Pemerintah Seharusnya Independen soal Penetapan 1 Syawal

TARAKAN - Perbedaan dalam penentuan 1 Syawal tahun ini turut mengundang keprihatinan Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota Tarakan Syamsi Sarman.

Kepada tribunkaltim.co.id Selasa (30/8/2011), Syamsi mengatakan, semestinya Pemerintah bisa bersikap lebih bijak dan independen dalam mengambil keputusan dalam menetapkan 1 Syawal. Pasalnya, ia menilai keputusan Pemerintah melalui sidang Istbat yang dipimpin Menteri Agama RI Suryadharma Ali Senin (29/8/2011) malam, terkesan berat sebelah dan hanya condong ke satu pihak.

"Mestinya kan Pemerintah itu bisa lebih bijak, jangan lebih condong ke satu pihak saja tanpa bisa memberikan keputusan sendiri," ujar Syamsi yang juga menjabat Direktur BAZ kota Tarakan ini.

Selain itu, ia menambahkan, kelemahan dalam mempersatukan umat juga terletak pada penentua sidang Istbat digelar. Dikatakan Syamsi, semestinya masalah penentuan 1 Syawal dirundingkan jauh hari sebelum mendekati lebaran.

"Kemudian masalah seperti ini jangan mau dikupas setelah jelang lebaran tiba. Mestinya jauh-jauh hari sebelum lebaran. Kan kasihan saudara-saudara kita yang ada di Papua atau bagian timur lainnya," ujarnya.

Kendati tetap mengalami perbedaan, Syamsi menyarankan, kedepan Pemerintah bisa lebih akomodatif dalam membuka diskusi ilmiah terkait penentuan 1 Syawal.

"Saya kira solusinya bukalah diskusi ilmiah yang menghadirkan kelompok keagamaan, para ahli agama, dan masing-masing Ormas. Nah disitu kita gunakan untuk berdiskusi panjang lebar dalam menetapkan 1 Syawal," pungkasnya. (*)

Penulis : Syaiful
Editor : Sumarsono

Sumber : tribunnews (30 Agustus 2011)