Dewan Kembali Agendakan Hearing

Soroti Proyek PL yang Belum Berjalan

TARAKAN - Anggota DPRD Tarakan Adnan Hasan Galoeng menyesalkan sikap pemerintah kota yang tidak kunjung merealisasikan kegiatan pembangunan di wilayah Tarakan Timur. Sementara wilayah kecamatan lainnya sudah melaksanakan kegiatan yang sama sejak awal tahun anggaran. Atas kemoloran ini, Adnan menilai perlu dilakukan hearing terbuka dengan memanggil pihak eksekutif dan pihak-pihak yang terkait agar ada solusi-solusi.

“Saya menganggap perlu ada hearing dengan pemerintah untuk mendengar jawaban pemerintah, terutama untuk menindaklanjuti hal tersebut,” kata Ketua Fraksi Patriot DPRD Tarakan ini.

Untuk jadwal hearing ini, DPRD berencana akan mengagendakan pada minggu pekan depan setelah seluruh anggota DPRD Tarakan mengikuti bimtek di Jakarta.

“Intinya saya tidak mempermasalahkan mau diganti atau tidak meskipun pemerintah sudah berkomitmen untuk melakukan reformasi jika ada yang menghambat proses pembangunan,” kata anggota komisi 1 DPRD Tarakan yang sedang berada di Jakarta, kemarin.

Secara pribadi, pihaknya menilai di tubuh pemerintah kota sendiri sudah ada yang tidak kompak. Pasalnya, antara kebijakan kepala daerah melalui surat keputusan yang telah dikeluarkan dengan apa yang terjadi di lapangan sangat bertolak belakang.

“Saya tidak tahu apa keinginan pemerintah sehingga instruksi walikota sendiri tidak diimbau. Apakah dia memiliki nilai plus saya tidak tau. Yang penting bagi saya apa yang sudah dianggarkan melalui APBD murni untuk segera direalisasikan karena bagaimanapun juga itu untuk kepentingan masyarakat luas terutama di level menengah kebawah,” jelas Adnan.

Selain itu, dengan adanya pelaksanaan kegiatan di Tarakan Timur, tentu akan memberikan multi player effect lantaran ratusan tenaga kerja temporer akan dipekerjakan.

“Saya tidak mempermasalahkan camatnya, apalagi baperjakat sebagai eksekutif yang tidak merealisasikan surat pengajuan mutasi camat yang selama ini dianggap menjadi penghambat lantaran enggan untuk melaksanakannya,” beber Adnan.

Pihaknya pun mengaku sangat menyayangkan sikap pemerintah yang tidak tegas. “Apalagi kalau tidak dilaksanakan sampai akhir anggaran, karena itu sudah dianggarkan, dananya pun sudah ada. Kalau berbenturan dengan musrenbang itu kan sudah diatur oleh undang-undang karena fungsi DPRD juga menyerap aspirasi masyarakat melalui reses,” jelasnya lagi.

Menurutnya, apa yang dilontarkan Adnan ini sangat beralasan. Pasalnya sampai saat ini sasaran kegiatan sudah sangat jelas, dan sumber anggaran pun sudah jelas ada.(ddq)

Sumber : radartarakan (8 Oktober 2011)