Tarakan Pasti Kebagian

Kemenpera Siapkan 350 Ribu Rumah Murah

UNTUK memberdayakan masyarakat nasional kluster 2 (masyarakat mendekati miskin atau hampir miskin), Kementrian Perumahan Rakyat (Kemenpera) menargetkan pembangunan rumah sangat murah sebanyak 350 ribu unit, yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pelaksanaan dalam proses pengerjaan dan bertahap. Kata Menteri Perumahan Rakyat, Suharso Monoarfa, diperkirakan target akan tercapai pada tahun 2014. Bangunan ini bertipe 36, diupayakan termasuk prasarana dan fasilitasnya.

Namun tambah Monoarfa, program rumah sangat murah ini menjangkau daerah asalkan pemerintah daerah, kabupaten/kota maupun provinsi berkomunikasi dengan Kemenpera RI. Pasalnya, pengadaan rumah tersebut harus melibatkan pemerintah daerah juga Perumnas.

“Dalam pemberdayaan, masyarakat kita bagi kelompoknya. Kluster 1, masyarakat miskin. Kluster 2 mendekati miskin atau hampir miskin, kemudian mereka yang punya usaha kecil menengah masuk kluster 3 lalu kluster 4 yaitu masyarakat yang memiliki aset memadai. Tapi dalam sasaran rumah sangat murah ini, kami prioritaskan kluster 2,” terang Monoarfa saat pertemuan di Gedung Serba Guna Pemkot Tarakan, kemarin (27/9).

Lebih lanjut, dikatakannya Kemenpera bersama Perumnas terus melakukan pembahasan untuk mematangkan pengadaan rumah sangat murah tersebut. Dari pihak Kemenpera akan menyediakan fasilitas pembiayaannya. Dimana penerima bantuan bisa mencicil biaya rumah dengan harga murah dan terjangkau. Sedangkan Perumnas dalam hal pengembangan dan pengerjaan bangunan. “Saya yakin program ini juga mampir di Tarakan, KTT, Malinau dan kabupaten lainnya. Asal berkomunikasi dengan kami,” tegas Monoarfa.

Dukungan pemerintah daerah, terpenting bagi Kemenpera yakni kawasan. Intervensi negara untuk memastikan tersedianya kawasan siap bangun, baik dalam bentuk luasan sampai 5.000 hektare dapat membentuk kota-kota baru. Dimana prasarana dan utilitasnya dibantu oleh APBN.

“Ketersediaan kawasan itu juga akan mengurangi kekumuhan kawasan kota. Jadi bukan mengurangi kekumuhan di desa. Harus ada kawasan siap bangun bagi mereka masyarakat menengah ke bawah,” ujarnya. “Tapi yang perlu dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, adanya pembangunan rumah ini bukan berarti pemerintah menyediakan, membangun rumah lalu memberikan ke rakyat. Bayangkan betapa malasnya bangsa ini. Sekolah dan kesehata gratis, rumah juga masih harus disediakan. Bukan diberikan instan, ini program kami memberdayakan masyarakat. Sikap pemerintah daerah, tentu monitoring dan evaluasi,” tandasnya. (dta/iza)

Sumber : radartarakan (28 September 2011)