Penanganan Jangka Pendek TPA di Aki Babu

Harus Pengadaan Alat Berat

TARAKAN – Salah satu yang menjadi permasalahan penanganan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Aki Babu seperti yang diungkapkan Walikota Tarakan H Udin Hianggio saat kunjungan ke lokasi tersebut (Minggu, 16/10), adalah karena tidak berfungsinya alat-alat berat pengangkut sampah. Karena itu Komisi III DPRD Tarakan juga berharap agar penanganan sampah ini bisa dilengkapi dengan pengadaan excavator dan buldozer.

“Kalau pemerintah tidak bisa mendukung dengan pengadaan alat berat ini, minimal masing-masing satu unit, maka pengelolaan sampah akan mengalami hambatan. Karena itu kami berharap alat-alat berat ini bisa dianggarkan dalam APBD 2012,” kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Tarakan Supaad Hadianto yang ditemui usai menghadiri rapat paripurna tentang pandangan umum anggota dewan lewat fraksi terhadap 4 buah raperda Kota Tarakan, di gedung DPRD, kemarin.

Yang menjadi masalah, pada draf Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Platfon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2012 yang diajukan pemerintah ke DPRD sejak September lalu, pengadaan kedua alat ini tidak terakomodir lantaran minimnya anggaran untuk pengelolaan sampah di kota Tarakan. “Saya jadi bertanya kenapa TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) tidak tanggap dengan kondisi seperti ini. Walikota sudah memberi lampu hijau agar pengadaan alat berat ini secepatnya dilakukan. Justru hambatannya ada di TAPD. Karena itu saya harap TAPD segera rapat dan berkoordinasi dengan DKPP, minimal excavator dan buldozer ada di sana. Ini harus jadi prioritas pemerintah untuk menghadapi pengelolaan sampah pada 2013 mendatang yang sudah harus menerapkan pola sanitary landfill,” jelas Supaad.

Jika hal tersebut ternyata sulit diwujudkan, lanjut Supaad, penanganan sampah di TPA akan stagnan. Dengan demikian dirinya pun pesimis bahwa Tarakan akan dapat meraih piala Adipura pada tahun ini dan tahun 2012. “Makanya saya sependapat dengan Pak Walikota untuk segera mengadakan alat berat ini, TAPD kami harapkan dapat memasukkan usulan ke RKA dan KUA-PPAS di DKPP. Kalau adanya ketidak-koneksian antara TAPD dengan walikota, saya tidak bisa berkomentar karena itu domainnya pemerintah. Yang jelas sesuai fungsi Komisi III sebagai mitra DKPP, kami mengharapkan supaya DKPP di-support dalam hal pengadaan alat berat ini,” imbuhnya.

Sementara itu, mengenai rencana Pemkot Tarakan yang akan membebaskan lahan warga di sekitar TPA Aki Babu untuk dijadikan lahan penyangga (buffer zone) yang membutuhkan dana Rp 4 miliar, kata Supaad, pihaknya (DPRD) belum menerima usulan tersebut secara tertulis. Supaad juga mengatakan belum yakin bahwa anggaran yang dibutuhkan itu mencapai Rp 4 miliar. Melainkan masih fleksibel, bisa kurang dan bisa juga lebih. Namun terlepas dari jumlah nominal yang dibutuhkan, Supaad berharap pemerintah harus melakukan tahapan-tahapan yang sesuai dengan mekanisme aturan. “Sudah cukup banyak kejadian-kejadian yang lalu, saya tidak menyebutkan kasus yang mana, yang jelas belajarlah dari pengalaman yang akan mengantarkan kita kepada aturan yang jelas,” harapnya.

Sementara itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Persampahan yang mewajibkan seluruh kabupaten/kota menerapkan TPA berteknologi sanitary landfill, DPRD juga berharap agar lokasi yang ditunjuk pemerintah kota di Juata Kerikil dapat diterapkan dengan baik. Dikatakan Supaad, sampai saat ini langkah-langkah yang ditempuh pemerintah sudah cukup maksimal dalam menyiapkan lahan tersebut. Namun masih cenderung lambat. Lambat dalam konteks permasalahan di lapangan itu bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Sehingga konflik-konflik sosial, gesekan-gesekan sosial tentu harus ada solusi yang tepat dan cepat. “Tapi saya yakin bahwa permasalahan ini bisa clear dan pembangunan TPA bisa tercapai dengan baik,” ujarnya.

Berkaitan dengan pembangunan lahan TPA tersebut, proyek jalan masuk yang mencapai 1,5 kilometer saat ini sudah selesai perencanaannya. Dikatakan politisi Partai Patriot ini, semoga pada akhir 2011 perencanaan ini sudah dapat dilaunching dan segera ditender. “Tapi kita tidak bisa terlena sepenuhnya dengan rencana yang ada di Juata Kerikil ini dengan mengabaikan fungsi TPA yang ada saat ini. Karena masih sangat urgent,” jelasnya. (ash)

Sumber : radartarakan.co.id (18 Oktober 2011)