Setelah Diubah, APBD Tarakan Jadi Rp 1,41 T

TARAKAN – Menjelang tiga bulan tutup tahun 2011, akhirnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Tarakan 2011 disahkan melalui paripurna yang digelar DPRD Kota Tarakan kemarin (20/9).

Ketua DPRD Effendhi Djuprianto tampak bisa lega, meski dalam paripurna tersebut hanya dihadiri 19 anggota dewan.

“Syukurlah, tidak ada fraksi yang menolak pengesahannya, meskipun dalam pembahasannya cukup alot,” kata Effendhi Djuprianto kepada Radar Tarakan ditemui usai paripurna kemarin.

Dalam laporan Badan Anggaran yang dibacakan sekretaris dewan (sekwan) Muhammad Ilham Nor disebutkan, setelah diubah, APBD Tarakan 2011 ditetapkan menjadi Rp 1,41 triliun. Meliputi 36,5 persen merupakan anggaran belanja tidak langsung, dan selebihnya anggaran belanja langsung sebesar Rp 897,8 miliar. (rinciannya lihat grafis).

Lima fraksi di dewan pun menyetujui rancangan pengesahan APBD-P Tarakan 2011, meski diembel-embeli sejumlah catatan.

Fraksi Golkar misalnya, mengharapkan pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi yang berhubungan dengan anggaran perubahan ini, sehingga dapat segera direalisasikan di lapangan mengingat jangka waktunya yang sangat singkat, yakni sekitar 2 bulan saja.

Fraksi PKS pun demikian. Meminta dengan sangat kepada pemerintah kota untuk membuat, menyusun, dan mengkompilasi data potensi pendapatan daerah secara lengkap dan di-update setiap tahunnya. Hal ini sangat penting dalam mengukur efektifitas dan produktifitas pemerintah kota dalam meningkatkan PAD di masa-masa yang akan datang.

Catatan dari Fraksi PAN di antaranya alokasi rancangan perubahan APBD Tarakan 2011 diharapkan adanya koneksitas dengan prioritas program. Kemudian meminta pemerintah kota konsisten pada komitmennya untuk memprioritaskan belanja publik, sehingga dapat terserap optimal.

Wakil Walikota Suhardjo Trianto juga berharap, melalui pengesahan APBD-P Tarakan 2011 dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pembangunan di semua bidang, serta efisiensi seluruh program-program pemerintah agar terjadinya penyerapan anggaran yang lebih maksimal dan mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparan, efektif dan efesien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.(sur/ris)

Sumber : radartarakan (21 September 2011)