Beli BBM Subsidi di Tarakan Segera Dibatasi

Tiap Kendaraan Rp 15 Ribu Perhari

Ilustrasi Antri BBM TARAKAN - Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Makro, Kecil Menengah Kota Tarakan, Aleksandra menegaskan, berdasarkan aturan, tidak ada mata rantai penyaluran BBM, lagi selain Stasium Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Agen Premium Minyak dan Solar (APMS) dan (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB).  Karena itu, penjual premium botolan yang ramai dijual di pinggir jalan tidak diperbolehkan berjualan.

“Makanya dalam waktu dekat kita akan lakukan pendekatan kepada masyarakat dan menghimbau agar tidak melakukan penjualan lagi,” terang Aleksandra kepada Radar Tarakan di ruang kerjanya kemarin (29/4).

Dia juga mengaku, instansi belum pernah mendata pedagang premium eceran yang saat ini mudah ditemui di berbagai sudut wilayah. “Karena memang tidak ada aturannya,” tegasnya.

Sesuai dengan aturan, mata rantai itu berakhir di tangan masyarakat dan tidak boleh dijual lagi. Pasalnya, BBM yang jual saat ini adalah BBM bersubsidi. Jika dijual lagi, tegas Aleksandra, berarti sudah melanggar aturan yang sudah ada.

“Kita bukan mau membunuh usaha IKM (Industri kecil dan menengah) ya. Tapi kalau peruntukannya langsung untuk usaha, kendaraan dan lainnya selain dijual itu tidak dibenarkan,” katanya.

Dijelaskannya, tidak hanya tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 tahun 2008 tentang Pengaturan, Pengawasan, dan Pengendalian BBM Bersubsidi, tapi juga tertuang dalam Peraturan Presiden RI nomor 9 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran dan Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri.

“Kita tentu tidak bisa mentolerir yang tidak sesuai dengan aturan, tapi itu akan kita lakukan secara perlahan, tidak langsung,” kata Aleksandra.

Aleksandra, pihaknya tidak sendiri mengatasi persoalan bensin bersubsidi ini. Dalam hal pengawasan, pihak lain yang terlibat, di antaranya Dinas Perhubungan, Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Dinas Kelautan dan Perikanan, Bagian Perekonomian dan Satuan Polisi Pamong Praja Tarakan.

“Tugasnya untuk mengawasi. Jadi, bukan disperindagkop saja. Masing-masing punya tugas,” katanya.

Lebih jauh dikatakan Aleksandra, jika persoalan BBM bersubsidi ini tidak segera diatasi, bukan tidak mungkin banyak pihak yang dirugikan.

“Untuk mensubsidi premium ini, pemerintah menghabiskan triliunan rupiah. Kalau tidak sesuai peruntukannya, bisa-bisa APBN bisa kolaps. Belum lagi kawasan yang kaya minyak sedang dilanda peperangan, ini sangat berpengaruh pada harga minyak kita,” ujarnya terkait wacana penghapusan Bahan Bakar Minyak jenis premium yang dilontarkan Menteri Keuangan Agus Martowardojo beberapa waktu lalu.

Untuk itu, pihaknya akan berusaha menyelesaikan persoalan ini sembari menunggu proses keluarnya surat edaran yang membatasi pembelian BBM bersubsidi. Dalam edaran itu disebutkan, setiap kendaraan bermotor dibatasi hanya Rp 15 ribu perhari.

“Terserah, mau pakai Thunder atau motor kecil, yang jelas sehari begitu. Sekarang suratnya tinggal tanda tangan wali kota dan saya juga mohon kepada pihak-pihak, pelaku usaha yang berkecimpung di usaha minyak untuk tidak bermain-main dengan ini,” pungkasnya.(nat)

Sumber : radartarakan (30 April 2011)

Klik disini untuk melanjutkan »»

DPRD Tarakan Cari Solusi Keberadaan Pedagang Bensin Eceran

TARAKAN - Anggota Komisi II DPRD Kota Tarakan yang mendengar tuntutan pedagang eceran besin, akhirnya berjanji untuk mencarikan solusi yang terbaik bagi pedagang eceran besin tersebut.

“Kami akan memperhatikan tuntutan teman-teman dan mencari solusinya bersama dengan Pemkot Tarakan. Sebab ditinjau dari sisi hukum peraturan menteri, dan perda Kota Tarakan, teman-teman tidak boleh menjual bensin, meskipun itu untuk perpanjang tanganan dari APMS dan SPBU. Namun karena ini masalah perut akan kami carikan solusi yang terbaik,” ungkap Muddain, salah satu anggota Komisi II DPRD Kota Tarakan, Jumat (29/4/2011)

Hal sama juga diungkapkan, Sabar salah satu anggota Komisi II DPRD Kota Tarakan Sabar. Ia mengaku, ia bersama anggota komisi II sudah pernah memanggil PT Pertamina dan pemilik APMS dan SPBU.

“Kami sudah memanggil mereka, dan ternyata saat melakukan pertemuan, PT Pertamina mengaku tidak ada kelangkaan premium, sebab Pertamina tidak ada melakukan pengurangan begitu pula dengan APMS dan SPBU. Untuk itulah masalah teman-teman ini akan kita cari solusi terbaiknya,” ujarnya.

Penulis : Junisah
Editor : Reza Rasyid Umar

Sumber : kaltim.tribunnews (29 April 2011)

Klik disini untuk melanjutkan »»

Pedagang Bensin Eceran di Tarakan Demo

TARAKAN – Para pedagang eceran bensin atau premium di Kota Tarakan melakukan aksi demo damai di halaman Kantor DPRD, Jumat (29/4/2011). Mereka menuntut agar pemerintah segera memberlakukan perda tentang status pedangang eceran dan memprotes aksi Satpol PP dalam melakukan razia terhadap pedagang eceran.

Abdul Rohim, penanggung jawab demo mengungkapkan, pihaknya melakukan aksi ini, karena beberapa pedagang eceran bensin merasa gerah dengan adanya razia yang dilakukan Satpol PP terhadap pedagang eceran.
“Adanya ini kami meminta kepada pemerintah dan wakil rakyat disini supaya segera rapat membicarakan status kami sesuai dengan Perda dan melakukan dengar pendapat dengan pengercer. Sehingga tidak ada lagi sewenang-wenang Satpol PP kepada kami. Perlu dingat kami disini untuk mencari makan, dalam menghidupi keluarga, karena ini mata pencaharian nafkah kami untuk keluarga,” ucapnya.

Supriadi, salah satu pengecer bensin mengaku, selama ini mengapa beberapa pedagang pengecer bensin melakukan aksi bolak-balik membeli bensin di APMS dan SPBU, karena dipicu dengan adanya dugaan APMS bekerjsama dengan pihak lain.

“Kami ini bolak-balik karena kami lihat ada permainan disini. Sebab dulunya kami boleh membeli dengan jirigen, tapi mulai Januari tidak boleh lagi, dan harus menggunakan motor. Itupun kami dibatasi hanya membeli 100 ribu saja. Jadi kami minta anggota DPRD ini untuk melakukan penyidikan,” ungkapnya.

Penulis : Junisah
Editor : Reza Rasyid Umar

Sumber : kaltim.tribunnews (29 April 2011)

Klik disini untuk melanjutkan »»

Atasi Kelangkaan, Tarakan Bentuk Tim Pengawas

Dewan Soroti Pengalihan Jatah

TARAKAN – Wakil Wali Kota Tarakan, Suhardjo Trianto turut mempertanyakan klaim Depot Pertamina bahwa jatah BBM bersubsidi jenis premium di Tarakan sesuai kuota dan stok aman. Pasalnya, selain antrean begitu panjang di SPBU dan AMPS, kelangkaan premium juga terjadi di SPBB (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker), lembaga penyalur BBM di laut. Mekanisme pendistribusian pihak Pertamina selaku operator, kata Suhardjo perlu dikawal.

“Kita awasi, jangan sampai ada hal-hal yang meresahkan masyarakat kita. Apalagi sudah ada koordinasi antara eksekutif, legislatif, pertamina dan lembaga penyalur. Saya harap rekomendasi yang kami berikan jadi bahan evaluasi,” kata Suhardjo.

Terlebih wawali menginginkan seluruh lembaga penyalur BBM di Tarakan, dikontrol agar alokasi BBM, khususnya premium yang kini berpolemik, yang diberikan Pertamina betul-betul difungsikan sesuai ketentua dan aturan. Dimana jatah BBM di Tarakan, hanya untuk dinikmati masyarakat Tarakan, baik di darat maupun suplai BBM di laut untuk pengusaha speedboat dan para nelayan Tarakan.

“Perlu dibentuk tim pengawas terpadu khusus memantau jalur distribusi BBM. Kelangkaan BBM hingga dilaut ini bak benang kusut, kita harus cari suatu persoalannya. Tim pengawas mulai dari aparat, Disperindagkop, eksekutif, legislatif, Pertamina dan masyarakat. Pasti akan munculkan keterpaduan, terkontrol mulai keluar Pertamina sampai penyaluran ke masyarakat,” jelasnya kepada Radar Tarakan.

“Ada oknum melanggar, hukum jelas ditegakkan. Ya, koordinasi agar pelaksanaan tugas tidak overlap. Masyarakat juga harus beritikad baik, BBM yang disalurkan lewat SPBU dan APMS jangan disalahgunakan, akhirnya meresahkan. Jangan ada penumpukan atau timbunan, belilah sesuai kebutuhan,” tandas Suhardjo.

Ketua Komisi II DPRD Tarakan, Hj.Siti Laela juga sepakat pemerintah selaku pelaksana teknis segera lakukan tindak lanjut, langkah signifikan dengan pengawasan. Sebab polemik yang ada, disinyalir terjadi kebocoran pendistribusian, seharusnya jatah BBM untuk darat dibawa ke laut, bahkan ada oknum membeli untuk dijual ke luar daerah dengan harga yang tinggi.

“Dengan pengawasan, kebocoran tidak terjadi lagi. BBM khusus untuk kuota tarakan, aman benar-benar untuk masyarakat yang berhak menikmatinya. Apalagi BBM bersubsidi,” ujar Siti Laela.

Dari beberapa kali rapat koordinasi bersama pemerintah, pertamina dan lembaga penyalur BBM, terang Laela, pengalihan jatah kerap dilakukan lantaran terindikasi tidak terjadi pemerataan pendistribusian. Lembaga penyalur, khususnya APMS pun dari informasi yang diterima para dewan yang terhormat, terkadang berbuat nakal untuk profit oriented, menjual ke pelanggan yang berani bayar mahal untuk disalurkan ke daerah lain, sehingga masyarakat Tarakan justru terkena imbas kelangkaan.

“Harapan kami, mulai saat ini dan seterusnya tidak terjadi kelangkaan atau kesulitan masyarakat mendapat BBM. Itu komitmen yang disepakati. Kalau dilaut bagaimana tidak langka, seharusnya jatah milik masyarakat Tarakan yang punya transportasi laut, kadang speed daerah lain ambil bagian. Padahal setiap daerah punya jatah sendiri ini yang perlu ditertibkan,” tegas wanita yang juga Ketua Fraksi Golkar ini.

Sementara, perwakilan pengusaha speedboat atau transportasi khusus regular, Ivan, masih terus menyatakan selalu berebut premium jika ponton di SPBB terisi. Bahkan tak sedikit pengusaha speedboat kehabisan jatah subsidi tersebut, karena menimbulkan persaingan tak sehat. Padahal dalam data di Tarakan, ada 52 armada speedboat regular yang melayani lintas kabupaten/kota. Dengan kebutuhan pengusaha speedboat, khusus premium perhari 26,4 ton.

“Selama ini kami kesulitan mendapatkan BBM dari SPBB. Dulu, sepengetahuan kami, kuota di SPBB masih mencukupi kebutuhan pengusaha speedboat, yakni 1.800 ton. Tapi sekarang saya tidak tahu kepada SPBB hanya mendapat jatah 350 ton perbulan,” ungkap Ivan saat hearing di DPRD.

Beberapa hari lalu saja, ungkap Ivan, seluruh armada Menara Baru tidak beroperasi untuk melayani rute Malinau. Jika dipaksakan beroperasi, premium didapat hanya dari oknum yang mencoba membuka peluang, dengan menjual seharga Rp 5.500 per liter.

“Pemerintah berikan solusi!. Terus terang, kami tak dapat di laut, selama ini dapat dari orang-orang yang antre di SPBU atau di APMS, mereka salurkan ke laut, tapi harga tinggi. Ini bukan solusi. Kalau memang kami seperti ini terus, untuk lintas kabupaten/kota khususnya speedboat regular, kami akan istirahat dulu. Kami pengusaha ini belum tentu untung. Kami ingin ada asas keadilan,” pungkasnya. (dta)

Sumber : radartarakan (28 April 2011)

Klik disini untuk melanjutkan »»

Kepala Lapas Tarakan Janji Sanksi Tegas Petugas

Jika Ikut Selundupkan Handphone ke Lapas

TARAKAN - Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tarakan, Priya Pratama mengatakan, handphone sebagai salah satu alat komunikasi selular yang canggih dan modern tersebut dilarang keras untuk dibawa dan dipergunakan di Lapas. Jika kedapatan petugas, tentunya handphone tersebut akan disita untuk dimusnahkan.

Tidak hanya itu, warga binaan yang menyeludupkan handphone ke dalam Lapas tentunya akan dicoret dari daftar nama untuk tidak mendapatkan asimilasi atau remisi karena melakukan pelanggaran di dalam Lapas.

Lalu bagaimana jika handphone tersebut bisa masuk karena justru diseludupkan oleh petugas Lapas sendiri? Terhadap petugasnya, kepala lapas berjanji akan memberikan sanksi tegas.

Sesuai aturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sanksi yang diberikan beragam, mulai sanksi ringan berupa teguran, sanksi administratif, sanksi penundaan gaji, hingga sanksi terberat adalah berupa penurunan pengkat atau pemecatan secara tidak hormat sebagai PNS. Itu sesuai dengan penegakan disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010.

Dalam pemusnahan tersebut, sebanyak 73 handphone dari berbagai merek dengan berbagai kelengkapannya dimusnahkan dengan cara dibakar usai pelaksanaan upacara peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-47 di Lapas Tarakan, Karang Balik kemarin.

Dari pantauan Radar Tarakan, handphone yang dimusnahkan adalah handphone tipe lama yang rata-rata harganya di bawah Rp 1 jutaan.

Menurut Priya, handphone-handphone yang berhasil dimusnahkan ini seluruhnya adalah handphone yang berhasil diseludupkan ke dalam lapas. Selain itu, juga banyak handphone yang berhasil ditangkap pada saat digelarnya razia di dalam Lapas.

“Sebetulnya handphone dilarang di dalam Lapas. Kalau kedapatan tentu HP-nya akan disita. Dan kalau ada kecurigaan petugas ada warga binaan yang menggunakan HP, biasanya langsung dilakukan razia,” beber Priya.

Handphone sebanyak 73 unit tersebut adalah temuan petugas Lapas terhitung mulai Januari 2011 sampai sekarang. “Kita pasti akan dapat lagi, sebesar upaya kita melakukan razia sebesar mereka juga berupaya untuk menyeludupkan,” sambungnya.

Selain handphone, tentunya obat-obatan terlarang, senjata tajam dan miras dilarang keras beredar di dalam Lapas. Khusus untuk komunikasi dengan dunia luar, pihak Lapas menyediakan tempat khusus untuk telepon yang berada di ruang depan penjagaan, sehingga komunikasi yang dilakukan warga binaan bisa terpantau oleh petugas, apa yang menjadi bahan pembicaraan.

“Yang dikhawatirkan adalah HP yang digunakan untuk kebutuhan yang tidak semestinya,” ungkapnya.(ddq)

Sumber : radartarakan (28 April 2011)

Klik disini untuk melanjutkan »»

Kasatreskrim Polres Tarakan Hijrah ke Nunukan

Kasatreskrim Polres Tarakan AKP Imam Muhadi secara resmi dimutasi menjadi Polsek Kota Nunukan. Terkait mutasi ini, Kamis (28/4/2011) di halaman kantor Polres Tarakan melakukan secara terima jabatan dengan penggantinya AKP Guruh Chandra Pratama SH Sik .

Selama bertugas dua tahun di Polres Tarakan Imam yang lahir 5 Oktober 1963 telah berhasil mengungkapkan beberapa kasus kriminal. Diantaranya, berhasil menangkap pelaku uang palsu berserta alat bukti cetak uang dan pelaku pembobolan uang di ATM yang cukup merasahkan masyarakat Kota Tarakan.

Saat menjabat sebagai Kasatreskrim di Polres Tarakan, selama 1 tahun 10 bulan, suami dari Hj Sri Wulan ini murah senyum dan ramah kepada masyarakat, termasuk kepada wartawan yang bertugas di Polres Tarakan.

Setiap informasi kasus kriminal yang ditanganinya ia tidak pelit memberikan informasi baik lewat wawancara maupun lewat telepon kepada wartawan. Tak pelak wartawan pun akrab dengannya.

Imam mengaku, selama bertugas di Tarakan ia mempunyai kesan yang begitu mendalam terhadap kasus yang ditanganinya. "Kalau di Tarakan ini yang paling berkesan itu pergi satu datang empat. Artinya satu kasus selesai, empat kasus baru datang," ujarnya tersenyum.

Penulis : Junisah
Editor : Adhinata Kusuma

Sumber : kaltim.tribunnews (28 April 2011)

Klik disini untuk melanjutkan »»

Sakit Muntaber, Khairul Terpaksa UN di RSUD Tarakan

TARAKAN- Hari terakhir pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMP/MTs, Wakil Walikota Tarakan Suhardjo Trianto melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) melihat dua pelajar kelas 3 SMP N 5 yang sakit, Kamis (28/4/2011).

Dua pelajar ini masing-masing Khairul dan Aditya, terpaksa tidak dapat mengikuti pelaksanaan UN mata pelajaran IPA di sekolah karena sakit. Meskipun sakit, Khairul yang mengalami muntaber ini, tetap dapat mengikuti UN di RSUD.

Saat mengikuti UN, Khairul mendapatkan pengawasan dari satu orang guru pengawas. Khairul mengerjakan soal IPA di ruang perawatan Dahlia.Beda halnya dengan Aditya meskpiun ngotot untuk mengikuti UN terakhir ini, dokter tidak memperbolehkan, karena Aditya yang dirawat di ruang ICU, mengalami pembekuan darah di otak, akibat kecelakaan dan baru saja selesai dioperasi, sehingga tidak dizinkan dokter mengikuti UN.

Kepala Dinas (Disdik) Kota Tarakan, Sudirman mengaku, khusus untuk Aditya dapat mengikuti UN susulan yang akan dilakukan Senin (2/5/2011) mendatang. "Aditya boleh ikut UN susulan, karena keadaanya lagi sakit," ucapnya. (*)

Penulis : Junisah
Editor : Sumarsono

Sumber : kaltim.tribunnews (28 April 2011)

Klik disini untuk melanjutkan »»

Tim Gabungan di Tarakan Amankan 5.000 Liter BBM

TARAKAN - Razia penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) masih terus dilakukan. Kali ini Polres Tarakan bekerjasama dengan Satpol PP Tarakan berhasil mengamankan enam pelaku penimbunan BBM jenis premium, solar dan minyak tanah, Kamis (28/4/2011).

Dari tangan enam pelaku ini diamankan barang bukti berupa 5.000 liter premium, solar dan minyak tanah dan 5 mobil pickup. Mereka diamankan saat melakukan pengisian premium di APMS Persemaian dengan menggunakan mobil pick up yang dimasukkan ke dalam jirigen.

"Tim yang telah melakukan pemantauan dan pengawasan di APMS ini langsung mengamankan pelaku yang bolak-balik membeli premium. Saat itu kita kembangkan kasus ini, dan ternyata mereka juga menimbun solar dan minyak tanah," ucap Kapolres Tarakan AKBP Budi Prasetyo didampingi Kasatreskirim Polres Tarakan AKP Imam Muhadi. (*)

Penulis : Junisah
Editor : Sumarsono

Sumber : kaltim.tribunnews (28 April 2011)

Klik disini untuk melanjutkan »»

Lelang PLTU Tarakan Dilakukan Mei Atau Juni

TARAKAN - Hingga saat ini PT PLN Kota Tarakan terus mempersiapkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkapasitas 4x7 Megawatt di kawasan Sungai Maya di sebelah Utara Kota Tarakan.

Salah satu persiapannya melakukan lelang terhadap perusahaan yang akan membangun konstruksi PLTU. "Saat ini persiapannya hanya menunggu proses lelang. Rencananya lelang akan dilakukan Mei atau Juni ini. Setelah lelang barulah pemenang lelang akan membangun konstruksi PLTU dengan adanya Detail Engineering Design (DED)," ungkap General Manager (GM) Pembangkit, PT PLN Kota Tarakan, Rabu (27/4/2011).

Handoko mengatakan, membangun konstruksi PLTU ini ditargetkan memakan waktu dua tahun. "Membangun konstruksi ini tidak mudah, karena konstruksinya agak rumit. Jadi kalau dibangun tahun 2011 diperkirakan tahun 2013 pembangunan PLTU selesai," ujarnya.

Pembangunan PLTU nantinya dilakukan secara bertahap. Tahap awal dibangun dengan kapasitas 2x7 MW dan sisanya 2 MW akan dilanjutkan kembali, sehingga target 4x7 MW dapat selesai.(*)

Penulis : Junisah
Editor : Fransina

Sumber : kaltim.tribunnews (27 April 2011)

Klik disini untuk melanjutkan »»

Dinkes Tarakan Anggarkan PMT Balita Sebesar Rp 329 Juta

TARAKAN - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tarakan tahun 2011 menganggarkan dana untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) balita sebesar Rp 329 juta. PMT ini berupa biskuit yang memiliki kalori tinggi.

“Sudah dua tahun ini kami memberikan PMT berupa biskuit dan bukan susu kepada balita. Alasan kami memberikan biskuit karena kami sedang mengalakan program Air Susu Ibu (ASI). Kalau kami berikan susu, nantinya program ASI ini tidak berjalan dengan baik,” ujar Kepala Dinkes Kota Tarakan, Khairul.

Khairul mengatakan, PMT biskuit ini ditujukan untuk balita kurang gizi. “Karena balita kurang gizi ini pelu asupan tambahan kalori dan gizi agar perkembangan tubuhnya menjadi lebih baik. Meskipun begitu biskuit ini juga tetap dibagi-bagikan kepada posyandu sesuai dengan kebutuhan balita,” katanya.

Penulis : Junisah
Editor : Mathias Masan Ola

Sumber : kaltim.tribunnews (27 April 2011)

Klik disini untuk melanjutkan »»

Hipertensi Penyebab Tingginya Angka Kematian Ibu dan Bayi di Tarakan

TARAKAN - Penyakit hipertensi yang disertai dengan kejang-kejang, dan pendarahan pada ibu hamil ternyata masih menyebabkan tingginya angka kematian ibu dan bayi di Tarakan.

Menurut catatan Dinas Kehatan (Dinkes) Kota Tarakan tahun 2010 ada 48 kematian ibu dan 14 kematian anak. Hal ini disebabkan karena ibu hamil saat melahirkan mengalami hipertensi.

Kepala Dinkes Kota Tarakan, Khairul mengungkapkan, apabila seorang ibu hamil mengalami hipetensi di atas 160 mmhg akan mengakibatkkan keracunan kehamilan. “Jadi sebaiknya dilakukan pertolongan persalinan lewat operasi caesar daripada normal, untuk menghindari kematian ibu dan anak,” ujarnya, Rabu (27/4/2011).

Khairul mengatakan, mulai saat ini dianjurkan kepada ibu hamil untuk selalu mengonsumsi makan bergizi. “Ini untuk meningkatkan daya tahan ibu serta bayi yang ada di dalam kandungan,” katanya.

Penulis : Junisah
Editor : Mathias Masan Ola

Sumber : kaltim.tribunnews (27 April 2011)

Klik disini untuk melanjutkan »»

500 Ton Bensin Perhari untuk Jatah di Laut

Tarakan - Kesulitan mendapatkan BBM jenis premium tak hanya terlihat di dua SPBU seperti yang terjadi belakangan ini dengan antrean panjang kendaraan. Namun, berlaku pula pada agen penyaluran BBM di laut. Dampaknya, beberapa speedboat reguler yang kesulitan memperoleh premium akhirnya menunda keberangkatan. Namun dikatakan Sales Representative Wilayah SR III Pertamina Depo Tarakan, Gusti Anggara, jatah premium disalurkan sesuai kuota dan realita yang ada bukan kelangkaan.

Gusti Anggara menyebutkan, untuk penyaluran BBM pada transportasi laut melalui 3 lokasi yakni satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Bunker (SPBB) dan dua Agen Premium dan Minyak Solar (APMS). Perhari untuk premium, total sekitar 500 ton yang disalurkan kepada ketiga agen tersebut. Penyalurannya juga jelas, Pertamina melalui alat angkutan menyalurkan BBM ke APMS, SPBU, SPBN dan SPBB.

“BBM yang yang sudah sampai, ya ranah pemilik agen untuk jual ke masyarakat. Tidak ada istilah Pertamina menyalurkan langsung dari Depot ke kios ataupun ke speedboat. Jadi dibilang langka tidak. Sebab jatah masih ada dan disalurkan sesuai kuota,” terang Gusti Anggara.

Namun untuk penyaluran ke speedboat hingga sampai dikatakan premium sulit didapat akan dikaji ulang sebab sumber pengambilan bahan bakarnya ada 3 tempat berbeda. Dengan inventarisir bersama pemerintah, instansi terkait dan penyalur BBM, diupayakan sekaligus mengkroscek isu yang beredar.

Gusti juga mengungkapkan, belakangan ini terjadi antrean panjang di SPBU dan APMS di darat disinyalir lantaran BBM jatah di darat dijual atau dialihkan ke laut oleh oknum. Sehingga menurutnya perlu koordinasi, menata, dan mengawasi jalur pendistribusian agar tepat dan diterima pihak yang tepat.

“BBM di darat banyak dijual ke laut, sehingga di darat premium cepat habis, ini masih isu namun perlu ditelusuri. Maka, memang semua pihak perlu intensifkan pengawasan di lapangan, apakah benar indikasi itu atau tidak. Karena kami akui, penyaluran BBM baik di darat dan laut, rutin dan normal,” beber Gusti Anggara kemarin (25/4).

Untuk kesekian kalinya juga Pertamina menegaskan, jatah perhari untuk premium cepat habis tidak ada kaitannya dengan masuknya pertamax sebagai BBM non subsidi ke Tarakan. Justru Gusti menyakinkan, pertamax hadir untuk menutupi kebutuhan premium yang dikuotakan oleh pusat untuk Tarakan dijatah 32 ribu kiloliter (kl) pertahun atau 102-103 kl perhari.

“Kalau kurang peminat, namanya komoditi baru memang kita harus lebih gencar sosialisasi dan lebih mengenalkan keunggulan dari pertamax supaya orang tidak berat membeli pertamax. Tidak ada juga pemangkasan jatah premium karena pertamax. Semua pengaturan untuk premium atau pertamax bersifat terbuka, kita salurkan sesuai dengan kuota yang ada,” bebernya.

“Pertamax ini BBM non subsidi berarti menjadi barang bebas. Tidak ada ketentuan mengikat jika mau diecerkan. Untuk pengawasan, kami juga membina agen, baik APMS dan SPBU. Tinjau penyaluran di lapangan, jika ada penyimpangan, operatornya kita tegur, bahkan ada yang pernah diskorsing. Tapi ketika BBM sudah sampai ke tangan masyarakat, mau diapakan oleh konsumen kita tidak bisa pastikan,” tandasnya.

Sementara, Sekretaris Komisi II DPRD Tarakan, Sabar Santuso saat menggelar hearing  di DPRD Tarakan kemarin (25/4) berpikir secara logikanya, jika kuota BBM premium tidak mengalami pengurangan, seharusnya penambahan pertamax munculkan peningkatan, bukan kelangkaan.

“Saya kira tidak perlu lagi ada antrean. Apakah terjadi pendistribusian yang tidak baik yang dilakukan entah pertamina, SPBU atau pelaku usaha minyak lainnya, ini yang perlu kita cari,” jelas Sabar Santuso.

Apalagi pantauannya, beberapa bulan lalu sebelum pertamax launching di Tarakan, terjadi antrean premium tidak separah bulan ini (April, Red.), hingga berhari-hari. Dilanjut, indikasi jatah BBM di darat dialihkan penjualannya ke laut dengan harga melambung sebab sulitnya mendapat premium di agen penyalur di laut.

“Sepertinya ada penyimpangan. Contoh, kalau di darat premium cepat habis karena jatah dibawa ke laut, sedangkan di laut sudah ada jatah sendiri, ini yang perlu diluruskan. Kami harap ada koordinasi yang baik antara agen, pertamina dan pemerintah, tidak ada lagi antrean karena BBM ini kebutuhan mendasar,” jelasnya.

“Apalagi premium ini subsidi. Harus sampai ke masyarakat yang menikmati, jangan sampai dinikmati oleh beberapa orang saja. Terutama pengusaha yang nakal. Masalah masih digunakan oleh pemerintah, kami juga akan mengkaji di samping kuota di pemerintah sudah jelas. Kalau memang tidak cukup, kami akan berikan masukan ke pemerintah agar tahun depan menggunakan BBM non subsidi atau pertamax,” pungkas Sabar Santuso.(dta)

Sumber : radartarakan (26 April 2011)

Klik disini untuk melanjutkan »»

Air PDAM Tarakan Berbau Busuk dari Embung Binalatung

PDAM Tarakan Bakal Kuras Lagi, Butuh Waktu Seminggu

TARAKAN - Direktur Utama PDAM Tarakan, Agus Adnan membenarkan keluhan-keluhan warga yang masuk melalui rubrik Warga Bicara di Radar Tarakan, bahwa kondisi air bersih yang dihasilkan PDAM dari Embung Binalatung berbau dan berwarna kecoklatan.

Menurut Agus, kondisi tersebut terjadi karena PDAM masih melakukan tahap ujicoba power listrik yang sudah diaktifkan di Embung untuk dilakukan pengaliran air selama 24 jam.

“Sebenarnya air tersebut sudah jernih, namun baunya yang masih pekat karena ada proses pembusukan di embung,” kata Agus Adnan kepada Radar Tarakan kemarin (25/4).

Ujicoba tersebut dilakukan PDAM pada hari Jumat (22/4), dan sebagai konsekuensinya PDAM kembali memberlakukan penggiliran karena tuntutan masyarakat adalah kualitas bukan kuantitas. “Saat ini biarlah bergilir dulu agar kualitasnya bagus,” kata Agus.

Meski demikian, dikatakan Agus, pada Jumat tersebut power listrik untuk 24 jam pengaliran PDAM ini sudah kembali diaktifkan. “Memang permasalahan di intake lama tersebut ada pada pompa sehingga kita mengaktifkan yang baru dan yang baru ini prosesnya seperti ini,” tuturnya.

Dia mengkhawatirkan, jika pelaksanaan ujicoba memerlukan waktu yang lama maka akan dilakukan pengurasan di embung terlebih dahulu. Saat ini, diperkirakan ada sekitar 2.500 pelanggan PDAM yang harus menikmati air PDAM yang kotor dan berbau tersebut. Ini tersebar di beberapa wilayah, seperti kelurahan Kampung Satu/Skip, Markoni, Lingkas Ujung, Gunung Lingkas, Kampung Enam, Kampung Empat dan Mamburungan.

Dalam 2-3 hari ke depan, PDAM sendiri akan melakukan pengurasan embung yaitu dengan membuang air di dasar embung dengan tetap mengupayakan agar air berjalan 24 jam. Pengurasan embung ini sedikitnya membutuhkan waktu selama seminggu.

“Nanti kalau sudah stabil kualitas air embung tersebut pasti akan kita manfaatkan, karena kemarin sempat terhenti dan PDAM tidak menggunakan air embung namun menggunakan over flow air embung yang kita manfaatkan di intake lama,” jelasnya.

Untuk jatah bergilir dalam beberapa hari ini, sambungnya, PDAM akan memberlakukan giliran per wilayah setiap tiga hari sekali.

Meski demikian, Agus tidak menampik jika pengurasan embung ini sudah dilakukan beberapa kali. Bahkan di tahun 2010, embung Binalatung juga pernah dikuras karena kualitas airnya kotor.

“Dulu ujicoba menggunakan genset, apakah pompa-pompanya bagus atau tidak. Pompa sudah bagus namun saat mau kita operasikan genset tidak bisa 24 jam, hanya 10 jam,” jelasnya.

Untuk itu, pihaknya kembali mengaktifkan pipa lama. “Saat ini listrik sudah mulai masuk dan otomatis yang masuk tersebut masih mengalami kendala pembusukan.(ddq)

Sumber : radartarakan (26 April 2011)

Klik disini untuk melanjutkan »»

Speedboat di Tarakan Juga Sulit Dapat BBM

Pengaruhi Jadwal Keberangkatan, Paling Sering Tujuan Malinau

TARAKAN – Sulitnya memperoleh BBM jenis premium tak hanya dialami bagi kendaraan roda dua maupun roda empat di SPBU saja. Melainkan hal serupa juga terjadi di perairan laut Tarakan, khususnya bagi nakhoda kapal barang dan speedboat reguler maupun non reguler di Pelabuhan Tengkayu I.

Menara Baru Express misalnya, salah satu armada rute Tarakan-Malinau siang kemarin (25/4) terpaksa menunda keberangkatannya dari jadwal yang telah ditentukan sebelumnya lantaran tidak mendapatkan bahan bakar bensin atau premium di SPBB milik Pertamina yang terapung di sekitar wilayah Pasar Beringin. “Speedboat yang jam 12 tujuan Malinau tidak jadi berangkat. Tidak dapat bahan bakar, jadi terpaksa dialihkan ke speedboat lain yang berangkat jam satu,” kata Indra, salah seorang agen penjualan tiket tujuan Malinau kepada Radar Tarakan kemarin (25/4).

Menurut pantauan Radar Tarakan, dari 25 calon penumpang pada speedboat Menaru Baru, sejumlah penumpang mengakui yang awalnya direncanakan berangkat jam 12.00 wita sudah berada di pelabuhan Tengkayu I sejak 20 hingga 15 menit untuk menunggu keberangkatan berdasarkan jadwal yang tertulis di tiket. “Katanya speedboat yang jam 12 tidak dapat bensin dan ditunda ikut speedboat yang jam 1 nanti,” tutur Ari, salah seorang penumpang tujuan Malinau.

Karena permasalahan tersebut, penumpang terpaksa menunggu di dermag dan sebagiannya ada yang menunggu di ruang tunggu Pelabuhan Tengkayu I. “Kalau saya baru kali ini mengalami. Tapi menurut pengakuan teman-teman semenjak beberapa minggu ini sudah sering seperti ini, berangkatnya tidak selalu tidak tepat waktu,” ungkap salah seorang calon penumpang lainnya.

Rizal Hasan, salah satu pemilik Armada Harapan Baru Expres rute Malinau mengatakan, sekitar dua pekan ini speedboat reguler maupun non reguler dan termasuk kapal barang mengalami kesulitan mendapatkan premium di SPBB.

“Mereka tidak pernah memberikan alasan yang konkret apa permasalahannya. Yang selalu mereka (SPBB, Red.) sampaikan suplai premium dari pertamina mengalami keterlambatan tapi menurut kami itu hanya sekadar alasan,” katanya.

Ironisnya, lanjut dia, sebagian alat transportasi laut lainnya begitu mudah mendapatkannya premium di tempat penjualan BBM milik Pertamina tersebut. “Mereka bilang habis. Tapi anehnya ada yang sebagian dikasih dan ada yang tidak. Kami bisa katakan sepertinya mereka hanya mengutamakan kendaraan-kendaraan tertentu saja atau langganan mereka saja. Seharusnya dijual meratalah kepada semua kendaraan yang memerlukan khususnya speedboat ini,” lanjut Rizal saat ditemui kemarin.

Soal penumpang, ada sebagian yang tidak jalan, penumpang yang ditunda biasanya diover ke jam lain. Di SPBB tidak semuanya yang dapat, SPBB memberlakukan separo speedboat, Harapan Baru yang selalu mengalami, ada satu minggu seperti ini.

Rizal menyebutkan, dalam sehari speedboat reguler tujuan Tarakan-Malinau membutuhkan minimal 400 liter atau sebanyak 2 drum dengan menempuh perjalanan selama 3 jam. “Kalau minyak ada kita jalan, kalau tidak ada kita over yang memiliki bensin cukup. Kami punya 6 armada. Namun selama ini karena sulit dapatkan BBM terkadang tidak semuanya berangkat,” tutur Rizal. Karena itu, ia mengharapkan penjualan BBM bersubsidi harus guna meningkatkan pelayanan kepada seluruh penumpang yang hendak berpergian kepada setiap alat transportasi laut yang membutuhkan.

Sementara itu, sebagian untuk rute lainnya seperti ke Nunukan, Tanjung Selor maupun KTT juga terkadang mengalami hal serupa. “Speedboat ke Malinau ini yang sering terjadi. Kalau yang lainnya sampai hari ini masih lancar-lancar saja,” kata Agus, agen penjualan tiket tujuan Nunukan.

Menanggapi hal ini, Kesatauan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Tarakan membenarkan akan kejadian tersebut yang dialami sejumlah nakhoda kapal dan speedboat di Pelabuhan Tengkayu I Tarakan. Sutan Toni Narman, salah satu petugas KPLP di pelabuhan itu mengatakan, keluhan tersebut telah dialami sekitar dua pekan lalu hingga saat ini.

“Kapal-kapal kayu atau kapal barang yang GT30 tidak dilayani lagi di laut untuk mengisi premium. Alasan tidak tau kenapa. Jadi mereka tidak tau mau beli kemana lagi,” katanya.

Menurutnya, Pelabuhan Tengkayu I merupakan pusat perputaran lajunya ekonomi di utara Kaltim. Setidaknya hal ini tidak harus terjadi khususnya kepada kapal-kapal barang sembako dan material melalui pelabuhan ini. “Sekarang yang menjadi pertanyaannya ke siapa mereka bertanya. Ke pemerintah daerah atau pertamina?,” tanya dia. Pihaknya juga mengaku prihatin kepada sejumlah speedboat yang sulit mendapatkan premium di SPBB yang mengakibatkan penumpang harus berangkat tak sesuai jadwal.(sur)

Sumber : radartarakan (26 April 2011)

Klik disini untuk melanjutkan »»

Mahasiswa di Universitas Borneo Tarakan Bentrok

Beberapa Mahasiswa Luka

TARAKAN – Aksi kurang terpuji terjadi di Universitas Borneo Tarakan (UBT), Senin (25/4) kemarin. Puluhan oknum mahasiswa dari dua kelompok terlibat tawuran, kemarin. Akibat tawuran di universitas yang baru berstatus negeri ini, beberapa mahasiswa terluka dan sebagian fasilitas di Fakultas Teknik rusak. Tawuran ini adalah yang pertama sejak UBT berdiri.

Bentrok dua kelompok yang menyeret dua fakultas ini berakhir saat ratusan petugas dari Polres Tarakan turun menghentikan aksi saling serang 2 fakultas ini. “Hanya karena salah paham saja,” ungkap Wakapolres Tarakan, Kompol Edwin H Hariandja kepada media, usai meredanya tawuran. Soal mahasiswa yang mengalami luka-luka, Edwin mengaku pihaknya belum bisa memastikan berapa jumlah mahasiswa yang menjadi korban luka-luka.

Dari pantauan, banyak versi soal asal muasal bentrok ini terjadi. Namun, yang jelas agar proses perdamaian kedua belah pihak berjalan lancar, dijadwalkan hari ini, dekan kedua kampus akan bertemu membahas perdamaian kedua jurusan. “Besok (hari ini, Red) kita lihat, karena besok kan dari dekan akan melakukan pertemuan,” katanya. “Yang jelas kita akan terus berkomunikasi dengan pihak kampus. Bagaimana metode pengamanannya agar tidak terjadi ribut lagi, tapi tetap kita kedepankan musyawarah, karena mereka ini kan setidak-setidaknya satu wilayah dan sering bertemu,” jelasnya.

Asal mula bentrok sendiri masih simpang siur. Beberapa pihak mengatakan, kasus ini bermula dari masalah pribadi, pada hari Minggu sebelumnya.

Yang jelas, kepolisian kata Kompol Edwin tetap siaga. Ia mengatakan, agar tetap kondusif, pihaknya menarik 200 anggotanya secara bertahap. “Tapi yang kendalikan tetap Kapolsek Tarakan Timur,” ujar Edwin. Meski belum menemukan senjata tajam (sajam) dan minuman beralkohol seperti pengakuan beberapa mahasiswa, Edwin menegaskan, akan menindaktegas pelaku jika memang terbukti membawa senjata tajam dan miras. “Kita temukan ini, seperti kayu-kayu dan besi, kalau memang terbukti, hukum akan kita kedepankan,” tegasnya. “Makanya harus dipertemukan, biar ada solusi,” pungkasnya.

DIDAMAIKAN

Siang hingga sore kemarin, perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) fakultas di UB Tarakan membahas secara intens draf perjanjian perdamaian untuk mengakhiri persoalan ini. Ketua BEM Fakultas Hukum, Ahmadsyah bersama rekannya Zulfauzi saat bertandang ke Radar Tarakan tadi malam menyampaikan, mereka sepakat untuk berdamai dan berharap peristiwa yang terjadi kemarin merupakan yang pertama dan terakhir kali terjadi di lingkungan kampus UB Tarakan.

“Semua pihak yang terlibat pada pertikaian bersepakat untuk damai,” kata Ahmadsyah menyampaikan salah satu butir perjanjian perdamaian yang rencananya siang ini akan ditandatangani melalui acara yang dihelat di kampus UB Tarakan. Dalam draf perjanjian perdamaian dimaksud juga disebutkan bahwa mereka meminta kepada pihak Universitas Borneo Tarakan untuk menyelesaikan persoalan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku kepada orang atau pribadi yang terlibat.

Mewajibkan kepada individu untuk sama-sama menjaga kondusifitas kampus Universitas Borneo Tarakan, khususnya ketua lembaga kemahasiswaan. Juga mewajibkan kepada individu mahasiswa untuk menyampaikan perdamaian ini kepada semua mahasiswa UB Tarakan. “Menghindari hal-hal yang dapat memicu konflik. Apabila terjadi yang tidak diinginkan diselesaikan melalui musyawarah,” kata Ahmadsyah menyampaikan draf perjanjian perdamaian.

Dia juga menyampaikan, hadir dalam pembahasan draf perjanjian perdamaian ini selain ia dan rekan se-Fakultas Hukum Zulfauzi, Imran (BEM Fakultas Teknik), Kris (BEM Faperta), Purwo Setyo Bakti (BEM Faperta), Syaparudin (BEM Fekon), Atra Wiyana (BEM FKIP), Mukhlis (BEM FPIK), dan Herry (IMPA UB).  “Selain itu juga hadir Pembantu Rektor I Profesor M. Bahri, Dekan Fakultas Hukum Marthin SH MHum, Ismit Mado ST MT dari Fakultas Teknik dan Asta ST MEng selaku Kepala BAAK UB Tarakan,” sebut Zulfauzi.

Rektor Akui Ada Kelemahan Pengawasan

Terpisah, Rektor Universitas Borneo Tarakan, Abdul Jabarsyah Ibrahim mengatakan, kejadian di kampus UB kemarin tak terlepas dari kelemahan pengawasan dari pengelola universitas. “Itu harus kami akui kalau memang ada kelemahan pengawasan dari pengelola universitas, terutama di dua fakultas baik fakultas hukum maupun fakultas teknik,” kata Jabarsyah ketika dihubungi Radar Tarakan tadi malam (25/4) melalui telepon selulernya.

Kondisi seperti ini kata Jabarsyah, tak hanya terjadi di UB Tarakan saja, tapi di sejumlah perguruan tinggi lainnya. Selain itu, bentrokan antarmahasiswa juga lebih disebabkan kurang maksimalnya pembinaan kemahasiswaan yang dilakukan pihak pengelola universitas. Termasuk pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang masih perlu untuk terus ditingkatkan. “Kalau itu berjalan dengan baik, baik pengawasannya maupun pembinaan kemahasiswaan, waktu untuk berfikir macam-macam berkurang,” kata rektor.

Jabarsyah juga mengakui banyak dosen UB Tarakan melanjutkan pendidikan lebih tinggi seperti Strata III (S3) mengakibatkan perhatian kepada proses perkuliahan sedikit agak terganggu. “Tapi memang ini seperti buah simalakama. Sebab di satu sisi dosen juga harus mengembangkan kapasitas diri. Tujuannya bagus,” kata Jabarsyah lagi.

Tak hanya itu, lanjut Jabarsyah, sering perubahan status menjadi perguruan tinggi pemerintah atau universitas negeri, terlalu banyak undangan pertemuan yang harus dihadiri bukan hanya pimpinan universitas, tapi juga staf di tingkat rektorat hingga fakultas. “Tapi memang harus seperti itu, apalagi boleh dibilang kita ini kan universitas baru. Tentu banyak hal yang harus dibenahi dan terus ditingkatkan,” terangnya.

Lantas apa sikap pihak universitas terhadap bentrokan mahasiswa di kampus UB kemarin? “Kalau itu menyangkut kriminal, itu urusan polisi. Saya anggap itu kriminal, karena itu menyangkut perkelahian. Sejengkal pun di wilayah NKRI, tidak ada yang kebal hukum, termasuk di lingkungan kampus.  Kalau ada yang merusak kampus dan fasilitas, itu juga termasuk kriminal,” jawab Abdul Jabarsyah Ibrahim. (nat/ris)

Sumber : radartarakan (26 April 2011)

Klik disini untuk melanjutkan »»

Disdik Tarakan Anggarkan Perbaikan 15 Sekolah

TARAKAN - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Tarakan masih terus melakukan proses pembangunan dan perbaikan sebanyak 15 sekolah di Kota Tarakan, mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA. Dari 15 sekolah tersebut, tahun ini rencananya ada 6 sekolah yang telah selesai pembangunan dan perbaikannya.

Enam sekolah ini terdiri dari, SDN 048 Juata Laut, SDN 031 Simpang Amal, SDN Utama 2 Simpang Ladang, SMPN 3, SMPN 4 dan SMP N 10. Sekolah ini ada yang dibangun sekolahnya hingga tiga lantai, dan perbaikan pagar sekolah.

Sekertaris Disdik Kota Tarakan, Edi Susanto mengungkapkan, pembangunan dan perbaikan untuk 15 sekolah sebenarnya proyek multiyears dari tahun 2010 hingga 2013. Untuk proyek ini pihaknya menganggarkan dana sebesar Rp 138.535.380.000.

"Dari dana proyek multiyers yang dianggarkan ini, yang telah teralisasi untuk pembangunan dan perbaikan sekolah hingga Maret 2011 sebesar Rp 21.282.559.500," ucapnya, Selasa (26/4/2011).

Penulis : Junisah
Editor : Adhinata Kusuma

Sumber : kaltim.tribunnews (26 April 2011)

Klik disini untuk melanjutkan »»

27 Pelajar SMP/MTs Tarakan tak Ikut UN

TARAKAN - Pelaksanaan Ujian Nasional tingkat SMP/MTS di Kota Tarakan ternyata tidak diikuti semua pelajar. Menurut catatan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Tarakan, dari 2.369 pelajar yang tercatat sebagai peserta UN, ada 27 pelajar yang tidak mengikuti UN.

"Mereka yang tidak mengikuti UN ini karena berbagai alasannya. Mulai dari ada yang mutasi ke daerah lain, menikah dan meninggal dunia. Sehingga mereka pun otomatis sudah gugur," ucap Kepala Disdik Kota Tarakan, Sudirman, Selasa (26/4/2011).

Sudirman mengatakan, dua hari pelaksanaan UN tingkat SMP/MTs berjalan lancar, tanpa ada kendala. Bahkan soal UN Bahasa Inggris yang beberapa waktu lalu sempat kekurangan pun,kini tidak masalah. Dikarenakan soal UN tersebut telah datang, Senin (25/4) kemarin.

"Alhamdulillah dua sampul soal UN Bahasa Inggris yang kurang, sudah datang dari Samarinda. Begitu datang kami langsung titipkan ke kantor Polsek Timur, karena kebetulan soal itu untuk subrayon di wilayah Utara. Rencananya soal UN Bahasa Inggris akan digunakan besok. Kami harap pun besok pelaksanaan UN berjalan lancar," ujarnya.

Penulis : Junisah
Editor : Adhinata Kusuma

Sumber : kaltim.tribunnews (26 April 2011)

Klik disini untuk melanjutkan »»

Plang Larangan di Bandara Juwata Tarakan Dibongkar

TARAKAN - Pemerintah Kota Tarakan bersama-sama Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD), Polres, TNI AU, TNI AD, TNI AL membongkar plang yang dipasang warga di sekitar Gedung Administrasi Bandar Juwata Tarakan, Senin (25/4/2011).

Pembongkaran plang yang bertuliskan dilarang membangun kegiatan di lahan sengketa ini dilakukan beberapa petugas Bandara Juwata Tarakan. Sebanyak21 plang yang berada di lahan tersebut akhirnya dibongkar menggunakan senso.

Aksi pembongkaran plang ini, sempat membuat kemarahan warga yang mengklaim lahan tersebut. Andos, salah satu warga mengaku, seharusnya plang tersebut tidak boleh dibongkar.

"Itu plang jangan dibongkar, sebab lahan yang ada di bandara ini milik kami. Apalagi perkara ini juga masih dalam proses pengadilan. Kami marah dan kecewa kalau seperti ini. Kami akan membuktikan di pengadilan kalau lahan seluas 10 hektar ini milik kami karena kami mempunyai bukti sertifikatnya," ucapnya.

Walikota Tarakan Udin Hianggio mengungkapkan, pembongkaran dilakukan adalah keputusan bersama dari seluruh SKPD. "Ini bukan kemauan siapapun. Namun keputusan SKPD. Sesuai ketentuan Pengadilan Negeri Tarakan, lahan ini milik bandara dan telah bersertfikat," katanya.

Kepala Bandara Juwata Tarakan, Husni Djau mengucapkan terimakasih kepada Pemkot Tarakan dan unsur TNI dan Polri yang bertindak tegas untuk membongkar plang yang diklaim warga tersebut.

Husni mengatakan, pasca pembongkaran plang tersebut, pihaknya telah meminta kepada TNI dan polri untuk membantu memperketat pengamanan di bandara. "Kami sudah kirim suratnya. Sehingga nantinya mulai dari kepolisian, TNI AD, TNI AU, TNI AL menjaga keamanan bandara. Sebab untuk petugas security kami terbatas," katanya. (*)

Penulis : Junisah
Editor : Sumarsono

Sumber : tribunnews (25 April 2011)

Klik disini untuk melanjutkan »»

Warga Tarakan Keluhkan Air PDAM Kuning dan Bau

TARAKAN - Sudah empat hari, beberapa warga Kota Tarakan di Gunung Lingkas, Kampung Satu Skip dan Kampung Empat mengeluhkan air PDAM yang berwarna kuning dan bau seperti air parit.

"Saya sangat kecewa masa sudah empat hari ini airnya kuning, dan bau busuk seperti air parit. Seharusnya PDAM memperhatikan kualitas air, jangan cuma bayarannya saja diperhatikan," ucap Andi, warga Kampung Satu Skip.

Begitupula yang dirasakan Harun, warga Kampung Empat. Ia mengaku, air PDAM yang mengalir ke rumahnya keruh dan berbau. "Baunya itu seperti air parit. Pokoknya tidak layaklah dialirkan. Saya harap PDAM memperhatikan kualitas air. Jangan asal mengalirkan air saja, tanpa memikirkan kualitas air," ucapnya.

Menanggapi hal ini, Direktur PDAM Kota Tarakan Agus Adnan memohon maaf kepada warga atas pelayanan kualitas air. Ia mengakui, air berwarna kuning dan berbau itu disebabkan adanya keteledoran operator PDAM.

"Pertama-tama saya mohon maaf, karena ini keteledoran operator kami. Saat kami melakukan ujicoba pengurasan di embung, ternyata di luar dugaan air yang mengalir ke rumah warga bau. Padahal waktu dilakukan ujicoba permukaan embung tidak bau. Melihat ini kami langsung menonaktifkan," ucapnya, Senin (25/4/2011)

Agus mengaku, ada 2.500 pelanggan PDAM yang mengalami air keruh dan berbau. Pelanggan ini tersebar di enam wilayah, mulai dari Kampung Satu Skip, Lingkas Ujung, Gunung Lingkas, Markoni, Kampung Empat dan Mamburungan. (*)

Penulis : Junisah
Editor : Sumarsono

Sumber : tribunnews (25 April 2011)

Klik disini untuk melanjutkan »»

Pemkot Tarakan Hijaukan DAS Kelurahan Kampung Satu

TARAKAN – Mewujudkan kelestarian lingkungan dan program pemerintah penanaman satu miliar pohon, Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan mengadakan penanaman pohon, Minggu (24/4/2011).

Kali ini penanaman pohon dipusatkan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kelurahan Kampung Satu Skip. Penanaman pohon dihadiri Walikota Tarakan Udin Hianggio. Orang nomor satu di Tarakan ini menanam pohon trambesi di DAS, diikuti unsur muspida.

Kepala Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi (Dishutamben) Kota Tarakan, Budi Setiawan mengungkapkan, kegiatan penanaman pohon ini juga diadakan dalam rangka Hari Bumi yang jatuh pada 22 April.(*)

Penulis : Junisah
Editor : Fransina

Sumber : tribunnews (24 April 2011)

Klik disini untuk melanjutkan »»

Petugas SPBU Tarakan Dipecat Karena Timbun BBM

TARAKAN - Petugas SPBU Mulawarman berinisial WW, yang ketahuan bekerjasama dengan Rahmat untuk melakukan penimbunan BBM, akhirnya diberhentikan oleh pemilik SPBU, Jumat (22/4/2011).

“Kami dapat informasi petugas SPBU yang bekerjasama dengan Rahmat yang kita amankan, Kamis (21/4) kemarin itu sudah diberhentikan oleh bosnya. Ini dilakukan agar tidak ada lagi petugas SPBU yang berani bekerjasama dengan penimbun BBM,” ucap Kepala Satpol PP Kota Tarakan, Dison.

Dison berharap dengan kejadian ini, pemilik dan manajemen SPBU juga ikut melakukan pengawasan terhadap kendaraan yang suka berulang kali membeli BBM, jenis premium. “Ini tentunya merugikan warga yang antre dan kesulitan membeli premium,” katanya.

Seperti diketahui, Kamis (21/4/2011) Satpol PP berhasil mengamankan premium atau bensin yang ditimbun oleh Rahmat dibawah kolong rumahnya di Jalan Gajahmada RT21 Kelurahan Karang Anyar Pantai. Ternyata Rahmat membeli premium tersebut di SPBU Mulawarman dengan dibantu petugas SPBU. Dalam aksinya ini Rahmat memberikan fee kepada WW sebesar Rp 5.000.

Penulis : Junisah
Editor : Reza Rasyid Umar

Sumber : tribunnews (22 April 2011)

Klik disini untuk melanjutkan »»

Satpol PP Tarakan Amankan 440 Liter BBM

TARAKAN - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tarakan tak henti-hentinya terus melakukan razia penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBBM) jenis premium. Dalam razia kali ini, Satpol PP berhasil mengamankan sebanyak 440 liter premium atau bensin, pukul 10.30, Jumat (22/4/2011).

Premium yang diamankan ini, berasal dari tiga warga yang melakukan penimbunan. Masing-masing Ahmad sebanyak 200 liter, Hasdi sebanyak 60 liter, dan Sirajudin sebanyak 180 liter yang dimasukan di dalam jirigen.
Tiga orang ini ditemukan di tempat berbeda. Ahmad dan Hasdi ditemukan saat beberapa kali bolak balik membeli premium di SPBU Mulawarman menggunakan motor thunder. Sedangkan Sirajudin bolak balik membeli premium di APMS Persemaian dengan menggunakan mobil Xenia hitam.
Kepala Satpol PP Kota Tarakan, Dison mengaku, ketiga orang tersebut berhasil diamankan, setelah petugas Satpol PP melakukan pengawasan di beberapa SPBU dan APMS di Kota Tarakan.

“Saat itu anggota kami memang melakukan pengawasan tertutup untuk memantau kendaraan yang bolak balik membeli premium di SPBU maupun di APMS. Setelah diawasi anggota kami melihat Ahmad, Hasdi dan Sirajudin bolak balik membeli premium. Dari sinilah anggota kami ikuti ternyata mereka menimbun premium,” ungkapnya.

Penulis : Junisah
Editor : Reza Rasyid Umar

Sumber : tribunnews (22 April 2011)

Klik disini untuk melanjutkan »»

2010 Kota Tarakan Nyaris tak Dapat Adipura

TARAKAN - Seminggu lalu tim penilai Adipura telah mengunjungi Kota Tarakan untuk melakukan penilaian di bidang kebersihan dan penghijauan. Tim meninjau jalan-jalan protokol, Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA), pasar, sekolah dan perkantoran.

“Waktu tim penilai datang ke Kota Tarakan melakukan penilaian, mereka tidak ada yang menyampaikan hasilnya, apa-apa yang harus kami tingkatkan. Mereka disini selama tiga hari mereka keliling melihat lingkungan Kota Tarakan,” ucap Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Tarakan, Subono.

Menurut Subono, penilaian yang dilakukan tim penilai tersebut, merupakan penilaian yang kedua bagi Kota Tarakan. Untuk itu pihaknya berharap ada lagi penilaian yang ketiga.

“Kami harapkan ada penilaian lagi. Sebab tahun kemarin itu Kota Tarakan nyaris tidak mendapatkan penghargaan adipura. Namun saat dilakukan empat kali penilaian akhirnya kita mendapatkan. Kalau hanya tiga kali, pastinya kita lepas. Untuk itu kita harapkan ada satu kali lagi penilaian,” katanya.

Penulis : Junisah
Editor : Reza Rasyid Umar

Sumber : TribunNews (22 April 2011)

Klik disini untuk melanjutkan »»

Disperindagkop Tarakan Anggarkan Rp 600 Juta untuk Bangun Pusat Kuliner

TARAKAN - Untuk menata dan membina pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan makanan dan minimuman di pinggir jalan, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Disperindagkop) dan UMKM Kota Tarakan akan membangun pusat kuliner yang diberinama Baya Naka Mayo.

Rencananya pusat kuliner malam hari ini akan diresmikan 17 Agustus 2011 dan dipusatkan di sepanjang Jalan Yos Sudarso dan Sudirman, Kelurahan Karang Rejo, Kota Tarakan. Di pusat kuliner ini rencananya ada 60 PKL yang berjualan makanan dan minuman yang dijamin rasa kelezatan dan kebersihannya.

Kepala Disperindagkop dan UMKM Kota Tarakan Alexansandria mengungkapkan, saat ini sudah ada 75 PKL yang bersedia ditempatkan di pusat kuliner. "Nantinya dari 75 PKL ini akan kami seleksi kembali. Tentunya kami akan seleksi rasa makanan dan minumannya. Yang rasanya enak pasti kami utamakan," ujar, Rabu (20/4/2011)

Pria yang disapa Alex menjelaskan, untuk mendukung kegiatan ini pihaknya telah menganggarkan dana Rp 600 juta untuk pembuatan halte kuliner bagi PKL yang berukuran 3x 6 meter. (*)

Penulis : Junisah
Editor : Sumarsono

Sumber : tribunnews (20 April 2011)

Klik disini untuk melanjutkan »»

Walikota Tarakan : Bukan Penghargaan Tujuan Utamanya

Dinas Peternakan & Tanam Pangan Kota Tarakan,- Kelompok Kerja (Pokja) Delgosea Project, Selasa (19/04) telah melakukan Lokakarya Capacity Development dalam rangka program Replikasi Terbaik (Best Practices) Kota Marikina-Philipina di Kota Tarakan.

Walikota Tarakan, H. Udin Hianggio yang hadir membuka acara tersebut mengatakan bahwa program Delgosea sangatlah penting untuk perkembangan kota saat ini.

“Masih banyak hal-hal yang harus dibenahi secara bersama, karena bukan penghargaan yang menjadi tujuannya, tapi bagaimana menyadarkan masyarakat tentang kebersihan yang sudah ada mulai dari anak didik kita,” tegasnya

Udin mengharapkan dari kegiatan ini bisa memberikan pemahaman yang positif dan berupaya memperbaiki kedisiplinan di Kota Tarakan dan ini menjadi tugas bersama semua element.

Direktur Eksekutif ADEKSI Joko Sustanto yang turut mendukung acara ini, mengatakan dalam Pokja Delgosea tersebut akan melahirkan suatu kawasan yang alami, serta terbebas dari segala sampah, atau biasa disebut dengan Low Carbon.

Joko juga berharap dengan adanya kegiatan lokakarya ini bisa mempercepat Kota Tarakan menuju The new Singapore yang dicita-citakan bersama. Lokakarya ini dilaksanakan selama 2 hari, mulai 19 s/d 20 April 2011.

HT – DD, Diskominfo Kota Tarakan.

Sumber : tarakankota.go.id (20 April 2011)

Klik disini untuk melanjutkan »»

Dishutamben Tarakan Modifikasi Kompor Gas

Kepala Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi (Dishutamben) Kota Tarakan, Budi Setiawan akhirnya memutuskan kompor gas yang digunakan untuk pengaliran gas rumah tangga (gas city) Tarakan kepada 3.366 sambungan jaringan di dua kelurahan yakni Sebengkok dan Karang Balik, sebaiknya dilakukan modifikasi.

Ia mengungkapkan, pihaknya memutuskan melakukan modifikasi kompor gas, karena berdasarkan pengalaman city gas di Surabaya dan Palembang.

"Berdasarkan pengalaman dua daerah inilah, ternyata lebih baik melakukan modifikasi kompor gas yang telah dimiliki warga. Sebab Palembang pernah melakukan pengadaan 200 unit kompor gas yang baru sesuai dengan speksifikasi gas rumah tangga, ternyata tidak dipakai," ucapnya, Selasa (19/4/2011).

Rencananya modifikasi kompor gas ini akan dibantu oleh PT Promits sebagai konsultan gas rumah tangga di Kota Tarakan. Untuk modifikasi ini PT Promits telah menyediakan 5 petugas. Nantinya petugas ini yang akan mendatangi setiap rumah untuk modifikasi kompor gas yang dimiliki warga.

Budi mengatakan, rencananya untuk pengaliran gas rumah tangga tersebut akan dilakukan 24 Mei mendatang. "Kami sebelum melakukan pengaliran gas, terlebih dahulu melakukan gas in, untuk ujicoba terhadap kompor gas yang telah dimodifikasi oleh PT Priomits," ucapnya.


Modifikasi Kompor Gas Warga Tarakan Cuma 10 Menit

Terkait modifikasi kompor gas terhadap 3.366 jaringan gas rumah tangga di dua kelurahan yakni, Sebengkok dan Karang Balik, Project Manager PT Promits, Irwansyah Lubis mengaku, pihaknya akan siap untuk membantu melakukan modifikasi kompor gas tersebut demi program gas city Kota Tarakan.

"Untuk diketahui kami disini sebenarnya tidak memiliki kewajiban untuk melakukan modifikasi kompor gas. Namun kami akan siap membantu untuk memodifikasi kompor gas," ucapnya, Selasa (19/4/2011) di Hotel Monaco.

Menurut Lubis, untuk melakukan modifikasi kompor gas tersebut hanya memerlukan waktu 5 hingga 10 menit. Sehingga pihaknya pun siap untuk membantu modifikasi kompor gas tersebut.

"Tidak terlalu lama kok yah hanya 5 hingga 10 menit. Sebab yang dimodifikasi hanya sekuyernya saja, yaitu aliran gas ke kompor. Jadi sekuyernya kami perbesar jadi 1 mili, biar dapat dialirkan gas. Nantinya kami akan lakukan modifikasi kompor gas terlebih dahulu di warga Sebengkok yang telah memiliki kompor gas," ucapnya.

Penulis : Junisah
Editor : Adhinata Kusuma

Sumber : tribunnews tribunnews (19 April 2011)

Klik disini untuk melanjutkan »»

Soal UN Tingkat SMP/MTs Tiba di Tarakan

TARAKAN – Sebanyak 13 koli soal Ujian Nasional (UN) tingkat SMP/ MTs Kota Tarakan telah tiba di Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Tarakan , Selasa (19/4/2011) pukul 12.00.

Soal UN yang telah tiba di Disdik Kota Tarakan langsung dipilah-dipilah untuk 5 sub rayon dan 5 sekolah penyeleggara. Soal UN ini pun kemudian disimpan di kantor Polsek dan Polres Kota Tarakan, untuk menjaga keamanan soal sampai menjelang UN, 25 April mendatang.

Saat membawa soal-soal UN tersebut ke kantor Polres dan Polsek, ada tujuh anggota polisi yang mengawal.

“Alhamdulillah soal UN yang tiba di kantor Disdik Kota Tarakan semuanya sudah komplit dan tidak ada kekurangan. Soal cadangan pun juga sudah ada,” ucap Kepala Disdik Kota Tarakan, Sudirman.


Kepala Disdik Tarakan Minta Pengawas dan Peserta Jangan Tertidur Saat UN

TARAKAN - Menjelang UN tingkat SMP/MTs, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Tarakan Sudirman telah mengumpulkan kepala sekolah , kepala bidang, dan pengawas sekolah untuk memintag agar mengingatkan kepada pengawas ruangan kelas dan peserta UN untuk tidak tertidur saat mengikuti UN.

“Sebab kemarin, Senin (18/4/2011), saat Walikota Tarakan meninjau UN tingkat SMA/MA/ SMK itu sempat melihat ada pengawas dan peserta UN tertidur. Saya minta hal seperti ini tidak terulang lagi. Artinya jangan sampai Kepala Disdik mendapat teguran dari Walikota,” katanya, Selasa (19/4/2011).

Menurut Sudirman, jumlah pelajar SMP/MTs Kota Tarakan yang akan mengikuti UN pada 25 April mendatang sebanyak 2.639 pelajar. “Kami berharap 25 April mendatang UN berjalan lancar dan anak-anak pun dapat mengerjakan soal UN dengan baik,” ujarnya.

Penulis : Junisah
Editor : Mathias Masan Ola

Sumber : tribunnews tribunnews(19 April 2011)

Klik disini untuk melanjutkan »»

Satpol PP Tarakan Bidik Kamar Sewa Harian

Karena Dianggap Rentan Jadi Tempat Mesum

TARAKAN – Keberadaan rumah sewa khususnya kamar sewa atau lebih dikenal dengan sebutan kos-kosan belakangan ini kerap mendapat sorotan. Terlebih dalam sepekan lalu dengan selang waktu sehari, petugas Satpol PP memergoki remaja putra 7 orang dan satu putri, semuanya berstatus pelajar, di dalam satu kamar kos di bilangan Markoni, Kelurahan Pamusian. Setelah itu, sepasang kekasih yang satunya berstatus pelajar sekolah menengah kejuruan dan mahasiswa berada di kamar kos di daerah Kampung Satu.

Namun dalam razia kos-kosan yang dilakukan oleh Satpol PP Tarakan Sabtu malam (16/4) tidak menemukan satupun indikasi pelanggaran di beberapa kos tersebut. Padahal, malam minggu itu seyogianya dipenuhi pasangan-pasangan tanpa status perkawinan.

Kepala Kantor Satpol PP Tarakan, Dison SH mengaku, razia yang mereka lakukan di 3 tempat kos di Kelurahan Selumit tersebut memang tidak menemukan apa-apa. Namun kata Dison lagi, beberapa kejanggalan pada penggunaan kos masih mereka dalami, salahsatunya adalah adanya kos-kosan harian yang disengaja ditetapkan oleh pemiliknya.

“Kita masih dalami, karena menurut aturan, itu harus bulanan bukan harian,” kata Dison kepada Radar Tarakan usai melakukan razia di kos MI, RF dan SLM di Kelurahan Selumit.

Kos-kosan harian ini, sebut Dison, disinyalir rentan digunakan sebagai tempat pemuas nafsu dan memudahkan akses pasangan tanpa ikatan perkawinan nginap, meskipun hanya sebentar.

“Hari Senin (besok, Red.) kita minta mereka datang untuk melakukan klarifikasi, kenapa mereka menggunakan kos harian,” katanya.

Kendati begitu, Dison membantah jika terjadi kebocoran informasi sebelum dilakukan razia, sehingga tak satupun pengunjung ditemukan bukan pasangan dalam satu kamar.

“Kami hanya melihat kamar yang disewa berupa harian ini yang harus didalami, karena orang bisa saja dengan bebas masuk, apalagi Tarakan ini kan banyak kos-kosan, ribuan,” ujarnya.

Bukan tanpa dasar, razia dilakukan setelah mendapatkan banyak keluhan dari warga yang resah. Mereka umumnya resah lantaran kos maupun rumah sewa tidak digunakan sebagaimana mestinya.

“Ada laporan digunakan sebagai tempat asusila, makanya kami lakukan razia,” katanya.

Dison pun berharap, agar warga tidak segan-segan melayangkan laporan jika di lingkungan mereka terdapat kos-kosan yang disalahgunakan. “Lapor sama kami, kami akan dalami yang kemudian kami akan razia,” katanya.

Terkait penyelenggaraan rumah sewa dan kamar sewa, sebenarnya Pemerintah Kota Tarakan telah mengaturnya dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 05 tahun 2007. Tujuan pengaturan ini adalah menata dan mengendalikan penduduk, memudahkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha rumah sewa dan kamar sewa.

Menjaga ketentraman dan ketertiban dalam rangka mewujudkan Kota Tarakan sebagai Kota BAIS (Bersih, Aman, Indah, Sehat Sejahtera),” tandas Dison.

Dalam perda ini disebutkan bahwa setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan rumah sewa dan kamar sewa wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Wali Kota Tarakan yang kewenangan penandatanganannya dilimpahkan kepada lurah selaku perangkat daerah. Adapun syarat untuk memperoleh izin tersebut, pemohon mengajukan permohonan kepada Lurah diwilayah rumah sewa dan kamar sewa tersebut berada dengan melampirkan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga pemohon, serta surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajibannya sebagai penyelenggara rumah sewa dan kamar sewa (lihat grafis).

“Izin penyelenggaraan rumah sewa dan kamar sewa berlaku dalam jangka waktu 3 tahun,” demikian bunyi perda dimaksud.

Dalam perda tersebut juga diatur larangan dalam penyelenggaraan rumah sewa dan kamar sewa. Larangan tersebut meliputi menyelenggarakan penyewaan rumah dan atau penyewaan kamar yang dihuni oleh penyewa yang berbeda jenis kelamin dalam satu kamar, menerima penyewa yang tidak jelas identitasnya, dan menjadikan rumah sewa dan kamar sewa sebagai tempat transaksi atau kegiatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.(nat)

Sumber : radartarakan (18 April 2011)

Klik disini untuk melanjutkan »»

Operasi City Gas Tarakan Ditargetkan Mei

Harga Kompor Ditentukan Kementerian ESDM

TARAKAN – Asisten II Bidang Pembangunan Setkot Tarakan Sofian Raga mengatakan, pengoperasian jaringan gas yang saat ini masih dalam pembahasan dengan sejumlah unsur terkait ditargetkan akan dimulai Mei mendatang.

Hal itu disampaikan sesuai hasil rapat koordinasi terkait City Gas tersebut.

Instansi yang dimaksud yakni Dishutamben Tarakan, lurah dan camat terkait. “Selain kompor, mengenai harga dan lain-lain itu perlu disosialisasikan. Namun kita perlu data yang lengkap dulu sebelum itu disosialisasi sekaligus,” ujar Sofian Raga.

Terkait soal harga kompor, belum dapat dipastikan berapa kisarannya. Namun diyakini Sofian Raga, harga kompor gas ini lebih murah dibandingkan harga kompos tabung yang dipergunakan masyarakat pada umumnya saat ini, termasuk harga kompor minyak tanah. “Harga itu ditetapkan melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, bukan melalui pemerintah kota dan masyarakat harus miliki kompor sendiri,” jelasnya.

Untuk itulah lanjut mantan kepala Dinas Pekerjaan Umum Tarakan itu menyampaikan, dalam waktu tersisa beberapa pekan ini, masyarakat disarankan untuk melakukan kesiapan masing-masing, termasuk Perusahaan Daerah Tarakan agar teraliri sempurna. Ketika ditanya dimana tempat untuk mendapatkan kompor tersebut? Sofian menerangkan, Pemkot Tarakan akan melakukan persiapan untuk kompor yang sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). “Harganya berapa, belinya dimana ini masih kita siapkan semua, sehingga nanti waktu sosialisasi lengkap,” katanya.

Sofian menambahkan, Pemkot Tarakan berharap kompor gas yang dijual adalah kompor gas yang asli pabrikan dan sudah melalui proses produksi yang benar. Disinggung soal modifikasi kompor, tambah dia, memang hanya PT Promits yang bisa memfasilitasi. Namun masyarakat disarankan tetap berhati-hati.

Jumlah kompor gas yang dibutuhkan untuk project city gas ini sebanyak 3.366 unit kompor atau sesuai dengan jumlah sambungan rumah di dua kelurahan yakni kelurahan Sebengkok dan Karang Balik.

“Dari jumlah itu sampai saat ini kita belum mengetahui berapa banyak yang sudah punya dan yang belum. Ini yang akan kita bahas didata oleh pihak kelurahan. Rencanannya nanti akan dikelola oleh Perusda Tarakan,” pungkasnya.(sur)

Sumber : radartarakan (18 April 2011)

Klik disini untuk melanjutkan »»

Pertamina Tarakan Genjot Produksi, Setahun Reaktivasi 65 Sumur Tua

TARAKAN – PT Pertamina Unit Bisnis Eksplorasi dan Produksi Sangasanga Tarakan terus menggenjot produksi dari sumur-sumur tua miliknya.

Staf Humas Pertamina, Hariyanto mengatakan, dalam setahun diprogramkan 65 sumur yang akan direaktivasi kembali produktif menghasilkan minyak-minyak mentah. Dari total 1.439 sumur yang tersebar di Pamusian, Juata, Sesanip, dan beberapa di wilayah Tarakan bagian timur, baru aktif sekitar 72 sumur yang dibuka mulai tahun 2008 hingga tahun ini.

Sisanya ungkap Hariyanto, masih sumur suspended yang akan diaktifkan kembali. Bahkan, ada sumur injeksi sekitar 14 sumur, yakni saat mengeksplorasi minyak dari perut bumi, minyak bercampur air.

“Pertahun ada 65 sumur, perkembangan kini sudah ada kurang lebih 72 sumur yang dibuka untuk mempertahankan pertumbuhan produksi minyak. Apalagi sumur-sumur tua ini memiliki potensi menghasilkan minyak yang cukup baik, maka dilakukan peningkatan lewat reaktivasi cara pengeboran pada fokus area,” ungkap Haryanto.

Untuk produksi dari data hingga akhir 2010, Pertamina UBEP Sangasanga Tarakan mampu menghasilkan sekitar 8.000 barel oli per day (bpod). Khusus untuk Tarakan, mengalami kenaikan signifikan sebesar 1.000 barel bopd per-hari. Untuk pengelolaannya, minyak dari sumur berupa minyak mentah, ditankerkan ke Refinery Unit V Balikpapan.

“Dari alih kelola, dari Medco hanya memproduksi sekitar 300 barel bpod. Naik hingga mencapai 1.000 barel per hari ketika dikelola Pertamina. Hal ini cukup signifikan kenaikannya. Maka dari itu, ditarget lagi setiap tahun ada 62 sumur tua yang diaktifkan kembali agar produksi minyak bisa lebih meningkat,” jelas Haryanto.

Lebih lanjut Hariyanto menerangkan, tingginya eksplorasi sumur-sumur minyak di Tarakan ini juga untuk meningkatkan bagi hasil dari Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) langsung ke Pemerintah Kota Tarakan. Tahun ini berdasarkan informasi, pemkot memperoleh dana bagi hasil sebesar Rp 300 miliar. Sedangkan untuk feedback positif langsung dirasakan masyarakat, Pertamina UBEP Sangasanga Tarakan memprogramkan beberapa program CSR (Coorporate Social Responsibility). “Tak dipungkiri, ada saja masyarakat pertanyakan feedback dari Pertamina genjot aktivasi sumur-sumur tua seperti apa. Yang jelas, kalau di Pemkot dapat dana bagi hasil ratusan miliar. Yang langsung ke masyarakat, kita ada program pemberdayaan CSR, salah satunya itu program pengembangan tambak model silvofishery. Yakni penanaman mangrove di lokasi tambak seluas 2 hektar milik Pertamina yang dikelola petani tambak, setelah panen perdana September 2010 lalu dinilai sukses menghasilkan komoditi yang berkualitas. Ini juga program kepedulian terhadap lingkungan berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dan Dishutamben, sebagai antisipasi pemanasan global,” pungkasnya. (dta)

Sumber : radartarakan (18 April 2011)

Klik disini untuk melanjutkan »»

Ketua Terpilih KNPI Tarakan Bagikan Buku "Sikap Negarawan"

TARAKAN - Dalam Musyawarah Kota (Muskot) IX DPD KNPI Kota Tarakan versi Ancol, Ketua Terpilih KNPI Kota Tarakan Sabirin Sanyong membagi-bagikan buku berjudul "Sikap Negarawan" kepada peserta Muskot di ballroom Swiss Bell Hotel, Senin (18/4/2011).

Buku setebal 96 halaman ini menceritakan pemikiran-pemikiran Sabirin Sanyong tentang persoalan-persoalan kemasyarakatan, politik dan kenegaraan. Di buku ini Sabirin yang juga kader muda dari Partai Demokrat menguraikan bagaimana membangun sikap diri tentang nasionalisme dan wawasan kebangsaan.

Sabirin mengaku mempersiapkan buku ini, ia hanya membutuhkan waktu selama sebulan. "Kebetulan saya dibantu Mochamad Walid, sehingga buku ini akhirnya selesai juga," katanya.

Wakil Ketua DPRD Kota Tarakan ini menambahkan, buku pertamanya ini dicetak sebanyak 1.000 eksemplar dan dibagi-bagikan kepada masyarakat. (*)

Penulis : Junisah
Editor : Fransina

Sumber : kaltim.tribunnews (18 April 2011)

Klik disini untuk melanjutkan »»

KNPI Tarakan Versi Ancol Gelar Muskot

TARAKAN - Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Tarakan versi Ancol akhirnya mengadakan Musyawarah Kota (Muskot) IX di Ballroom Swiss-bell Hotel, Senin (18/4/2011).

Ketua KNPI Kaltim Versi Ancol, Viktor Yuan yang menghadiri kegiatan ini berharap dalam muskot ini ketua terpilih KNPI Kota Tarakan versi Ancol dapat merangkul teman-teman KNPI Kota Tarakan versi Bali untuk dapat bergabung demi memajukan pembangunan Kota Tarakan.

Menurut Victor, sebenarnya saat ini dari legalitas hukum, tidak ada lagi KNPI versi Ancol dan versi Bali. Pasalnya beberapa waktu lalu Pengadilan Jakarta Selatan telah memutuskan KNPI versi Ancol yang dipimpin Ahmad Doti Kurnia yang dinyatakan benar dan mengakui kepemimpinannya.(*)

Penulis : Junisah
Editor : Fransina

Sumber : kaltim.tribunnews (18 April 2011)

Klik disini untuk melanjutkan »»

Walikota Tarakan Tinjau Pelajar di Lapas

TARAKAN - Saat Ujian Nasional (UN) tingkat SMA/MA/SMKdi Kota Tarakan, Senin (18/4/2011), ada seorang pelajar berinisial SF yang mengikuti UN di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) II A di Kota Tarakan. Walikota Tarakan Udin Hianggio mengunjungi pelajar tersebut.

Pelajar SMA swasta ini mengikuti UN dengan memakai pakaian lapas berwarna biru dan bercelana pendek, serta memakai sandal jepit. Ia terlihat serius mengerjakan soal UN, dengan diawasi seorang pengawas ruangan kelas.

Kepala Lapas Priya Pratama menyatakan bersyukur anak tersebut diberikan kesempatan untuk mengikuti UN. Priya enggan menceritakan tentang kasus yang membawanya ke Lapas. "Maaf ya, saya tidak bisa cerita kasusnya. Yang penting kami senang Disdik Tarakan memberikan perhatian kepada anak ini untuk mengikuti UN," ujarnya.(*)

Penulis : Junisah
Editor : Fransina

Sumber : kaltim.tribunnews (18 April 2011)

Klik disini untuk melanjutkan »»

Walikota Tarakan Kaget Temukan Pengawas dan Peserta UN Tertidur

TARAKAN - Walikota Tarakan Udin Hianggio melakukan pemantauan pelaksanaan Ujian Nasional (UN), Senin (18/4/2011). Saat memantau di SMA Negeri 1, walikota mendapati ada seorang pengawas ruangan kelas dan seorang peserta UN tertidur.

Spontan Udin meminta Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Tarakan, Sudirman, untuk mengingatkan pengawas ruangan kelas dan peserta ujian tersebut agar tidak melakukan hal serupa pada hari-hari berikut pelaksanaan UN. "Saya kaget tadi melihat ada juga pengawas ruangan kelas yang tertidur. Yah mungkin saja lagi capek memikirkan pelaksanaan UN ini," ujarnya.

Tak hanya itu. Udin juga melihat ada peserta UN tertidur. "Ya, mungkin saja anak itu juga kelelahan. Saya sudah meminta kepala disdik untuk mengingatkan mereka," tambahnya.

Hari ini Walikota Tarakan meninjau pelaksanaan UN didampingi Sekretaris Kota (Sekkot) Badrun di beberapa sekolah di Kota Tarakan. Seperti, Madrasyah Aliyah Negeri (MAN), SMA Hang Tuah, dan SMK Negeri 1, dan SMA Negeri 1.(*)

Penulis : Junisah
Editor : Fransina

Sumber : kaltim.tribunnews (18 April 2011)

Klik disini untuk melanjutkan »»

Sempat Menolak, Firmannur Akhirnya Dilantik Menjadi Kepala BPLH Tarakan

Mutasi pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan kembali dilakukan, Sabtu (16/4/2011) malam di Ruang Serba Guna Kantor Walikota Tarakan.

Ada empat orang eselon II yang dimutasi yakni Syarintan yang sebelumnya menjadi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dimutasi menjadi Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan. Jabatan Syarintan diganti oleh Abidinsyah yang sebelumnya menjadi Kepala Dinas Peternakan dan Pangan.

Sedangkan Firmannur yang sebelumnya menolak menjadi Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH), akhirnya bersedia dilantik menjadi Kepala BPLH Kota Tarakan, dengan menandatangani pakta integritas.

Menurut Walikota Tarakan, Udin Hianggio, mutasi dilakukan karena kebutuhan organisasi. Pasalnya saat ini masih ada beberapa jabatan yang kosong, karena dalam tahun ini ada beberapa pejabat yang memasuki masa pensiun.

“Mutasi ini akan kami lakukan secara bertahap, karena masih ada jabatan yang masih kosong dan ini harus segera diisi. Jadi mutasi masih akan terus dilakukan,” ucapnya usai melantik dan mengambil sumpah pejabat eselon II, III, dan IV.

Terkait Firmannur yang akhirnya dilantik menjadi Kepala BPLH, kata Udin karena Firmannur bersedia untuk dilantik. “Sebelumnya dia tidak mau dilantik, tapi karena ini merupakan amanah yang telah diberikan, akhirnya Firmannur mau menjalankan tugas yang diberikan,” katanya.

Penulis : Junisah
Editor : Mathias Masan Ola

Sumber : kaltim.tribunnews (17 April 2011)

Klik disini untuk melanjutkan »»