Pemkot Tarakan Harus Ciptakan Iklim Usaha Kondusif

Usaha Budidaya Walet Dikendalikan Perda

TARAKAN – Satu lagi peraturan daerah (perda) dihasilkan, yaitu mengatur izin usaha peternakan. Kemarin (6/9), perda tersebut disahkan lewat paripurna yang digelar di gedung DPRD Kota Tarakan.

Ketua Tim Pembahas III DPRD Tarakan, Supaad Hadianto meminta, Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan selaku pengusul untuk segera menyosialisasikan perda tersebut. Pemerintah kota juga diminta mendukung perda baru tersebut dengan mengeluarkan peraturan walikota (Perwali) mempertegas syarat dan mekanisme perizinan.

Dinas yang kini dipimpin Elang Buana tersebut juga diingatkan agar memberikan izin sesuai syarat yang tercantum dalam perda, menjalankan tugas pokok dan fungsi, konsekuen, dan tidak terlalu banyak memberi kebijakan yang semestinya tidak dapat ditolerasi.

“Dalam perda ini memuat berbagai pengaturan penyelenggaraan di bidang usaha peternakan serta proses pengelolaan, seperti izin, pemasukan, pengeluaran dan penyediaan sarana pemotongan hewan. Khusus usaha burung walet, secara tegas pemerintah kota segera menerbitkan perwali yang mengatur mengenai pemetaan lokasi atau kawasan serta penentuan jumlah sarang dalam suatu kawasan yang ditentukan,” kata Supaad Hadianto.

Sejumlah fraksi di DPRD Tarakan juga memberikan catatan agar perda izin usaha peternakan ini mampu mengendalikan usaha budidaya burung walet yang semakin menjamur di Tarakan. Meskipun tak dipungkiri keberadaan perda tersebut sangat urgen untuk memenuhi harapan masyarakat terhadap perlindungan hukum bagi peternak Tarakan.

“Harapan seluruh fraksi adanya regulasi ini berdampak positif bagi pemerintah. Seperti tanggapan fraksi Demokrat, perlu perhatian lebih serius dalam usaha peternakan. Pemerintah bisa menciptakan iklim usaha kondusif, memberi kemudahan perolehan izin melalui mekanisme pendaftaran yang menjamin kepastian berusaha dan beternak,” kata politisi asal Partai Patriot tersebut.

“Perlu juga meningkatkan pelayanan bidang peternakan, memberi jaminan kepada masyarakat terhadap kualitas dan penjualan produksi ternak. Ada pemeriksaan ternak serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan usaha di bidang peternakan,” sambung Supaad menjelaskan.

Anggota dewan lainnya juga meminta pasca pengesahan perda, sosialisasi disarankan segera dilakukan agar keterlibatan masyarakat dan pengusaha peternakan bisa melaksanakan perda dengan efektif. Selain itu, pengusaha peternakan dalam usahanya juga mempertimbangkan aspek lingkungan dan tanggung jawab sosial.

Anggota DPRD Gunawan Wibisono mengatakan, pasca disahkan lewat rapat paripurna, khusus bagi pemilik usaha budidaya sarang burung walet diminta segera melengkapi surat izin usaha. Jika tidak mengantongi izin usaha yang tertuang dalam draf peraturan tersebut, diberi sanksi tegas. Dihukum 3 bulan kurungan atau sebanyak-banyaknya Rp 50 juta sebagai denda.

“Meski usaha walet ini dilihat dalam skup izin usaha peternakan skala kecil, tapi wajib miliki mekanisme tertentu. Tidak semua daerah bisa diberikan izin. Yang perlu diperhatikan dalam proses pengendaliannya yakni jauh dari sarana pendidikan, sarana ibadah, jauh dari sarana kesehatan atau bandara,” jelas Gunawan Wibisono.

Dalam pembangunan bisnis bernilai jutaan bahkan miliaran ini juga diharuskan melibatkan masyarakat. Proses perizinan wajib melakukan sosialisasi untuk menghindari konflik sosial yang mungkin terjadi. Khusus bagi pemilik usaha yang sudah beroperasi sebelum perda disahkan, wajib mendaftar ulang menyesuaikan dengan aturan yang ada.

“Namun secara teknis untuk jangkauan atau radius bangunan walet nantinya diperjelas dalam peraturan walikota. Lalu, ada kewajiban tanggung jawab sosial bagi pemegang ijin usaha peternakan. Perlu kontribusi sosial kepada masyarakat,” kata anggota dewan dari daerah pemilihan Tarakan Barat dan Utara tersebut.(dta)

Sumber : radartarakan (7 September 2011)