Bangun Jembatan, Masih Harapkan Provinsi

TARAKAN – Pemerintah Kota Tarakan, kemarin (14/6) mendapat kunjungan tiga orang anggota DPRD Kaltim dalam rangka menindaklanjuti laporan keterangan pertanggung jawaban(LKPJ) Gubernur Kaltim tahun anggaran 2010. Mereka adalah H Arsyad Thalib, H Ichwan Datu Adam dan Datu Yasir Arafat. Pimpinan rombongan komisi gabungan DPRD Kaltim, H Arsyad Thalib mengatakan, kedatangan mereka tidak lain adalah untuk melakukan check on the spot realisasi anggaran yang bersumber dari APBD provinsi Kaltim yang progress pembangunannya dilakukan di Tarakan. “LPKJ telah disampaikan pak gubernur pada 24 Mei lalu karena LKPJ tahun anggaran 2010 merupakan suatu kewajiban yang harus disampaikan pemerintah kepada DPRD,” ujarnya.

Selain itu, kunjungan tersebut juga merupakan progress report tahun kedua dari pelaksanaan tugas dan tanggungjawab gubernur dan wakil gubernur Kaltim periode 2008-2013. Dikatakan Arsyad, pelaksanaan APBD 2010 memang masih dalam proses audit oleh BPK RI di Samarinda. Sementara proses tersebut berjalan, DPRD Kaltim juga bertugas melakukan check in on the spot ke seluruh kabupaten kota di Kaltim. “Kami akan melakukan kunjungan ke Tarakan dan Nunukan dalam rangka meneliti dan menilai pertanggungjawaban gubernur pada pelaksanaan APBD 2010. Dan hasilnya, DPRD dapat memberikan persetujuan ataupun menolak hasil dari LKPJ gubernur 2010 tersebut,” jelasnya.

Dijelaskan Arsyad, berdasarkan perhitungan pemerintah provinsi, baik dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) maupun dana perimbangan dan lainnya, per 31 Desember 2010 realisasi APBD Kaltim mencapai Rp.7,04 triliun atau sekitar 111,71 persen dari RAPBD yang ditetapkan sebesar sebesar Rp.6,30 triliun. “Disini ada peningkatan PAD sekitar Rp 737 miliar. Sedangkan realisasi APBD 2010 per Januari sampai Desember 2010, penyerapan anggaran telah mencapai Rp.5,9 triliun atau 88 persen,” jelasnya.

Terkait hal ini, DPRD Provinsi Kaltim ingin mengetahui lebih jauh sampai dimana realisasi APBD provinsi untuk Kota Tarakan yang dianggarkan sebesar Rp.55 miliar.

“Salahsatunya kami bangga dengan pembangunan terminal baru penumpang di Bandara Internasional Juwata Tarakan dengan pembangunan garbarata,” bangganya.

Wali Kota Tarakan H Udin Hianggio menyambut baik apa yang dilakukan DPRD Kaltim. Bahkan dirinya berharap, DPRD Provinsi Kaltim tetap memberikan dukungan kepada pemerintah kota Tarakan dalam rangka mempercepat pembangunan di Kota Tarakan. “Kami masih sangat berharap dukungan APBD Provinsi Kaltim untuk Kota Tarakan jumlahnya bisa lebih besar dibandingkan dengan kabupaten kota lainnya di wilayah selatan. Meski demikian, kami mensyukurinya dalam rangka kebersamaan kita,” kata wali kota.

Melengkapi, ketua DPRD Tarakan Effendy Djuprianto mengungkapkan, dalam rangka mengembangkan ekonomi di Kota Tarakan, kendala yang kerap terjadi adalah dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan No. 57/2011 yang kaitannya dengan ekspor impor. “Tanpa adanya upaya untuk menyampaikan ke kementerian, maka pembangunan yang telah disiapkan, seperti bandara dan pelabuhan laut tentu akan mengurangai kinerjanya,” kata Effendy.

Tidak hanya itu, terkait percepatan sarana dan prasaranan jalan dan jembatan, menurutnya APBD Provinsi Kaltim harus digelontorkan untuk ikut membangun jembatan Bulungan Tarakan. “Kami harapkan ini bisa dibantu agar Tarakan tidak terpencil,” pesannya.

Pemerintah kota sudah berupaya keras untuk mengusulkan ke provinsi untuk pembangunan tahap awal, anggaran DED dari Pulau Sadau di-support oleh provinsi. “Kalau ini bisa dibantu oleh DPRD Kaltim tentu akan mempercepat kemajuan daerah,” pungkasnya.(ddq)

Sumber : radartarakan.co.id (15 Juni 2011)