Pendirian Rumah Ibadah di Tarakan, Rawan Gesekan

TARAKAN – Pendirian rumah ibadah bagi umat beragama manapun di Indonesia, telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Rumah Ibadah/Peraturan Bersama (Perber) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan 9/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk meminimalisir kerawanan terjadinya konflik antar umat, akibat tak kesepahaman soal pendirian sebuah rumah ibadah milik salahsatu agama.

Atas hal itu, sebagai salahsatu lembaga koordinasi lintas agama, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kota Tarakan merasa perlu mensosialisasikan isi dari Perber tersebut, tak hanya hingga tingkat pejabat tingkat kecamatan dan kelurahan namun hingga ke tingkat masyarakat umum dan pelajar. “Tak dapat dipungkiri bahwa pendirian rumah ibadah, paling rawan memicu timbulnya gesekan di tingkat umat. Hal inilah yang patut diwaspadai dan disikapi segera,” ucap H Salafa Hepa, perwakilan tokoh agama Islam di FKUB Tarakan pada temu media di Media Center Diskominfo Kota Tarakan, kemarin pagi.

Dari itu, untuk mendirikan sebuah rumah ibadah, FKUB turut campur dengan mengeluarkan rekomendasi bisa atau tidak di suatu lokasi didirikan rumah ibadah. “Sebelum rekomendasi keluar, kami melakukan survei lapangan untuk melihat lokasi dan statusnya, respon masyarakat dan kebutuhan lain yang dianggap perlu untuk diketahui,” ujar Pdt Khalep Ramat, perwakilan tokoh Kristen FKUB Tarakan menimpali.

Standar administrasi pendirian rumah ibadah, menurut Perber No. 8 dan 9/2006 di antaranya status lahan jelas, memiliki IMB, mendapat persetujuan umat dan masyarakat setempat. Pada poin terakhir ini, panitia pendirian rumah ibadah wajib mendapatkan minimal 90 pernyataan persetujuan dari umat yang akan menggunakan rumah ibadah tersebut kala telah berdiri. Persetujuan tersebut disertai tandatangan dan fotokopi identitas umat. “Lalu, wajib mendapatkan persetujuan masyarakat setempat, minimal 60 orang,” tandas Pastor Rajabana, perwakilan tokoh Katholik FKUB Tarakan. Tahun ini, FKUB menerima 6 permohonan rekomendasi pendirian rumah ibadah. Yakni, berlokasi di Lingkas Ujung, Juwata (3 unit), Pasir Putih dan Pantai Amal.

Lalu, bagaimana bila ternyata rencana rumah ibadah yang didirikan, umatnya sedikit? “Bila hal tersebut terjadi, maka persyaratan jumlah persetujuan umat dan masyarakat dapat naik level ke tingkat di atasnya. Mulai lingkungan RT, naik ke level kelurahan, lanjut ke kecamatan bahkan tingkat kota, sampai jumlah umat dan masyarakat yang menyetujui memenuhi kriteria,” tukas David, perwakilan tokoh Hindu FKUB Tarakan.(ndy)

Sumber : radartarakan.co.id (6 Juli 2011)