Dapat Kiriman Surat Kaleng, Mahasiswa Sampaikan Sikap

TARAKAN – Sejumlah kelompok mahasiswa yang menamakan dirinya Gerakan Pemuda Peduli Kota Tarakan (G-Pemkot) menyatakan sikap terkait beredarnya surat kaleng di kalangan kampus dan masyarakat Tarakan. Dalam surat kaleng alias tidak diketahui siapa pengirimnya tersebut memberikan informasi tentang dugaan kasus korupsi berjamaah yang dilakukan oleh para pejabat.

“Tujuannya hanya membuat kepercayaan terhadap Pemerintah Kota Tarakan sebagai black campaign (kampanye gelap) untuk Pilkada Tarakan ke depan,” kata Akbar Syarif selaku koordinator yang sore kemarin bertandang ke Radar Tarakan bersama perwakilan mahasiswa dari Mapala PPKIA, AMPD, Oi Khatulistiwa, PC PMII, BEM FPIK, FKIP UB, HMJ dan UKM Pers UB, dan Sekumpulan Musisi Tarakan (Semut).

Menyikapi hal tersebut, G-Pemkot mengimbau seluruh masyarakat dan mahasiswa di Tarakan untuk tidak mudah terprovokasi dengan berita yang disebar melalui surat kaleng maupun dunia maya yang baru-baru ini terjadi. “Karena pelaku tidak tidak jelas dan informasi yang diberikan tidak disertai bukti-bukti, sehingga menjadi sebuah fitnah bagi kalangan pemerintah,” imbuh Al-Kindi Bil Faqih yang merupakan perwakilan Semut.

Mereka juga mengajak seluruh elemen untuk menjaga suasana kondusif daerah ini dengan membantu pemerintah khususnya pihak keamanan, misalnya jika melihat aksi-aksi provokasi yang dilakukan oknum dengan menyebarluaskan informasi-informasi tidak jelas yang tujuan tidak baik agar segara melaporkan kepada pihak keamanan sehingga bisa ditindak untuk pencegahan.

Mereka juga meminta kepada pemerintah dan penegak hukum terkait untuk segera menindak lanjuti persoalan ini agar masyarakat atau pihak-pihak yang dirugikan dari perbuatan tidak baik ini bisa merasa tentram dalam beraktivitas,” pintanya.

“Kita masih ingat akun Tarakan Ku yang secara vulgar melecehkan bahkan menelanjangi pemerintah Kota Tarakan di dunia maya, sampai saat ini tidak ada kabar beritanya. Maka dari itu, kami minta para penyidik di kepolisian hendaknya bisa mengambil sikap. Pemerintah juga jangan tinggal diam. Jika diam, maka jangan salahkan mahasiswa dan masyarakat menganggap apa yang mereka baca adalah betul,” urainya.

“Ini yang kami takutkan, jika mahasiswa dan masyarakat Tarakan sudah tidak percaya lagi sama pemerintahnya sendiri, apalagi dengan penegak hukum,” imbuhnya.

Akbar Syarif juga menegaskan, imbauan tersebut bukan berarti mereka memposisikan diri sebagai super body pemerintah atau masyarakat. “Namun kita sadari bersama sebagai elemen masyarakat mempunya tanggung jawab yang sama untuk menjaga keutuhan NKRi dan good government juga tidak bisa terwujud kalau hanya pemerintah yang berjuang. Semua ini harus dapat dukungan dari semua golongan masyarakat,” kata Akbar Syarif.(*/ipk)

Sumber : radartarakan.co.id (6 Oktober 2011)