kota Tarakan mulai terkuak. Ini diketahui setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan hasil audit terhadap anak perusahaan PT Perusahaan Listrik Negara itu kepada panitia khusus (Pansus) Kelistrikan DPRD Tarakan.

Dalam hasil audit itu, terbongkar bahwa PLN Tarakan melakukan penyimpangan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan dalam investasi ke PT Tenaga Listrik Jayapura (TLJ) dan PT Tenaga Listrik Bintan (TLB).

”Hasil dari keuntungan sejak tahun 2001 hingga 2006 malah diinvestasikan ke perusahaan PT Tenaga Listrik Jayapura (TLJ) dan PT Tenaga Listrik Bintan (TLB), bukan untuk berinvestasi bagi listrik di kota kita (Tarakan, Red.),” beber ketua Pansus Kelistrikan Fadlan Hamid, mengutip laporan hasil audit terhadap PT PLN Tarakan yang disampaikan BPK kepada Pansus Kelistrikan pada pertemuan yang berlangsung Selasa siang (14/4) di Jakarta.

Dijelaskannya, total penyetoran (investasi) ke dua perusahaan listrik tersebut mencapai USD 2.760.000,00. Namun, dari hasil audit BPK, penyetoran dana investasi ke TLJ senilai USD 1.380.000.00 pada 6 Oktober 2006, belum mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pada tanggal 18 Januari 2007, RUPS PLN Tarakan hanya memberikan persetujuan untuk melakukan penyertaan modal di TLJ sebesar Rp 2 miliar. Singkat cerita, kebijakan ini menyebabkan kerugian bagi PLN Tarakan sebesar Rp 7,5 miliar lebih. Serta dalam US Dollar, kerugian investasi mencapai USD 808.367.78 atau setara Rp 9,2 miliar lebih (kurs 1 dolar Rp 11.495).

Kerugian juga terjadi diakibatkan adanya selisih kurs sebesar Rp 1,7 miliar. Untuk biaya likuidasi yang diusulkan RUPS pembubaran TLJ, sebesar Rp 5 juta. Sehingga biaya likuidasi yang menjadi bagian PLN Tarakan mencapai Rp 1 miliar (20 persen x Rp 5 juta). Jadi total kerugian yang dialami PLN mencapai Rp 10,29 miliar lebih.

Selain itu penyetoran dana investasi senilai USD 1.380.000.00 kepada PT TLB pada tanggal 6 Oktober 2006 juga belum mendapat persetujuan RUPS. Pada 18 Januari 2007, RUPS hanya memberikan persetujuan kepada PLN untuk melakukan penyertaan modal di perusahaan itu sebesar Rp 1 miliar. Kemudian pada 25 Januari 2008, RUPS mengesahkan kenaikan penyertaan modal di PT TLB menjadi Rp 4 miliar. Hal ini mengakibatkan PLN Tarakan berpotensi mengalami kerugian investasi di PT TLB. Dalam rupiah mencapai Rp 796 juta, dan dalam US Dollar mencapai USD 78.345.35. Jika kurs 1 dollar Rp 11.495, total kerugian mencapai Rp 900 juta lebih. Total potensi kerugian akibat selisih kurs ini mencapai Rp 103.825.605,25.

”Dari penjelasan BPK, TLJ sekarang sudah bangkrut, sedangkan Bintan juga tidak tahu rimbanya,” sebut Fadlan.

”Masyarakat harus tahu tentang kondisi sebenarnya terhadap perusahaan listrik Tarakan ini. Kebijakan dewan direksi dan komisarisnya yang membawa keuntungan ke perusahaan lain ini sekarang sudah tidak jelas lagi. Keuntungan selama 5 tahun (2001-2006) bukan untuk investasi listrik di kota ini, tapi untuk luar Tarakan,” paparnya.

Hasil dari penjelasan BPK ini, kata Fadlan, akan dikomunikasikan kembali di internal pansus untuk mengambil kesimpulan apa yang akan diberikan kepada DPRD.

Ketika ditanya kapan rapat tersebut digelar, Fadlan belum mengagendakannya. ”Teman-teman saat ini masih terkonsentarsi di Pemilu, jadi kemungkinan masih belum bisa ditetapkan,” tutur dia.

Dari hasil temuan-temuan penyimpangan tersebut, BPK kembali akan mengomunikasikannya ke biro hukum BPK. ”Kami juga akan ke ICW. Kalau dimungkinkan, ada juga rencana ke KPK,” sebutnya.

Untuk diketahui, sejak pertengahan tahun lalu kondisi kelistrikan Tarakan sudah mulai payah. Listrik pun byarpet. Padahal warga sudah membayar lebih mahal dibandingkan daerah lain di Kaltim. Akhir tahun lalu, dengan alasan kenaikan harga minyak dan gas serta komponen lainnya, PLN Tarakan dan Pemkot Tarakan melalui Wali Kota Jusuf SK berencana menaikkan tarif dasar listrik. Namun hal itu ditentang oleh DPRD Tarakan. Akhirnya DPRD Tarakan mengundang BPK untuk melakukan audit.

“Hasil audit setebal 28 halaman,” kata Fadlan. Meski demikian pihaknya mengaku kurang puas. Pihaknya ingin BPK melakukan audit konfrehensif dan menyeluruh.

Hingga berita ini diturunkan Direktur Utama PLN Tarakan Paul A L belum berhasil dikonfirmasi. Dihubungi telepon selulernya beberapa kali, aktif namun tak diangkat. Sementara itu Humas PLN Tarakan Zibra Sari juga belum bisa berkomentar. ”Nanti kami akan menyampaikan jawaban sendiri,” jawabnya singkat.(ash)

Sumber : kaltimpost (16 April 2009)