Birokrasi Malundung Tarakan Perlu Diubah

Jusuf : Perlu Pelayanan Prima, Proses Bongkar Muat Harus Dipercepat

TARAKAN – Wacana pengembangan pelabuhan Malundung untuk menjadikan sebuah pelabuhan Impor tertentu di Indonesia yang tengah diperjuangkan Pemerintah Kota Tarakan saat ini mendapatkan apresiasi positif dari mantan Walikota Tarakan dr H Jusuf Serang Kasim.

Namun menurut Jusuf S.K., untuk mewujudkan keinginan tersebut Ia berharap pelayanan di pelabuhan Malundung perlu diperbaiki secara totalitas. Artinya perlu ada reformasi dalam birokrasi pelabuhan untuk menuju sebagai pelabuhan Internasional. “Sekarang ini baru ada reformasi birokrasi di kalangan aparatur negara, sebetulnya secara aparatur pelabuhan itu sistemnya juga harus diperbaiki, sehingga dunia usaha khususnya di Tarakan ini terus berkembang,” ujar Jusuf S.K yang ditemui Radar Tarakan di kediamannya pada Sabtu (3/9).

Menurutnya, seperti halnya aktivitas Bea Cukai, pelayanan di pelabuhan Malundung juga harus berjalan dengan normal. “Pelayanan-pelayanan yang prima dipelabuhan sangat diperlukan. Jangan sampai kapal lama berlabuh di laut, begitu dia sandar harus cepat dilakukan proses bongkar muat untuk meraih pelayanan profesional,” harapnya.

Diungkapkannya, di salah satu kota di Jepang, tepatnya di Hiroshima, terdapat sebuah pelabuhan internasional yang setiap harinya ramai dikunjungi berbagai aktivitas bongkar muat kapal barang dengan proses kerja yang begitu cepat. “Ini bisa saja dijadikan contoh untuk diterapkan di pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia, terutama di Tarakan,” kata Jusuf yang menjabat Walikota Tarakan di periode 1999-2004 dan 2004-2009.

Menurut Ketua Masyarakat Kaltara Bersatu (MKB) ini, jasa transportasi di kota ini baik itu melalui pelabuhan laut maupun udara merupakan rangkaian simpul-simpul untuk membangun kekuatan ekonomi. “Jadi itu sangat perlu (pelabuhan impor). Tapi memang ada sikap yang keliru dari pemerintah pusat lewat kementerian perdagangan yang memutuskan tujuh pelabuhan sebagai pelabuhan impor-ekspor,” kata dia.

Di kota Tarakan, lanjut Jusuf, aktivitas perdagangan yang sifatnya ilegal atau tradisional mau tidak mau sudah terjadi hampir seratus tahun lalu. “Inilah yang terjadi antara Sabah Malaysia dengan Provinsi Kaltim, khususnya antara Tarakan-Tawau dan Nunukan-Tawau,” tuturnya.

Selain itu, kakek empat cucu ini juga berpendapat jika yang terpenting saat ini adalah bagaimana pemerintah kota Tarakan dapat melahirkan sebuah pelabuhan-pelabuhan baru. “Makin banyak makin baik dengan catatan regulasi yang baik,” ungkapnya.

Jusuf juga menilai, selama setiap ada konflik mengenai pelabuhan terlalu banyak tangan yang menanganinya, sehingga hasilnya berdampak pada simpul-simpul ekonomi yang menurun. “Ada pelabuhan pusat di Korea Selatan, kalau tidak salah nomor lima di dunia, pelabuhan itu dikelolah oleh Pemkotnya. Artinya sebuah pemerintah saja mampu mengelolah pelabuhan sehingga menjadi salah satu pelabuhan terbaik di dunia, kenapa pemerintah kita tidak bisa,” jelasnya membandingkan. (sur)

Sumber : radartarakan (5 September 2011)