Tarakan Rentan Terhadap Dampak Perubahan Iklim

Aktif Siapkan Langkah Antisipasi

TARAKAN- Wakil Walikota Tarakan Suhardjo Trianto mengatakan, pemerintah daerah saat ini memikul tanggung jawab besar. Beberapa waktu lalu, Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta telah memberi himbauan agar pemerintah daerah aktif menyiapkan langkah adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Sebab itu, Pemkot Tarakan melalui Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) telah memulai langkah kajian adaptasi perubahan iklim tersebut salah satunya dalam bentuk workshop, kajian dan adaptasi perubahan iklim, di gedung Serbaguna, kemarin.

“Perlu menjadi perhatian bersama, bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki karakteristik lingkungan yang berbeda-beda. Laporan hasil kajian risiko dan adaptasi perubahan iklim di suatu daerah tidak dapat mewakili kondisi lokasi Indonesia secara keseluruhan,” kata Suhardjo dalam sambutannya.

Karena itu, setiap pemerintah daerah diharuskan proaktif dalam melaksanakan kajian. Dampak perubahan iklim yang dapat kita rasakan antara lain terjadinya pergeseran musim akhir-akhir ini yang dapat mengganggu ketersediaan air pada musim tanam serta jadwal panen. Mewabahnya jenis penyakit tertentu, serta terjadinya berbagai bencana di berbagai daerah.

“Kota Tarakan sebagai kota kepulauan memiliki pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, sebagian masyarakatnya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, petambak dan petani. Tidak dapat dipungkiri kondisi ini sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim,” ujarnya.

Dengan adanya kegiatan workshop saat ini tentu sangat bernilai strategis bagi pemerintah kota dalam merencanakan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, lebih khusus pengembangan wilayah pesisir.

Dalam berbagai kajian di beberapa daerah, tampak terjadinya kenaikan permukaan air laut dan pergeseran musim, serta perubahan cuaca. Pulau-pulau kecil sangat rentan terhadap kenaikan permukaan air laut, sektor perikanan sebagai sumber nafkah yang vital bagi masyarakat juga diprediksi akan semakin sulit didapatkan.

“Saya menghimbau, agar kiranya setelah kegiatan ini usai, BPLH bersama dinas terkait dapat merumuskan hasil kajian yang lebih komprehensif, agar dapat diintegrasikan dengan kebijakan pembangunan dan Peraturan Daerah Kota Tarakan,” pesannya.(ddq)

Sumber : radartarakan (29 September 2011)