Soal Rencana Perusda Alih Kelola Tengkayu I Tarakan

Walikota: Jangan Terlalu Bernafsu

TARAKAN – Kontrak kerja pengelolaan Pelabuhan Tengkayu I yang berakhir pada 31 Juni ini besar kemungkinan diperpanjang hingga akhir tahun 2011. Walikota Tarakan H Udin Hianggio menyampaikan, saat ini masih ada beberapa pekerjaan rumah bagi pihak Perusda Tarakan yang perlu diselesaikan sebelum benar-benar mengelola pelabuhan tersebut.

“Kami menginginkan biarlah pengelola saat ini diberi kesempatan lagi hingga akhir tahun karena masih ada beberapa pekerjaan Perusda yang harus diselesaikan. Sambil kita coba pelajari hal-hal apa yang perlu dibenahi. Saya sudah instruksikan dengan kepala Bagian Ekonomi untuk mengkaji hal ini dan mempelajari ini hal-hal yang perlu dibenahi sebelum kita ambil alih,” kata Walikota Udin Hianggio kepada Radar Tarakan kemarin (16/6). “Sehingga pada saat kita ambil alih kita benar-benar sudah lebih siap,” sambungnya.

Menurut walikota, perpanjangan kontrak kerja ini juga diperlukan karena menyangkut pelayanan umum yang harus dipersiapkan lebih matang. Pertimbangan-pertimbangan inilah yang menjadi catatannya untuk memberikan kebijakan perpanjangan kontrak kerja kepada CV Camfilo yang mengelola pelabuhan tersebut selama ini.

“Perhatian saya bukan semata-mata dari sisi penghasilan ke pemerintah. Masalah pelayanan ini saya lihat mulai sejak saya masih di dewan begitu semrawut. Makanya, kita mengharapkan jangan sampai peralihan pengelola ini malah akan berdampak kepada pelayanan masyarakat,” terang mantan ketua DPRD Tarakan itu.

Udin Hianggio mengatakan, kontrak kerja kepada CV Camfilo ini merupakan kontrak kerja yang memang diberikan oleh Perusda. Meski begitu, kata walikota, kebijakan Perusda tersebut tidak terlepas dari kebijakan pemerintah. Apalagi tujuannya untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat.

“Kalau dipertanyakan perpanjangan ini, kan cuma 6 bulan saja. Selama perpajangan ini, Perusda bisa menyelesaikan beberapa pekerjaan yang memang harus diselesaikan segera. Menurut saya, kita jangan terlalu bernafsu tapi mari kita berpikir demi pelayanan masyarakat,” ujarnya.

Mengenai keinginan perpanjangan ini, pemerintah kota akan mengomunikasikannya dengan pihak DPRD. Dikatakan walikota, pihak DPRD belum mengetahui keinginan memperpanjang tugas CV Camfilo ini. “Nanti kita komunikasikan. Memang dari awal DPRD itu mempertanyakan pengelolaan oleh Perusda. Jadi nanti akan dikomunikasikan,” ujarnya.

Selain pengelolaan pelabuhan Tengkayu I, kebijakan ingin memperpanjang kontrak juga diberikan kepada pengelola pelabuhan Pamusian hingga akhir tahun. Sejatinya kontrak kerja pengelola ini akan berakhir pada 30 Juli mendatang.

“Setelah diambil alih penuh pada 2012, kita akan serahkan kepada Perusda, tidak ke pihak ketiga lagi,” jelas Udin Hianggio.

Mengenai rencana ini, Wakil Ketua Komisi II Fadlan Hamid mengaku tidak mempermasalahkan keingingan pemerintah memperpanjang kontrak kerja dua pengelola pelabuhan tersebut, mengingat perpanjangan ini hanya dibatasi hingga akhir tahun 2011. “Kalau hanya setengah tahun tidak masalah. Ini kebijakan bagus. Sehingga memang ada waktu persiapan dari Perusda dan juga persiapan pengelola untuk mengakhiri kerja,” kata Fadlan. “Kalau ingin ditambah lagi setahun, 2 tahun atau bahkan 4 tahun tentu saja kami tidak setuju lagi. Apalagi jika dilihat dari pemasukan ke pemerintah yang rendah jika dilihat dari pendapatan aset pelabuhan,” ujarnya.

Menurutnya, persiapan dari pengelola di masa tugas akhirnya ini memang seharusnya sudah dipersiapkan jauh-jauh waktu sebelumnya, sehingga saat waktu kontrak habis sudah siap melepasnya, dan tidak perlu lagi ada perpanjangan waktu. Hanya saja, menurut Fadlan, ada hal-hal yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam memutuskan hal ini. “Ibaratnya menarik rambut dari dalam tumpukan tepung, tepungnya tidak terhambur dan rambutnya tidak putus. Apalagi dalam pengelolaan ini juga berkaitan dengan buruh dan aktivitas pelabuhan lainnya,” kata Ketua PPP Tarakan tersebut.

Mengenai keinginan pemerintah berkomunikasi formal dengan DPRD, diharapkan Fadlan dapat berjalan. “Kami harapkan pemerintah mengkomunikasikan hal ini dan ada kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif,” harap Fadlan.(ash)

Sumber : radartarakan.co.id (17 Juni 2011)