Laksanakan PL yang Tak Meragukan

Syaratnya, Administrasi Lengkap dan Kesiapan di Lapangan

TARAKAN – Keinginan kontraktor grid II di Kota Tarakan yang tergabung Forum Komunikasi Asosiasi Konstruksi Kota Tarakan yang dicurahkan lewat aksi demo damai beberapa waktu lalu, mendapat respon dari Pemkot Tarakan. Respon tersebut dimanifestasikan lewat surat keputusan Walikota Tarakan nomor 600 tentang pelaksanaan program kegiatan SKPD di lingkungan Pemkot Tarakan, yang diterbitkan 25 Juli lalu dan ditandatangani langsung oleh Walikota Tarakan Haji Udin Hianggio.

Didalamnya ada lima poin penuntun bagi kontraktor dan Pemkot Tarakan untuk dapat melaksanakan kegiatan dimaksud. Isi surat keputusan tersebut, intinya adalah pelaksanaan pengadaan langsung (nilai pagu kegiatan dibawah Rp 100 juta) di empat kecamatan akan segera dilaksanakan. Dan, hal ini pun disepakati oleh keempat camat terkait dalam sebuah komitmen yang ditandatangani di hadapan walikota.

“Saya sudah sampaikan waktu memimpin rapat, bahwa kegiatan bisa dipilah-pilah. Mana yang untuk kepentingan masyarakat, mana yang sesuai aturan dan harus dilaksanakan,” ujar Walikota Tarakan Haji Udin Hianggio kepada Radar Tarakan, kemarin siang. Selanjutnya, PL yang dapat dilaksanakan adalah PL yang memiliki kelengkapan administrasi dan sumberdaya pendukung tak meragukan dari sisi legalitasnya sesuai Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. “Jangan melihat siapa yang mengajukan proyek itu, tapi perhatikan betul-betul apakah dokumen pendukungnya sudah lengkap. Kalau sudah lengkap, apa yang harus kita ragukan, toh ini untuk kepentingan masyarakat,” jelas Udin.

Udin juga menegaskan agar dilakukan evaluasi oleh penanggungjawab anggaran serta pihak terkait terhadap paket kegiatan yang masuk kategori PL dan harus lelang. “Jangan dipaksa, kalau harus lelang ya lelang. Kalau bisa dipisah, ya silakan. Ingat, optimalkan waktu 4 bulan yang ada untuk merealisasikannya secara maksimal. Saya yakin, kegiatan PL atau sejenisnya mampu direalisasikan dalam waktu yang tersisa itu,” tandas Udin sembari mengingatkan pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan proyek, utamanya soal ketaatan terhadap aturan.

Terpisah, Fajar Ngewa, ketua Forum Komunikasi Asosiasi Konstruksi Kota Tarakan memberikan apresiasi terhadap keputusan Pemkot Tarakan. Fajar menilai keputusan tersebut sangat berpihak terhadap kepentingan masyarakat umum. “Selanjutnya, kepada pihak terkait (penanggungjawab anggaran) untuk dapat menyegerakan pelaksanaan tahapan PL yang ada di wilayahnya,” ujar Fajar yang ditemui Radar Tarakan, kemarin siang.

Fajar juga memastikan pihaknya akan melaksanakan memenuhi amanah yang dituangkan pada surat keputusan Walikota Tarakan tersebut. “Jika kita melihat, sebenarnya keberadaan PL ini, entah yang berasal dari Musrenbang atau reses DPRD muaranya adalah pembangunan hingga ke pelosok. Kami sebagai pelaksana di lapangan, akan membantu Pemkot mewujudkan pembangunan yang merata sesuai kaidah hukum yang berlaku,” tandasnya.

Lanjutnya, sebanyak 426 kontraktor grid II di Tarakan pun turut menyadari bahwa PL adalah suara hati masyarakat kecil. Dari itu agar pelaksanaan PL tak mengalami masalah lagi, pihaknya menyarankan agar acuan masuknya PL, yakni Musrenbang dan reses dapat disinergiskan. Harapannya, seluruh kegiatan PL berjalan beriringan dan tak menimbulkan perspektif berbeda. “Setelah PL nanti terlaksana, kami berharap masyarakat dapat mengawasi langsung proses pengerjaan hingga finishing. Utamanya soal mutu dan kualitas proyek, kontraktor tak akan berdiri pada pandangan sendiri tapi lebih objektif,” ujar Fajar sambil meyakinkan bahwa kontraktor akan melakukan koreksi secara internal agar seluruh proyek yang menjadi garapannya dapat terealisasi dengan baik.

“Bila ditemukan kejanggalan dalam proyek tersebut, masyarakat dapat melaporkannya kepada konsultan pengawas proyek,” imbuhnya. Untuk diketahui, diperkirakan total kegiatan pengadaan langsung yang ada di empat kecamatan pada tahun ini sebanyak 700 paket kegiatan. Dengan jumlah paket terbanyak berada di Kecamatan Tarakan Timur, mencapai 200-an paket.

Terpisah, terkait aksi demo yang digelar pihak kontraktor beberapa hari lalu, Fajar memohon maaf jika terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Meski begitu, ia salut dengan penerimaan Pemkot Tarakan dan pengamanan pihak kepolisian yang membantu tertibnya pelaksanaan demo hingga selesai.(ndy)

Sumber : radartarakan.co.id (27 Juli 2011)