Pemukiman di Atas Sungai Mulai Didata

TARAKAN – Walikota Tarakan H Udin Hianggio secara langsung telah menyampaikan keinginannya kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menegpera) untuk dapat membantu realisasi program pembenahan sistem drainase Sungai Sebengkok. Utamanya, soal penyediaan pemukiman pengganti bagi puluhan warga yang pemukimannya dianggap telah melewati garis sempadan sungai dan bangunannya menjorok atau didirikan diatas badan Sungai Sebengkok.

“Kita berharap Pak Menteri dapat menjatahi Kota Tarakan program rumah murah. Nah, nanti warga Sebengkok yang terpaksa dipindahkan tersebut akan ditempatkan disana. Ini harapan kita,” ungkap walikota yang ditemui Radar Tarakan usai menghadiri acara silaturahmi dan presentasi rencana pembangunan perumahan lima daerah di utara Kalimantan Timur di ruang serbaguna Setkot Tarakan kemarin.

“Program ini kan tidak butuh luasan lahan yang begitu besar, mungkin 2 sampai 3 hektare cukuplah,” imbuhnya. Untuk 1 hektare lahan bisa dibangun sekitar 60 unit rumah tipe 36 meter persegi.

Jika belum mendapat jatah, maka walikota memungkinkan pemanfaatan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) sebagai pemukiman pengganti warga Sebengkok yang akan direlokasi. “Alternatif lainnya, ya kita pikirkan bersama,” singkatnya.

Rencana pelebaran Sungai Sebengkok pun sepertinya tak sekadar wacana semata, lantaran walikota sudah memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) serta instansi terkait untuk melakukan pendataan pemukiman yang akan dibongkar, serta besaran ganti rugi yang mungkin dikeluarkan Pemkot. “Kemarin itu sudah saya suruh mendata. Dan pendataan ini harus dilakukan bersama-sama, tidak bisa sendiri,” tukasnya.

Sementara itu, informasinya Kemenpera mengalokasikan dana sekira Rp 300 miliar untuk program rumah murah yang telah dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kelompok sasaran proyek akan menggunakan data peserta program kredit usaha rakyat (KUR) yang dikombinasikan data lain untuk memperkuat kelompok sasaran yang berada pada kelompok masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 1,5 juta per bulan.

Menteri Negara Perumahan Rakyat Suharso Manoharfa mengatakan program rumah murah itu dilakukan dalam tiga pola, yaitu program bedah rumah untuk layak huni, bantuan dana untuk rumah mandiri, dan program KPR untuk rumah murah. “Sasarannya masyarakat yang penghasilan di bawah Rp 1,5 juta per bulan, diutamakan nelayan. Jadi kami ingin menyinkronkan dengan program KUR. Karena kelompok sasaran yang mendapatkan KUR itu setidaknya data datanya sudah ada di bank,” katanya.

Dalam hal ini, tuturnya, pemerintah pusat akan bekerjasama dengan pemerintah daerah sebagai menyedia lahan untuk pembangunan proyek tersebut. Untuk itu, lanjutnya, realisasi proyek itu sangat tergantung pada kemampuan daerah dalam menyediakan lahannya. “Pemda harus menyiapkan lahan dan lahan itu harus mengikuti criteria tata ruang. Lahan itu nanti dihibahkan kepada masyarakat. Dan, Pemda harus melalui proses persetujuan dari DPRD karena sifat melakukan pelepasannya aset lahan milik daerah,” jelasnya. Menpera optimistis program rumah murah sudah bisa direalisasikan pada tahun ini dengan target mencapai 40.000 unit dengan mengacu pada ketersediaan lahan untuk proyek tersebut. (ndy/ash)

Sumber : radartarakan (28 September 2011)