Parah, Stok Pertamax Juga Kosong
Kali ini bahkan lebih parah. Sebab, kelangkaan tak hanya terjadi pada BBM bersubsidi seperti premium (bensin) dan solar, tapi parahnya bahkan stok pertamax (BBM non subsidi) di salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum juga kosong setelah “diserbu” pembeli sehari sebelumnya.
Kejadian ini membuat sebagian besar warga yang mengantre terlalu lama tampak bermuka masam. Rupanya tak hanya warga yang kesal, Walikota Tarakan Haji Udin Hianggio juga demikian. Walikota bahkan memerintahkan stafnya di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah untuk segera menyelesaikan persoalan premium.
“Coba tanyakan sama Disperindagkop, karena leading sector-nya di sana. Saya juga tidak mampu kalau sendiri. Ketegasannya, ini adalah kepentingan masyarakat umum dan juga termasuk kalian harus mem-pressure,” kata Walikota Udin Hianggio kepada wartawan usai menghadiri rapat tertutup di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan kemarin (12/7).
“Kita sudah beri kemudahan (penjual premium botolan, Red.). Kalau ada yang kembali lagi (berjualan), ada apa ini? Nah, itulah pentingnya mereka (Disperindagkop) mempelajari di mana letak kesalahan itu,” terangnya.
Walikota juga tak menutup mata jika ada permainan dalam penyaluran premium bersubsidi ini. Menurutnya lagi, ada sistem yang tidak sejalan dalam kebijakan pemerintah pusat.
“Harusnya ada keberanian pemerintah pusat mengambil langkah yang tidak populer, sehingga kasus premium ini harus juga diperhatikan,” tegas mantan ketua DPRD Kota Tarakan itu.
Terpisah, Asmen External Pms BBM Retail Pertamina Pemasaran Kalimantan, Bambang Irianto menegaskan tak ada pengurangan jatah BBM untuk masyarakat khususnya di wilayah utara.
“Kami tegaskan, Pertamina tidak pernah mengurangi jatah masyarakat, setetespun! Dan yang terjadi di lapangan, penyalurannya hampir over,” tegas Bambang Irianto kepada Radar Tarakan saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya kemarin.
Bahkan kata Bambang, tahun ini pemerintah justru berencana menambah kuota premium masyarakat. “Oleh karena itu, pemerintah dan DPR duduk bersama membahas kuota ini. Tapi, pada kenyataannya adalah, kebutuhan pasti tidak sebanding dengan kuota yang akan diberi,” jelas Bambang.
Dia berdalih, hal itu disebabkan, populasi warga yang meningkat serta kebutuhannya akan premium cukup tinggi. “Ini (kelangkaan, Red.) tidak hanya terjadi di Tarakan, sudah isu nasional,” katanya.
Bambang juga menolak berspekulasi ada penyalahgunaan dalam proses penyaluran premium untuk orang miskin ini.
“Saya harus bicara fakta, kalau ada penemuan dan fakta di lapangan silakan lapor,” tandasnya mengakhiri.
Sayangnya, hingga berita ini diturunkan belum ada pernyataan resmi dari pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Tarakan. Kepala Bidang Perdagangan, Untung Prayitno yang dikonfirmasi mengenai hal ini, mengarahkan wartawan kota ini agar melakukan konfirmasi dengan pimpinannya.
Sementara, Kepala Disperindagkop dan UMKM Aleksandra yang kemarin berada di luar Tarakan belum bisa dimintai keterangan. Berbagai upaya untuk konfirmasi, baik melalui telepon selulernya maupun Blackberry Messenger-nya hingga pukul 18.20 Wita sore kemarin juga belum ada jawaban.
Sumber : radartarakan.co.id (12 Juli 2011)
Postingan
