PNS Penonjok Istri, Terancam Sanksi Sedang-Berat

TARAKAN – Terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh oknum pegawai negeri sipil (PNS) terhadap istri mudanya-sang istri muda melaporkan kekerasan kepada pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMP-KB) Tarakan, Sekretaris Kota (Sekkot) Tarakan Haji Badrun memastikan proses pemberian sanksi akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Dalam hal ini, Haji Badrun-sebutan Sekkot Tarakan-memastikan pihaknya (tim Baperjakat) akan mengambil sikap mengikuti runutan proses kejadian. “Ini kan ranahnya interen keluarga, jika terkait kekerasan dengan pemukulan maka ada undang-undang kekerasan dalam rumah tangga (UU KDRT),” tandas Haji Badrun.

Jika terkait statusnya sebagai PNS, persoalan ini akan mengalir kepada terjadinya pelanggaran kode etik pegawai negeri sipil dan menjadi dasar bagi tim Baperjakat untuk menjatuhkan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 30/1980 tentang Sanksi PNS serta PP No. 53/2010 tentang Disiplin PNS. “Sanksinya ada penjenjangan ya, mulai sanksi ringan, sedang dan berat. Kalau faktanya memang terbukti dilakukan pemukulan terhadap sang istri, maka akan ada proses (pemeriksaan kekerasan dalam rumah tangga). Dari proses tersebut, kita akan merujuk sanksinya pada jenjang sedang dan berat,” ujar Haji Badrun yang sempat menjabat sebagai Asisten I Pemerintahan Setkot Tarakan ini.

Sebelumnya diberitakan bahwa, istri muda sang PNS-korban pemukulan menjalani proses psikoterapi oleh salah seorang psikolog yang bekerjasama dengan BPMP-KB Tarakan. Psikoterapi dilakukan untuk memberikan motivasi dan keberanian kepada sang korban agar tetap merasa aman, nyaman dan siap menghadapi berbagai kemungkinan kedepan. Pewarta sendiri mencoba mencari tahu jati diri korban dan PNS pelaku pemukulan melalui BPMP-KB, sayang hingga saat ini pihak BPMP-KB masih merahasiakan jati diri korban dan pelaku.(ndy)

Sumber : radartarakan.co.id (23 Juli 2011)