DPRD Tarakan Tanggapi Keluhan Warga

Muncul keluhan masyarakat Tarakan terhadap proses pendaftaran peserta didik baru mulai tingkat SD hingga SMA khusus negeri yang mengakomodir pendaftar dari luar Tarakan, jadi perhatian anggota DPRD Tarakan.

Anggota Komisi II DPRD Kota Tarakan, Syamsuddin Arfah mengatakan, Tarakan patut berbangga menjadi kota terbuka, dijadikan rujukan pendidikan wilayah utara. Namun masalahnya, khusus sekolah negeri mendapat subsidi dari anggaran daerah.

Dia mengungkapkan, sebanyak 20 persen dari APBD Kota Tarakan, lewat kebijakan dan perhatian pemerintah untuk pendidikan di Tarakan khusus negeri salah satunya yakni sekolah gratis. Penikmat kebijakan tersebut, seharusnya diarahkan untuk masyarakat kota Tarakan.

“Tak ada batasan jika siswa dari daerah lain datang, belajar dan menimba ilmu di Tarakan. namun disisi lain subsidi pendidikan yang diberikan pemerintah dari anggaran daerah, nafasnya untuk anak-anak Tarakan,” terangnya.

Terlebih seleksi masuk di sekolah-sekolah negeri yang tersebar di Tarakan cukup ketat. Orang tua harus siaga memelototi jurnal-jurnal penerimaan siswa baru di setiap sekolah. Jika bangku sekolah yang seharusnya ditempati anak-anak Tarakan malah ditempati anak luar daerah, diartikan subsidi pemerintah dinikmati orang lain.

“Sekarang proses penerimaan siswa barunya memang sudah berakhir. Kecolongan, tidak juga. Tapi harus jadi pertimbangan oleh pemerintah terutama Dinas Pendidikan di tahun mendatang,” ungkapnya kepada Radar Tarakan.

“Agar tidak salah sasaran juga, memang perlu ada pertemuan evaluasi dengan Disdik, pemerintah dan DPRD terkait proses penerimaan siswa baru ini. Dewan juga bukan memperkeruh, menurut saya berapa pun anak luar boleh masuk, tapi berbicara kebijakan subsidi itu bagaimana?,” imbuhnya.

Semua diharapkan agar masyarakat Tarakan tetap mendapat hak dari kewajiban yang telah dilakukan untuk daerah. Terlebih APBD Tarakan jelas-jelas untuk masyarakat Tarakan. “Mekanisme kedepannya perlu dievaluasi, sehingga masyarakat Tarakan tidak terkurangi jatah mereka untuk mendapatkan subsidi. Memang setiap kebijakan yang baik untuk masyarakat pasti ada resikonya, ini kita gunakan sebagai rujukan capaian agar sempurna,” tambah politisi PKS ini.

“Bahkan kalau bisa, mungkin karena banyak anak Tarakan yang sulit masuk di sekolah yang diinginkan, konsep pendidikan di Tarakan harus disetel lebih sempurna. Memungkinkan, pada 4 kecamatan di Tarakan contohnya punya SMP yang selevel dengan SMPN 1 yang diunggulkan di Tarakan. Bisa mengakomodir anak-anak yang berada di setiap kecamatan itu. yang jelas, semua kebijakan ada risiko dan dalam waktu dekat kami akan adakan evaluasi untuk kebaikan di tahun mendatang,” kata Syamsuddin Arfah.

Sebelumnya, kepada Radar Tarakan beberapa waktu lalu, Kepala Bidang Pendidikan Aswadi menyampaikan, telah mengantisipasi hal ini. Salah satunya dengan membatasi kuota bagi siswa yang berasal dari sekolah luar Tarakan sebesar 5 persen dari kuota yang disediakan di sekolah tersebut.

Kebijakan ini juga tetap mengacu pada salah satu prinsip penerimaan peserta didik baru yakni berwawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Artinya, setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan asal usul, agama, suku, ras, dan golongan,” kata Aswadi kala itu.(nat/dta)

Sumber : radartarakan.co.id (6 Juli 2011)