TPP Terancam Dipangkas

Jika Pusat Naikkan Gaji PNS,Sesuaikan Keuangan Daerah

TARAKAN – Adanya rencana pemerintah pusat kembali menaikkan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, Polri, dan pensiunan pada tahun 2011 sebesar rata-rata 10 persen, membuat Pemerintah Kota Tarakan mulai berhitung.

Untuk diketahui, dalam pidato penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2012 di DPR RI belum lama ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyonio menyampaikan, pemerintah akan terus memberikan perhatian pada perbaikan kesejahteraan PNS, TNI, Polri dan pensiunan.

Pemerintah berketetapan pada tahun 2012, menaikkan gaji pokok para abdi negara tersebut sebesar rata-rata 10 persen, di samping tetap memberikan gaji dan pensiun bulan ke-13. Bagi Tarakan, meski menjadi kabar gembira, namun pemerintah kota dan DPRD Tarakan merasa kebijakan tersebut perlu fleksibel.

Seperti dikatakan Walikota Tarakan Udin Hianggio, pemerintah berkewajiban memikirkan kesejahteraan pegawai, namun dengan tidak membebankan pada belanja daerah dalam APBD. Terlebih, Tarakan telah memiliki kebijakan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) yang digulirkan mulai 2 tahun lalu.

“Masing-masing daerah tentu sesuaikan dengan kemampuan. Apalagi berkenaan adanya TPP, kita akan kaji. Karena prinsipnya kalau kenaikan gaji itu hak, sedangkan TPP bukan hak,” kata Haji Udin – panggilan akrab walikota.

Sehingga jika pernyataan Presiden SBY akan ada kenaikan gaji pegawai di tahun 2012 terealisasi, mantan Ketua DPRD Tarakan ini lebih condong permasalahan kebijakan TPP kembali dibahas oleh lembaga legislatif.

“Semua harus sesuai kemampuan daerah, kalau untuk meningkatkan pelayana dan mereka (pegawai) bisa memberi pelayanan terbaik, kita juga beri penghargaan. Dan sebaliknya,” tegasnya.

Sementara dari lembaga legislatif Tarakan, berfungsi mengakomodir penganggaran daerah ikut bersuara. Wakil Ketua DPRD Tarakan, H.M. Yusuf Ramlan merasa kebijakan menaikkan gaji PNS sekitar 10 persen tentunya perlu antisipasi berkenaan adanya kebijakan lokal seperti pemberlakuan TPP. Baginya, TPP hingga kini sejak digulirkan pada tahun 2009 masih menjadi polemik. “Wacana dari DPRD, khusus TPP harus ada evaluasi. Tentang pola dan besaran TPP yang telah diterima PNS termasuk guru. Kita mendorong pemerintah, baik BKD maupun bidang organisasi lakukan kajian dan mencari referensi,” ungkap Yusuf Ramlan.

Referensi yang dimaksud politisi Partai Patriot ini, yakni referensi analisa beban kerja maupun organisasi pekerjaan dalam rangka mencari format ideal tentang pemberian TPP. Sehingga sinkron dengan besaran gaji yang diterima apalagi setelah ada penambahan sesuai kebijakan nasional nantinya.

“Kalau besaran gaji, memang harus kita ikuti kebijakan secara nasional. Kalau TPP, harus lihat dasarnya. Apakah layak dipertahankan atau perlu pengurangan di beberapa sektor. Khusus dari Patriot juga menilai, setiap tahun digulirkan total capai Rp 100 miliar, adanya TPP juga tidak berdampak langsung terhadap peningkatan kinerja PNS. Artinya, pola dengan pemberian honor berbagai kegiatan lalu diganti pola remunerasi, kami melihat belum ada hal signifikan dalam rangka perbaikan kinerja,” jelasnya.

Diharapkan pula oleh Ketua Komisi I DPRD Tarakan yang membidangi pemerintahan dan kepegawaian, Khaeruddin Arief Hidayat, semoga kebijakan menaikkan gaji PNS mencapai 10 persen bukan ketentuan yang baku. Kalau pun harus terjadi, maka pemberian TPP akan dievaluasi.

“Untuk TPP saja belum ada tolak ukur, maka perlu disinergikan. Jangan semakin membebani kemampuan daerah dalam sisi pendapatan dan kesejahteraan tetap ada. Sehingga, ketika gaji naik, TPP dikurangi atau dihapuskan,” terang politisi PAN ini.

Diakuinya lagi, Komisi I DPRD Tarakan juga sudah menghimbau kepada pemerintah dan seluruh SKPD yang ada untuk menyerahkan laporan penilaian beban kerja, tolak ukur dan berapa jumlah pegawa di setiap instansi pemerintah. Sayangnya, hingga kini nihil data yang diterima dewan.

“Kinerja PNS perlu diukur, bagaimana arah kepentingan TPP ini juga. Apakah semua pegawai dalam satu instansi punya pekerjaa, tidak ada yang menganggur. Cuma saat ini belum ada data akurat yang disampaikan ke DPRD, ini juga mempersulit kami melihat keefektifan diberikannya TPP,” tutup Arief. (dta)

Sumber : radartarakan (8 September 2011)