Tarakan Jadi Pilot Project SPIP

TARAKAN – Sekretaris Kota (sekkot) Tarakan Drs H Badrun MSi mengingatkan, meskipun Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) telah dilakukan pemerintah kota Tarakan kepada ribuan pegawai, namun TPP ini tetap akan menjadi salahsatu materi pembinaan. Dengan tujuan, seluruh pegawai pemerintah kota di Tarakan harus mampu meningkatkan motivasi kinerja di unit kerja masing-masing sesuai dengan tanggung jawab yang telah dibebankan baik secara kolektif maupun personal. “Lahirnya TPP melalui Perwali No. 13 ini, merupakan salahsatu bentuk perhatian Pemkot Tarakan terhadap pegawai untuk dapat melaksanakan tugas sebagai sebuah keseimbangan antara hak dan kewajiban,” kata sekkot Tarakan, H. Badrun.

Sekkot juga menyinggung tentang diundangkannya tiga paket perundangan yang baru soal reformasi keuangan negara. Yakni UU No. 15, No.17 dan No.1 tentang Pengelolaan Keuangan Negara. Dalam tataran kebijakan pemerintah kota berkaitan dengan reformasi keuangan tersebut, telah melakukan kerjasama dengan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan telah dilaksanakan wisuda beberapa lulusan dari STAN tersebut. “Semoga dengan adanya lulusan dari STAN di lingkungan atau di unit-unit kerja SKPD ini, dapat memperkuat reformasi keuangan negara agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan baik secara kolektif maupun secara perseorangan,” harapnya.

Lanjutnya, aplikasi ketiga undang-undang tersebut, adalah para pegawai dituntut melaksanakan SPIP (Sistem Pengawasan Intern Pemerintah). Tidak hanya menyangkut persoalan keuangan namun secara menyeluruh (berbagai aspek) yang menyangkut dengan kinerja birokrasi. Tarakan yang saat ini sudah menerapkan SPIP, menurut H Badrun, harus dilaksanakan dengan baik, bahkan menurutnya Tarakan menjadi pilot project penerapan SPIP dari 500 pemerintahan daerah tingkat II se-Indonesia.(ddq)

Sumber : radartarakan (24 Mei 2011)