DPRD Tarakan Setujui Penghapusan Aset Universitas Borneo

TARAKAN - Aset Universitas Borneo (UB) akhirnya disetujui untuk dihapuskan dan dihibahkan pengelolaannya kepada Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Depdiknas. Persetujuan itu diputuskan dalam sidang paripurna yang dihadir 14 anggota Dewan, Selasa (21/4) malam. Anggota DPRD Tarakan Abdul Khair mengatakan, persetujuan diberikan karena akan ada nilai tambah yang dirasakan bagi dunia pendidikan dan masyarakat, terlebih setelah Universitas Borneo resmi menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

"Di sisi lain daerah juga diuntungkan karena biaya operasional Universitas Borneo yang nilainya lumayan banyak tiap tahun akan diambil alih pusat. Dengan demikian dana yang ada bisa dipergunakan untuk kepentingan lain bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Khair.

Dia mengatakan, satu hal yang diharapkan siswa yang berminat kuliah di Universitas Borneo akan semakin banyak. Dengan demikian tiap tahun kuota yang dibutuhkan bisa terpenuhi agar beban operasional bisa tertutupi. Sebab selama ini untuk biaya operasional APBD Kota harus mengeluarkan dana sekitar Rp 4 miliar. Dengan demikian tahun depan beban operasional tidak lagi ditanggung APBD Kota.

Hal lain, lanjut Khair adanya penambahan jumlah penduduk di Tarakan. Itu bisa jadi peluang positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat karena mereka membutuhkan tempat tinggal, makan sekaligus keperluan lain seperti foto kopi, jasa pengetikan dan lainnya.

"Perubahan status Universitas Borneo menjadi PTN tentunya harus diikuti dengan peningkatan SDM dan jaringan agar diminati siswa yang akan kuliah dari seluruh Indonesia. Salah satunya lulusan Universitas Borneo harus mudah dan bisa diterima di lapangan kerja sesuai kebutuhan pasar. Dengan demikian kedepan perlu adanya penambahan fakultas," ujarnya. (drm)

Sumber : Tribun Kaltim (23 April 2009)